Sudahkah Sesuai Bestek “Proyek Infrastruktural Tuyau-Ketab ” Yang Menelan Anggaran 6M Lebih

Reporter :TS,SH

proyek Jalan Desa Tuyau Ketab dengan pagu anggaran APBD Bartim sekitar 6M lebih 

Bartim-Kalteng.Police Watch,-Saat ditemui Awak Media PW Pk(Fhm),pengawas internal PT Pratama pelaksana proyek Jalan Desa Tuyau Ketab dengan pagu anggaran APBD Bartim sekitar 6M lebih mengakui beberapa hal yang ditanyakan PW kepadanya.Diantaranya Spanduk Informasi Publik belum mencantumkan nama Pelaksana lengkap dengan alamat Kantornya,pagu anggaran DAK berbaur dengan APBD tanpa penjelasan dana penyertaan DAK yang 10% dari APBD,kemudian tidak juga mencantumkan waktu pemeliharaan jalan sekitar 6 bln kedepan terhitung bulan Desember 2018 akhir,hal hal yang dianggap sepele oleh publik bahkan tidak difahami publik dikritisi aktifis Lsm Anti Korupsi Lp3K-RI DPD Kalimantan Tengah Latif Komarudin sebagai pintu masuk dugaan penyimpangan Administrasi yang berakhir dengan potensi TPK Bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang kini sedang disoroti KPK mengingat sebagai penyumbang terbesar dalam TPK yang ditangani oleh KPK sendiri.

Dokumentasi MPW Tanggal 28 Juli 2018 Skj 10.45 Bbwi lokasi Sipang 3 Tuyau lokasi Jln Tuyau Ketab yang tahun ini mendapatkan kuncuran Dana APBD Barito Timur untuk peningkatan Jalan Desa cukup besar 6M lebih dan dilaksanakan oleh PT Prima yang data alamat Kantor Pusatnya tidak jelas,dimana ?,dan pajak proyek dibayarkan dikantor pajak mana,sebab pusat domisili PT Prima bukan di Kalimantan Tengah tetapi di Kalimantan Selatan.Teguran dari Dinas Perpajakan Kab Muara Teweh kepada Pemerintah Daerah wilayah Kantor Pajak Muara Teweh memberikan indikasi bahwa para pelaksana proyek yang berdomisili di luar Provinsi pembayaran pajaknya dipertanyakan mengingat pajak dari PBJP cukup besar jumlahnya dan sangat berpengaruh terhadap PAD Pemda masing masing.

Gbr Jln Tuyau Desa Ketab sebagianya dari Desa Kupang Bersih sampai Dengan Desa Tuyau tinggal merehab bagian bagiaan yang rusak,sebagaimana tampak dalam Gbr kondisi jalan Tuyau Ketab dibagian awal Desa Tuyau masih tampak baik,Layak dipergunakan oleh umum,dengan demikian rehabnyapun bukan merupakan rehab besar tetepi sekitar rehab sedang dan kecil.Menurut Latif Komarudin kepada PW bahwa ketidak jelasan jangka waktu jaminan pemeliharaan jalan berpotensi merugikan Negara tatkala Oknum pelaksana tidak melakukan pencairan dana pemeliharaan tidak sebagaimana prosedur bakunya.

Seperti dugaan pemeliharaan Jalan dan jembatan dari Kalahien sampai dengan Ampah anggaran tahun 2017 lalu sempat dilaporkan ke KPK dan Kejaksaan Agung oleh Tim gabungan LSM-Media Barito Selatan dengan pagu anggaran sekitar 27 M lebih,sayangnya kasusnya tidak jelas menguap kemana ?.Mekanisme sederhananya mudah ditebak Oknum pelaksana mencairkan dana jaminan pemeliharaan jalan tidak sesuai prosedur misalnya lebih awal dari waktu yang sebenarnya.Sehingga ketika jalan yang berhasil dibangun dan diselesaikan ada kerusakan dan dalam waktu pemeliharaan pelaksana sudah mengudara entah kemana,hal ini yang sering terjadi dilapangan bahkan areal tersebut tertumpuk(overlape)dengan proyek baru hingga dana jaminan pemeliharaan hangus tanpa diproses hukum,benar juga kan ?

