Gubernur Sumsel Pimpin Apel Pasukan Operasi Ketupat Musi 2021

PALEMBANG - POLICEWATCH.NEWS    -Usai gelar pasukan di lapangan Pakri Palembang, seluruh personil langsung diterjunkan untuk standby di pos pengamanan, pos pelayanan serta pos sekat yang ada di wilayah Sumsel.

Gubernur Sumsel H Herman Deru, bertindak sebagai inspektur apel dihadapan personil gabungan TNI Polri dan juga unsur terkait, yang ikut dalam apel gelar pasukan operasi Ketupat Musi 2021 ini .  

Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Musi 2021 ini, kembali dilakukan penambahan personil untuk melakukan penyekatan baik di perbatasan maupun antar kota dan kabupaten di Sumsel.

"Semuanya sudah bergerak untuk mengamankan dan menyamankan idul Fitri. Salah satu yang ada di lapangan itu, harus cerdas dan cermat personil. Dapat dengan cepat berkoordinasi dengan pengecekan apakah itu perjalanan mudik dan non mudik. Jadi petugas di lapangan bisa cepat memutuskan dan mengambil langkah," ungkapnya. 

Lanjut Deru, dirinya bersama Kapolda Sumsel dan Pangdam II Sriwijaya serta unsur lainnya, akan melihat langsung pelaksanaan di pos pengamanan, pos pelayanan dan pos sekat. 

Bisa jadi ada koordinasi antar petugas di lapangan untuk melihat secara jeli apakah itu perjalanan mudik hingga non mudik. Pelaksanaan ini, langsung dilakukan personil di lapangan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan aman.

"Nanti, akan dilakukan pengecekan. Jadi bisa tahu, seberapa siapnya personil di lapangan," pungkasnya.

Laporan : Bambang.MD

Rusaknya Aspal Jalan Lintas DiDuga Tidak TerKontrolnya Muatan Tonase Kendaraan Dan Keselamatan SeSama Pengguna Jalan

Police Watch news,  Sumatera Utara.-  Semakin banyaknya kendaraan mobil truck, tangki maupun kontainer yang melintas dijalan lintas namun diduga tidak ada jajaran yang berwajib memonitor ataupun mengontrol tonase muatan truck, tangki dan kontainer.

 Akibatnya kondisi aspal jalan lintas menjadi rusak dan aspalnya pun jadi bergelombang karena diduga alibat muatan truck maupun tangki dan kontainer melebihi kapasitas muatan dibanding dengan kondisi mutu jalan aspal yang ada. 22/08

Akibat dan dampak dari sarat muatan kendaraan truck, tangki maupun kontainer Yaitu rusaknya jalan aspal hingga mutu jalan aspal tidak tahan lama sesuai harapan Pemerintah dan rakyat sesama pengguna jalan. Apakah para jajaran yang berwenang tidak melihat hal ini sampai berpanjangan? Atau diduga sengaja menutupi kenyataan yang ada? Ataupun diduga mengambil keuntungan pribadi demi langgengnya suatu usaha individu dengan dijalinnya kerjasama yang dibina secara terselubung? 

Namun hal ini tetap berjalan dengan lancar tanpa ada yang merasa bersalah dan para jajaran yang berwenang terkesan tutup mata melihat hal ini terjadi berpanjangan khususnya diwilayah Kotamdya mapun Kabupaten Kabupaten dipropinsi diSumatera Utara. Truck kayu pengangkut akasia, tangki minyak cpo dan kontainer yang begitu lancarnya mengaspal dijalan lintas hingga kondisi aspal jalan cepat rusak sebelum masa kelayakannya.

 Namun permasalahan tersebut tidak pernah ditindak oleh para jajaran yang berwenang. Seperti jajaran DLLAJR, Satuan polisi lalu lintas, dan Polisi Jalan Raya diduga tidak berani bertindak dan menindak. Jika benar cara penindakannya sudah pasti terlihat realita ataupun fakta dilapangan. 

Jangankan truck, tangki, ataupun kontainer yang melebihi muatan. Mobil truck colt diesel yang bermuatan buah sawit tanpa menggunakan jaring bak saja terkesan melenggang dengan mudahnya dan tidak memikirkan keselamatan orang lain. Padahal jika buah sawit tersebut jatuh dan berserak dijalan maka akan membuat celaka terhadap sesama pengguna jalan. 

Dalam hal ini maka awak media dalam waktu dekat ini akan mengadakan audiensi kepada jajaran terkait tentang permasalahan tersebut agar supaya tidak akan  terjadi lagi dijalan lintas tentang pengangkutan yang melebihi tonase dan pengangkutan yang tidak memikirkan keselamatan orang lain sebagai masyarakat sesama pengguna jalan.  

Pewarta : J Barus 

Tito : Tunggu Keputusan Gubernur Jatim,Terkait Nasib Bupati Jember

Dok :Mpw

JAKARTA- POLICEWATCH,Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian masih memberi tenggat waktu kepada Bupati Jember Faida, menyusul agenda pemeriksaan yang akan dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah pada 24-26 Juni mendatang, sebelum Kemendagri mengambil sikap atas konflik Bupati Jember dengan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut selama ini.

Demikian disampaikan Mendagri dalam Forum Konsultasi dan Mediasi yang difasiltasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonedia (DPD RI) di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/6/2020) pagi. Berapa hari yang lalau

Selain Mendagri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitii, hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Slyviana Murni, Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Senator DPD RI Ahmad Nawardi, Bustami Zainudin dan sejumlah tokoh masyarakat dari Kabupaten Jember.

Dikatakan LaNyalla, forum konsultasi ini digagas dalam rangka mediasi sekaligus mencari jalan keluar yang efektif dan tepat terhadap dinamika politik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut-larut sehingga menghambat pembangunan daerah. 

“Apalagi saat ini dampak pandemi Covid-19 sangat merugikan masyarakat, sudah seharusnya semua pihak diharapkan kompak dan bersinergi agar ekonomi daerah tetap berjalan" ujar LaNyalla. 

Ditambahkan LaNyalla, pada prinsipnya, DPD RI akan mendukung langkah yang akan diambil Mendagri terkait hal tersebut, mengingat pembangunan di Kabupaten Jember harus tetap berjalan dan kondusif. 

“Karena itu DPD RI, melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dipimpin Ibu Sylviana Murni mengambil inisiatif untuk mempercepat penyelesaian soal ini supaya tidak terus menerus berlarut,” tandas Senator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu. 

Dikatakan Mendagri Tito, persoalan Kabupaten Jember sebenarnya adalah komunikasi antara kepala daerah dan DPRD. Sehingga mekanisme check and balance tidak berjalan. 

“Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini. Kami di Kemendagri menunggu hasilnya, jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya,” tukas mantan Kapolri tersebut. 

