Polsek Gangga Optimalkan Penjagaan di Gudang Logistik KPUD Lombok Utara


POLICEWATCH-LOMBOK UTARA.

Dalam rangka Tahapan Pemilu 2024, Polsek Gangga Polres Lombok Utara  melakukan pengamanan pelipatan surat suara di gudang logistik KPUD Lombok Utara, di Dusun Karang Desa , Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. 

Saat di komfirmasi, Kapolsek Gangga IPTU Sugi Jaya, SH menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi menjelang tahapan pemilu 2024 di Kabupaten Lombok Utara. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pelipatan surat suara di gudang logistik KPUD Lombok Utara. 

"Selain melaksanakan kegiatan rutin di wilayah Kecamatan Gangga, personil Polsek Gangga yang di libatkan dalam Oprasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 juga melaksanakan pengamanan di gudang logistik KPUD Lombok Utara saat mewakili Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si., Senin ( 15/1/2024 ) 

IPTU Sugi  juga mengatakan komunikasi yang baik antara pihak Kepolisian dan KPUD Lombok Utara telah terjalin menciptakan kerjasama yang erat dalam menyambut Pemilu yang akan di laksanakan 14 Februari mendatang, Pungkasnya.

Mn

Satlantas Polres Bima Kota Gencar Sosialisasikan Larangan Knalpot Brong Menjelang Pemilu 2024


Policewatch-Kota Bima.

 Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bima Kota Polda NTB terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang larangan penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot brong kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesadaran hukum dan ketertiban berlalu lintas, khususnya menjelang Pemilu 2024.


Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata, S.I.K.,S.H, melalui Kasat Lantas Iptu Novit Haru Prasetyo, S.Tr.K.,S.I.K., menyampaikan penjelasan dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Januari 2024, pukul 11.00 WITA. Kegiatan ini bertempat di beberapa bengkel di Kota Bima, antara lain Bengkel Aneka Jaya Variasi, Bengkel Fajar Motor, dan Bengkel Aneka Jaya Motor.


"Sosialisasi ini merupakan bagian dari program kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pemilik kendaraan roda dua, mengenai larangan penggunaan knalpot brong. Kami melakukan kunjungan langsung ke bengkel-bengkel untuk menyampaikan informasi ini secara langsung kepada pemilik bengkel dan konsumennya," ungkap Iptu Novit Haru Prasetyo.


Dalam sosialisasi tersebut, petugas Satlantas memberikan penekanan pada pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas, termasuk larangan penggunaan knalpot brong. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.


"Kami menginformasikan bahwa penggunaan knalpot brong dilarang oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana. Kami berharap pemilik bengkel dapat menjadi mitra dalam menyampaikan informasi ini kepada konsumen mereka," tambahnya.

Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban berlalu lintas menjelang Pemilu 2024. Pihak kepolisian berharap agar seluruh masyarakat dapat mendukung upaya ini demi terciptanya lingkungan berlalu lintas yang aman dan tertib.

Mn

Demo Di Gedung DPRD Mamasa, FGB Tuntut Gaji Dibayarkan Dan Minta KPK RI Audit Pengelolaan Kuangan Di Mamasa

 


Mamasa - Policewatch,'News - Forum Guru Bersatu (FGB) Kabupaten Mamasa baru-baru ini menggelar aksi unjuk rasa (unras) di Tribun Kondo Sapata, Kantor DPRD Mamasa dan Kantor Bupati Mamasa. 

Para pengunjuk rasa tersebut turung ke jalan, menuntut lantaran tunjangan sertifikasi mereka di triwulan tiga tahun 2023 sebanyak 50 guru belum dibayarkan, tunjangan sertifikasi guru triwulan empat tahun 2023 belum dibayarkan dan tambahan penghasilan (tamsil) guru non sertifikasi belum juga dibayarakan. Bahkan para guru ini mengancam akan melakukan mogok kerja, jika tidak ada kejelasan hak mereka. 

Ada sekitar tujuh ratus (700) orang guru berorasi pada tiga titik yakni di Tribun Kondo Sapata, Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mamasa, menuntut Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk segera membayarkan tunjangan dan tamsil mereka.

"Jika tiga tuntutan tersebut tidak terealisasi sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 maka mulai tanggal 16 januari 2024 guru akan melakukan aksi mogok mengajar, selain mogok kerja guru akan melakukan langkah langkah melalui jalur hukum dan apabila ada guru yang mengalami tekanan atau intimidasi dari pejabat tertentu maka kami akan turun bersama-sama untuk membela mereka." ucap Fredy Pawan selaku juru bicara aksi 

"Ingat Pak, jika tuntutan Forum Guru Bersatu (FGB) tidak terealisasi, maka kami akan mogok mengajar, untuk itu perlu juga di ingat tidak lama lagi anak-anak akan memasuki ujian semester penaikan kelas." sebut Fredy 

Forum Guru Bersatu (FGB) Mamasa juga meminta ke pihak KPK RI datang ke Mamasa melakukan audit tunjangan–tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru karena dinilai pembayarannya tidak tepat waktu, karna sudah 2 tahun ini mengalami keterlambatan. Kami meminta kepada Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa selaku bagian dari pengawasan. Jadi, kami berharap ke pihak DPRD mendesak pihak terkait agar segera menbayarkan tunjangan sertifikasi guru dan tamsil guru non sertifikasi dan gaji kontrak daerah yang sudah 20 bulan tidak pernah di bayarkan.

