Paska Aksi Demo Emak Emak, Polres Lahat Turunkan Tim Crime Secene investigation di Lokasi PT. BAS

 

POLICEWATC.NEWS - SUMSEL - LAHAT - Paska aksi demo emak emak pada senin (15/5/2023 ) sejumlah mobil Dump Truk rusak parah, termasuk pos Security 1, diduga dirusak oleh pendemo rombongan emak emak, Gumay Talang, 

Atas kejadian peristiwa ini yang dilakukan oleh emak emak melakukan pengerusakan pihak fasilitas milik PT. Bara Alam Selaras (BAS), ditaksir menderita kerugian hingga puluhan  milyar rupiah, hari ini kami tidak bisa holling akses jalan ditutup, hari ini rugi 4 milyar perhari terang " Andis kepada policewatch.news selasa (16/5) 

Ia menambahkan kini Pihak Penyidik Polres Lahat hari ini selasa 16 Mei 2023 dipimipin kasat reskrim melakukan olah TKP diterjunkan tim Crime Secene Investigation di lokasi kejadian di IUP PT. BAS. 

Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Lahat, agar ditindaklanjuti untuk menetapkan tersangka kata " Heru selaku legal PT. BAS ditemui di Polres Lahat, 

Berita sebelumnya pada hari senin tanggal 15 Mei 2023, ratusan emak emak Gumay Talang, dengan ramai-ramai mendatangi dilokasi Ijin Usaha Pertambangan PT. BAS, di Gumay Talang, 

Unras sekitar pukul 10,00 wib ada 100 masa emak emak yang dipimpin oleh ibu Prety selaku Kordinator aksi warga desa Sugih waras, ada ibu Dili warga desa Tanjung Baru, pendemo minta agar pimpinan perusahaan PT. BAS untuk menemui emak emak, namun tidak kunjung datang sehingga membuat emak emak mulai beringas dan memanas pos security 1 dirusak, namun dihalau oleh pihak keamanan dari Polres Lahat  yang ada dilapangan dan dibantu Babinsa, 

Tidak hanya sampai disitu emak emak berjalan kaki menuju workshop PT. BAS terjadilah ada beberapa mobil dump truk dirusak, dikarenakan emak emak menunggu hingga pukul 14.00 wib pimpinan PT.Batu Alam Selaras, (BAS). 

Jurnalis : BB/SK

Beri Rapot Merah, Cik Ujang langsung Temui Pendemo Gabungan OKP

  

POLICEWATCH. NEWS -SUMSEL - LAHAT - Ratusan masa yang tergabung OKP Lahat menggelar aksi unjuk rasa di jalan umum dekat rumah dinas Bupati Lahat pada selasa (16/5/2023)

Aksi yang dikordinartor oleh Sudan dari Gemapala memberikan raport merah terhadap bupati Lahat Cik Ujang, SH, selama kepimpinannya belum dirasakan oleh masyarakat apalagi tahun ini menjelang kepemimpinan CAHAYA akan berakhir pada bulan Desember 2023 terang " Sudan

Tuntutan pendemo salah satunya carut marut nya pemanfaatan SDA yang lebih pro ke oligarki yang berdampak kesewenang-wenangan terhadap hak hak hidup sehat, masyarakat disekitar tambang batubara diperparah dengan pengelolaan dana CSR yang sarat kepentingan penguasa. 

Senada juga diucapkan oleh aktivis muda Lidia dalam orasinya bahwa Bupati Lahat Cik Ujang layak mendapatkan raport merah diakhir jabatannya belum ada yang berhasil, seperti sekolah masih membayar, program satu desa 500 juta hingga 2 Milyar belum ada yang terealisasi ungkap nya

Bupati Lahat Cik Ujang langsung menemui masa apa semua yang dituduhkan kedirinya dibantah saat memenuhi para pendemo, semua jalan di setiap kecamatan sudah dibangun mulai dari kikim area, merapi area, tanjung sakti, jarai, Gumay talang dan please hingga dalam kota jalan sudah mulus, masalah program satu desa 500 juta hingga 2 milyar sudah berjalan ada yang sudah dicairkan 500 juta lebih ke desa desa dan saya sudah serahkan kepada wakil bupati Lahat Haryanto, ini orangnya saya ajak menemui adi adik, mahasiswa  dan jangan kita diadu domba, dan ditunggangi ini tahun politik, 

Cik Ujang juga mengajak adik adik mari kita cek fakta kelapangan kita naik bus ke desa jalan di setiap kecamatan tidak dibangun, semua sudah dibangun melalui dana APBD setiap tahun nya bergiliran, untuk membangun jalan desa, dan saya bermalam untuk menyelesaikan persoalan masalah lahan sawit masyarakat dikikim berdialog dengan masyarakat, dan dikawal dari Polres Lahat untuk menyelesaikan lahan warga di kikim tutur " Cik Ujang

Aksi ini Pihak Polres Lahat menerjunkan puluhan Personil dan water cannon untuk mengamankan aksi demo dengan tertib dan aman 

Jurnalis : Surya

Pesta Minuman Keras di Plaza Lama Bangil Membawa Petala, 7 Orang Tewas, 3 Orang Kritis

 

POLICEWATCH. NEWS, PASURUAN-Sebanyak 7 orang pria warga Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tewas dan 3 diantaranya dalam keadaan kritis setelah mereka menggelar pesta miras pada Sabtu (15/05/2023) dini hari.

Ketujuh orang tersebut tewas diduga akibat meminum minuman keras oplosan bersama Tiga orang lainnya di Plaza lama Bangil jadi totalnya 10 orang.

Tiga orang saat ini kondisinya sedang kritis dan masih dalam perawatan di RSUD Bangil secara intensif.