Seolah Kebal Hukum “Siapa Sutradara Dibalik Tambang Lipat Bartim” Yang masih Tetap Beraksi

Reporter : Team MPW Kalteng

Kegiatan Tambang Lipat Bartim

Bartim-Kalteng.Police Watch News ,-Barito Timur Kalimantan Tengah kondisi SDA-nya diduga terancam Operasi Tambang Lipat atau Tambang Korador,jenis operasi tambang ini kucing kucingan dengan Aparat Penegak Hukum khususnya POLRI.

Hal itu terjadi mengingat Tambang Lipat Operasi tanpa izin dari pihak manapun,dan atau Operasi dengan menumpang perizinan PT Badan Usaha Tambang yang resmi,umumnya dengan menjual produk Tambang lipat kepada Badan Usaha Tambang legal,jika hal ini terbukti maka Badan Usaha Tambang legalpun dapat bermasalah lantaran membeli produk Tambang Batubara dari produk yang illegal,sebagaimana Juklap Illegal Mining yang dibuat Bareskrim Mabes Polri tentang ciri ciri dan atau jenis Tambang yang dikategorikan Illegal.

Informasi yang didapat Police Watch beberapa waktu lalu Tambang Lipat di Barito Timur sempat disisir Aparat Penegak Hukum,sehingga para pelaku Tambang Lipat menghentikan kegiatanya,masalahnya apakah berhentinya mereka aktifis Tambang lipat itu untuk selamanya atau untuk melengkapi perizinan yang diperlukan ataukah hanya sementara menghindar dari Penegakan Hukum Bidang Pertambangan ?,itu menjadi hak jawab para aktifis Penambang Lipat yang selama ini main kucing kucingan dengan APH setempat dan Bareskrim Polri yang menjadi ujung Tombak penegakan hukum di wilaya NKRI.

Dokumentasi MPW tgl 21 Oktober 2018 lalu Skj 12.35 Bbwi lokasi Km 270 Pinangcoel Ds Rodok Kec Dsn Tengah Ampah,diduga tidak melengkapi perizinan sebagaimana ketentuan yang berlaku dibidang pertambangan.Izin Amdal untuk Stock File standard Tambang,Izin Limbah B3,dan perizinan lainya dipertanyakan kepada Intansi terkait oleh MPW melalui Surat Konfirmasi,hingga berita ini dinaikan satupun Konfirmasi tidak memberikan Jawaban,indikator tidak baiknya KIP dan Pelayanan Publik di Kabupaten ini.

Data yang disampaikan kepada PW berasal dari penambang itu sendiri.dampak konflik para penambang lipat akhirnya salah satu pihak yang merasa dirugikan menyampaikan data Tambang Lipat ke awak media PW dengan permintaan agar dinaikan berita di Police Watch dan Media cetak lainya.

Dengan demikian tipis kemungkinan data yang disampaikan adalah Hoax,terlebih PW sendiri telah mencek dan melakukan investigasi dan hasilnya cocok dengan laporan (Ks dan Mk)yang menjadi korban perkelahian masal antara kelompok A dan kelompok B,dengan Big Bos masing masing.

Stock File Km 270 Pinangcoel berdasarkan data lapangan sumber Batubaranya dari Areal Sumber Garunggung dalam wilayah Kec yang sama,yakni Kec Dusun Tengah Ampah Barito Timur Kalimantan Tengah,demikian diungkapkan (Ks dan Mk),kepada awak media PW Kalteng.

Data tersebut tentunya harus dilidik oleh pihak terkait,baik aspek Administrasi Pertambangan-Delik Pertambangan,agar penyelesaianya bisa menyeluruh dan sampai keakarnya,bila Tambang di Bartim ingin resmi dan berkelanjutan,bukan begitu ?.(03/11/18.Tim SK).

10 Ribu Pohon Trembesi Ditanam "di Sepanjang Jalan Tol Batang-semarang" Guna kurangi Pemanasan Global

Reporter : Nardi - Nyaman

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Bupati Batang Wihaji dan Jajaran Djarum Foundetion berfoto bersama saat melakukan penanaman simbolis pohon peneduh di Tol Batang-Semarang, Sabtu (3/11/2018)

POLICEWATCH,JATENG,-Pemkab Batang, bersama Pemprov Jateng dan Djarum Foundation gelar tanam 10 ribu bibit tanaman trembesi di sepanjang jalan tol Batang-semarang, Sabtu (3/11/2018).
Penanaman pohon peneduh tersebut merupakan komitmen bersama baik dari Pemkab, Pemprov, Djarum Foundation serta pihak pengembang tol untuk mengurangi Pemanasan global di Jateng.Acara yang digelar di ruas tol Batang-semarang tepatnya di Jembatan Kali Kuto tersebut dihadiri ratusan pecinta sepeda dari wilayah Batang dan Kendal.