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Jember Itqon Syauqi mengungkapkan, permasalahan di Jember yang belum memiliki APBD, serta anggaran Covid-19 Jember yang diputuskan sepihak bupati tanpa rapat dengan DPRD, hingga berujung proses hak angket, dilakukan karena bupati bertindak sepihak, termasuk memotong pos anggaran dewan cukup signifikan. 

“Itu adalah sebagian dari potret ketidakharmonisan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan APBD Jember, karena itu kami memilih konsultasi dengan DPD RI dan Kemendagri dengan prinsip money follow function. 

Apalagi rekomendasi dari Kemendagri juga diabaikan oleh Bupati. Dan masih banyak lagi, seperti menggunakan APBD tanpa payung hukum, dan penyalahgunaan wewenang lainnya, sehingga yang dirugikan adalah rakyat," tegas Itqon.

Sementara itu, Senator Jawa Timur Ahmad Nawardi menilai apa yang dilakukan Bupati Jember sudah melanggar Undang-Undang. 

“Saya kira hak angket yang dilayangkan oleh DPRD itu sudah selayaknya, saya juga harap Kemendagri dan DPD RI dapat menengahi dan menelaah lebih dalam untuk mencari solusi. 

Karena saya kawatirkan konflik ini bisa menggangu pelaksanaan Pilkada di Jember, bahkan bisa mengarah kepada konflik horisontal,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Ketua BAP DPD RI, Sylviana Murni berjanji akan mencari jalan keluar yang obyektif dengan meminta Kemendagri bertindak sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku. 

Bila perlu memanggil terlebih dahulu Bupati Jember Faida, sebelum mengambil keputusan terkait dugaan mal administrasi dan pelayanan publik yang dilakukan Bupati Jember.

“Ini sesuai tugas dan kewenangan kami, BAP DPD RI yang ditugaskan Ketua DPD RI untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Bila perlu kami juga akan mengundang Bupati Jember. 

Jadi bukan hanya Kemendagri  yang mengundang. 

Hal ini perlu dilakukan karena kami harus objektif dalam menjalankan tugas secara kelembagaan. 

Sehingga didapatkan keputusan yang diambil atas dasar informasi yang komprehensif,” pungkas Sylviana.

Pewarta : Tenor AS/Gus

Warga Merapi Minta Gubernur Herman Deru, Pembatalan Angkutan Batubara Rencana Melintas Disiang Hari

DOK : POLICEWATCH

LAHAT| POLICEWATCH -Gubernur Herman Deru (HD) mengapresiasi dan berterima kasih atas komunikasi yang telah dilakukan oleh Bupati Lahat kepada Pemprov Sumsel, menurutnya hal tersebut perlu dilakukan agar terwujud suatu mekanisme aturan atau pun sebuah kebijakan yang bisa bermanfaat bagi semua pilihan, 

 

“Apapun produk perizinan memang dapat dibuat dan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Namun ada hal yang perlu kita pikirkan yaitu perhatian kepada masyarakat, ini yang bersifat umum dan mencakup untuk kepentingan bersama tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan,” ungkap Herman Deru

HD mengatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemprov Sumsel tentu sangat memikirkan tentang terjaganya produktivitas perusahaan-perusahaan daerah. Namun disisi lain pemerintah juga harus memikirkan kenyamanan masyarakat. Selain itu juga Pemerintah memikirkan tentang keberlangsungan kelestarian lingkungan untuk generasi ke depan.

“Suatu perizinan ataupun kebijakan diputuskan tentu harus berdasarkan pertimbangan yang matang dengan data-data yang konkrit serta tentu harus dipastikan bahwa akan didapatkan suatu keputusan yang lebih banyak manfaatnya bagi sesama daripada banyak

kerugiannya,” tutup HD

Sementara salah satu  masyarakat Merapi Bambang agar Gubernur Sumsel Herman Deru agar ditinjau dulu sebelum memberikan ijin Angkutan Batubara yang rencana melintas di jalan umum, bagaimanapun biar melintas di area Merapi itu masih jalan umum, apalagi sekarang sudah ratusan angkutan batubara jenis tronton Mulai pukul 18.00 wib melintas dijalan umum sehingga membikin kemacetan mulai dari desa Tanjung Telang, hingga Desa Muaralawai, mulai dari angkutan batubara dari petikemas belum lagi jenis tronton, mengular ujar " Bambang

Kiranya agar jangan dulu diberikan ijin untuk melintas di siang hari ini tambah macet, dan Angkutan Batubara sudah banyak makan korban jiwa, 

Reporter : Rangga 

Gubernur Sumsel, Kapolda Dan Pangdam Tinjau Pos Penanganan Covid 19, Kabupaten Lahat,

DOK : MPW

LAHAT,|POLICEWATCH, -   Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri serta Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan,SIP Melakukan kunjungan kerja ke Bumi Seganti Setungguan Kamis (21/5)

Setelah mendarat di Lapangan Seganti Setungguan menggunakan helikopter gubernur dan rombongan disambut oleh Bupati Lahat Cik Ujang, Kapolres, Dandim, mereka langsung meninjau Sekretariat Gugus Tugas Pos percepatan Penanganan Covid-19 Lahat, 

Bupati Lahat Cik Ujang, SH, selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat. dalam sambutannya memaparkan sejumlah penanganan Covid-19, yang telah ia lakukan selama Pandemi. Dalam hal ini Pemkab Lahat telah menganggarkan dana sebesar Rp 23,5 miliar untuk penanggulangan Covid-19.

 "Cik Ujang juga mengatakan bahwa dengan terus meningkatnya jumlah ODP, PDP, hingga Pasien Positif Covid-19 , Pemkab Lahat telah menaikkan status daerah yang tadinya berstatus Siaga Bencana Sekarang menjadi Tanggap Darurat Bencana.

Sejumlah skema penanganan dan penanggulangan Covid-19 dari hulu hingga ke hilir didukung dengan 33 puskesmas yang tersebar di 24 kecamatan, yang Ada dikabupaten Lahat, sesuai prosedur protokoler kesehatan, telah disiapkan dengan matang, termasuk Pemkab Lahat telah menyiapkan ruang isolasi bagi pasien PDP. Bahkan lahan kuburan untuk pasien yang meninggal karena terjangkit Virus Corona, juga telah disiapkan.

 "Terkait Bantuan Sosial, lanjut Bupati Lahat, PKH, BPNT, Perluasan Sembako, BST hingga BLT, serta Dana Desa, juga telah mulai didistribusikan kepada masyarakat secara bertahap. Berdasarkan hasil pendataan Pemkab Lahat, warga lahat ada 60.000 KK yang masuk kategori Orang Miskin Baru.

Saat ini kami secara bertahap akan mendistribusikan Bansos dalam bentuk sembako maupun BLT,” ujar Cik.Ujang.