Menurut keterangan narasumber "Muslim" pada Sabtu malam Minggu 10 orang tersebut sepakat menggelar pesta miras di Plaza lama Bangil dan pada hari Minggu pagi mereka melanjutkan pesta miras tersebut ke Kelurahan kalianyar, Kecamatan Bangil, selang beberapa hari meraka satu persatu menghembuskan nafas terakhir.

"Ada 7 orang yang meninggal dunia dan mereka meninggal dunia satu persatu di rumahnya setelah pesta miras tersebut,"ungkapnya. Selasa (16/05/2023)

Sementara itu Kanit Reskrim Polsek Bangil AKP. Rofik saat di konfirmasi ia membenarkan kejadian tersebut dan saat ini pihaknya masih mendalami kejadia tersebut atau masih dalam proses lidik.

"Ya benar, ini masih kita proses lidik,"terangnya. (Dr)

45 BACALEG Dari Partai PKN Prov Kepri Daftarkan diri ke KPU

Pewarta : Erlina

Batam, policewatch.news, – Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kepulauan Riau secara resmi mendaftarkan anggotanya untuk menjadi bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi dalam pesta demokrasi tahun 2024.

Sebanyak 45 calon terbaik yang akan diusung dari Partai PKN Kepri telah mengantarkan berkas pendaftaran ke KPU Provinsi Kepri, untuk memperebutkan kursi DPRD Provinsi Kepri di ajang pemilu 2024 mendatang. 

Ketua Pimpinan Daerah Provinsi Kepri Partai Kebangkitan Nusantara Yenny Marlina mengatakan, sebanyak 45 Calon Legislatif DPRD Provinsi Kepri Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Kepri telah mendaftarkan diri ke KPU pada hari Minggu, 14 Mei 2023.

“Semua Dapil sudah diisi seluruhnya, dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh kepengurusan KPU Provinsi Kepri dan data yang sudah kami kirim lengkap,” kata Yenny. Senin, (15/5/2023)

Total yang diajukan 45 Calon, sambung Yenny. Kami dari PKN, memang menginginkan target sebanyak 1 Fraksi di kursi DPRD Provinsi Kepri,” bebernya.

Untuk itu, Partai PKN di Provinsi Kepri akan berjuang keras, meskipun partai pendatang baru. Namun, ia mengaku akan selalu optimis, bahwa Partai PKN siap untuk merebut kursi di DPRD Kepri.

“Sebagai pendatang baru diperpolitikan Indonesia, kami akan melakukan konsolidasi internal dan penguatan kami di partai dan di struktur, Pimcab, Pimcam hingga ke akar rumput" imbuh Yenny.

Kami juga ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh anggota KPU Provinsi Kepribadian dan Bawaslu Provinsi Kepribadian atas sambutan yang hangat kepada rombongan dari Partai Kebangkitan Nusantara Kepri, " tambah Yenny.

Tak Bosan-Bosan berbagi Kehidupan , Rachmat Hidayat Elektrik Bagikan Kursi Roda Setiap Minggu untuk Masyarakat Pulau Lombok

Policewatch - Lombok Tengah 

Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil NTB II Pulau Lombok H Rachmat Hidayat tak bosan-bosan  berbagi kehidupan dengan  masyarakat di Pulau Lombok. Tak terhitung, sudah hampir ratusan bantuan "kursi roda elektrik" yang ditebar politisi kawakan di NTB ini. 

Pada Senin (15/5/2023) Rachmat Hidayat kembali menggelar aksi kemanusiaan di Kabupaten Lombok Tengah. Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini membagikan tiga kursi roda sekaligus kepada warga yang kini menderita lumpuh yang menyasar lansia hingga remaja. 

Ada tiga jenis kursi roda yang dibagikan Rachmat Hidayat. Pertama, kursi roda adaptif. Kursi roda adaptif ini dibanderol dengan harga Rp 40 juta-an. Kursi roda adaptif diperuntukkan bagi penderita lumpuh layu yang jumlah penderita penyakitnya cukup banyak di NTB. 

Kedua, kursi roda elektrik. Kursi roda elektrik ini diujukan bagi para lansia, hingga para disabilitas. Di pasaran, kursi roda adaptif ini dijual dengan harga Rp 27 jutaan. Kemudian terakhir kursi roda manual. Kursi roda manual ini jumlahnya tak terbatas. Sementara stok kursi roda adaptif dan elektrik masih tersisa ratusan. 

Politisi kharismatik Bumi Gora itu berkomitmen akan rutin melakukan aksi kemanusiaan berbagi kursi roda setiap minggu untuk masyarakat yang membutuhkan di Pulau Seribu Masjid. 

Saat berbagi kemanusiaan tersebut, turut hadir Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Ruslan Turmuzi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Tengah Suhaimi, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur Ahmad Amrullah dan Nasrulah , Pembina Yayasan Tulus Angen Community dan Kustadi dari Paramita Kemensos RI 

Serah terima bantuan kursi roda elektrik untuk dua orang yakni lansia penderita lumpuh atas nama Nilmah (60) warga Dusun Teduh, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah dan remaja disabilitas Baiq Najwa Adining Quinsya (13)  warga Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah bertempat di Cafe Milenial The Pra-Ye Lounge Lombok  . 

Sementara satu sisanya lagi atas nama Baiq Hartini Rahmi (70) dikunjungi langsung Rachmat bersama rombongannya ke kediamannya di Karang Bersatu, Kelurahan Tiwugalih, Praya. Raut haru sekaligus bahagia terpancar dari wajah para penerima bantuan kursi roda.

Rachmat menegaskan, apa yang dilakukannya untuk membantu kaum difabel dan para orang tua yang menderita lumpuh, sepenuhnya adalah aksi kemanusiaan belaka. Tak ada kaitannya dengan politik sama sekali. Rachmat menegaskan, hanya ingin mewakafkan dirinya untuk kebaikan masyarakat Pulau Lombok. Rachmat ingin membawa dan menghadirkan berkah untuk sesama.