Vice President Djarum Foundation FX Supanji, menerangkan penanaman 10 ribu pohon trembesi di jalur tol Semarang-Batang, sepanjang 75 kilometer, merupakan rangkaian program Djarum Trees For Life (DTFL) Trans Jawa.

"Inisiatif penanaman pohon trembesi merupakan upaya nyata Djarum Foundation bersama Jasa Marga, Pemkab Batang dan Pemprov Jateng, hal tersebut kami lakukan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan demi kehidupan yang iebih baik di masa depan," jelasnya, Sabtu (3/11/2018).Jalan tol merupakan jalur vital transportasi baik orang maupun barang, dan untuk kenyamanan para pengguna dibutuhkan penghijauan.

"Dan sangat perlu dilakukan demi memberikan kesejukan dan juga mengurangi dampak C02 dan perubahan iklim, selain itu juga penghijauan akan mengurangi dampak Pemanasan global," ungkap Supanji.

Dijelaskannya, pemilihan pohon trembesi karena efektivitas pohon yang berjuluk Ki Hujan, dimana daya serap gas C02 mencapai 28, 5 ton C02 pertahun.

"Selain daya serap CO2, bentuk pohon trembesi seperti kanopi atau payung raksasa juga bisa menurunkan suhu udara hingga 4 derajat celcius," paparnya.

Adapun Bupati Batang Wihaji, sangat mendukung adanya penghijauan, dan menyambut baik niatan pemerintah pusat yang berencana membuka tol akhir 2018.

"Masyarakat akan sangat terbantu jika tol bisa difungsikan, namun kami juga berharap, pemerintah pusat mengabulkan penambahan rest area yang sudah kami ajukan," jelasnya.Wihaji menambahkan, Pemkab terus berupaya untuk menambah rest area yang dikhususkan untuk UMKM yang ada di Kabupaten Batang.

"Kami juga ingin jika tol aktif masyarakat dan para pelaku UMKM bisa merasakan dampak positifnya, dan hak tersebut yang terus kami upayakan," tambahnya. (*)

Ormas Lindu Aji DPC Grobogan Ikut Amankan Acara Deklarasi Kebangsaan di Alun-Alun Purwodadi

Reporter : irfan

M Rodhi irfanto (Pimred Policewatch) Bang Teguh (Ketua Ormas Lindu Aji DPC Grobogan ) Gus Zaenal (Ketua Gepenta Jateng)

Policewatch.news,Grobogan,- Ormas Lindu Aji DPC –Grobogan yang di pimpin oleh bang Teguh bersama +- 60 anggotanya beserta dengan Ormas Lainnya seperti Banser juga aparat kepolisian dan TNI ,ikut andil dalam pengamanan  acara deklarasi Kebangsaan yang di selenggarakan di alun-alun Purwodadi Selasa malam (30/10/2018).

Tampak hadir juga pimpinan Media Policewatch.news Bpk M Rodhi  irfanto dan juga ketua Gepenta Jawa Tengah Gus Zaenal/Hartoyo di tengah-tengah acara tersebut.

Bang Teguh mengatakan kepada wartawan policewatch.news bahwa kami dari Elemen Ormas Lindu Aji DPC Grobogan terpanggil untuk ikut serta dalam pengamanan acara Deklarasi kebangsaan ini adalah wujud dari rasa tanggung jawab kami sebagai putra daerah untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dan demi terciptanya kondusifitas dan keamanan di wilayah kami dalam acara deklarasi ini berlangsung dengan baik sukses dan tidak  ada gangguan dari  pihak2 yang tak bertanggung jawab karena Purwodadi adalah wilayah yang aman dan damai paparnya'

Habib Luthfiy bin Yahya

Sementara itu Habib Luthfiy bin Yahya yang telah memimpin acara deklarasi kebangsaan tersebut Kepada ribuan jamaah, Habib Luthfi mengajak ikrar untuk selalu bangga terhadap bangsa dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Apakah kalian sanggup menjaga NKRI?,”tanya habib Luthfi yang dijawab jamaah secara serentak dengan kesanggupan.

