.jpg)
RELIS PERS LEMBAGA PENGAWASAN REFORMASI INDONESIA (LPRI) KEPRI Nomor: 02/PR-LPRI/KEPRI/IX/2025
POLICEWATCH.NEWS, KEPRI.,29 September 2025 | Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPD Kepulauan Riau (Kepri) mendesak Pertamina Patra Niaga untuk melakukan audit menyeluruh terhadap MerchantApps Pertamina (MAP) sebagai basis data program Subsidi Tepat LPG 3 Kg.
LPRI menyoroti bahwa lemahnya fitur pengawasan publik di dalam sistem ini menjadi celah utama bagi penyimpangan subsidi.
Ketua DPD LPRI Kepri, Leo Nazara menjelaskan bahwa inisiatif ini bermula dari temuan adanya kelemahan fatal pada sistem digital yang seharusnya menjamin akuntabilitas data.
"Sistem digitalisasi Pertamina (MAP) sudah canggih untuk mencatat transaksi bahkan mampu mendeteksi anomali pangkalan, namun tidak menyediakan fungsi pengawasan yang memadai bagi masyarakat. Padahal, kunci keberhasilan Subsidi Tepat LPG adalah partisipasi public terutama dalam bentuk pengawasan" ujar Leo Nazara.
*Tuntutan Teknis untuk Transparansi Data*
LPRI mendesak Pertamina untuk mengintegrasikan fitur yang memungkinkan masyarakat mengakses riwayat transaksi mereka dengan mudah.
"Kami menuntut agar dengan memasukkan nama dan NIK, masyarakat dapat melihat rekapitulasi pembelian LPG 3 Kg yang menggunakan data pribadi mereka. Ini adalah hak konsumen yang dijamin UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Keterbukaan Informasi Publik," tegas Leo Nazara.
Menurut LPRI, tanpa fitur ini, pengawasan di lapangan menjadi mustahil, membuka pintu lebar bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memanipulasi kuota dan menyalahgunakan data NIK konsumen.
*LPRI Menawarkan Kolaborasi Resmi Melalui "Crash Program"*
Sebagai bentuk solusi konkret, LPRI telah mengajukan "Crash Program Rencana Aksi Strategis: Program Kolaborasi Edukasi & Pengawasan Subsidi Tepat LPG" kepada Pertamina Patra Niaga. Program ini sudah disampaikan ke Kantor Regional dan ditembuskan ke Pusat.
"Kami telah menempuh jalur resmi dengan mengirimkan Crash Program solusi ini. Namun, lambatnya tanggapan Pertamina terhadap program yang berbasis teknologi dan transparansi ini menunjukkan adanya indikasi serius bahwa ada pihak-pihak di lapangan yang merasa terancam dengan sistem pengawasan publik yang transparan. Keengganan merespons solusi adalah bentuk perlindungan terhadap kelemahan sistem yang ada," tegas Leo Nazara.
Crash Program tersebut mencakup pembukaan Posko Informasi Data Pribadi untuk verifikasi awal konsumen dan usulan Program Pengembangan Fitur Sistem MAP untuk perbaikan secara permanen, yang merupakan bagian dari solusi terobosan yang kami tawarkan.
"Sistem MAP harus segera diperbaiki. Kami menunggu komitmen tertulis dari Pertamina untuk berkolaborasi dengan LPRI, atau kami akan mendesak BPK/KPK untuk melakukan audit forensik terhadap sistem data LPG," tutup Leo Nazara, menuntut tindakan segera dari pihak Pertamina.(*)f.iman87