“Sangat penting bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, khususnya mereka yang sulit untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari,” kata Rachmat.

Dia menekankan, apa yang dilakukannya ini adalah tindakan kecil. Namun, dia berharap, tindakan kecil tersebut, dapat turut membantu memperbaiki kualitas hidup mereka yang telah dibantu, dan memberikan sedikit kebahagiaan bagi mereka.

Menurutnya, para wakil rakyat harus punya rasa kepekaan dan kemanusiaan yang tinggi terhadap kondisi dan jerit tangis masyarakat. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Ruslan Turmuzi menyebut gerakan aksi kemanusiaan yang tak henti-henti dilakukan PDI Perjuangan sebagai bentuk sumbangsih dan kepedulian partainya terhadap tangis masyarakat.

"Ini bentuk komitmen kami terhadap kemanusiaan. Masyarakatan kan bisa menilai apa yang telah kami lakukan. Kami tidak buat-buat," jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD NTB itu.

Senada dengan Ruslan Turmuzi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Tengah Suhaimi menyebut,  Rachmat Hidayat telah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap masyarakat Pulau Lombok, khususnya Lombok Tengah. Aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan

Suhaimi menegaskan, Rachmat Hidayat sebagai wakil rakyat dapil Lombok yang bertugas di Komisi VIII DPR RI, tetap berkomitmen untuk memboyong bansos maupun program sosial lain di kementrian yang menjadi tupoksinya untuk masyarakat tidak mampu di Pulau Lombok. 

"Tahun 2023 ini Insya Allah ada banyak program bantuan sosial yang bisa beliau bawa untuk masyarakat Lombok," imbuhnya. 

*Ucapan Terima Kasih dan Syukur Masyarakat ke Rachmat Hidayat*

Kepala Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah Jumadil Awal tak henti mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada politisi senior NTB Rachmat Hidayat. Jumadil Awal mengatakan bahwa baru kali ini warganya mendapatkan bantuan dari anggota DPR RI.

Warganya yakni Nilmah, dijelaskan Juamdil Awal telah menderita lumpuh hampir 10 tahun.

"Kondisinya sangat memprihatinkan, butuh alat bantu untuk berjalan, akhirnya dengan bantuan Pak Rachmat Hidayat bantuannya bisa terwujud berkat kedermawanan beliau selaku anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan," kata Jumadil Awal saat ditemui di lokasi penyerahan bantuan.

Apa yang dilakukan Rachmat Hidayat, kata Jumadil Awal merupakan bentuk perhatian yang begitu luar biasa. Dirinya berujar, pengabdian Rachmat Hidayat kepada masyarakat bisa dilihat secara langsung. Dirinya berharap ke depan Rachmat Hidayat terus menujukkan soliditas kemanusiaannya kepada masyarakat.

"Kami juga atas nama Pemerintah Desa Teduh bersama seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Rachmat Hidayat beserta Partai PDIP  yang sudah membantu mewujudkan harapan warga kami. Semoga sukses dan sehat selalu," paparnya.

Masih di tempat yang sama, Lalu Mariadin yang merupakan orang tua dari Baiq Najwa Adining Quinsya (13) yang merupakan anak penderita lumpuh layu warga Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah mengaku tidak bisa berkata-kata atas berkah yang keluarganya terima dari Rachmat Hidayat. Ia mengaku akan sangat terbantu dengan bantuan kursi roda tersebut. 

"Terima kasih kepada Pak Rachmat Hidayat,  saya sebagai orang tua Najwa sangat bersyukur dengan bantuan kursi roda ini. Paling tidak kami akan merasa sangat terbantu, sehingga ke depan insyaAllah kami tidak akan terlalu repot untuk terlalu sering menggendong," ucap Lalu Mardian.

Lalu Mardian mengaku belum pernah ada anggota DPR RI lain yang mengulurkan bantuan kepada keluarganya selain Rachmat Hidayat. MN

Kompak Pembinaan Usia Dini Askab PSSI Garut Gelar Turnamen Pra Piala Suratin, Ini Harapan Ketua Umum

 

Garut- policewatch.news-Ketua Umum Asossiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Garut, H. Amar Komarudin, menutup dengan resmi Turnamen Pra Piala Suratin U-13 dan U-15, Minggu (14/05/2023), di Lapangan Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.

Amar dalam sambutannya mengatakan, momentum tersebut diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit pesepakbola profesional dari Garut untuk menjadi utusan di kancah nasional. Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi para peserta untuk bisa tampil lebih baik lagi nantinya pada Piala Suratin yang akan digelar pada bulan Juni-Juli 2023 mendatang.

“Event ini juga menjadi ajang silaturahmi memperkokoh persatuan kesatuan dan kebersamaan. 

Mari kita berkarya dan berjuang lebih keras, menjadi masyarakat yang maju dan berprestasi di bidang sepakbola,” ungkap Jimar, sapaan akrab Ketum Askab PSSI Garut.

Jimar meyakini, Turnamen Pra Piala Suratin akan memberi pengaruh dan dampak yang besar bagi perkembangan sepakbola di Garut. Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan harapan Turnamen Piala Pra Suratin akan tetap dilaksanakan tahun-tahun mendatang.

“Dengan adanya kejuaraan yang berkesinambungan, berkelanjutan, maka pembinaan sepakbola dapat berjalan secara baik dan melahirkan atlet yang berprestasi bagi Kabupaten Garut,” ungkapnya.

Ditandaskan, dalam setiap kompetisi pasti ada yang menang dan kalah, hal ini menjadi hasil akhir karena ada satu pemenang utama. 

Bagi yang juara, Jimar meminta event ini dijadikan modal dasar pengembangan prestasi dan pengalaman berharga untuk terus dikembangkan menjadi tim berbakat.