Habib Luthfi menegaskan dalam urusan kebangsaan sangat dibutuhkan sebuah janji  yang bisa menjadi fondasi (benteng) yang kuat akan kecintaan kepada NKRI. Habib juga menegaskan setiap individu warga harus memiliki rasa fanatik terhadap tanah air Indonesia.

“Kefanatikan seorang komponen bangsa untuk menunjukkan kekuatan bangsa. Tanpa fanatik repot,”tandasnya.

Bupati Grobogan dalam acara Deklarasi kebangsaan Di alun-alun Purwodadi

Dalam acara bertajuk Deklarasi Kebangsaan warga Grobogan itu, hadir sejumlah ulama, kiyai dan pejabat . Diantaranya, Ketua PCNU Grobogan, Pimpinan Ahbabul Mustofa Kabupaten, Bupati, Kapolres,Dandim, Kepala Kemenag dan Ketua MUI Grobogan.

Berikut bunyi ikrar yang dipimpin Habib Luthfi dan diikuti ribuan jamaah termasuk tokoh ulama dan pejabat yang hadir.

Bismillahirrahmanirrahim

Asyhadu an-laa ilaaha illallaah , Wa asyhadu anna Muhammadan Rasuulullaah

Radhina billahi Rabba, wabil islami diina, wabi sayyidina muhammadin nabiya wa rasula

Ya Allah aku bersyukur, dilahirkan di negeri indonesia tercinta.

Aku bangga, kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

Kami bangga menjadi anak Indonesia.

Kami bangga mempunyai tanah air Indonesia.

Dan aku berjanji , Ya Allah aku berjanji. Aku, kami siap menjaga NKRI

Acarapun berlangsung dengan tertib aman dan kondusif hingga acara selesai dan para jemaahpun meninggalkan alun alun dan untuk kembali ke rumah masing-masing

Warga Tolak Angkutan Truk Batubara Melintas Dijalan Umum

Reporter  : Bambang. MD

angkutan batubara

POLICEWATCH.NEWS , (Muaraenim)  -  Permasalahan angkutan batubara menggunakan jalan umum di provinsi Sumatera Selatan seakan terus menjadi momok warga di Provinsi Sumatera Selatan, dan hal ini seakan belum memiliki solusi dari Pemerintah bahkan menolakan warga setempat terhadap angkutan batubara yang melintas didesanya bisa sangat be resiko.

Contohnya penolakan warga didesa Desa Muara harapan, Desa Harapan Jaya, Desa Saka Jaya dan sekitarnya dalam Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim terhadap angkutan batubara yang melintas didesanya masih terus berpolimik, Warga yang menghambat lewatnya angkutan batubara melintas bisa berurusan dengan hukum dengan alasan sudah ada dispensasi dari Pemerintah yang mengizinkan angkutan batubara tersebut melintas.

Olehnya, agar tidak menimbulkan gejolak yang terus berkepanjangan, melalui Camat Muara Enim Drs.H.Asarli Manudin Msi mempasilitasi diadakan Edukasi Hukum Oleh Polres Muara Enim yang dihadiri oleh Kabag Ops Polres Muara Enim, Kadin Dishub Muara Enim, Kadin PUPR Muara Enim, Kasat Lantas Polres Muara Enim, Kasat Intel Polres Muara Enim, Kasat Sabhara Polres Muara Enim, Kasat Bimas Muara Enim, Kades Desa Muara harapan, Kades Desa Harapan Jaya, Kades Desa Saka Jaya, BPD, Kadus,Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda, Babinsa dan Bhabinkatibmas, dikantor Camat Muara Enim, dimulai pukul 14.00 WIB Kamis (01/11/2018).

Namun dari pertemuan tersebut hingga pukul 16.20 WIB, antara warga 3 desa dengan pihak Pemerintah belum ditemukan titik temu ataupun kata kesepakatan antara warga dengan pihak pemerintah mengenai diizinkannya angkutan batubara melintas dijalan desa.