 Ditempat yang sama Gubernur Sumatera selatan H. Herman Deru," mengatakan bahwa ia sangat mengerti dengan topografi yang ada di Kabupaten Lahat. Menurutnya, Pemkab Lahat harus lebih bisa menghemat anggaran dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 ini.

Kita tidak tahu sampai kapan Pandemi ini berakhir, oleh karena itu gunakanlah anggaran yang ada se efisien mungkin, tidak perlu langsung dihabiskan seketika,” ujar Herman Deru.

 "Menyikapi segala bentuk jenis Bansos yang ada, Gubernur Sumatera Selatan H.Herman Deru, mengimbau agar semua bantuan yang tersalurkan dapat lebih objektif dalam pendistribusiannya. Menurut," H.Herman Deru, Orang Miskin banyak jenisnya, ada yang benar-Benar miskin, ada orang miskin baru, dan ada yang berpura-pura miskin.

Saya harap bantuan sosial yang ada bisa sampai ke masyarakat yang benar-benar miskin, bukan berpura-pura miskin,” harapnya.

 "Herman Deru juga berpesan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat, agar pasien Positif, PDP, dan ODP yang telah sembuh, meninggal dunia, maupun yang telah selesai pengawasan dan pemantauan harus dihapus dari database, sehingga angkanya tidak terus bertambah dan terkesan menakutkan." Ujarnya Gubernur Sumatera Selatan H.Herman Deru

Ketersediaan pangan juga harus diperhatikan, jangan sampai saat Pandemi berlangsung kita mengalami krisis pangan, masyarakat mengalami kelaparan di mana-mana,” Tuturnya H.Herman Deru Selaku Gubernur Sumatera Selatan

 "Dalam kegiatan kunjungan tersebut, Pemprov Sumsel juga memberikan sejumlah bantuan APD ke Pemkab Lahat, berupa Ratusan set APD lengkap, yang diperuntukkan bagi para tenaga medis beserta relawan dalam menangani pasien Covid-19, Alat Rapid Tes, Masker, hingga kantung mayat.

Turut hadir dalam Kunjungan Penanganan Pandemi Covid 19, Di kabupaten Lahat, Unsur Forkopimda Kab. Lahat, Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi, ST, Kapolres Lahat AKBP. Irwansyah, SIk, Kajari Lahat Jaka Suparna, SH, Dandim 0405 Lahat Letkol Kav Sungudi, Kadinkes Lahat Ponco Wibowo S.Km, M.KEs, Sekda Lahat Januarsyah Hambali SH.MM, Taufik M Putra, Kepala BPBD Lahat Ali Afandi, Kasat Pol PP Fauzan Khori, dan Kadis kominfo Lahat Rudi Dwi Darma M.Si, Serta ketua PD IWO Lahat Bambang MD," 

Reporter : Bambang.MD/IWO

Riza Patria Terpilih Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta

Ahmad Riza Patria  Wakil Gubernur DKI-Jakarta

Dari 100 anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir, Riza Patria memperoleh sebanyak 81 suara, unggul jauh dibandingkan lawannya Nurmansyah Lubis yang hanya meraih 17 suara.

Jakarta ,POLICEWATCH, - Politikus Partai Gerindra keluar sebagai pemenang dalam pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2020). 

Riza menang telak dari lawannya yakni kader Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansyah Lubis. Riza memperoleh sebanyak 81 suara, unggul jauh dibandingkan Nurmansyah yang hanya meraih 17 suara.

 Sementara 2 suara tercatat tidak sah dalam pemilihan wagub DKI Jakarta yang dihadiri 100 wakil rakyat DPRD DKI Jakarta ini. "Nomor urut pertama Ahmad Riza Patria mendapatkan 81 suara. Nomor urut dua Nurmansjah Lubis mendapatkan 17 suara.

 Total suara sah 98. Suara tidak sah ada dua," ungkap Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Farazandi Fidinansyah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2020).

 Pada pemilihan Wagub DKI kali ini, dihadiri sebanyak 100 orang dari masing-masing fraksi partai.

 Terdapat enam anggota DPRD yang tidak hadir dalam pemilihan Wagub DKI kali ini lantaran telat mengisi daftar hadir dari waktu yang telah ditentukan pukul 10.00 WIB. 

"Total daripada pemilihan hari ini jumlahnya 100. Apa disepakati?," tanya Farizandi dan dijawab setuju oleh wakil rakyat yang hadir. 

Pada pemilihan Wagub kali ini, terlihat posisi duduk dari masing-masing anggota DPRD berbeda dari biasanya lantaran untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau pandemi virus Corona.

 Diketahui pemilihan Wagub DKI ini molor sekitar dua pekan dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya yakni 23 Maret 2020.

 Akhirnya saat ini, Senin 6 April 2020 pemilihan Wagub itu telah terealisasi dan Politikus Partai Gerindra keluar sebagai pemenang dan menggantikan Wagub sebelumnya Sandiaga Uno, juga dari Partai Gerindra yang memilih mundur untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Pewarta : MR1

Heritage Kota Medan akan DiTata Pemko, Pemprop Sumateta Utara Siap Mendukung

DOK :policewatch

Policewatch.news Sumatera Utara.,-  Dengan akan ditatanya kawasan bersejarah (heritage) Kota Medan oleh Pemko setempat didukung penuh oleh pemprop Sumut, Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi pada saat pidatonya dirapat penataan kawasan HERITAGE (sejarah) untuk Kota Medan di Medan, pada hari Kamis (13/0/2020). 

Agar kawasan bersejarah dikota Medan akan lebih rapi,indah dan bermartabat. Selain daripada itu Gubernur Sumatera Utara juga menyampaikan dukungan positifnya terhadap pemko yang akan menata ibu kota Sumatera Utara yaitu kota Medan tentang penataan kawasan bersejarah, karena Medan haruslah menjadi warna yang rapi dan indah buat propinsi Sumatera Utara. Seperti contoh Kota Surabaya yang menjadi warna dan ikon Propinsi Jawa Timur yang rapi, sejuk dan indah.

Bapak Edy Rahmayadi mengatakan didalam penyampaiannya, Saya ingin Kota Medan ini besar, bagus, indah dan juga Saya juga akan dukung penuh rencana Pemko Medan tentang hal penataan, dan jika bisa harus diwarnai dengan rapi juga indah untuk ibu kota Sumatera Utara ini agar lebih punya nilai plus, kata Gubernur Sumatera Utara. 

Menurut Bapak Edy Rahmayadi, jika sudah ditatanya kawasan bersejarah kota Medan maka secara otomatis perekonomian pasti akan meningkat jika kota Medan ditata dengan rapi dan indah. Dan secara otomatis pula akan berdatangan para wisatawan lokal ataupun mancanegara sehingga PAD kota medan pasti akan meningkat dengan sendirinya. Selain dari itu juga Gubernur Sumatera Utara meminta agar Pemko kota Medan selalu saling berkoordinasi dengan jajaran Pemprop Sumatera Utara, tentang hal penataan kawasan bersejarah nantinya.

