Batam,- policewatch.news,- Untuk mewujudkan visi swasembada pangan yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto demi meningkatkan kesejahteraan Petani Indonesia, Pemerintah Indonesia berkomitment untuk tidak mengimpor komoditas pangan.
Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, “target swasembada beras dipercepat, ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo yang ingin memastikan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan strategis” yang dilansir dari Harian Ekonomi Neraca.
Namun sangat disayangkan, Visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan nilai tukar petani Indonesia tidak terlaksana di Kota Batam, mengingat Batam sebagai pulau perbatasan dengan Negara Luar tidak memiliki lahan pertanian di duga menjadi alasan untuk tetap mengimpor beras meski secara ilegal.
Impor beras di Kota Batam dikatakan ilegal mengingat seperti di beritakan sebelumnya bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) menegaskan tidak pernah mengeluarkan persetujuan untuk impor beras.
Namun pada prakteknya, Puluhan kontainer dari luar memasuki Kota Batam setiap hari dan di duga kuat mencapai 600 kontainer lebih dalam kurun waktu sebulan, dimana beras impor itu di kemas dengan karung beras lokal dengan berbagai merk dan di edarkan hingga ke provinsi-provinsi lain di Sumatera khususnya dan umumnya Nusantra Indonesia.
Hingga berita ini di upload pantauan awak media dan tim, gudang yang di duga kuat sebagai tempat pengoplosan/re-paking milik PT UKP masih tetap beroperasi tanpa memperdulikan Visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. (Tim)