Fredy Pawan Forum Guru Bersatu (FGB) Fredy Pawan saat menyampaikan orasinya mempertanyakan, apakah selama ini pihak DPRD Kabupaten Mamasa tidak menemukan jeritan kami sebagai guru.

"Ini sudah memasuki triwulan baru, kami para guru hanya minta tolong merespon keluhan kami, kami butuh penjelasan dari Pemkab Mamasa terkait hak kami, tunjangan triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2023 dan tamsil guru non sertifikasi belum dibayarkan." tegas Fredy Pawan   

Jupri Sambo Madika, S.Sos, salah satu anggota DPRD Kabupaten Mamasa memohon maaf kepada seluruh para guru, karena sampai saat ini belum mampu menperjuankan aspirasi bapak–ibu. Jujur, di saat bapak–ibu demonstrasi tahun kemarin, maka kami langsung menindaklanjuti dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan bersama Komisi 1 DPRD dan langsung memanggil Kepala Dinas Keuangan bersama Sekda Mamasa. Perlu bapak-ibu pahami bahwa lembaga DPRD, bukan lembaga eksekutor karena mengeksekusi itu adalah pihak eksekutif. kata Jupri

Saya melihat kebijakan pengelola keuangan kurang beres, karena sampai saat ini tunjangan kalian tidak di bayarkan. Setahu saya di DPRD Mamasa itu tidak pernah dibahas karena dana sertifikasi dan tamsil itu hanya numpang lewat di Keuangan Daerah. Tapi saya berjanji tuntutan bapak-ibu hari ini akan menjadi tuntutan kami. ucapnya   ((*ZUL*))

Tersiar Kabar Pihak RSU Mashitoh Menonjobkan Salah Satu Oknum Perawatnya, Imbas Dari Dugaan Perselingkuhan Dengan Oknum PNS

 




POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- Imbas dari penggerebekan serta pengaduan dugaan perselingkuhan yang dilakukan istri sah seorang oknum PNS yang bekerja di salah satu Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo dengan oknum perawat pegawai rumah sakit Mashitoh, Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan, pada beberapa hari yang lalu atau pada hari Rabu malam 26/12/2023 membuat oknum perawat tersebut dinonjobkan dari pekerjaannya.

Diketahui perselingkuhan terbongkar setelah  istri sah (LK) inisial berhasil mengendus keberadaannya dan mendapati suaminya ( KR) 45 tahun lagi berduan di tempat kost bersama wanita oknum perawat (NK) yang bekerja di RSU Mashitoh sekira pukul 11 malam di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

Desas-desus dinonjobkannya oknum perawat tersebut di ungkap salah satu temannya sesama perawat yang enggan sebutkan namanya ke awak media.

"Saya dengar beliaunya (NK) di skorsing atau dinonjobkan pihak Rumah Sakit tidak boleh bekerja sampai kasus dugaan perselingkuhan yang di laporkan istri sahnya (LK) ke Polres Pasuruan kelar, namun lebih pastinya anda tanyakan kepada yang bersangkutan "ujarnya ke awak media. Minggu ( 14/01/2024)

Sementara itu (NK) 47 tahun saat dimintai keterangan awak media beberapa hari yang lalu, dirinya membenar jika saat ini dirinya di skorsing atau dinonjobkan dari tempat kerjanya atau di RSU Mashitoh.

"Ya memang benar saat ini saya tidak bekerja lagi sebagai perawat atau di nonjobkan lantaran adanya kasus yang saya alami, hingga kasus ini selesai,"terangnya ke awak media.

Namun ada hal lain dugaan perselingkuhan tersebut di tepis (KR) ia mengatakan, jika pada saat malam itu atau pada saat penggerebekan yang dilakukan istrinya bersama warga, dirinya memang memanggil seorang perawat wanita (NK)  karena terkait keluhan penyakitnya.

"Apa yang dituduhkan istri saya tidaklah benar, pada saat itu saya memangil perawat (NK) ke kos saya untuk melakukan pengecekan kesehatan, lantaran beberapa hari sebelumya saya menjalani rawat inap di RSUD Malang dan memang saya akui jika di saat penggerebekan saya tidak memakai baju namun pakai celana pendek,"ujarnya ke awak media.