Sementara dari Akhyar Nasution, Plt walikota Medan mengatakan, Ada rencana penataan kawasan bersejarah kota Medan dan salah satunya adalah bangunan bersejarah kota Medan Warenhuis yang berada di Jalan Hindu Kesawan. Gedung Warenhuis tersebut adalah, merupakan salah satu supermarket pertama kali yang ada di Kota Medan pada saat zaman kolonial dahulu. Sekarang gedung tersebut sudah berusia kurang lebih 103 tahun sampai saat ini dan gedung tersebut kini berada dalam pengelolaan Pemko Medan. Dulu Gedung Medan Warenhuis pernah terbakar sehingga bangunan tersebut sudah banyak yang rusak dan hutuh perbaikan. Oleh sebab itu, Pemko Medan akan segera membenahi gedung tersebut sampai bisa dimanfaatkan oleh pengunjung, Kata Plt kota Medan.

Pada Minggu yang lalu saat Plt. Akhyar Nasution membicarakan penataan kawasan kawasan kumuh bersama dengan Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, rencana tersebut juga sudah disampaikan dan disambut baik oleh Direktur pengembangan kawasan pemukiman Ditjen Cipta Karya kementerian PUPR, karena mengingat sejarah seperti Kota Tua Semarang yang sudah ditata dan akhirnya setelah ditata maka pertumbuhan ekonomi di kawasan kota semarang pun semakin meningkat, semoga kota Medan juga segera tertata dengan rapi dan menjadi kota kawasan sejarah yang indah, rapi dan nyaman. 

PEWARTA : (J. A. Barus, SH).

Gubernur Jatim Harap 2020 Seluruh Kepulauan di Sumenep Sudah Teraliri Listrik

Peresmian pengoperasionalan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ( PLTD) yang dibangun oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jatim  Oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa

SUMENEP, POLICEWATCH – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di kepulauan Kabupaten Sumenep untuk meresmikan pengoperasionalan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ( PLTD) yang dibangun oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jatim  dengan kapasitas 800 Kw, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan pengoperasionalan PLTD tersebut. Tidak hanya itu. Orang nomor satu di Jatim itu juga meresmikan 8 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ditempatkan di Kepulauan Sumenep. Kedelapan PLTS tersebut terdiri dari PLTS Tonduk dengan kapasitas 200 kWp, PLTS Goa Goa (200 kWp), PLTS Masakambing (50 kWp), PLTS Pagerungan Kecil (50 kWp), PLTS Paliat (100 kWp), PLTS Sakala (100 kWp), PLTS Sabuntan (100 kWp), dan PLTS Saubi (150 kWp).

Peresmian kedua pembangkit listrik itu ditandai dengan penekanan LED oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa disaksikan Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto, Kepala Dinas ESDM Setiajit, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara Supangkat Iwan Santoso, General Manager PLN UID Jatim Bob Saril dan Bupati Sumenep Busyro Karim di PLTD Kangean, Desa Bilis-Bilis, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, Sabtu (30/11/2019) pagi.

Dengan diresmikannya PLTD Kepulauan Raas dan 8 PLTS di Kepulauan Sumenep diharapkan dapat memenuhi rasio elektrifikasi di Jatim mencapai 100 persen.

“Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan PLN bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga akhirnya dapat meresmikan pembangkit listrik  untuk pulau-pulau di sekitar Kabupaten Sumenep, Madura. Ini menjadi langkah untuk terus bergerak maju mewujudkan rasio elektrifikasi Jawa Timur 100 persen  dan seluruh masyarakat Jawa Timur dapat menikmati listrik,” ungkap Gubernur Khofifah.

Pemprov bersama Pemkab Sumenep dan PLN  berkomitmen untuk meningkatkan  elektrifikasi di  Kepulauan Sumenep secepat mungkin. Maksimal pada 2020 kedepan, 22 pulau yang belum maksimal teraliri listrik akan terlistriki semua.

“Kalau habis gelap terbitlah terang, dan terang itu artinya mau tadarus Al Quran bisa lebih lama lagi karena listriknya cukup. Mau melakukan program UMKM juga bisa lebih semangat lagi karena listriknya cukup,  anak- anak belajarnya  juga lebih semangat, nelayan bisa menyiapkan cold storage agar ikannya bisa tersimpan lebih lama dan seterusnya, dan lebih strategis lagi untuk persiapan rumah sakit setelah selesei dibangun nanti,” ujarnya.

Menyinggung soal program elektrifikasi di seluruh Kepulauan di Jawa Timur, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa secara nasional, khususnya yang dirancang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bahwa penerangan untuk seluruh wilayah (light for all) di Indonesia dirancang  selesei tahin  2024. Sedang untuk wilayah Jatim, RPJMD yang dirancang menetapkan  tahun 2022.

“Kita berharap bahwa di tahun 2022,  seluruh wilayah Jawa Timur sudah akan terlistriki semua. Tetapi kita ingin melakukan percepatan. Kalau basis rumah tangga kita sebetulnya berharap tahun 2020 sudah selesai semua, terutama Kepulauan Sumenep tahun 2020 selesai,” ujarnya.

“Jadi memang disisir. Sinergitas program dari  pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sangat penting untuk memenuhi semua kebutuhan listrik di Jatim.  Khusus kepulauan Sumenep yang memiliki potensi ikan dan udang yang cukup besar, maka saya berharap dapat menjawab harapan  Pak Presiden dan  Gubernur BI pada temu BI Nasional  disampaikan bahwa disaat dunia mengalami penurunan pertumbuhan sesungguhnya yang termasuk tiga besar pertumbuhan ekonomi terbaik dunia adalah Indonesia. Potensi ikan merupakan primadona untuk menggenjot eksport Indonesia,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Gubernur Khofifah ingin adanya percepatan langkah-langkah kongkrit. Utamanya dalam memaksimalkan sektor Maritim di bidang perikanan.

“Kalau perikanan kita membutuhkan cold storage. Nah di daerah-daerah Kepulauan di Sumenep itu memproduksi macam-macam hasil lautnya luar biasa dan siap ekspor. Jikalau cepat teridentifikasi di titik tertentu membutuhkan cold storage dengan  dan membutuhkan kapasitas energi tertentu maka PLN akan bisa support, kemudian kita komunikasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bisa support cold storage,” jelasnya.

Sehingga, jika Kementerian KKP menyiapkan cold storage, kemudian energinya dikerjakan PLN, maka Pemkab Sumenep dan Pemprov Jatim akan menyiapkan tambahan infrastrukturnya.

