HIBURAN

Tampilkan postingan dengan label PERBANKKAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PERBANKKAN. Tampilkan semua postingan

7.5.20

Mengendapnya Buku Tabungan Simpel PIP Mulai Disoroti Komite Anti Korupsi


Ilustrasi Buku Tabungan


# Temuan KAK Simpel PIP Tahun 2017 Belum Dicairkan 181 siswa pemilik buku Tabungan BRI # 

LAHAT|POLICEWATCH, Terbongkarnya buku tabungan simpel (Simpanan Pelajar) penerima PIP, fase 1 SK Tahap 2, untuk siswa sekolah dasar bantuan program Jokowi yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) padahal siswa sudah mendapatkan virtual Account dan nomor rekening, ujar " Rangga dimana seharusnya buku tabungan Berlogo BRI, sempat mengendap dari tahun 2018, 

Ada 64 siswa murid di SDN 03 Sungai Laru, Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, dilaporkan oleh Ketua Komite Sekolah Drs, Rangga Guritno, atas tidak cairnya buku tabungan pada tahun 2018, sesuai data seperti ada temuan Simpel BRI untuk Di Kabupaten Lahat 181 buku tabungan simpel ini belum bisa dicairkan ujar " Rangga berdasarkan surat dari Dirjen Kementerian pendidikan RI yang ditujukan kepada kepala dinas Pendidikan Kabupaten Lahat perihal pengujian keabsahan dan pencairan Dana PIP 2017. Nomor surat : 0367/C3/KU/2020 dan menindaklanjuti surat dari BPK-RI nomor : 05/ST/VIII/01/2020.

Sehingga ini menambah preseden buruk  bagi dunia pendidikan dalam penyaluran bantuan PIP, kasus in menurut Rangga ada dugaan  indikasi pencucian uang alias monny laundry dari data saya dapatkan hasil penelusuran belum lama ini ditemukan beberapa siswa murid SDN 03 Sungai Laru Kikim Tengah ,belum mendapatkan bantuan Program Indonesiandonesia Pintar (PIP).kata " Rangga kepada policewatchnews, 

Sehingga kasus ini menarik bagi saya, diduga ada monny laundry (pencucian uang), ini baru satu sekolah kita temukan, belum yang lain, padahal seluruh SD dikabupaten Lahat jumlahnya ratusan, namanya mengendap kan uang di rekening itu pidana, padahal seharusnya diberikan kepada mereka yang punya hak, seperti kasus SDN 03 Sungai Laru, baru diberikan setelah adanya laporan dari saya selaku ketua komite sekolah SDN 03 Sungai Laru menemui pimpinan unit Bank BRI Tanjung Aur sehingga pihak pimpinan kepala cabang Bank BRI Lahat memerintahkan segara direalisasikan simpel kepada kepala sekolah SDN 03 Sungai Laru Kikim Tengah Ibu Elly Haryati.Spd. sudah diterima oleh Siswa.

Ketua Komite Anti Korupsi Kabupaten Lahat Drs.Rangga Guritno akan melaporkan kasus ini ke Kejagung RI dalam waktu dekat, adanya dugaan pencucian uang ( monny laundry) seharusnya uang di bank BRI untuk bantuan Program Indonesia Pintar pada tahun 2018, belum lagi Simpel tahun 2017 ada 181 siswa penerima PIP belum juga bisa dicairkan, dan siswa yang menerima haknya, baru diberikan pada Mei tahun 2020, berati uang 125 siswa itu sudah mengendap dua tahun direkening BRI, ini ada apa patut diduga ada permainan antara oknum Dikdas Lahat dengan oknum di BRI unit, ungkap" Rangga

Lanjutnya kita sudah membuat surat resmi nomor : A1-007/KAK/06/V/2020,ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Lahat ditembuskan kepada yth: Jaksa Agung RI dijakarta, Jampidsus, Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI, Menteri Keuangan RI, dan Kejati Sumsel tegas " Guritno

