Reporter : M. Taufiq.Sapta
 |
| Dari
kiri : Biro Organisasi dan Kader PGRI Jateng, Drs. SardjuMaheri,M.Pd,KaBid
Pemetaan dan SupervisiPendidikan LPMP Jateng, DR. Sri Widarti, Plt. Ka Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Jateng, Sulistyo,S.Pd. MM dan Moderator:
Prastyobudi. Foto : M. taufiq
Semarang, (Police Watch. News)- Pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menentukan jadwal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2019 yang akan dilaksanakan dalam 2 pilihan sistem yakni Ujian Nasional Bersasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional berbasis Kertas Pensil (UNKP)Sesuai Pedoman Operasional Standar ( POS ) penyelenggaraan Ujian Nasional 2019 akandilaksanakan serentak secara nasional dari sabang sampai merauke.
Untuk sekolah kejuruan ( SMK ) dimulai tanggal 25 – 28 maret 2019 dan untuk SMA dilaksanakan pada tanggal 1,2,4,8 april 2019. Mengacu pada permendikbud no 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah SKBSNP tentang kisi kisi UN 2019 dan POS UN 2019. Kebijakan UN 2019 ini tidak jauh berbeda dengan UN 2018 , perbedaannya pada jadwal dan proyeksi peserta Ujian Nasional. Data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara nasional UNBK 2019 akan diikuti 99,3 persen dari total 1,5 juta siswa SMK dan 98 persen sekolah dari total 13.483 satuan pendidikan SMK. Sementara untuk siswa SMA yang mengikti UNBK sekitar 97,1 persen dari total 1,56 juta peserta dan sekolah penyelenggara UNBK SMA 94,16 persen atau 12.764 sekolah dari 13.555 satuan pendidikan SMA. Sedangkan untuk Provinsi Jateng sendiri tahun ini peserta Ujian Nasional (UN) baik SMA dan SMK 100 persen berbasis komputer. Sementara untuk komposisi soal UN 2019 Mendikbud tetap memasukkan soal penalaran atau HOTS meski mendapat banyak mendapat kritikan. Karena dianggap sulit bagi peserta. Bahkan Menteri Muhaji Effendi memastikan soal HOTS tahun ini lebih sulit. Sejak pertama dilaksanakan pada tahun 2015 Balitbang Kemendikbut terus mengevaluasi penyelenggaraan UNBK, dari pemetaan permasalahan,problem tentang aplikasi UNBK, infrastruktur dan SDM masih mengemuka, perlu untuk dicarikan solusi yang cepat dan tepat. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa tengah, Sulistyo,S.Pd.MM menyatakan, bahwa UNBK tidak menentukan kelulusan, tapi wajib diikuti,jadikalau tidak mengikuti UNBK maupun UNKP maka tidak memenuhi persyaratan kelulusan. Jadi wajib diikuti paling tidak ketika wajib mengikuti berarti sudah mempunyai kartu untuk lulus. Menurutnya, untuk Jawa tengah baik SMA maupun SMK kami dorong sudah melakukan melalui UNBK ,sudah tidak UNKP lagi, jadi sudah berbasis computer. Memang di dalam UNBK ini ada sekolah sekolah tertentu tidak diselenggarakan di sekolahnya tetapi masih mengikuti pada sekolah sekolah lain atau yang belum terakreditasi menginduk pada sekolah sekolah yang memenuhi persyaratan. Jadi dalam pelaksanaan UNBK ini ketika di SMA atau SMK jumlah pesertanya sampai 190.878 siswa, ini tidak dilakukan dalam satu season, bisa dilakukan pada 3 season, syarat pertama misalnya jumlah siswa dalam satu sekolah ada 1500, kelas X ada 500 siswa, kelas XI ada 500 siswa kelas XII ada 500 siswa tidak wajib memiliki 500 komputer cukup sepertiganya darijumlah siswa yang ada. Jadi boleh sampai 3 season. Menurut Sulistyo, ketegangan yang dialami siswa pasti terjadi akan tetapi ini semua sudah kita antisipasi dengan ,yang pertama melakukan simulasi kedua kita lakukan sinkronisasi, server jadi kesiapan kesiapan sedini mungkin kita lakukan, harapannya peserta UNBK dapat melaksanakan dengan baik , sesuai harapan Mendikbud bahwa soal soal harus mengacu pada HOTS ,berpikir kritis,berpikir analisis tidak cek point .” ujarnya saat menjadi salah satu nara sumber pada Hot Topic dengan tema Siap Siap UNBK 2019 yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM, di Lobby Quest Hotel jalan Plampitan no 37 - 39 Semarang, Rabu,13/3/2019. |
 |
Plt.Ka Disdikbud jateng Sulistyo saat memberikan pernyataan
sehubungan dengan menyongsong
UNBK 2019 kepada awak media di Loby Hotel Quest . Foto : M.
Taufik
|
Sementara itu Kabid Pemetaan dan Supervisi Mutu DR. Sri Widarti,menuturkan bahwa tentu unit pelaksana teknis dari Kemendikbud yang bertanggung jawab kepada Dirjen Dikdasmen. LPMP mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan supervise asatuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan. Terkait dengan UNBK dan USBN kami melakukan kegiatan supervise di satuan pendidikan dan tahun 2018/2019 ini sasaran kami akan melakukan “ UjiPetik” di 280 titik di semua jenjang. Uji petik maksudnya melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan UNBK dan UNKP.
Sri Wisarti menambahkan, tugas LPMP melaksanakan kegiatan supervise dan kami memastikan bahwa pelaksanaan UNBK ini tentunya sesuai dengan Prosedur ozperasional Standar (POS) yang sudah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),ucapnya.