“Ini kan luas sekali, memungkinkan bisa kita tingkatkan efektifitas pertumbuhan ekonominya dengan support energinya yang cukup dan infrastruktur yang memadai,” imbuhnya.

Sementara itu, diresmikannya PLTD Pulau Raas dan 8 PLTS di Kepulauan Sumenep ini untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen  di Jawa Timur pada 2020. Harapan itu menjadi cita-cita PLN UID Jatim dan sejalan dengan program Pemprov Jatim untuk melistriki seluruh wilayahnya hingga pulau terluar, terdepan dan tertinggal.

Hingga Oktober 2019, rasio elektrifikasi PLN untuk wilayah Jatim sudah mencapai 98,38 persen. . Berbekal hasil tersebut, PLN terus meningkatkan hingga akhir 2019. Salah satu wilayah dengan rasio elektrifikasi yang masih cukup rendah adalah Kabupaten Sumenep, Madura. Rasio elektrifikasi PLN Kabupaten Sumenep berada di angka 64.99 persen pada Oktober 2019.

“Persoalan inilah yang mendasari  PT. PLN UID Jatim meresmikan 1 PLTD dan 8 PLTS untuk mendongkrak rasio elektrifikasi Kabupaten Sumenep,” jelas Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara Supangkat Iwan Santoso.

PLTS sendiri, sebut Supangkat, dipilih sebagai wujud konsistensi PLN dalam penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan. Selain itu, potensi tenaga surya di pulau-pulau sekitar Kabupaten Sumenep juga dinilai cukup bagus dan memadai.

“Selain diresmikannya PLTD Raas dan 8 PLTS pulau di Kabupaten Sumenep, pada kesempatan ini PLN juga ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar melalui bantuan PLN Peduli berupa listrik gratis untuk warga kurang mampu dan perahu listrik untuk nelayan, bantuan pelayanan kesehatan gratis melalui RSTKA dari YBM PLN UID Jawa Timur serta bantuan pasang listrik gratis melalui program One Person  One Hope yang merupakan sumbangan sukarela dari para pegawai PLN. Total jumlah bantuannya mencapai Rp. 1,3 milyar. Harapannya ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

Masih menurut Supangkat, setidaknya 2.000 KK di Pulau Madura akan mendapatkan bantuan PLN Peduli berupa listrik gratis senilai Rp. 1 milyar. Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian warga, sejumlah 10 buah perahu listrik diberikan kepada para nelayan untuk mendukung kegiatan mereka. Tidak berhenti sampai disitu, YBM PLN UID Jawa Timur melalui Rumah Sakit Terapung Kestaria Airlangga (RSTKA) juga memberikan bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk warga sekitar. Dan melalui program one person one hope, pegawai PLN secara sukarela menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk dapat memberikan listrik gratis kepada 100 pelanggan agar dapat menikmati listrik.

Upaya itu, sebut Supangkat untuk mewujudkan listrik menerangi hingga ke pelosok negeri terutama di Pulau Madura. Menurutnya, dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak. Penggunaan jalur laut untuk mengangkut berbagai material menjadi proses yang panjang.(JON/UG/MR/TIM)

MUSDA APDESI TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

Gubernur Jawa Barat M Ridwan kamil

BANDUNG-POLICEWATCH.NEWS-Acara seminar dan musyawarah Daerah 1V DPD Apdesi provinsi Jawa Barat dari tgl 28,29,30 November s.d 1 Desember 2019.Yang di hadiri oleh bapak Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan kamil,kepala DPM-DESA prov Jabar H.DEDI SUKANDAR S.S1,Ketua Umum DPP APDESI DR.H.SINDAWA KARNA,Ketua DPD APDESI JAWA BARAT ENJOY RIZKY S.IP.MM

Adapun kata sambutan dari Ridwan kamil yang d juluki Gubernur Desa beliau berharap semua desa yg ada d Jawa Barat seluruh nya 5312 Desa dengan luas wilayah mencapai  35.000 kilo meter persegi. 

Beliau menjelaskan perkenalkan demokrasi pemilihan dan saya sampaikan bahwa pemerintah provinsi jawa barat fokus enam puluh persen,energinya untuk membangun desa, tadi sudah saya sampeikan programnya banyak sekali selama dua belas bulan terakhir atau satu desa satu perusahaan akan mengirimkan millennial dengan patriot desa program desa digital ada pusat digital desa di balai desa ada program ngasih makan ikan dengan hanpond ,

Ada program mobil maskara mobil serbaguna yang akan bisa digunakan warga desa kalau kemarin kita sedang persiapan pertanian infus dan kemudian kita akan mengubah produktivitas pertanian dengan cara baru dan lain lain nah ini membuktikan dan pendapatan media juga bisa mengapresiasi sebelumnya belum hadir sekarang sudah kita maksimal karena mudah mudahan saya punya harapan di akhir dua ribu dua puluh akselerasi akselerasi ini bisa menghasilkan bahwa desa di jawa barat juara lahir batin ada program satu desa satu hafiz quran,akses kredit, ke masjid desa dan lain lain gratis sama-  sama ya itu istilah masa lalu  tapi memang pakaiannya itu istilahnya tuh ukuran bulanan peserta didik jadi di DPD kira kira begitu sudah diputuskan mulai tahun ajaran baru ya jadi mohon maaf bulan juni dua ribu dua puluh untuk sma smk dan yang swasta itu bagi siswa tidak mampu yang tidak lolos ppdb itu kita bukan fasilitasi hal yang sama di swasta kalau yang madrasah aliah itu kita bantunya lewat tangan kemenag karena kan tupoksi nya ada di situ nah ini hasil dari kita 

penghematan penghematan dari limbah bansos yang selama ini mungkin terlalu habis lalu besar proporsinya nah kita lakukan penghematan penghematan akhirnya bisa ya kita satu koma empat triliun per tahun itu bisa kita gunakan untuk eh kemaslahatan bagi pendidikan warga jawa barat termasuk penghematan di level PNS dikurangi seratus sampe seratus lima puluh miliar perjalanan kita geser ke sana.  untuk  menunjukkan para kepala desa semangatlah bahwa program di desa ini enggak basa basi semuanya bermuara pada akselerasi ekonomi (Usep-Dewi K)

Lokalisasi Sunan Kuning Semarang Akan Segera Ditutup Per 15 Agustus 2019

Reporter : M. Taufik

Dari kiri : Sosiolog Unika Semarang, Hermawan Pancasiwi, Ka bid Rehabilitasi Dinas Sosial

Kota Semarang, Tri Waluyo, Wakil ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono, Foto :

M. Taufik.

Semarang, POLICEWATCH,- Resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning (SK) yang sudah ada sejak 1963akan segera ditutup pada 15 agustus 2019 mendatang. Hal itu berpedoman pada rencana pemerintah pusat utnuk menutup seluruh lokalisasi di seluruh Indonesia tahun 2019. Pemerintah kota semarangpun telah melakukan sosialisasi sekaligus berjanji menyiapkan jalan keluar bagi pekerja disana.