Reporter : Bambang.MD

6.5.20

BRI Unit Tanjung Aur Serahkan 125 Buku Rekening Tabungan Penerima PIP SDN Sungai Laru

DOK : MPW

LAHAT,| POLICEWATCH,- Kepala Cabang BRI Lahat Hari Prastyo, kemarin buku rekening  tabungan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SDN 03 Desa Sungai Laru, Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Sumsel yang sempat belum diberikan kepada siswa yang berhak menerimanya dari Tahun 2018, sudah kita beritakan 125 rekening buku tabungan langsung diterima oleh Kepala Sekolah SDN 03,Eli Hartati diserahkan oleh kepala unit BRI Tanjung Aur Suharyanto, dalam pesan WA Kepala Cabang BRI Hari Prastyo kepada policewatch.news.

Hari menjelaskan bahwa buku tabungan yang sudah diserahkan sebanyak 125 kepada siswa yang menerima sesuai dari data Dikdas Kabupaten Lahat, 

Saya baru menjabat disini kata " Hari Asli Klaten yang akrab dengan awak media,persoalan yang ditanyakan dari ketua Komite Rangga Guritno, kepada kita tidak ada masalah lagi sudah clear semuanya,

Kita hanya ditunjuk dari pusat dalam hal ini untuk membuat buku tabungan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai patner kerjasama dengan pusat, Bank BRI, ditunjuk diseluruh indonesia untuk memberikan layanan bantuan program indonseia pintar, kepada siswa, yang kurang mampu menerima pertahun melalui rek bri atas nama siswa usulan dari Diknas Pendidikan dan Kepala Sekolah setempat yang mengusulkan sesuai data " Tutupnya 

Reporter : Bambang.MD 

5.5.20

Kepala Cabang BRI Lahat Berjanji Tabungan Milik Siswa Bantuan PIP Segera Diberikan



 
dok :mpw
LAHAT| POLICEWATCH, Kepala Cabang BRI Kabupaten Lahat Hari Prastyo ditemui wartawan dari IWO Lahat, didampingi Ketua Komite SDN 03 Sungai Laru Drs Rangga Guritno, diruang kerjanya Senin (4/5/2020) Hari mengaku saya baru ditugaskan menjabat kepala cabang Bank BRI Cabang Lahat, jadi belum tahu permasalahan ini, dan hari ini

Saya baru dapat laporan yang saya terima dari pak Rangga, laporan dari ketua komite sekolah SDN 03 Sungai Laru 

Hari akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pak Suharyanto untuk menyelesaikan masalah ini,atas laporan dari pak Rangga yang datang kekantor saya, Hari mengaku atas masukan dari pak Rangga terkait 64 siswa yang belum menerima buku tabungan bantuan PIP (Program Indonesia Pintar). Segera terealisasi bisa kita berikan terang " Hari

Rencananya dalam waktu dekat akan kita berikan buku tabungan bagi 64 siswa tersebut, yang belum diberikan kepada siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP), pada tahun 2018, melalui Bank BRI, namun kata" Hari saya masih berkoordinasi dengan Suharyanto agar secepatnya buku tabungan ini bisa kita berikan kepada 64 siswa SDN 03 Sungai Laru.

Sementara ketua komite sekolah SDN 03 Sungai Laru Drs Rangga Guritno sudah bertemu dengan pak Suharyanto pimpinan BRI, Tanjung Aur, Kikim Tengah,setelah dicek uangnya masih ada di Bank BRI, takutnya Kalau tidak diselesaikan buku tabungan simpel tahun 2018, yang belum diterima bagi 64 siswa murid SDN 03 Sungai Laru, 
tersebut, akan dikembalikan ke kas negara, padahal para siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar sudah mendapatkan Virtual Account bagi siswa tersebut dan beserta nomor rekening untuk siswa pada tahun 2018, hingga kini belum menerima uang sebesar Rp 900 ribu, per tahun,