“Juga kepada yang menjadi juara kedua atau ketiga, kegagalan bukan untuk disesali tapi hendaklah kompetisi pra Piala Suratin ini jadi guru yang terbaik agar lebih ulet, rajin dan berlatih dengan keras sehingga kemenangan bukan impian melainkan menjadi kenyataan,” pungkas Jimar.

Menurut Ketua Panitia yang juga Ketua Komite Tetap (Komtap) Pembina Usia Dini dan Muda Askab PSSI Garut, Aten Jajat Supiarjat, kompetisi Pra musim Piala Suratin ini diikuti sebanyak sembilan kesebelasan yakni SSB Mandala, Luzio Sambada, Family United, SSB Pamong Praja, Bintang Muda, Family AJ, Farmel FC, Garuda Hitam dan Sagara.

“Adapun tujuan kegiatan ini guna mencari bibit muda dalam generasi persepakbolaan di Kabupaten Garut.

 Ini merupakan program Askab PSSI Garut dan terima kasih kepada para atlet yang telah berkompetisi dengan baik dan lancar sehingga apa yang diharapkan bisa kita wujudkan. Semoga kegiatan yang akan berlangsung setiap tahun tersebut dapat menjadikan motivasi bagi generasi berikutnya,” ujarnya.

Aten menambahkan, Turnamen Pra Piala Suratin U-13 dan U-15 ini dijadikan ajang bagi anak asuhnya untuk melatih mental dan belajar berkompetisi dengan baik. Para pemain akan dimaksimalkan untuk menambah pengalaman dan jam terbang, pungkasnya.(Dera taopik)

Komisioner KPU Mataram Tak Patuhi PKPU saat Plenokan DPSHP, PDIP Bakal Laporkan ke Bawaslu dan DKPP

Policewatch - Mataram

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPSHP) Tingkat Kota Mataram dinilai cacat. KPU Mataram dituding telah terang-terangan mengabaikan Peraturan KPU, mengingat ada proses pleno terbuka DPSHP di tingkat kelurahan dan kecamatan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ternyata tidak menghadirkan perwakilan partai politik. Padahal hal tersebut menjadi sebuah kewajiban.

”Mengabaikan PKPU, berarti KPU Kota Mataram telah terang-terangan melanggar kode etik,” kata Imam Budi Gunawan, Liasion Officer PDI perjuangan Kota Mataram yang hadir dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP tingkat Kota Mataram, kemarin (14/5).

Budi menuturkan, rapat pleno terbuka DPSHP tingkat kota tersebut digelar KPU Mataram pada Kamis (11/5) malam di salah satu hotel di Mataram. Rapat tersebut baru selesai dini hari pukul 03.00 WITA. Agenda utamanya adalah penjabaran jumlah data pemilih dan TPS di masing-masing kecamatan di Kota Mataram oleh masing-masing PPK dan laporan Ketua KPU dan jajarannya.

Pemaparan kata Budi diawali dengan penjabaran kondisi pemilih dan TPS di sembilan kelurahan di Kecamatan Mataram. Setelah pemapatan PPK Mataram rampung, Bawaslu Kota Mataram yang hadir dalam rapat pleno tersebut kemudian kata Imam, menyampaikan temuannya. Bawaslu menemukan bahwa dari sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Mataram, PPS masing-masing di lima kelurahan ternyata menerbitkan dua Berita Acara tentang DPSHP dengan nomor berbeda.

”Selain itu, hasil rekapitulasi DPSHP di dua berita acara itu juga berbeda,” kata Budi.

Temuan Bawaslu itu kata Budi, mengindikasikan bahwa PPS di lima kelurahan itu melakukan rekapitulasi atau penghitungan ulang lalu mengesahkannya dalam berita acara baru. Hal yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Sebab, perubahan terhadap bertambah atau berkurangnya jumlah pemilih dalam DPSHP, hanya bisa dilakukan dalam Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan.

Atas temuan tersebut, Bawaslu kemudian menyarankan agar PPK Kecamatan Mataram melakukan pleno dan Rapat Pleno Terbuka secara terpisah di ruangan lain di hotel yang sama, untuk selanjutnya nanti, hasil pleno terbuka PPK Kecamatan Mataram tersebut kemudian dibahas kembali dalam pleno terbuka di tingkat Kota Mataram. Pada saat yang sama, secara paralel, pleno terbuka tingkat Kota Mataram terhadap DPSHP dari lima kecamatan lainnya tetap dilanjutkan.

”KPU dan Bawaslu menyebut Pleno PPK Mataram itu sebagai Pleno Lanjutan,” kata Budi.

Di sinilah persoalan timbul. Rupanya Rapat Pleno Lanjutan oleh PPS dan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Mataram atas hasil Pleno Lanjutan dari masing-masing PPS di lima kelurahan tersebut tidak dihadiri oleh perwakilan Parpol. Tidak ada pemberitahuan pula dari KPU terkait hal tesebut di tengah-tengah rapat pleno terbuka tingkat Kota Mataram yang sedang berlangsung. Sehingga hasil rekapitulasi jumlah pemilih dalam rapat pleno terbuka PPK Kecamatan Mataram, hanya dihadiri oleh penyelenggara saja, yakni PPK, PPS, dan Panwascam.

”Pleno terbuka yang tidak dihadiri perwakilan Parpol, melanggar PKPU,” tandas Budi.

Dia pun menyebutkan, kalau pihaknya memprotes hal tersebut. Dan protes yang telah disampaikan PDI Perjuangan, dimasukkan dalam Berita Acara Pleno Terbuka DPSHP Tingkat Kota Mataram. Sejumlah perwakilan Parpol yang hadir dalam pleno terbuka tingkat Kota Mataram itu pun mengamini protes yang telah disampaikan PDIP.