Sayang hingga berita ini di tayangkan belum ada klarifikasi resmi dari salah satu petinggi RSU Mashitoh akan kebenaran di nonjobkanya (NK) karena saat awak media mencoba mengkonfirmasi Dr. Irsyad ke no WhatsApp nya beliaunya enggan berkomentar. (Dr)

Polres Loteng Amankan Kegiatan HUT Partai Golkar di Alun-alun Tastura Praya.


Policewatch-Lombok Tengah

Ratusan aparat Kepolisian Resor Lombok Tengah yang terlibat Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 melaksanakan pengamanan kegiatan HUT Partai Golkar ke-59 di Alun-alun Tastura Kecamatan Praya, Minggu (14/1).

Kegiatan HUT Partai Golkar ke-59 tersebut dihadiri langsung oleh ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartanto beserta rombongan. Dalam kegiatan pengamanan tersebut tampak hadir Karo Ops Polda NTB Kombes Pol Abu Bakar Tertusi, SIK, SH, M.Han yang didampingi oleh Kabagops Polres Loteng AKP Hery Indrayanto, SH

Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat, SIK melalui Kabag Ops AKP Hery Indrayanto, SH mengatakan Polres Lombok tengah menerjunkan ratusan personel dan dibantu instansi terkait seperti Dishub, Pol-PP, Dinkes Kab. Loteng dan pemadaman kebakaran. 

“Untuk Polres Lombok Tengah kita menerjunkan sebanyak 200 personel yang sudah ditempatkan di masing-masing tempat plotingan yang sudah kami petakan terkait tingat kerawan, mulai dari persimpangan, tempat berkumpulnya masa hingga tempat lokasi parkir,”terangnya 

Ia menambahkan kegiatan pengamanan HUT Partai Golkar ke-59 guna mengantisipasi adanya tindak kriminalitas, gejolak selama acara yang dapat mengganggu jalannya serta meminimalisir kemacetan selama kegiatan berlangsung mengingat banyaknya massa yang datang. 

Pihaknya berharap mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik dan sudah memasuki tahap kampanye diminta agar masyarakat dapat menjaga keamanan dan kenyamanan selama kegiatan dan juga dapat menghindari gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan benturan fisik yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain.

“Dalam Pemilu 2024 yang sudah memasuki masa kampanye ini potensi terjadi gesekan sangat tinggi,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama acara tersebut berlangsung hingga acara tersebut selesai. 

Kegiatan HUT Partai Golkar mulai sejak pukul 07.00 wita dan dihadiri ribuan masyarakat. Acara tersebut berjalan aman, lancar dan tidak terjadi hambatan yang berarti yang dapat mengganggu jalannya acara tersebut.

Mn

Belanja Anggaran Dinas Perkebunan Lahat : Gila Sangat Fantastis 49 Milyar APBD Tahun 2023 Patut di Pertanyakan?



POLICEWATCH.NEWS  - JAKARTA -  Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan Lahat sungguh sangat fantastis sumber dana APBD Tahun 2023, sebesar Rp 49 miliar lebih ini patut dipertanyakan, kemana aliran uang tersebut apa saja yang di Realisasikan 

Ketua LSM Puskokatara Sumsel dan Aliansi Sapu Bersih Koruptor (ASBK), menilai ini sangat pemborosan dalam penggunaan  anggaran anggaran di Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat dengan jumlah sangat fantastis sungguh ironi senilai Rp.49 miliar lebih" 

1.Belanja barang dan jasa Rp.12.901.962.583;

2.Belanja Hibah Sebesar Rp.32.919.247.568; 

3.Belanja modal peralatan dan mesin Rp.605.199.640;

kata" Amrullah" ketua LSM PUSKOKATARA Sumsel Sabtu (14/1) saat dihubungi wartawan saya lagi di Kejagung RI membuat laporan Pengaduan.

Kami dari Lembaga PUSKOKATARA  akan melaporkan ini ke Kejagung RI dan tembusan Kejati Sumsel dari hasil investigasi adanya temuan di Dinas Perkebunan kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan belanja barang dan Jasa dengan nilai Rp 49 Milyar 

Amrullah mengungkapkan di Dinas Perkebunan Lahat " adanya dugaan tindak Pidana korupsi di Belanja Barang dan Jasa belanja Hibah pada APBD Lahat Tahun 2023

LSM Puskokatara akan melaporkan dugaan korupsi di Angggaran di Dinas perkebunan Lahat APBD Tahun 2023, kami akan melayangkan surat ke Dinas Perkebunan kabupaten Lahat klarifikasi terhadap temuan tim Investigasi Media Group belanja barang dan jasa nilainya sangat Fantastik 49.miliar lebih ungkap " Amrullah (Redaksi)




Perselisihan Lahan di Sekotong, Kapolres Lombok Barat Ajak Warga untuk Tetap Tenang*


Policewatch-Lombok Barat.

Sebuah perselisihan lahan terjadi di dusun Pengawisan, desa Persiapan Pesisir Mas, kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat, pada hari Sabtu (13/1/2024). 