Warga tetap menolak angkutan batubara menggunakan jalan umum didesanya.

Hal ini disampaikan Tokoh warga setempat Tigor Tamba ketika diwawancarai portal ini sesuai pertemuan.

Dituturkan Tigor kalau warga tetap menolak angkutan batubara melintas menggunakan jalan umum didesa. Ada 3 poin kata Tigor keberatan warga terhadap dampak yang bakal ditimbulkan karena angkutan batubara ini, yaitu akan terjadi kerusakan infrastruktur jalan aspal, mengancam keselamatan warga dan polusi udara. Jelas Tigor.

” Kehendak masyarakat tidak diperbolehkan lewat, namun sepertinya ada rencana dari atas, bukan Polres, ini Polda, brimob akan diturunkan ” UngkapTigor.

” Warga sudah menolak, tapi mereka tetap memaksa,” Ucap Tigor.

Di sampaikan tigor kalau mereka meminta waktu 3 hari kemudian akan evaluasi lagi ” Tukasnya.

Lanjut Tigor lagi, sepertinya pihak perusahaan besok pagi, Jum’at (02/10/2018) akan tetap melaksanakan kegiatan holing angkutan batu bara,sedangkan warga 3 desa tetap akan melakukan penolakan angkutan batu bara yang akan melintas.

Disampaikannya bahwa pihaknya sudah menyampaikan aspirasi masyarakat untuk menolak, namun mereka tetap sesuai rencana dasarnya dari surat dispensasi Bupati itu, padahal didalam.surat dispensasi itu ada poin kalau ada gejolak agar dievaluasi lagi.

Padahal sesuai dengan hasil pertemuan antara Ketua DPRD Muara Enim dengan Bupati Muara Enim yang lalu, hasilnya kalau hal ini akan dievaluasi secara konfrehensif termasuk masalah surat dispensasi tersebut agar dicabut, namun nyatanya mereka tetap memaksa mau lewat.

” Kita sudah sampaikan agar surat dispensasi Bupati tersebut dicancel dulu, karena prosesnya sedang jalan, apalagi infonya tanggal 8 Nopember ini ada kebijakan Gubernur baru kalau angkutan batubara tidak boleh melewati jalan umum, Kita sedang proses kalau dispensasi bupati tersebut dicabut, tapi mereka tetap memaksa besok, nah dak tahu lagi kita ”  Cetusnya

” Selama ini masyarakat menghadang melarang melintas, masalah besok kalau angkutan batubara tetap melintas, itu tergantung masyarakat, terserah masyarakat ‘ Tutup Tigor.

RIDWAN SAIDI KRITIK "PENGELOLA GEDUNG MPR ATAS LARANGAN PENGGUNAAN GEDUNG" UNTUK DISKUSI MELAWAN KORUPSI

SEKJEND MPR RI MELARANG PENGGUNAAN GEDUNG MPR RI UNTUK DISKUSI MELAWAN KORUPSI

Reporter : Zuraid

BABEH-RIDWAN SAIDI KRITIK "PENGELOLA GEDUNG MPR

POLICEWATCH.NEWS,Bekasi,-Buntut dari tidak diijinkannya penggunaan Ruang GBHN gedung MPR RI untuk kegiatan Diskusi Penegakkan Hukum Atas Dugaan Korupsi Pejabat-Pejabat Tinggi Negara Senin, 29 Oktober 2018 mendapat kritik keras dari Budayawan Betawi Babeh Ridwan Saidi.

Kegiatan Diskusi yang dikoordinir oleh DR. Marwan Batubara (IRESS) tersebut sebelumnya sudah mendapatkan ijin penggunaan Ruang GBHN Nusantara V Gedung DPR-MPR RI. Kami sudah mendapatkan restu dari Ketua MPR RI, kata Marwan Batubara kepada petugas yang jaga. Namun sampai jadual waktu yang tertera di Undangan dan Peserta Diskusi sudah hampir 100% hadir ruang GBHN Nusantara V MPR RI belum bisa dibuka.