Lima PPS kelurahan yang menerbitkan berita acara dengan dua nomor berbeda tersebut adalah Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Punia, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagesangan Barat, dan Kelurahan Pejanggik. Berita acara DPSHP yang telah mereka buat pada tanggal 7 Mei, kemudian diubah dengan Berita Acara baru tanggal 11 Mei di Hotel Fave, Mataram hasil Pleno Lanjutan. Dalam Berita Acara Nomor: 149/PL.02.I-BA/5271/2023 yang ditandatangani Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin dan seluruh jajaran komisioner yang salinannya didapat kalangan media, disebutkan secara jelas bahwa Rapat Pleno Lanjutan hanya diikuti PPS di lima kelurahan bersama Panwascam, dan tidak dihadiri pewakilan parpol. Begitu juga Rapat Pleno Lanjutan Terbuka Tingkat Kecamatan Mataram tanpa dihadiri unsur partai politik.

”Jika seperti ini cara KPU bekerja dengan seluruh perangkatnya di tingkat kecamatan dan kelurahan, maka jangan salahkan muncul kecurigaan publik. Karena angka-angka jumlah pemilih dalam DPSHP itu hanya dibahas sesama penyelenggara saja,” tandas Budi.

Memang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kota Mataram disebutkan, bahwa Rapat Pleno Lanjutan itu tidak mengubah apapun terkait rekapitulasi DPSHP PPK Mataram. Namun, cacat prosedur tersebut, tak bisa dianggap seenteng itu.

”PKPU yang mewajibkan Rapat Pleno berjenjang dari kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota, adalah sebuah keharusan untuk dijalankan. PKPU itu kitab sucinya penyelenggara pemilu baik KPU atau Pengawas. Tapi, ini, mereka abaikan secara terang-terangan,” tandas Budi.

Rencananya, PDIP Kota Mataram akan bersurat secara resmi ke KPU Kota Mataram terkait hal ini. Sementara Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat, kemarin telah menerima laporan atas kejadian tersebut. Rachmat pun menegaskan, pihaknya akan bersikap. Dia menegaskan, hal tersebut akan diadukan ke Bawaslu di tingkat yang lebih tinggi. Adanya potensi pelanggaran etik dari Komisioner KPU Kota Mataram juga akan ditindaklanjuti dengan pengaduan pihaknya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

”Tim Hukum PDIP sedang menyiapkan laporan tersebut,” kata politisi kharismatik Bumi Gora ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini pun mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu di NTB agar bekerja profesional. Jika apa yang terjadi di Kota Mataram ini dibiarkan lantaran dianggap sepele, maka bukan tidak mungkin kata dia, praktik serupa juga akan terjadi dan dilakukan meluas di seluruh NTB oleh penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang memiliki kemampuan main mata dengan penyelenggara pemiu.

”Hal begini jika terjadi, akan benar-benar merusak demokrasi,” tandas Rachmat. (MN)

MELALUI PPP, KETUA LPK BARATA, MAJU SEBAGAI CALEG DPRD KOTA PASURUAN

 

Pasuruan,policewatch.news,-. Pesta demokrasi yang sebentar lagi dilaksanakan melalui pilihan Calon legislatif yang akan dilaksanakan 14 Pebruari 2024, menjadikan para peserta pemilu mengasah strategi untuk meraih kemenangan dan kursi di DPR maupun DPRD.

Partai Persatuan Pembangunan.( PPP ) Kota Pasuruan mengusung salah satu Caleg nya dari kalangan aktivis yaitu Irfan ...  Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Barata Kota Pasuruan Dapil Bugul Kidul, dengan harapan PPP dapat meraih kursi di DPRD.

Munculnya Irfan ...yang dikenal sebagai aktivis pro rakyat, sangatlah mengejutkan bagi para kalangan politisi maupun para aktivis penggiat sosial, yang notabenenya  Irfan.. seringkali  melakukan kritik dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah tapi sekarang ingin terlibat langsung dalam kelembagaan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan

Irfan .. dalam kesempatannya menyampaikan bahwa keputusannya untuk maju sebagai Caleg partai PPP merupakan amanah dan tugas mulia dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang saat ini dipandang kurang maksimal, melalui DPRD saya berharap lebih bisa menjalankan amanah dan melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakat kota Pasuruan ' ujarnya.(sy)

Kejar 10 Kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan, Golkar Daftarkan 50 Caleg ke KPUD

POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- Hari terakhir pendaftaran calon legislatif, dimanfaatkan oleh DPD Partai GOLKAR Kabupaten Pasuruan untuk mendaftar ke kantor KPUD di Diwet, Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Jawa Timur, pada Minggu.(14/05/2023).

Rombongan yang berjumlah 200 orang tersebut dipimpin oleh ketua DPD partai Golkar Rias Yudikari Drastika beserta pengurus, bakal caleg serta abang becak ,mereka bergerak menuju kantor KPUD pukul 08.00 pagi dengan berjalan kaki sepanjang 1 KM. kemudian diterima oleh Ketua dan komisioner KPUD dan  Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Dalam kesempatan tersebut ketua DPD partai Golkar Rias Yudikari Drastika menyampaikan bahwa Pileg tahun 2024 ini, Golkar telah memenuhi jumlah Bakal Calon legislatif 50 orang yang tersebar di Dapil 1 sampai dapil 6, dengan komposisi 30% diisi oleh Caleg Perempuan dan komposisi 45% Caleg milenial.

"Partai Golkar DPD Kabupaten Pasuruan menargetkan 10 kursi di DPRD, hal ini realistis sesuai dengan capaian dan kerja keras partai yang selama ini kita bangun, berjuang dan berkarya untuk kemenangan partai Golkar pada pemilu 2024,"tegasnya. (Sy)

Dendang Lagu KIM ZONE di Foodcourt Bintan Centre Tak Pernah Ditindak, Siapa Pemiliknya?

 

Batam - policewatch.news.-Arena perjuadian berkedok dendang lagu tebak angka (KIM) di Foodcourt Bintan Centre di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau masih tetap beroperasi tiap malam dengan menyediakan berbagai macam handphone sebagai hadiah yang dapat ditukarkan dengan uang tunai pada pihak penyelenggara.