Perselisihan terjadi saat kedatangan pihak PT. Rezka Nayatama bersama dengan sekitar 50 orang yang merupakan utusan dari PT tersebut, ke lokasi lahan. Untuk melakukan pemasangan plang dan patok. 

Menanggapi perselisihan ini, Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Bagus Nyoman Gede J., S.H., S.I.K., M.AP. menegaskan sikap Kepolisian.

“Kami dari Kepolisian menegaskan bahwa tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Tidak memihak kepada pihak tertentu, dan mengharapkan agar warga dapat bersabar dan tetap tenang,” ungkapnya, Minggu (14/1/2024).

Sebelumnya Kapolres Lombok Barat berkesempatan bertemu langsung dengan Warga masyarakat Dusun pengawisan, dalam Jumat curhat, Jumat (12/1/2024). Sehingga telah banyak mendengar masukan dan keluhan dari warga.

“Untuk itu, Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarluaskan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Terutama yang berkaitan dengan perselisihan lahan di dusun Pengawisan,” himbaunya.

Menurutnya, informasi yang tidak akurat dan tendensius dapat menimbulkan kegaduhan dan kerugian bagi semua pihak. 

“Kami mengingatkan bahwa siapa saja yang menyebar HOAX atau berita bohong tentang dusun Pengawisan akan diproses hukum sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mari kita jaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat dengan bersikap bijak dan kritis dalam mengonsumsi informasi,” imbuhnya.

Tindakan pemasangan plang tanah tersebut mendapat penolakan dari sebagian warga dusun Pengawisan. Mereka menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik mereka secara turun-temurun. 

“Dalam penolakan itu, sempat terjadi gesekan fisik antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan dua orang warga dusun Pengawisan mengalami luka-luka. Untuk situasi saat ini telah terkendali,” jelas Kapolres Lombok Barat.

Beruntung, situasi dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian yang hadir di lokasi.

Kapolsek Sekotong, Iptu I Ketut Suriarta, S.H. M.I.Kom, bersama dengan Kabag Ops Polres Lombok Barat, AKP Sulaiman H. Husein, terus menghimbau warga dari kedua belah pihak.

Untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan tidak ada upaya-upaya provokatif yang dapat memicu gesekan-gesekan lebih lanjut. 

Usai pemasangan plang dan patok, warga desa Kedaro meninggalkan dusun Pengawisan menuju desa Kedaro.

Adapun jumlah plang yang dipasang oleh pihak PT. Rezka Nayatama untuk hari ini sebanyak empat buah. Tiga buah dipasang di HGB 027 dan satu buah dipasang di HGB 05. Untuk patok dipasang di sepanjang lahan HGB 027, 05, dan 08.

Mn

Dugaan Kasus Belanja Anggaran Sekretariat DPRD Lahat 39 M Tahun 2022 yang sudah sampai Kejagung, Patut di Pertanyakan?

 



LAHAT- Belanja Barang dan Jasa di sekretariat DPRD Lahat sungguh fantastis APBD Tahun 2022, sebesar Rp 39 miliar lebih ini patut dipertanyakan suasana masih Covid 19 melanda di Indonesia, tidak boleh melakukan perjalanan ke luar daerah, 

Ketua Harian LIDIKKRIMSUS RI Rhodi Irfanto SH, Indonesia dilanda covid 19 dua tahun 2020 - 2022 sementara Angggaran di sekretariat DPRD Lahat dengan jumlah sangat besar Senin Rp 39 miliar belanja barang dan jasa kata " Rhodi kepada wartawan Sabtu (13/1/2024)

Kasus ini sudah sempat di laporkan ke berbagai instansi terkait, bahkan beberapa kali ada sebuah LSM yang melakukan aksi demo tapi, seolah-olah terkondisikan karena tak ada kunjung hasil keputusan akhir kasus tersebut

Baca Juga : LIDIK KRIMSUS RI Dorong Kejagung, BPK RI dan KPK terkait dugaan kasus anggaran Perjalanan Dinas DPRD Lahat sebesar 60 M Thn 2020

Kami dari LIDIK KRIMSUS RI akan melaporkan ini ke Bareskrim Mabes Polri adanya temuan Dugaan di sekretariat DPRD Lahat belanja barang dan jasa senilai Rp 39 miliar lebih, yang kami curigai di duga telah terkondisikan.


Yang menjadi pertanyaan suasana masih di landa Covid 19, dan look down dilarang bepergian ke luar kota (DL), 

Rodhi mengungkapkan bahwasannya di sekretariat DPRD Lahat " kita temukan adanya dugaan tindak Pidana korupsi di Belanja Barang dan Jasa pada APBD Lahat Tahun 2022.