SK yang berada di kelurahan kalibanteng semarang barat itu rencananya akan dijadikan kampong tematik dan rujukan wisata kuliner. Sembai berproses, langkah pertsma yang dilakukan pemerintah yaitu pembongkaran gapura SK. Langkah penutupan SK ini sekaligus menunjukkan upaya memajukan Kota Semarang yang religious,sehat dan bermartabat.

Penutupan SK juga mendorong peperintah dan segenap pihak untuk senantiasa berupaya mengentaskan kemiskinan serta membangun karakter masyarakat yang religius.Keterlibatan banyak pihak sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi kepada warga SK agar mampu berdaya secara ekonomi dan sosial guna merajut kehidupan yang lebih baik kedepannya.

Wakil ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono menuturkan,” di beberapa pertemuan pertemuan tidak hanya sekali,kami meminta kepada pemerintah kota semarang untuk melakukan upaya upaya serius agar kebijakan pemerintah pusat ini dengan mengantisipasi dampak sekitarnya tentunya persoalan ekonomi dan sosial , kami merekomendasikan beberapa langkah kepada pemkot semarang untuk melakukan kajian kajian tehnis terhadap upaya tersebut dan dukungan anggaran juga kita siapkan,” tuturnya.

Menurutnya dari badan anggaran terakhir 2,9 M untuk upaya pembinaan, uang saku dan beberapa kebutuhan lain sehingga ini bukan suatu yang tiba tiba tapi sudah dipersiapkan dan merupakan bagian dari pembuka perubahan, kami harapkan tentunya pada arah yang positip,”paparnya.

Agung menambahkan perubahan yang diharapkan adalah bagaimana apa yang di sampaikan pemerintah pusat merupakan komponen PMKS ( Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dimana punya target target tertentu secara nasional sehingga persoalan persoalan sosial bisa berkurang, saya kira ini suatu hal yang kita apresiasi positip. DPR dalam konteks seperti ini juga mendukung jangan sampai menimbulkan konflik,menambah persoalan persoalan baru yang mengarah pada kerugian,” pungkasnya, saat menjadi nara sumber dalam dialog bersama parlemen kota semarang dengan tema “Sunan Kuning And Game” yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di ruang Petra 1 Hotel Noormans jalan Teuku umar no 27 jatingaleh, candisari semarang, Jumat, 28 juni 2019.

Sementara itu Ka Bid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Semarang, Tri Waluyo, mengatakan,” fungsi Dinas Sosialkaitannya dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sejak 2017 kami sudah mulai pendekatan kepada pak Suwandi Selaku Ketua RW 2 Kel Kalibanteng ,mas Ari dari LSM, Camat,Lurah bersama aparat satpol PP, Kodim. Paparnya

Menurutnya di akhir tahun 2017 sudah pendekatan juga kepada seluruh komponen yang ada di SK maupun di rowosari gambilangu dan sudah ketemu dengan pengurus RT, RW ,LPMK pengurus lokalisasinya juga pengusaha karaokenya sudah kami sampaikan ada rencana penutupan kedepannya, setelah itu ada kesepakatan di akhir tahun 2017 tidak ada penambahan penghuni baru, adanya alih fungsi kedepannya,” pungkasnya.

Suwandi, ketua RW 2 Kelurahan kalibanteng semarang barat saat menyampaikan masukan

terkait penutupan lokalisasi sunan kuning argorejo kalibanteng semarang. Foto : M. Taufik

Pada kesempatan yang sama Sosiolog Unika Smarang, Hermawan Pancasiwi mengunkapkan, Pelacuran adalah satu dari penyakit masyarakat disamping perjudian, narkoba dan sebagainya, tetapi kita harus jujur bahwa prostitusi adalah pekerjaan yang sangat purba. Pada zaman kuno pelacuran tidak lebih pada kekuasaan gaya hidup, tetapi di Negara Negara berkembang seperti Indonesia pelacuran dasarnya lebih pada kebutuhan ekonomi. Ungkapnya.

Menurut Hermawan bicara masalah Sunan Kuning ( SK ) walikota Hadi Soebeno dulu sadar ketika itu ada di tengah kota akan mengganggu masyarakat, maka dibawalah di argorejo yang aluk aluk nun jauh dari kota, dan itu juga terjadi di jogyakarta di sabrang umbulrejo, di mbah min klaten, silir solo dan ditempat tempat lain, hampir semua lokalisasi itu di bawa ke luar kota jauh dari dalam kota karena semua sadar yang namanya pelacuran sesuatu yang tidak bisa di hindarkan, karena itu pekerjaan purba,” pungkasnya. **

Sistem Zonasi Diharapkan Mampu Mendorong Percepatan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Reporter : M. Taufiq.Sapta

Dari kiri Ketua Dewan Pendidikan Prov Jateng, Prof. Rustono, Sekretaris Disdikbud Prov

Jateng, Sulustyo, M.Pd, Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh. Zen Adv. Foto: M. Taufiq

Semarang (PoliceWatch.News)- Di era revolusi industri 4.0 sekarang ini, rakya Indonesia harus mampu bersaing di kancah ASEAN sehingga tidak hanya menjadi pasar atau sasaran konsumen bagi Negara lain . Untuk menghadapi persaingan global tersebut, pemerataan kualitas menjadi salah satu solusinya.

Pemerintah RI pun membuat grand design untuk menangani masalah pendidikan secara menyeluruh yang kini kita kenal dengan pendidikan berbasis zonasi.

Pemerintahpun mulai menerapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) berdasarkan zonasi. Sistem zonasii ini guna memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumah.

Di jawa tegah penyesuaian pun dilakukan menyikapi kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal kegiatan PPDB tahun 2019 sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018. Merujuk pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, terjadi penyesuaian kuota pada jalur prestasi yang semula paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah, naik menjadi paling banyak 15 persen.

Penyesuaian juga dilakukan pada jalur zonasi yang semula paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah.20 persen d berdasarkan hasil seleksi prestasi, 70 persen diterima berdasarkan perhitungan jarak terdekat domisili siswa dengan sekolah. Sedangkan untuk jalur perpindahan orang tua tetap sama ,yakni paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah .

 Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi ini diharapkan mampu mendorong percepatan pemerataan kualitas pendidikan , sehingga para lulusan sekolah mampu memiliki daya saing tinggi di kancah global.

Anggota Komisi E DPRD Prov jateng M. Zein, mengatakan Saya berharap sudah tidak ada lagi hari ini kita mempunyai stigma sekolah terutama fasilitas publik ini yang disebut dengan favorit atas stigma dari masyarakat itu kan karena inputnya memang sudah d atur dengan NEM tinggi, kemudian yang tidak diterima disekolah tersebut ada passing grade berikutnya di level 1,2,3 dan ke 4 sampai yang di pinggiran pinggiran .”ucapnya.