Dugaan praktek perjudian ala dendang lagu ini sudah beroperasi sejak beberapa bulan lalu. Kegiatan praktek perjudian ini selalu luput dari operasi penindakan Polisi, entah apa pasalnya hingga saat ini belum diketahui. 

Salah satu pengunjung Foodcourt Bintan Centre itu mengatakan kegiatan undian berhadiah ini sudah lama beroperasi namun tak pernah ditegur oleh petugas.

"Dendang lagu (KIM) ini sudah lama buka, tetapi kadang tutup sebentar, habis itu buka lagi. Kalau ditangkap  tidak pernah," ungkap waty, salah satu pengunjung Foodcourt Bintan centre yang sedang mengadu nasib mengikuti dendang lagu berhadiah itu, Jumat (12/05/2023).

Tim policewathcnews mencoba mengkonfirmasi kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Heribertus Ompusunggu S.I.K.,M.Si terkait adanya kegiatan dugaan praktek perjudian ala dendang lagu berhadiah itu, namun sangat disayangkan hingga berita ini diupload tim media ini belum mendapat jawaban. (Sabtu, 13/05/2023).

Pada hari yang sama juga tim policewathcnews mencoba mengkonfirmasi kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Adam Yulizar Sasono lewat media sosialnya (WA) terkait kegiatan dugaan Praktek perjudian ala dendang lagu kuis tebak nomor berhadiah itu, namun hingga berita ini di upload, beliau belum bersedia memberikan tanggapanya.(TIM)

Gawat Kadinkes Kampar dan Kepala Puskesmas Terjaring OTT Polda Riau

 

POLICEWATCH .NEWS - RIAU Kepala Dinas Kesehatan Kampar berinisial ZD dan Kepala Puskesmas inisial MR terjaring operasi tangkap tangan oleh Polda Riau. Uang tunai puluhan juta disita dalam operasi senyap tersebut.

OTT yang melibatkan ZD dan MR dilakukan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau. Operasi digelar pada Jumat (12/5) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Nandang membenarkan operasi senyap itu. Bahkan para pelaku telah dibawa ke Mapolda Riau.

"Benar, tadi malam diamankan oleh Subdit 3 di Kampar. ZD dan MR selaku kadis dan kapus (kepala puskesmas)," kata Kombes Nandang saat dikonfirmasi awak media Sabtu (13/5/2023).

Nandang mengatakan keduanya ditangkap setelah penyidik menerima laporan terkait dugaan pungli. Dalam laporan itu, ZD minta sejumlah uang kepada kepala puskesmas.

"Dugaan pungli, ada uang tunai di dalam plastik diamankan," tutur mantan Kapolresta Pekanbaru itu

Dalam operasi itu, penyidik menyita uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Uang dikumpulkan oleh MR dari semua kepala puskesmas di Kampar.

Untuk nominal, beredar kabar yang disita secara tunai Rp 85 juta. Namun ada pula uang dugaan pungli yang sudah disetor melalui transfer rekening.

Hingga saat ini, keduanya masih diperiksa intensif di Polda Riau. Termasuk uang Rp 85 juta di dalam plastik hitam putih juga diamankan.(MRI)

Diduga Selingkuhi Istri Orang ,AA alias Jabrik Kades Rejosari di laporkan ke Polres Demak

Red,policewatch.news,- Kades Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak telah dilaporkan ke Polres Demak karena dugaan Perzinahan yang di lakukan kepada istri MH di perumahan Graha Mulia Karangawen ke salah satu warga.

MH menerangkan bahwa “Awalnya saya buka HP istri saya, kaget ada nomor asing yang tidak saya kenal, ada panggilan masuk dan panggilan keluar. Dengan di hantui  kecurigaan dan rasa penasaran saya tidak tinggal diam, Akhirnya  saya lacak nomor itu ternyata Nomor tersebut adalah  nomor Handponnya lurah Rejosari (AA) alias Jabrik.

Sayapun menggali informasi ke teman-teman istri saya yang membuat saya terkejut, Dapet petunjuk dari semua teman Deket istri saya. semua bilang kalau istri saya berhubungan sama AA alias Jabrik sudah lama sejak sudah menjadi istri saya dan  selama hidup sama saya di Mranggen” Tambahnya.

Sahabis sahur di tanggal 27 Maret 2023 Akhirnya IA selaku istri MH mengakui segala perbuatannya dan membuat surat pernyataan bahwa sering melakukan hubungan intim di rumah kontrakan Karangawen dengan AA alias Jabrik kalau Suaminya MH tidak ada di Rumah,dan juga di dalam mobil di beberapa tempat dan terakhir melakukan hub intim  IA mengaku saat kandungannya berusia antara 7 -8 bulan hal itu di tuangkan dengan bentuk tulisan dalam pernyataan yang IA buat

Bahkan MH juga mengatakan kalau AA alias  jabrik sempet hubungi istriku lewat iG ngomong Sama istriku( knp Ary nyariin Sy apa km udah ngomong semuanya tentang Hubungan kita. Aku sampe gak BS tidur mikirin. Itu Krn sy jd lurah baru bnyk yg mencari kesalahanku. Tulis AA alias Jabrik di inbok IG milik IA istri MH

“Bahkan rumah kontrakan yang saya tempati bersama istriku itu, Ternyata yang nyariin AA alias Jabrik, berarti logikanya mereka  berdua itu masih saling berhubungan.” Ujar MH

Tak terima karena istrinya di selingkuhi oleh Kades AA alias Jabrik MH di dampingi kuasa hukumnya  pun melaporkan kejadian itu ke polres Demak

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Demak Winardi membenarkan bahwasanya Kades Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak memang dilaporkan ke Polres Demak dengan dugaan asusila/Perzinahan pada 13 April 2023, dari Unit PPA pihak Polres Demak sudah memanggil AA alias Jabrik untuk di mintai keterangan selanjutnya akan memanggil IA istri MH dan akan mendalami juga memproses laporan tersebut

AA,alias Jabrik saat di konfirmasi melalui WhatsApp di No 0812 3315 XXXX membenarkan kalau dirinya sudah di panggil Pihak PPA Polres Demak, Tinggal perempuane jawab AA alias  Jabrik,***MRI

Hasil Survei Komisi Pemberantasan Korupsi, Sepuluh Daerah di Sumsel Sangat Rentan Korupsi

 

JAKARTA - POLICEWATCH.NEWS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil survei yang menunjukkan 10 dari 18 daerah di Sumatera Selatan masuk kategori sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi. 