LIDIK KRIMSUS RI akan melaporkan dan menindaklanjuti dugaan korupsi di Angggaran sekretariat DPRD Lahat APBD Tahun 2022, kami akan melayangkan surat ke sekwan DPRD kabupaten Lahat klarifikasi terhadap temuan LIDIKKRIMSUS RI belanja barang dan jasa nilai nya Fantastik sebesar Rp 39 miliar lebih ungkap " Rodhi (tim)

Rilis: Tim Investigasi dan Detasmen Khusus LIDIK KRIMSUS RI 
Catatan : Dilarang Keras Copy Paste dan menghilang Gambar tanpa seijin Redaksi, dapat dipidana.

Kapolda NTB Hadiri Islah Warga Renda dan Cenggu Belo


Policewatch-Bima

Kunjungan Kapolda  NTB Irjen Pol Drs. Raden Umar Faruq, SH, M.Hum,  dalam rangka Islah (damai) Desa Renda dan desa Cenggu Kecamatan Belo serta Penyerahan  Senjata Api Rakitan Dalam Mewujudkan Situasi Kamtibmas Kondusif di Wilayah Hukum Polres Bima Kabupaten dan Kota Bima Menjelang Pesta Demokrasi Tahun 2024 berlangsung Sabtu (13/1) di Mapolres Kabupaten Bima-Panda Palibelo. 

Pada pertemuan yang mengundang para Camat,  kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat Se- Kabupaten Bima  tersebut, Kapolda NTB mengemukakan, berdasarkan hasil pemantauan, hanya 5 persen warga masyarakat yang masih melakukan pertikaian sedangkan 95 persen menginginkan kedamaian. 

Sebagai Kapolda, tentu tidak menginginkan ada korban akibat penembakan senjata ilegal. Untuk itu, masyarakat diharapkan mendukung niat baik aparat kepolisian untuk membangun wilayah Bima". Kata Kapolda yang hadir bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda NTB. 

Kapolda menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Bima dan Forkopimda atas inisiasi bersama Kapolres Bima untuk menciptakan perdamaian warga masyarakat yang sebelumnya berada dalam situasi konflik. 

Kepada para tokoh dan unsur masyarakat, Kapolda NTB juga menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh masyarakat Bima dalam menciptakan suasana damai.

Sebelumnya, Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.,M.IP yang didampingi Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer,  Ketua DPRD Muhammad Putera Ferryandi S.IP., M.IP, Ketua DPRD Kota Bima Alvian Indrawan,,  Dandim 1608/Bima Letkol Inf. Andi Lulianto S.Kom, Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.IK.,M.IK,  Kapolres Bima Kota  AKBP Yudha Pranata, S.I.K.,S.H. dan Kapolres Dompu AKBP Zulkarnain S.IK dan Unsur Forkopimda Kabupaten Bima dan Sekda Kota Bima menyampaikan beberapa hal.

"Kehadiran Kapolda menunjukkan rasa cinta kepada masyarakat Kabupaten Bima ,disisi lain Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Jenderal Umar Faruq di Kabupaten Bima untuk mewujudkan adanya rasa persaudaraan yang kembali menggelora di tengah-tengah masyarakat'.

Pemerintah Kabupaten Bima berharap, keinginan untuk bersama-sama menyambung ukhuwah tidak hanya muncul di desa Renda dan Cenggu, tetapi harus diwujudkan oleh 191 desa di Kabupaten Bima. Harap Bupati. 

Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan dan pemusnahan Senjata Api yang diserahkan dari Kepala Desa Renda dan Kepala Desa Cenggu kepada Kapolda NTB dan penandatanganan MoU Perdamaian oleh perwakilan antara Desa Renda dan Desa Cenggu yang disaksikan langsung Kapolda NTB, Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, dan Unsur Forkopimda.

Mn

Bintara Remaja Polres Loteng Dapat Pembekalan Dari Kodim 1620/ Loteng.


Policewatch-Lombok Tengah.

Jalin sinergitas TNI - Polri, Dandim 1620/ Lombok Tengah yang diwakili Kasdim Mayor Inf. L. M. Syukur memberikan pembekalan kepada para Bintara Remaja Polres Lombok Tengah, kegiatan berlangsung dilapangan Makodim, Jumat (12/1).

Kasdim 1620/ Loteng Mayor Inf. L .M. Syukur dalam sambutannya menyampaikan ini merupakan bentuk sinergitas TNI-Polri yang di tanamkan sejak dini kepada bintara remaja dan Polri khususnya Polres Lombok Tengah. 

Dengan kegiatan ini nantinya TNI-Polri akan bersinergi dilapangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Seperti yang selama ini sudah kita lakukan dan kita laksanakan oleh Kodim 1620/ Loteng dan Polres Lombok Tengah saling bahu membahu bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lombok Tengah,”jelas Syukur. 

Dengan diperkenalkan para bintara remaja dengan instansi TNI dalam hal ini kodim 1620 /Loteng diharapan kedepan dapat meningkatkan soliditas, sinergitas dan kekompakan yang selama ini terjalin di Kabupaten Lombok Tengah.