Menurut Zein, kalau prestasi itu adalah ukurannya dari NEM yang bagus lalu kemudian proses KBM saya kira nggak sama saja sekolah negeri proses KBM sama, kurikulum sama standar nasional pendidiknya juga S1 sarana prasarana nya juga sama yang membedakan proses out put saja karena inputnya sama, paparnya.

Ketua KPID Zaenal Petir sedang memberikan pertanyaan maupun masukan mengenai

penerimaan PPDB sistem zonasi di ruang Bahana Hotel Noormans. Foto : M. Taufiq

Zein menambahkan, kalau seandainya dengan system zonasi ini semua sekolah dengan konsep zonasi inputnya sama disitu ada yang memiliki prestasi bagus akademik atau non akaemik dan dari prestasi di luat itu juga bagus juga memperhatikan aspek sosial yang lain dari kemampuan orang tua, disitulah 2, 3 tahun kedepan akan kelihatan bahwa Sekolah A favorit karena input yang beda tetapi karena proses KBM yang terstandar nasional dengan kurikulum yang ada dengan guru yang ada, artinya semua harus sungguh sungguh dalam mendidik atau mencerdaskan anak,”pungjasnya saat menjadi nara sumber dalam Dialog bersama Perlemen Jawa tengah dengan tema “ Menuju Pemerataan Kualitas Pendidikan “ yang disiarkan oleh MNC Trijaya FM di ruang Bahana Hotel Noormans jalan Teuku Umar no 27 jatingaleh karangrejo Seamarang, Senin 24 / 6 / 2019.

Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Jateng,Prof. Rustono menuturkan system zonasi kadang kadang dipahami sebagian saja tidak lengkap sehingga mereka tertujunya pada zonasi saja.

 Padahal Permendikbud No 51 Tahun 2018 itu PPDB tidak hanya atas dasar zonasi tapi atas dasar prestasi dan kepindahan orang tua. Presentasinya yang berubah ubah pertama 90 persen zona, lima persen ptestasi dan lima persen kepindahan orang tua lalu di turunkan ke Pergub dengan diizinkannya SKD ( Surat keterangan Domisili ).itu yang kemarin bikin heboh takut seperti hebohnya tahun 2018 dengan SKTM, “ tuturnya.

Karena SKTM saja bisa diproduksi demikian tingginya sehingga mengganggu obyektifitasnya dalam penentuan penerimaaan, SKD juga demikian ,oleh karena itu prioritas tetap Kartu Keluarga (KK), karena peraturannya dari Jakarta minimal 1 tahun punya KK. Kalau Pergub di tingkat Gubernur enam bulan karena penurunan,”paparnya.

Menurut Rustono , percaya kalau Kartu Keluarga (KK) tidak bisa dimanipulasi di Dukcapil, tetapi kalau Surat Keterangan Domisili (SKD) ini bisa di produksi sebanyak banyaknya sehingga membingungkan pihak sekolah dalam menentukan keberterimaan disekolah, Alhamdulillah di jawa tengah prioritas pada KK,” pumgkasnya.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Disdikbud Prov jateng, Drs.Sulistyo,M.Pd, mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan zonasi tentunya pemerintah pusat dan daerah tentunya akan memeratakan pendidikan ini tidak terpusat saja karena bibit yang baik tidak hanya terpusat pada sekolah sekolah favorit saja,’ ungkapnya.

Menurutnya harapan pemerintah tentunya semua sekolah menjadi sekolah sekolah favorit. Intinya setelah dialaksanakan PPDB secara zonasi ini akan ditindak lanjuti dengan penataan penataan berdasarkan zonasi. Tadinya kita berfikir berdasarkan prestasi tanpa memperhatikan lingkungan sehingga puluhan tahun teman teman kita , masyarakat berpikir tentang prestasi. Saat ini perlu antara prestasi dan memperhatikan lingkungan menjadi topic utama saat ini,”pungkasnya.

Semalam Bisa Layani Sampai 15 Tamu " Curhat Para PSK Sunan Kuning " Menjelang Ditutup

Reporter : Taufik 

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto saat melakukan sosialisasi rencana penutupan Resos Argorejo Kawasan Sunan Kuning di Balai RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kota Semarang bersama sejumlah PSK dan penghuni Sunan Kuning, Selasa (18/6)

Semarang (POLICEWATCH)- Pemerintah Kota Semarang berencana untuk menutup Lokalisasi Sunan Kuning mulai Agustus 2019, Namun, rencana ini memeroleh penolakan dari para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan para pemilik wisma di kawasan tersebut.

Mereka berpendapat bahwa penutupan lokalisasi justru akan menimbulkan masalah baru.

Di antara yang menolak itu, salah satunya adalah Eni (30), seorang PSK asal Wonogiri.

Ia menegaskan bahwa penutupan itu akan melahirkan masalah baru lantaran para PSK tak punya pekerjaan lainnya untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup.Selasa (18/6)

Sementara di lokalisasi ini, Eni mendapatkan penghasilan yang lumayan besar. Jika ramai, sebulan ia bisa mengantongi uang hingga Rp 7 juta.

Diakui Eni, ia sebenarnya ingin meninggalkan pekerjaan tersebut, namun himpitan ekonomi yang membuatnya terjun ke dunia prostitusi.

Untuk mencari pekerjaan lain pun dia merasa kesulitan lantaran hanya berpendidikan sekolah dasar saja.

"Saya dulu di Gbl (Gambilangu) empat bulan terus ketahuan keluarga akhirnya pulang kerja disana. Tapi, anak saya semakin besar dan butuh biaya banyak, penghasilan saya tidak cukup, akhirnya saya kesini," paparnya.

Bekerja sebagai seorang WPS, dalam semalam dia biasanya melayani lima hingga enam tamu. Jika sedang ramai, dia bisa melayani hingga delapan hingga lima belas tamu.

Adapun dalam sebulan, Eni bisa mengantongi sekitar Rp 7 juta.

Uang yang dihasilkan tersebut untuk menghidupi dua anaknya yang masih berada di bangku sekolah.

"Kalau langsung semuanya tutup tidak bisa, kasihan lah. Kalau hanya diberi pesangon Rp 5 juta buat apa? Saya siap berhenti kalau Pemkot memberi kios untuk usaha saya," tandasnya mengomentari rencana penutupan lokalisasi oleh Pemkot Semarang.

PSK jadi tak terkontrol

Senada, Ayu (42) seorang PSK asal Temanggung juga menyatakan penolakannya terhadap rencana penutupan lokalisasi Sunan Kuning.