Kerentanan itu didominasi proyek infrastruktur yang diambil tim pemenangan kepala daerah.

Ke-10 pemerintahan itu adalah Pemprov Sumsel, Palembang, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, dam Pagaralam. Sementara 8 pemerintahan lain tidak dalam status terjaga.

Hasil survei ini dipaparkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Yudhiawan di Palembang, Kamis (11/5). Survei berdasarkan pantauan pihak internal, eksternal, dan sejumlah ahli.

Dia menjelaskan, celah terjadinya korupsi sangat tinggi, tak hanya unsur pemerintahan tetapi juga swasta. Semisal timses yang memegang proyek infrastruktur, walaupun bukan kontraktor tapi mereka menyerahkan proyek itu ke pihak lain, sehingga terjadi banyak potongan anggaran.

Jika hal itu terjadi, otomatis pembangunan insfrastruktur tidak optimal. Kualitas tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah. "Potongan untuk timses, kontraktor, dan ASN. Ini harus menjadi perhatian," ungkap Yudhiawan.

Celah dan bentuk korupsi juga terjadi dalam jual beli jabatan. 

Dia mencontohkan kasus yang terungkap di Majalengka dengan pungutan liar sebesar Rp100 juta hingga Rp300 juta.

Karena itu, ia meminta agar semua pihak di Sumsel serius dalam menata kelola pemerintahan. 

Jangan sampai bernasib sama seperti di Lampung yang heboh akibat kritikan dari netizen di media sosial.

"Aduan dan laporan bisa datang dari mana saja, ada dari media sosial atau kontraktor yang kalah tender," ujarnya.

"Untuk di Lampung, kami akan memeriksa penggunaan anggaran di sana," sambungnya

Yudhiawan mengaku telah menerima banyak aduan disertai data secara detail terkait dugaan korupsi di provinsi itu. 

Namun KPK masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut.

"Kami upayakan pencegahan, tapi jika masih terjadi akan ada tindakan," tegasnya.

Dalam upaya pencegahan korupsi, pihaknya menekankan beberapa hal, yakni pencegahan, penyelamatan aset, dan optimalisasi pajak daerah. Terpenting juga menanamkan nilai integritas pada seluruh jajaran pemerintah daerah.

"Yang harus menjadi atensi juga adalah memberdayakan Inspektorat secara maksimal. Pastikan kecukupan sumber daya yang diperlukan demi optimalnya upaya pengawasan oleh APIP," terangnya.

Sementara Gubernur Sumsel Herman Deru menyebut berbagai upaya telah diupayakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dia menyebutkan langkah yang dilakukan di antaranya reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur, penataan kebijakan dan regulasi, instruksi atau arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, membangun budaya-budaya anti korupsi di sektor pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

"Jika ada daerah yang sudah baik tentu harus menjadi contoh bagi daerah yang masih belum baik. Perlu ada sinkronisasi program untuk saling membantu satu daerah dengan yang lain," kata dia.

"Utamanya juga pelayanan dan tata kelola pemerintahan bisa berjalan secara transparan sehingga pencegahan bisa dilakukan secara komprehensif," tutupnya.(MRI)

Banyaknya Intimidasi Terkait Laporan pungli yang dibuat guru muda ASN Pangandaran Mengundurkan Diri

 Hot Topics: News Hukum

Red, policewatch.news,-Guru muda ASN Pangandaran, Husein Ali Rafsanjani membuat dunia pendidikan di Jawa Barat khususnya menjadi heboh. Ini karena laporan pungutan liar (pungli) yang dibuatnya viral hingga menjadi isu nasional.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menemui guru muda yang viral karena mengundurkan diri menjadi PNS di Pangandaran, Husein Ali Rafsanjani di Gedung Sate, Rabu (10/5/2023) sore.

Menurut Ridwan Kamil, perlu menemui Husein untuk mendapat informasi langsung, setelah mendapat informasi dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran.   Saya ingin dengar, tapi media please jangan selalu satu arah. Saya sudah mendengarkan juga dari versi Pangandarannya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate.

Berdasarkan pemaparan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Ridwan Kamil mengeklaim, kejadian yang diceritakan Husein terjadi saat pandemi Covid-19, pada 2021. Saat itu, telah dianggarkan untuk biaya yang dibahas oleh Husein mengenai pungutan kegiatan pelatihan dasar CPNS.   Namun, kata dia, dibatalkan karena di-refocusing anggarannya untuk Covid-19. Sehingga, anggaran yang namanya transportasi juga kegiatan foto di lokasi pusdiknya anggarannya tertarik.

