Santri Selain Berilmu Juga Bisa Beternak

 

       Bogor. Policewatch. News:

  DI pondok pesantren Darussalam yang beralamat di kampung Cikupa RT 01 RW 02 desa Sukaresmi kecamtan Sukamakmur , santri bukan hanya dipersiapkan untuk menjadi seorang kyai , tetapi juga menjadi peternak profesional di tempat ini , para santri belajar bagaimana memelihara domba sebagai bekal mereka untuk hidup masyarakat ketika lulus di pesantren 

Kebetulan para pengajar dipondok pesantren adalah para kiyai selain memiliki bekal ilmu agama dan juga memiliki pemahaman yang cukup dalam dibidang petrnakan dan perikanan

      Hal ini pimpinan pondok pesantren membeli domba untuk edukasi peternakan seadanyah karena keterbatasan permodalan, para santri di pondok pesantren Darus salam.

Dan itu merupakan sebuah program edukasi petrnakan dan perikanan dan ketrampilan kepada para santri agar mereka nanti nyah bisa menjadi peternak profesional .

Ketrampilan yg mereka proleh di antara nyah teknik pembuatan pakan permentasi untuk meningkatkan produktivitas ternak domba. Serta pembuatan pupuk kompos dari kotoran ternak.

Saat di temui H Odang pada tgl 11/11/2023 .pimpinan pondok pesantren Darus salam menutur kan kami ingin mengaplikasikan ilmu yang kami dapat tentang peternakan dan perikanan dengan membantu santri menjadi peternak yang tangguh dan propesional di masa depan ..

    Maka dari itu kami berharap ke pihak pemerintah dinas peternakan dan perikanan kabupaten. Bogor propinsi Jawa barat.

  Kami berharap memberikan bantuan domba maupun ikan untuk para santri yang ada di pondok pesantren Darus salam yang beralamat di kp .cikupa RT /RW ..01/02 desa Sukaresmi kecamatan Sukamakmur Bogor...(Irwan)

Perwakilan warga Desa Gunung Kembang Datangi Polres dan Kejari Lahat, ada apa?

 

LAHAT - POLICEWATCH.NEWS Sejumlah Warga Desa Gunung Kembang Mewakili, Kecamatan Merapi Timur kembali mendatangi Mapolres Lahat untuk mempertanyakan tindak-lanjut proses hukum terkait  dugaan pungli oleh oknum kades inisial P , namun belum ada kejelasan laporan kami yang sudah di Polres Lahat ujar " Wakidi mewakili warga Desa Gunung Kembang, 

" hari ini kami mendatangi Polres Lahat dan Kejari Lahat mempertanyakan perkembangan kasus ini kepada wartawan kamis (12/10)

“Tujuan kami datang ke polres dan kejaksaan negeri lahat dalam upaya untuk mempertanyakan tindak-lanjut proses hukum. Kami kesini bukan ada unsur lain, tetapi atas desakkan masyarakat desa setempat,” kata Wakidi.

Kasus ini sudah kita laporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan Kejagung RI, delik aduan dari masyarakat Desa Gunung Kembang adanya dugaan pungli dan ditandatangani oleh oknum Kades tersebut masalah ritase angkutan batubara dari salah satu perusahaan tambang batubara yang ada di Desa Merapi dan Desa Gunung Kembang , Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat,

Termasuk ring 1 dari perusahaan tersebut tambah " Wakidi

Wakidi mengungkapkan ini bukan dikait kaitkan masa lalu, namun masyarakat sudah tidak lagi percaya kepemimpinan beliau, sehingga masyarakat menggelar aksi damai di kantor Pemkab Lahat belum lama ini, " wajar lho kami masyarakat mendatangi Polres Lahat dan Kejaksaan negeri lahat untuk menanyakan sejauh mana proses hukum dan kami akan mengawal terus kasu ini, " ungkapnya 

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Lahat, AKBP S. Kunto Hartono, SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP, Septa Eka Yanto, SH disampaikan Humas Polres Lahat, Iptu Lispono, SH membenarkan kedatangan warga Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur dalam rangka mempertanyakan tindak-lanjut proses hukum.