Terlihat ditengah kerumunan undangan yang hadir telah ada beberapa Nara Sumber Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI), DR. Muhammad Amin Rais (Mantan Ketua MPR RI, DR. Ferry Julianto (Ketua GERINDRA), DR. Ahmad Yani (Presidium KAKI), mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto Soemantri, DR. Chair Ramadhan (HRS Center), Ahmad Nur Hidayat (Alumni Universitas Indonesia), Haris Rusli Moti (Alumnis Petisi 28), Slamet Maarif (Persaudaraan 212), Babeh Ridwan Saidi, dan Moderator Chusnul Mariyah, Ph.d serta beberapa tokoh lembaga sosial masyarakat dan ratusan Masyarakat yang mendapat informasi adanya diskusi publik tersebut.

BABEH-RIDWAN SAIDI

Sementara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tanggapanya hanya mengatakan secara singkat “Memang Yang Terjadi Di Gedung Rakyat ini Pengelola Sangat Takut Kepada Eksekutif”

Kegiatan Diskusi Penegakkan Hukum Atas Dugaan Korupsi Pejabat Tinggi Negarapun akhirnya digelar di luar Ruang Nusantara VI MPR RI. Mohon maaf atas ketidak nyamanan ini,lebih jauh Marwan Batu Bara menjelaskan, mendadak hari ini kami dinformasikan oleh Pengelola Gedung Nusantara V Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia, bahwa Ruang Nusantara V mau dipakai untuk Rapat dan kita tetap melaksanakan kegiatan Diskusi ini di sini depan Ruang GBHN Nusantara V dengan beralaskan ubin, kata DR. Marwan Batubara dalam sambutan Pembukaan Diskusi.

Sesi pertama Diskusi oleh Babeh RIDWAN SAIDI (Budayawan Betawi) yang menjadi salah satu nara sumber selain panjang lebar menyampaikan kritik atas Kebijakan Pemerintah yang hanya mementingkan pencitraan, seperti pembesan Jembatan Tol Suramadu dengan membandingkan kebijakan era Presiden Soekarno yang membebaskan Jembatan Suangai Musi tetapi Bung Karno tidak membanggakan dirinya, Saham Freeport yang menurut Ridwan Saidi tidak masuk akal sampai bisa dapar 50% atau lebih yang ternyata memang bohong.

Menirukan Pidato Bungkarno “Saudara-Saudaraku Kita Tidak Perlu Tembaga Karena Kita Sudah Punya Banyak Dandang”. Lebih jauh Ridwan Saidi menjelaskan bahwa era Pemerintahan Presdien SOEHARTO mau meningkatkan dari 9% ke 9,5% saja sangat sulit bahkan era Presiden Gusdurpun pernah minta 3% tidak lama Gusdur pun jatuh.

Korupsi itu yang perlu kita soroti saat ini adalah yang pertama Reklamasi Pulau di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan kedua Kasus Korupsi MEIKARTA karena kedua kasus ini telah mengendalikan Negara bahkan sampai ada Pejabat Gubernurpun dilarang berbicara tentang Meikarta, kita tidak usah bahas yang nyolong lampu petromak istilah Babeh Ridwan Saidih atas kasus-kasus tangkap tangan KPK akhir-akhir ini sangat ramai diberitakan media televisi dan media cetak.

Kekecewaan atas tidak diijinkannya penggunaan Ruang GBHN Gedung Nusantara V Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan penuh semangat beliau menyampaikan “Kita hari ini sudah dipersekusi oleh Sekjend MPR RI, Besok seluruh media akan memuat Sekjend MPR RI melarang diskusi melawan korupsi, kita tidak ikhlas, kita tidak ridho, mari galang kekuatan kita revolusi ubin lawan Korupsi” tutup Ridwan Saidi.

KEPALA BAPPEDA AJAK BNNK LAKUKAN TES URIN 56 PEGAWAINYA

Reporter  : Bambang.MD

 

Kepala BNNK  AKBP Abdurahman didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Muaraenim Ir. H. Ramlan 

MUARAENIM - SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - Badan Nasional Narkotika Kabupaten Muaraenim melakukan tes urine dipimpin langsung oleh Kepala BNNK AKBP Abdurahman , rabu (31/10) bertempat di aula ruang BAPPEDA Kabupaten Lahat.