Ia berharap nantinya dalam pelaksanaan tugas dilapangan agar tetap semangat dan bersyukur serta ikhlas dan patuh dalam menjalankan perintah atasan atau pimpinan. 

Pada kesempatan tersebut juga Kasat Samapta Polres Lombok Tengah AKP M. Majdi, SH menyampaikan dan menekankan dengan ilmu yang didapat ini dapat diterapkan saat bertugas nantinya di lapangan dengan TNI. 

“Saya berharap kepada para bintara remaja apa yang di sampaikan tadi oleh Kasdim 1620/ Loteng dapat diterapkan nanti saat pelaksanaan tugas bersama di lapangan, tetap pegang teguh sinergitas TNI-Polri yang sudah terjalin baik selama ini,” tegas Majdi

AKP Majdi berpesan jadilah Insan Bhayangkara sejati dengan berpedoman pada Tribrata dan Catur Prasetya Polri dan yang dirindukan masyarakat" tutup Kasat Samapta

Mn

Kampanye Dialogis di Genggelang, Polsek Gangga Berikan Pengamanan Optimal.


POLICEWATCH-LOMBOK UTARA

Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif dalam rangkaian kegiatan Pemilu 2024, Polsek Gangga dan Polres Lombok Utara tang dilibatkan dalam Oprasi Mantap Brata ( OMB ) Rinjani 2023-2024 melaksankan pengamananan Kampanye (pertemuan tatap muka) Calon DPD RI di dusun gitak demung, desa genggelang, kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara,  Pada Jumat ( 12/1/2024 ) 

Kapolsek Gangga IPTU Sugi Jaya, SH menjelaskan, Polsek Gangga berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal demi terciptanya proses demokrasi yang berkualitas di wilayah Hukum Polres Lombok Utara, Saat mewakili Kapolres Lombok Utara Polda NTB AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K, M.Si. 

“Upaya pengamanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan kampanye dapat berlangsung dengan aman dan damai, serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang hadir.” Kata IPTU Sugi. 

Ia menambahkan jika pengamanan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/438/I/YAN.22./2024 yang di terbitkan Sat Intelkam Polres Lombok Utara , Tutupnya mengakhiri.

Mn

Hari Ini Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing Meresmikan Gedung Polres Bangka

 


Bangka Belitung Policewatch.news,Sungailiat,-  Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing meresmikan Gedung Utama Polres Bangka Gedung Sat Reskrim, Sat Narkoba dan Sat Tanti. Serta penyerahan penyerahan sumur bor dan Launching Website Polres Bangka. Jumat (12/1/2024).

Kegiatan dihadiri oleh Wakapolda Brigjen Pol Sugeng Supriyanto, Danlanal Babel Kolonel Laut P Deni indra,Kapolres Bangka AKBP Toni Sarjaka mantan Kapolres Bangka AKBP Taufik Noor Isya Dan Yonif 147 Mayor Yokki Firmansyah serta unsur Forkominda.


Pembangunan Gedung Utama Polres Bangka dan Gedung Sat Reskrim, Sat Narkoba dan Sat Tanti merupakan bantuan dari Pemkab Bangka menggunakan APBD Bangka 2023 dengan nilai Rp 15 milyar lebih. Sedangkan sumur bor merupakan bantuan dari PT Timah Tbk.

"Peresmian gedung ini membuktikan kebersamaan antara Polres Bangka dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang berasal dari anggaran hibah yang sebelumnya dilakukan untuk Gedung Kejaksaan Sungailiat yang telah diresmikan dan digunakan," ujar Pj Bupati Bangka M Haris saat memberikan sambutan.

Selain itu M Haris berharap dengan pembangunan gedung baru ini dapat meningkatkan pelayanan kepolisian lebih baik. Serta menjadi kebanggaan Polres Bangka untuk mencerminkan pembaharuan kinerja Kinerja anggota Polres Bangka diharapkan terus lebih membaik. Sebab besar kecilnya polri dilihat dari anggotanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 


"Ini juga membuktikan sinergitas yang baik antara pemeritah daerah Kabupaten Bangka dengan kepolisian terutama Polres Bangka. Semoga gedung ini dapat dirawat sebagai gedung milik bersama, awet, kuat sehingga bisa digunakan sampai kapanpun," ujar M Haris.

Sementara itu dikesempatan yang sama Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol.Tornagogo Sihombing mengatakan salah satu tugas pokok Polri sesuai amanat undang undang adalah memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan. Dimana perkembangan dan kemajuan era globalisasi sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menuntut Polri untuk beradaptasi sehngga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Hal ini seiring dengan program presisi Kapolri yaitu perubahan teknologi kepolisian modern diera Police 4.0. Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri serta mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi. 