"Jadi versi Pangandaran, tidak ada pungli. Kalau pungli kan anggarannya ada, tapi narik lagi. Ini mah sempat teranggarkan, di-refocusing, hilang. Namun, ini tidak terinformasikan hilangnya sehingga ke peserta dianggapnya anggaran masih ada," katanya.   Laporan pungli yang dibuat guru muda ASN Pangandaran buat Kepala BKPSDM kena batunya. Bupati Pangandaran Minta Maaf

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata juga menyampaikan permintaan maaf kepada Husein Ali Rafsanjani atas intimidasi yang dialaminya saat menjalankan tugas sebagai guru di Kabupaten Pangandaran. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran disebut akan melakukan evaluasi terkait masalah yang dialami guru aparatur sipil negara (ASN) di SMPN 2 Pangandaran itu.  Saya lebih meminta maaf kepada Kang Husein apabila terjadi hal tak diinginkan atau aparat yang kurang bijak," kata Jeje usai bertemu Husein di Pendopo Pangandaran, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Kamis (11/5/2023).

Menurut Jeje, adanya intimidasi yang dialami Husein kemungkinan besar merupakan dampak dari reaksi berlebihan dari sejumlah pihak di Kabupaten Pangandaran. Sebab, kondisi di Kabupaten Pangandaran selama ini telah stabil. Ketika terdapat sesuatu yang berdinamika, muncul reaksi berlebihan.    

Ihwal dugaan pungli dan intimidasi yang dialami Husein, Jeje mengaku akan melakukan klarifikasi terkait yang sebenarnya terjadi. Termasuk kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran.

"Saya akan rapat untuk mendengarkan klarifikasi," ujar dia.   Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menugaskan Inspektorat dan Saber Pungli mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) yang dialami seorang guru ASN di Pangandaran, Husein Ali Rafsanjani (27). 

Berdasarkan laporannya, Husein mengaku mendapatkan intimidasi dan memutuskan mengundurkan diri setelah melaporkan dugaan pungli pada situs lapor.go.id.  

 Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani pun 'kena batunya'. Selama proses klarifikasi, Ridwan Kamil merekomendasikan untuk memberhentikan sementara Dani Hamdani.

“Saya sudah merekomendasikan Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Pangandaran diberhentikan dulu sementara,” ujar dia.    

Menurutnya, apabila terbukti ada pelanggaran, maka sanksi akan diberikan sesuai perundang-undangan. “Nanti kalau terbukti, ada jalur sanksi sesuai perundungan, kalau tidak terbukti direkonsiliasi dengan solusi,” tuturnya**MRI

Diduga Karang Taruna Desa Pandean Kangkangi Bisnis Avalan 10 Perusahaan di PIER Beromset Milyaran Rupiah Tanpa Memberikan PAD ke Pemdes

 

POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- PIER (Pasuruan Industrial Eastate Rembang ) yang terletak di Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, tentunya banyaknya industri atau perusahaan yang di bangun akan berdampak memajukan ekonomi masyarakat sekitar ataupun menggenjot Pendapatan Asli Desa, namun bukanya Desa mendapatkan PAD dari Avalan dari beberapa perusahaan pihak karang taruna Putra Harapan Desa Pandean, selama puluhan tahun diduga kuat mengangkangi bisnis tersebut yang menghasilkan pendapatan puluhan millyar rupiah namun kegiatan bisnis tersebut tidak memberikan kontribusi sekalipun terhadap PADesa

Diketahui ada beberapa Perusahaan yang bekerjasama dengan pihak karang taruna antara lain 1), PT. King Jim Indonesia, 2). PT FMC Agricultural Manufacturing (ex. DuPont) , 3) PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Sari Roti , 4), PT. Amcor Specialty Cartons , 5). PT. CMWI; 6) PT.Oasis Waters International, 7) PT. Nutritional Products Manufacturing Indonesia 8). PT. Veolia Services Indonesia, 9). PT. Trouw Nutrition 10). PT. MATSUYAMA KIGATA dan mungkin akan bertambah lagi.

Dirilis dari berbagai sumber bisnis pengelolaan avalan tersebut dirintis sejak tahun 2014 hingga saat ini tahun 2023 dikelola oleh. pihak karang taruna, mulai dari kepengurusan karang taruna sdr, H. Nurhasan ( orang tua kepala desa saat ini ) tahun 2014 s/d 2017 dan dilanjutkan kepengurusannya oleh sdr. Hasim alias Kosim tahun 2017 dan Sdr. Badri ketua BUMDES serta sdr. Abdul Karim Sebagai Kepala Desa Pandean mereka berdaliht menacu pada aturan Permensos no; 25 Tahun 2019 Pasal 25 (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh: a. Pemerintah; b. pemerintah daerah; dan c. pengurus Karang Taruna. (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a. badan usaha; b. potensi sumber Kesejahteraan Sosial; c. lembaga pendidikan; dan/atau d. masyarakat. Dasar inilah pihak karang taruna membelanjakan sebagian dari laba pengelolaan avalan tersebut diberikan kepada Masjid dan Musholla , Madin dan TPQ, wisata religi wali 5 serta oknum pejabat desa pandean.

Namun disisi lain bisnis pengelolaan limbah oleh karang taruna tersebut sebagian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (lsm) menganggap tidak sesuai dan bertentangan dengan Permensos itu sendiri, karena bisnis avalan karang taruna tersebut tersebut murni bisnis untuk mencari keuntungan bukan untuk pemberdayaan masyarakat, 

Maka sebagian masyarakat menuntut adanya kontribusi terhadap pendapatan desa atau PADesa, sejak tahun 2014 sampai saat ini bisnis tersebut Rp, 0, terhadap PADesa padahal sesuai dengan Perbup no; 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa

Dari permasalahan tersebut Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT) melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi pada Karang Taruna Putra Harapan, Desa Pandean kepada Dirkrimsus Polda Jawa Timur, tanggal 17 Pebruari 2023, dalam keterangaanya penyidik Rizky Hermawan yang menangani kasus tersebut sudah melakukan pemanggilan kepada pelapor untuk dimintai keterangan sebanyak 2 kali tanggal 20 Maret, 2023 dan tanggal 31 Maret 2023, sedangkan untuk pelapor sudah di layangkan pemanggilannya untuk dimintai keterangan juga(Sy,Dr)