Rangga saya selaku orang tua kebetulan juga menjabat ketua komite sekolah SDN 03 Sungai Laru, saya mempertanyakan kepada kepala cabang Bank BRI Lahat, agar tidak terjadi kesimpang siuran masalah ini, ujar " Rangga setelah menemui kepala cabang Bank BRI Cabang Lahat Hari Prastyo,

Saya minta pihak bank BRI untuk segera diberikan buku tabungan kepada 64 Siswa yang belum menerima buku tabungan tersebut, kalau memang belum dicetak buku tabungan segera di cetak dikarenakan ini hak harus diberikan kepada 64 siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) bantuan pusat program Presiden Jokowi terang" Rangga.

Terpisah Kadis Pendidikan Suhirdin melalui Sekretaris Sukaryo di temui dikantornya senin (4/5), Karyo menjelaskan secepatnya akan kita koordinasikan dengan kepala sekolah dan bagian Dikdas agar bisa dicairkan kepada 64 siswa SDN 03 Sungai Laru, yang belum menerima bantuan Program Indonesia Pintar jelasnya.

Reporter : Bambang.MD

16.4.20

Ngotot...Nagih Angsuran, PNM Mekaar Cabang Srono Sepelekan Instruksi Presiden Dan OJK

DOK: POLICEWATCH

BANYUWANGI, POLICEWATCH,- Di saat perekonomian sulit ditengah penyebaran Covid - 19 yang mewabah di seluruh pelosok negeri, PT. Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Persero Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) cabang Srono tetap mendatangi dan melakukan penagihan terhadap nasabah.

Seperti di lakukan oleh April, salah satu petugas PNM - Mekaar cabang Srono, Rabu, 15/04/2020, mendatangi nasabah dan melakukan penagihan kepada kelompok Sukopuro 2, di Desa Sukonatar, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi.

Sayu (24) ketua kelompok Sukopuro 2 dan keluarga nasabah lainnya menyampaikan bahwa hari ini, Rabu, 15/04/2020 pihaknya tidak bisa membayar angsuran, kondisi ekonomi sedang sulit, karena dampak Corona  tidak bisa kerja maksimal, sehingga penghasilan pas - pasan cukup buat makan, namun April memaksa nasabah tetap harus bayar angsuran.

Padahal sesuai pemberitaan KONTAN.CO.ID, Guna mengantisipasi dampak penyebaran Covid -19 terhadap bisnis, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero memberlakukan relaksasi bagi nasabah. Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyebut penundaan pembayaran pembiayaan berlaku selama satu bulan.

“Untuk nasabah sementara kami tiadakan forum-forum pertemuan, termasuk angsuran. Sehingga ada keleluasaan tunda bayar atau tambahan grace period. Sejak 13 Maret sementara satu bulan,” ujar Arief kepada Kontan.co.id Jumat (27/3).

Arif menambahkan, saat ini fokus PNM menjaga semangat usaha para nasabah di tengah keterbatasan akibat Covid-19. Apalagi nasabah PNM merupakan para pengusaha dari segmen pra sejahtera, jelas Arief.

Sudah cukup jelas bahwa PT. PNM Persero memberikan relaksasi satu bulan kepada nasabah, dan meniadakan forum-forum pertemuan, namun justru April tetap mendatangi nasabah dengan mengajak Erika Wakil Kepala Cabang PNM cabang Srono dan seorang lainnya "Ngeyel" melakukan penagihan dan memaksa nasabah hari itu harus setor.

Di rumah nasabah, Erika, Wakil kepala cabang PNM Mekaar Srono kepada wartawan, menegaskan bahwa nasabah tetap harus setor, karena tidak ada surat resmi dari pusat libur angsuran meski terkait Corona, "harus di usahakan hari ini tetap ada angsuran masuk", tegas  Erika,(15/04)

Tidak berhenti di situ, setelah Erica (Wakacab) turun menemui ketua kelompok Sukopuro 2 dan meminta uang angsuran, April dan satu orang teman lainnya mendatangai rumah nasabah lainnya guna meminta angsuran juga, sesuai keterangan nasabah lainnya.