"Hal ini dapat terwujud dengan dibangunnya gedung utama serta gedung Sat Reskrim, Sat Narkoba dan Sat Tanti di Polres Bangka serta di Lauchingnya Website Polres Bangka," ujar Irjen Pol Tornagogo Sihombing. 

Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengucapkan sangat berterimakasih sekali dan mengapresiasi setinggi tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Dimana sudah betul betul memberikan perhatian besar dan luar biasa kepada Polres Bangka. Sebab tidak banyak daerah yang memberikan kepercayan dengan membangun kantor kantor pemerintah terutama kantor polisi kalau tidak ada sebab akibat .

" Sebelumnya sudah disampaikan pak bupati ini merupakan kebanggaan Polres Bangka tapi saya tambahkan ini adalah kebanggaan masyarakat Kabupaten Bangka. Kenapa, karena ini bentuk kepercayaan publik kepada Polri masih tinggi dan ini sangat sangat mendukung sekali dalam tugas tugas Polri kedepannya khususnya Polres Bangka.  Untuk itu sekali lagi saya ucapkan teimakasih kepada bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka," ujar Irjen Pol Tornagogo Sihombing.

Dikesempatan yang sama Kapolres Bangka AKBP Toni Sarjaka juga menyampaikan hal yang sama seraya mengharapkan kedepannya sinergitas jajaran Polres Bangka dengan Pemda Kabupaten Bangka terus ditingkatkan. 

"Terimakasih kami ucapkan kepada pak bupati dan jajaran Pemda Kabupaten Bangka atas bantuannya dalam membangun gedung Polres Bangka. Ini tentunya akan semakin mendorong semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyrakat. Juga sinergitas Polres Bangka dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka akan terus ditingkatkan," ujar AKBP Toni Sarjaka.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol pembuka plang nama Polres Bangka oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol .

( Tim )

LAPAS KELAS II A PONTIANAK KOMITMEN WUJUDKAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) TANPA PUNGLI.

 


Red, kal bar, policewatch.news,-Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II Pontianak terus berkomitmen dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  Dibawah Kepemimpinan Kalapas Pontianak Julianto Budhi Prasetyono dan jajarannya sepakat tidak akan mentolerir  sekecil apapun adanya praktek praktek pungli jajaran Lapas Klas II A Pontianak baik kepada Warga Binaan maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama keluarga warga binaan.

Menurut Kalapas semua pelayanan kepada warga Binaan yang saat ini berjumlah 1097 orang sama sekali tidak dipungut bayaran alias gratis. Pengawasan melekat dan berjenjang di semua tingkatan di jajaran Lapas Klas II A Pontianak dilakukan secara seksama untuk menghindari adanya oknum yang melakukan pelanggaran. Sehingga sampai saat ini segala bentuk Pungli dapat dihindari. Warga binaan dan keluarganya juga diberikan pelayanan yang baik dan transfaran dalam mendapatkan hak haknya selama menjadi warga binaan Lapas Klas II A Pontianak. Papan informasi pelayanan hingga nomor pengaduan terpasang di ruang tunggu pelayanan sehingga siapa saja bisa mengakses dengan mudah. Dengan adanya keterbukaan informasi pelayanan  maka tindakan pungli dapat dihindari sedini mungkin. Apalagi seluruh jajaran Lapas Klas II A Pontianak sudah menandatangani Fakta Integritas dalam menciptakan Lapas Klas II A Pontianak bebas korupsi. Peningkatan pelayanan kepada warga Binaan dan keluarganya terus kami tingkatkan dan sudah menjadi komitmen kami bersama menciptakan pelayanan yang terbaik dan Prima.

Pelayanan dan pengawasan kepada warga binaan menurut Kalapas Julianto Budhi Prasetyono dilakukan sejak Narapidana masuk menjadi warga Binaan kami hingga warga binaan mengurus administrasi menjelang pembebasan atau pun dalam pengurusan pengurangan hukuman seperti Remisi, asimimilasi ataupun Pembebasan Bersyarat.

Semua bentuk pelayanan tersebut tidak dipungut bayaran. Begitu juga dengan proses pemasyarakatan di Lapas Klas II A  Pontianak tidak dibenarkan adanya pungutan sekecil apapun karena semua fasilitas di masing masing blok serta fasilitas umum lainya diluar blok semua disiapkan secara gratis.

Jika ada yang fihak yang menemukan adanya praktek praktek pungli dalam pelayanan di Lapas Klas II A Pontianak dapat melaporkan langsung kepada kami atau ke nomor telefon pengaduan. Namun sejauh ini belum pernah kami menerima laporan adanya praktek pungli. Apalagi jika ada yang menyatakan adanya pungli di dalam lapas kami itu sama sekali tidak benar.kata Kalapas.