Menurut dia, PSK tidak hanya yang berada di Sunan Kuning saja namun banyak orang bahkan pelajar di luar tempat lokalisasi ini marak menjajakan diri secara online.

Dia merasa berat hati jika Sunan Kuning harus ditutup.

Padahal, kesehatan para PSK di Sunan Kuning menurutnya lebih terjamin dibanding para PSK yang menjajakan di jalanan maupun secara online.

"Apa alasannya SK mau ditutup? Kenapa SK terus yang diusik sedangkan diluar sana banyak pelacur-pelacur. Disini sudah terjamin, kesehatan aman, ada screening dan VCT. Apa diluar sana kegiatan itu? Tidak," serunya saat menghadiri rapat di Balai RW 4, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat.

PSK yang telah bekerja 10 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning mengatakan, penutupan lokalisasi ini hanya akan berdampak negatif bagi Kota Semarang.

Disamping banyak orang yang berkeliaran menjajakan secara online, kesehatan di Kota Semarang juga tidak terjamin

Menurutnya, sebagian besar yang bekerja di tempat tersebut adalah orang dari kalangan bawah yang harus menghidupi keluarganya.

Meski sudah diberi berbagai pelatihan, dia merasa belum mampu meninggalkan pekerjaan tersebut lantaran banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

Dana jaminan hidup yang rencananya akan diberikan kepada para PSK sebesar Rp 5 juta dari Kementrian Sosial (Kemensos), menurut Ayu, belum dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Memang ada tabungan, tapi kami kan ingin beli rumah, membiayai anak-anak. Kalau ditutup tidak semudah dan segampang itu dengan diberi uang," paparnya.

Pemilik Wisma Keberatan

Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning ternyata tidak hanya disayangkan oleh para PSK.

Pemilik wisma juga merasa keberatan dengan hal tersebut.

Pemilik Wisma Maharani, Rohmat mengaku, sangat berat jika lokalisasi ini ditutup.

Dia berharap, Pemkot juga memikirkan nasib para pemilik wisma.

Jika memang terpaksa harus ditutup dan dialihkan fungsi sebagai pusat kuliner dan karaoke, dia meminta Pemkot membuatkan peraturan daerah (Perda) atau surat keputusan yang terkait usaha karaoke di kawasan tersebut.

"Harus ada peraturan yang jelas agar kami tidak dikambinghitamkan.

Nanti sudah buat usaha karaoke terus dibubarkan lagi karena tidak ada peraturan, itu merugikan kami.

Kalau memang kami harus membayar pajak untuk karaoke nantinya juga tidak masalah, yang penting peraturannya jelas," paparnya.

Dengan adanya peraturan yang jelas, dia berharap, perputaran ekonomi kawasan tersebut tidak mati jika bisnis prostitusi ditutup.

Rencana penutupan lokalisasi Sunan Kuning

Pemerintah Kota Semarang berencana untuk menutup lokalisasi Sunan Kuning mulai Agustus 2019 mendatang.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemkot Semarang melakukan pertemuan dengan para PSK yang berada Resosialisasi Argorejo atau Lokalisasi Sunan Kuning untuk mendiskusikan terkait penutupan, Selasa (18/6/2019) di Balai RW 4 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan, Pemkot Semarang akan berupaya bertindak bijak dalam menutup lokalisasi tersebut.

"Disini mayoritas rumah-rumah penduduk, beda dengan lokalisasi Kalijodo. Disana tanah penerintah, sehingga dibongkar selesai. Disini, kami cari solusi," ungkap Fajar, Selasa (18/6/2019).

Dikatakan fajar, Pemkot tidak akan melepas tangan begitu saja. Pemkot akan mengalihkan kawasan tersebut menjadi kampung tematik dan pusat kuliner yang bisa menjadikan roda ekonomi dikawasan tersebut tetap berjalan.

Ganjar Pranowo Pimpin Apel Pagi Pasca Libur Lebaran 2019

Reporter : M. Taufiq.Sapta

Gubernur Jawa Tengh Ganjar Pranowo Usai Pimpin Apel bersalam salaman dengan para ASN

di lingkungan Pemprov Jateng di halaman kantor Gubernuran . Foto: M. Taufiq

Semarang (Police Watch.News) Pasca liburan lebaran 2019 dimana emua Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai aktif menjalankan tugasnya. Gubernur Ganjar Pranowo bertindak sebagai Inspektur Upacara saat memimpin apel pagi masuk pertama usai libur panjang Idul Fitri 1440 H. A[el tersebut berlangsung di halaman Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jalan Pahlawa no 9 Semarang Jawa Tengah, Senin, 10 juni 2019.
Usai apel ganjar Pranowo berkeliling menyalami para ASN tetap dalam barisan sambil tersenyum bahagia.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan apresiasinya terkait arus mudik di jawa tengah meskipun sempat mengalami kepadatan lalu lintas di beberapa titik khususnya pada saat arus balik namun hal ini merupakan yang terbaik disepanjang tahun khususnya di 2019.”ucapnya.

Menurutnya ini dikarenakan infrastruktur yang sudah menyambung dari ujung barat jawa
sampai ujung jawa timur sudah beroperasi dan tampak tidak begitu ada kendala, lancar dan
nyaman,” paparnya.

Orang nomor satu jateng ini memaparkan, saat arus balik kepadatan kendaraan roda empat
maupun roda dua yang memasuki jawa tengah sempat terjadi , khususnya untuk kendaraan roda
empat yang memasuki wilayah jateng salah satunya contre flow di ungaran hingga one way di
tol. Itu kami akui,” tuturnya,

Usai apel di lanjutkan dengan open house yang dihadiri para ASN di lingkup Pemprov hadir juga

dari instansi lain serta puluhan wartawan dari berbagai media cetak/online, Foto: M. taufik

Menurut Ganjar, sejumlah cara koordinasi sudah ditempuh selama arus mudik dan arus balik
melalui grup WA yang berisi Korlantas , kemenhub dan pemda. Kita perhatikan khususnya arus
balik karena bersamaan, sehingga mengabikatkan antrean sempat mengular hingga 3 sampai 4
kilometer,” paparnya.

“ Untuk evaluasi khususnya untuk arus mudik dan arus balik tahun ini sudah baik tinggal
penambahan penerangan khususnya di jalur selatan jawa tengah karena ada beberapa titik di jalur
itu yang membutuhkan lampu peneranganserta ada beberapa titik pula yang belum ada rest
areanya seta kulinernya juga belum ada, imbuhnya.
Selain itu Ganjar menyoroti pembangunan tol Bawen jogyakarta sedang dipersiapkan karna
dalam hal ini menyangkut kelengkapan ijin dan amdalnya dari pemkot setempat. Untuk itu perlu
di prioritaskan pembangunan tol Bawen Jogya, karena kita sedang mengembangkan jalur jogja
solo semarang ( Joglosemar),” pungkasnya.