Sementara melalui Call WhatsApp, ketua umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Kurniadi Hidayat menegaskan bahwa di tengah pandemi Covid -19 yang sedang melanda negeri hingga pelosok desa, pihak PNM Mekaar seharusnya  mengindahkan instruksi Presiden dan POJK No. 11/pojk.03/2020, tentang "Stimulus Dampak Covid-19" yakni memberikan kelonggaran/relaxasi kepada nasabah.

Jika memang kondisi ekonomi benar - benar mines di tengah pandemi Corona ini, dan pihak PNM Mekaar tidak mau memberikan toleransi, sekalian aja Nasabah tidak usah bayar, hingga kondisi ekonomi benar - benar layak dan mampu bayar, tegas Kurniadi.

Karena pinjaman tersebut tidak menggunakan agunan, jadi jangan takut,  hutang-piutang di Bank merupakan kasus perdata dan tidak ada pidananya, walau tidak membayar karena keadaan, pungkas Kurniadi.


(Cafunk)

11.4.20

Gubernur Jatim Minta Perusahaan Pembiayaan/Leasing Berikan Rilaxasi Kredit "Debitur" di Tengah Corona

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa


SURABAYA, POLICEWATCH,- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta perusahaan multifinance leasing di Jawa Timur membantu para debitur ditengah pandemi Covid-19.

"Saya minta semua perusahaan multifinance atau leasing patuh dengan aturan yang telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai relaksasi kredit," ungkap Khofifah saat pertemuan dengan OJK dan sejumlah perwakilan perusahaan multifinance / leasing di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jum'at (10/4)

Khofifah mengatakan, perusahaan multifinance harus benar-benar memberi kelonggaran kredit kepada debitur terdampak covid-19, seperti pekerja informal atau pekerja berpenghasilan harian. Menurut dia, mereka adalah kelompok paling rentan mengalami kredit macet.

"Jangan gunakan debt collector atau mengambil langsung langkah sita ini itu. Berikan mereka kelonggaran kredit, kasih kesempatan kepada para debitur ini untuk mengambil nafas," tegas Khofifah.

Seperti diketahui, OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dan surat edaran OJK kepada Perusahaan Pembiayaan pada awal April 2020.

Kebijakan OJK itu meminta bank atau perusahaan pembiayaan untuk memberikan relaksasi atau keringanan kredit bagi debitur atau peminjam yang usaha dan pekerjaannya terdampak virus corona, baik langsung atau tidak langsung.

Keringanan pembayarannya bisa dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu cicilan, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/ leasing, konversi kredit/leasing menjadi penyertaan modal sementara.

"Aturannya jelas. Jadi, kalau ada perusahaan multifinance yang tidak tunduk silahkan laporkan ke OJK atau lapor ke saya," tutur Khofifah.

Namun demikian, Khofifah juga mewanti-wanti agar perusahaan multifinance juga tetap melakukan penagihan kepada nasabah yang tidak terdampak Covid-19. Mengingat, kata dia, keringanan ini hanya diperuntukkan bagi nasabah yang terdampak.

Hal ini, lanjut Khofifah penting untuk menjaga kualitas kredit perseroan akibat meningkatnya jumlah angka kredit yang disebabkan penyebaran virus Corona serta kebijakan kerja dari rumah atau work from home.

"Dua-duanya (perusahan dan debitur-red) tetap harus dilindungi, makanya ada proses assesment kepada mereka yang mengajukan relaksasi. Tidak semua mendapatkan keringanan," ujarnya.

"Hingga saat ini sudah ada puluhan ribu debitur yang mengajukan relaksasi di sejumlah perusahaan multifinance / leasing di Jatim. Termasuk diantaranya ke PT BPD JATIM dan BPR JATIM yang notabene milik Pemprov," terangnya.