Dalam menjalankan tugas seluruh jajaran Lapas Klas II A Pontianak menerapkan  Slogan HANDAL (Humanis,Akhlak,netral,disiplom,adaptif dan loyalitas) yang kami  wujudkan dalam bentuk burung hantu yang menggambarkan sifat sedikit bicara banyak melihat, mendengar dan bertindak dalam melaksanakan tugas. Sehingga diharapkan pelayanan kami kepada warga binaan terus menjadi lebih baik guna mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Ungkap Kalapas Pontianak.

RED : Adi

LIDIK KRIMSUS RI : Pj.Bupati Lahat agar Evaluasi Mantan Kepsek SMP Negeri 2 Kikim Timur yang Jabat Camat Pseksu

 


POLICEWATCH.NEWS - LAHAT - M Sulidin SPd MM yang sebelumnya menjabat sebagai Guru Madya di SMP Negeri 2 Kikim Timur dipercaya dan di angkat  menjadi Camat Pseksu. 

Kenapa harus di evaluasi Bahwasanya dia adalah seorang pendidik,pengajar latar belakang pendidikan dan pengalaman bukan dari pemerintahan, Toh masih banyak yang lulusan APDN yang tahu tentang pemerintahan bukan dari guru kata " Rodhi Irfanto SH Ketua Harian LIDIKKRIMSUS RI kepada wartawan POLICEWATCH.NEWS  Jumat (12/1)

Rodhi Irfanto SH menegaskan agar PJ Bupati Lahat Muhammad Farid secepatnya meng- evaluasi Camat Pseksu agar pemerintahan di Kecamatan Pseksu Bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk membantu kinerja Bupati Lahat,

Informasi yang kami dapatkan dari sumber yang dipercaya oknum camat pseksu diduga arogansi beredar di grup Washhap "  au ka', 

kemaren aku monitoring ke pseksu, ppk ngomong klw mereka diusirnye dr kantor yg mereka tempati skrng ,Gusir penyelenggara padahal camat wajib bantu rombongan PPK"

Ini preseden buruk dalam pelayanan masyarakat khususnya di kecamatan Pseksu, seorang camat seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di tempat dia bekerja bukan sebaliknya tidak melayani masyarakat kata " Rodhi


Tugas guru diatur dalam UU No 14 2015 apa saja tugas guru?

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: 

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, tak ada pengalaman dalam pemerintahan" kok dilantik menjadi camat dasar dan ilmu pemerintahan beliau pasti sangat minim bahkan tidak tahu.

Untuk menduduki jabatan Camat memang harus dari ilmu pemerintahan minimal APDN , dan menjabat dulu sekcam, makanya kami dari lidikkrimsus RI oknum camat dikembalikan ke tupoksinya sebagai tenaga pendidik ungkap " Rodhi 


*Sekedar informasi*

Jika calon camat tidak memenuhi persyaratan memiliki ijazah diploma/sarjana pemerintahan dan belum bertugas di desa, kelurahan dan kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun; maka ia wajib mengikuti Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat (“Diklat Camat”).

Lulusan IPDN akan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Dalam Negeri, di mana mereka umumnya akan menempati posisi seperti "Pak Camat" dan "Pak Lurah." Lulusan IPDN.

Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil. Syaratnya, yaitu harus menguasai pengetahuan teknis tentang pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

JURNALIS : BAMBANG.MD

Polsek Bayan Berikan Pengamanan Kampanye Dialogis.


POLICEWATCH-LOMBOK UTARA.

Polres Lombok Utara dan Polsek Bayan yang terlibat dalam Oprasi Mantap Brata ( OMB ) Rinjani 2023-2024 melaksanakan kegiatan pengamanan kampanye salah satu calon Legislatif DPRD Lombok utara. Kegiatan tersebut dibawah pimpinan  Kapolsek Bayan IPTU made Widiartha berlangsung di dusun pademara desa sambil elen kecamatan bayan kabupaten lombok utara Pukul 20.00 Wita sesuai dengan Surat tanda terima pemberitahuan kampanye Nomor : STTP/51/I/YAN.2.2./2024 / Sat Intelkam Polres Lombok Utara

Di Komfirmasi di Lokasi Pengamanan saat Mewakili Kapolres Lombok Utata AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K, M.Si, Kapolsek Bayan  IPTU Made Widiarta menyatakan bahwa kegiatan pengamanan ini dilakukan guna memastikan jalannya kampanye berlangsung dengan aman, damai, dan tertib. 

"Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada setiap peserta kampanye dan masyarakat yang hadir agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan tenang dan nyaman," ujar Kapolsek  Kamis, ( 11/1/2024 ) malam. 

Pengamanan kampanye melibatkan petugas dari personil Satgas OMB Rinjani Polres Lombok Utara sebanyak 8 personil yang ditempatkan di sekitar lokasi acara. Selain itu, petugas keamanan juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan semua persyaratan dan prosedur kampanye diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan adanya kerjasama antara pihak kepolisian, peserta kampanye, dan masyarakat, diharapkan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar “ pungkasnya.

Mn