Hal ini dikatakan oleh Kepala BNNK  AKBP Abdurahman didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Muaraenim Ir. H. Ramlan diruangnya bahwa menurut Abdurahman untuk pertama kali BNNK diminta oleh Kepala Bappeda Muaraenim untuk melakukan tes urine kepada sejumlah ASN dan Tenaga Kerja Sukarela, mereka seluruh pegawai Bappeda diambil tes urine untuk dilakukan apakah ada yang menggunakan Narkoba oleh sejumlah ASN dan TKS dijajaran Pemkab Muaraenim khususnya di pegawai Bappeda yang diminta oleh Kepala Bappeda terang " Kepala BNNK AKBP Abdurahman kepada POLICEWATCH.NEWS

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Muaraenim Ramlan mengaku jumlah pegawainya ada 56 termasuk TKS ikut dilakukan tes urine oleh pihak BNN agar mereka harus bebas dari penyalahgunaan Narkoba seluruh pegawai tidak boleh satupun yang menggunakan barang haram tersebut yaitu narkoba ujar " Ramlan.

Pantauan POLICEWATCH.NEWS nampak pegawai Bappeda ini dipanggil oleh petugas BNNK untuk dilakukan tes urine seluruh pegawai dan tenaga suka rela. dan mereka dilakukan tes urine ini bahwa Pemkab Muaraenim " Bebas Dari Narkoba " seluruh ASN dan salah satu TKS mengaku dengan program dari BNNK dilakukan tes urine tidak kecuali untuk seluruh ASN di Pemkab Muaraenim agar dilakukan tes urine siapa pun orang nya .

Penasihat Gerakan Peduli Anti Narkoba. Tawuran Dan Anarkis Bambang.MD memberikan apresiasi kepada BNNK Kabupaten Muaraenim dengan dilakukan tes urine seluruh pegawai negeri sipil kedepannya Indonesia yang sudah dikatakan " Darurat Narkoba" yang mengancam kehancuran masa depan generasi muda sudah yang mati gara gara NARKOBA. diminta agar BNNK Kabupaten Muaraenim terus perang melawan narkoba dan untuk dilakukan penyuluhan disekolah maupun di instansi terkait seperti  BUMN. Bahkan perusahaan tambang yang ada dimuaraenim tidak luput karyawan mereka dilakukan tes urine agar Indonesia bebas dari NARKOBA "
ungkapnya.

GUBERNUR HERMAN DERU AWAL NOPEMBER ANGKUTAN BATUBARA DILARANG MELINTAS DIJALAN UMUM

Reporter  : Bambang.MD

angkutan batubara 

PALEMBANG - SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - Gubernur Sumsel H Herman Deru berjanji bahwa pada awal November 2018 ini tidak ada lagi angkutan batubara yang melintas di jalan umum. Semua angkutan batubara akan dialihkan ke jalan alternatif. Hal ini disampaikan Herman Deru saat kunjungan kerja ke OKU Timur bersama Menhub Ir.Budi Karya Sumad Sabtu (27/10/2018).

“Angkutan batubara yang selama ini dikeluhkan masyarakat sudah harus dialihkan ke jalan alternatif dan tidak boleh lagi melalui jalan umum,” terang Herman Deru kepada awak media

Masih ujar Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan mantan Bupati Bupati OKU TImur 2 periode ini, bahwa masyarakat jangan ragu lagi, karena masalah angkutan batubara ini merupakan janji gubernur kepada rakyatnya.

"Janji gubernur kepada masyarakat sehingga harus ditepati, awal bulan depan (November) sudah harus lewat jalur alternatif," ungkapnya.

Namun Deru mengatakan, tentunya sebagai pimpinan dirinya mengharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan kebijakan maupun program yang sudah direncanakan itu.

Herman Deru juga menambahkan, dengan dipindahkannya angkutan batubara ke jalur alternatif diharapkan ini akan berdampak positif pada kondisi arus lalu lintas di daerah ini mulai dari Kabupaten Lahat menuju Ke Palembang.

Angkutan batubara yang membuat kemacetan disepanjang jalan mulai dari Merapi menuju Palembang , ribuan angkutan batubara dengan melebihi tonase hingga 12 ton sehingga mengalami patah as karena beban terlalu berat pemandangan ini setiap hari bisa ditemui dijalan lintas tengah sumatera. Kata " Surya warga Muaraenim.