Sumber   : Humas
Pewarta  : Bagus

10.4.20

MEMBAYAR BANK EMOK OLEH PEMDA BUKAN SOLUSI, UPK BISA JADI SOLUSINYA.



 
Ayi Guruh mantan UPK banjarwangi
GARUT,POLICEWATCH.NEWS,- Akhir-akhir ini Bupati garut dan wakil bupati garut mengeluarkan kebijakan yang salah kaprah dengan diterbitkannya surat edaran bupati nomor :746/1041/REK salah satu isinya akan membayar/melunasi hutang masyarakat terhadap Kosipa yang kita kenal dengan istilah  bang emok, Sehingga menuai Pro & Kontra di tengah-tengah masyarakat, Dengan alasan membantu masyarakat terbebas dari beban hutang justru malah melegitimasi keberadaan Rentenir berbentuk Kosipa dan dipastikan Kosipa tersebut akan merasa diuntungkan dengan tidak adanya jaminan masyarakat tidak akan meminjam kembali.9-4-2020

Ayi Guruh mantan UPK banjarwangi mengatakan Kepada media,Di kabupaten Garut ada yang namanya Unit pelaksana Kegiatan (UPK) yang sekarang kita kenal dengan DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) keberadaanya di setiap kecamatan dan bergerak di bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Uang yang dikelola oleh UPK adalah Kelanjutan dari Program PNPM-mandiri  artinya uang yang dikelola oleh UPK adalah uang Negara. Sebagai bentuk legalitas dan pertanggung jawaban UPK Sendiri setiap bulan selalu melaporkan perkembangan keuangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut.

 Maka dari itulah alangkah baiknya Kebijakan Bupati untuk membayar kepada bank emok lebih baik dana yang akan dianggarkan sebesar 10M tersebut di alokasikan untuk tambahan modal UPK dan Masyarakat yang mempunyai utang kepada bank emok bisa menjadi nasabah UPK imbuh Ayi guruh (Dera taopik)

24.1.20

Sosialisasi KUR Oleh Bank BRI Unit Kangean Sumenep




Sumenep, POLICEWATCH,-  Kredit Usaha Rakyat yang disingkat KUR yang Disosialisasikan Oleh Bank Rakyat Indonesia BRI Di Pendopo Kecamatan Arjasa Kangean Disambut Baik Oleh Masyarakat, Rabu 22/1/'20

KUR BRI Merupakan Pinjaman BRI yang Memberikan  solusi Pembiayaan usaha Kecil dan Menengah dari Pemerintah Sejak 2008

Keunggulan Pinjaman KUR BRI Adalah Bunga yang Rendah Dan sudah Diturunkan lagi oleh Pemerintah Menjadi 6% Efektif Setahun Dengan Tujuannya yaitu memberikan Akses Kredit,Inklusi Keuangan kepada Pengusaha kecil Dan Menengah yang selama ini Tidak bisa Mengambil Kredit ke Bank Seperti yang Disampaikan Kepala Bank BRI Unit Kangean Ari Marta Kusuma "mudah-mudahan dengan adanya program KUR ini bisa memberikan modal bagi pengusaha mikro dan memajukan ekonomi kerakyatan di kecamatan arjasa kangean" Ungkapnya saat Diwawancarai Oleh Media

Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (UMKMK) Penciptaan Lapangan Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan ini Berharap Bisa Memberikan peluang dan Mengentas Kemiskinan Masyarakat Kangean "Dengan Adanya Kur ini kami Berharap Bisa Mengentas Kemiskinan Masyarakat Kangean" Imbuhnya

Masyarakat Merasa senang Dengan Program kur Tersebut Seperti yang Disampaiakan Salah Satu Masyarakat Fawaidi "Dengan Adanya Program KUR ini Sangat Memudahkan bagi Masyarakat dan kami Merasa senang"Tuturnya Kepada Media.

Pewarta : (Anto.T)