Dengan dialihkan ke jalan alternatif  angkutan batubara , yang dijanjikan oleh bapak gubernur Herman Deru masyarakat khususnya pengguna jalan akan nyaman tidak ada lagi kemacetan mulai dari Muaraenim sampai ke Palembang terang " Surya

Senada juga dikatakan oleh Denali jangan yang dihentikan angkutan batubara menuju ke Palembang. Tetapi angkutan batubara jenis tronton agar di stop,  karena melintas juga dijalan umum seperti mobil truk tronton yang ngepok dari PT.MAS. PT.BAU. PT.BME menuju stockpile Rapen harus lewat jalan alternatif jadi adil.

Kami masyarakat Merapi agar Gubernur Sumatera Selatan untuk mendengar aspirasi kami agar angkutan tronton sudah mencapai ratusan agar dihentikan jangan melintas dijalan umum sesuai janji politik pak Herman Deru saat mencalonkan diri sebagai gubernur Sumsel pada kampanye politiknya.

PEMBUKAAN TURNAMEN BADMINTON KARANG TARUNA "OPEN CUP" PB.MEDIKA GEMPOL SARI BERLANGSUNG MERIAH

Reporter : Jamal

 "Open Cup"  PB.MEDIKA Gempol sari 2018

POLICEWATCH.NEWS,Tangerang,- Pembukaan Turnamen Badminton  Karang Taruna "Open Cup"  PB.MEDIKA Gempol sari 2018 Desa gempol sari Kecamatan Sepatan Timur  berlangsung sangat meriah. Turnamen yang dikuti 24 tim , dibuka secara resmi oleh Karang taruna Di hadiri dengan masyarakat  gempol  sari , Sabtu (27/08/2018) di lapangan Badminton PB medkia gempol sari sepatan timur  

Dalam pembukaan tersebut dihadiri Tokoh Pemuda gempol sari , Lurah Juni.A sebagai tuan rumah,ikut memeriahkan saat pelaksanaan pembukaan karang taruna "open cup" ,

Pak guru amsir dalam sambutannya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara dan pemuda khususnya Karang Taruna Desa Gempol sari atas terselenggaranya turnamen Badminton  Karang Taruna "Open Cup" 2018. Dirinya berharap melalui even tersebut bisa membangun komunikasi pemuda melalui olahraga Badminton tingkat tinggi 

Kemeriahan  "Open Cup"  PB.MEDIKA Gempol sari 2018

“Turnamen badminton Karang Taruna "open  Cup" 2018 ini semoga dapat menjadi sarana pembinaan dan pengembangan pemain muda lokal,” ujar guru amsir

Kompetisi seperti ini mestinya menjadi solusi membuka peta jalan prestasi atlet Badminton”, tukasnya.

selama berlangsungnya Open Turnamen tersebut. Kepada pelati mengingatkan agar mengawal tim nya masing-masing, taati aturan permainan dan tidak cenderung provokatif.

”Saya berharap selama turnamen berlangsung semua tim dapat menjaga kondusifitas dan keamanan bersama dengan menjunjung tinggi sportifitas”, pesannya.

Karang Taruna Desa Gempol sari Gelar Baksos Peduli Korban Gempa Palu dan Donggala

Baksos Peduli Korban Gempa &Tsunami 

Reporter -Jamal

POLICEWATCH.NEWS,Tangerang,-Keluarga besar Karang Taruna Gempol sari  menggelar kegiatan Aksi Peduli Palu-Donggala-di sekitar jl. raya kedaung barat tepat depan perumahan panorama Sepatan, Sabtu (20/10/2018) jm 14 00 s/d 17:30

Karang taruna juga di bantu dengan FPI dan PMI sepatan timur yang di ketuai dengan supriyadi ophay ikut serta meramaikan turun ke jalan sambil membawa kardus dan membagikan stiker Peduli Palu-doanggala

Keluarga besar Karang Taruna Desa gempol dari Aksi Peduli Palu-donggala yang akan di jadwalkan pada setiap sabtu minggu  berikutnya 

Sebagai bentuk kepedulian dan rasa simpati atas duka yang telah melanda palu-donggala tersebut, Karang Taruna Gempol sari memulai menggalang dana yang dimulai dari masyarakat  yang melintas di jalan raya kedaung barat depan perumahan panorama sepatan timur yang merupakan akes jalan raya utama sepatan Bandara Tangerang