“Berkas sudah kita terima. Dan dalam waktu dekat pihak Reskrim akan turun ke lapangan untuk mengecek untuk mendapatkan alat bukti. Jika ada unsur pidana, proses hukum akan dilanjutkan,”terang Lispono.

Sekedar mengingatkan, massa unras dari Desa Gunung Kembang sebagai korlap saudara Chairul dan penanggung jawab saudara Wakidi dengan jumlah massa kurang lebih 500 orang dengan tuntutan :  hentikan operasional galian C di aliran sungai lematang milik saudara Solehan. cabut izin usaha galian C oleh CV. DS Permata yang sudah merusak lingkungan sungai lematang, usut Pungli yang dilakukan oleh saudara kades dan perangkat desa gunung kembang dan non aktifkan kades gunung kembang, karena masyarakat di persulit untuk setiap berurusan. (Red)

Kemarau Panjang Desa Lematang Jaya Krisis Air Bersih Butuh Bantuan dari Pemerintah

 

LAHAT - POLICEWATCH.NEWS - Dampak Musim Kemarau Panjang di bulan Oktober ini, warga Desa Lematang Jaya Krisis Air Bersih perlunya bantuan dari pihak Pemerintah Daerah dan perusahaan untuk menyuplai air bersih kebutuhan yang diperlukan oleh warga Desa Lematang Jaya kata " Suryaya dalam Acara silaturahmi di kediaman Sudarman Sabtu (30/9)

Krisis Air Bersih sudah dua bulan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lematang Jaya, untuk sehari hari kebutuhan Air Bersih sangat diperlukan bagi masyarakat sini.

Saat ini ada 17 embung mengalami kekeringan di beberapa dusun akibat musim kemarau yang  panjang, sehingga warga Desa Lematang Jaya kesulitan air bersih, 

Untuk mengantisipasi dampak musim kemarau warga rela membel air bersih satu tangki seharga Rp 450 000,00 untuk satu keluarga, sehingga kebutuhan Air Bersih ini diharapkan masyarakat sebagai kebutuhan untuk mandi, minum ujar " Kamdi

Terpisah Sudarman selaku pengusaha akan memberikan bantuan air bersih kepada warga desa Lematang Jaya, agar bisa dirasakan oleh masyarakat dengan menggunakan mobil tangki kapasitas 5000 liter air bersih akan diperuntukkan bagi warga trans Lematang Jaya saat ini kesulitan air bersih terang " Sudarman

Warga Desa Lematang Jaya sangat membutuhkan air bersih untuk masak dan minum, kami kalau mandi ketempat embung namun 17 embung tempat menampung air sudah kering akibat musim kemarau yang panjang ini imbuh " sukron

Mbah Maryono mengaku kalau untuk minum dan masak membeli air galon seharga Rp 6000, untuk kebutuhan sehari hari, sementara kalau mandi menggunakan air waduk alias embung tadah hujan. Namun air sudah kering akibat kemarau hingga sampai bulan Oktober. (Red)

Agus Fatoni bakal dilantik PJ.gubernur Sumsel di jakarta

JAKARTA - POLICEWATCH.NEWS  - Hari ini Gubernur Sumsel Herman Deru dan wakil gubernur Mawardi Yahya besok Minggu jatuh tanggal 1Oktober 2023 meraka berakhir jabatan nya, dan dikabarkan Senin tanggal 2 Oktober 2023,  Agus Fatoni bakal dilantik di jakarta seperti dilansir media suarasumsel.com

Masa jabatan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dan wakilnya, Mawardi Yahya akan berakhir  Sebagai pengganti, Pemerintah pusat melalui Kemendagri akan menujuk pejabat atau PJ Gubernur Sumsel.

Meski sejak awal September ini, kalangan DPRD Sumsel telah mengajukan tiga calon yang bisa diusulkan menjadi PJ Gubernur. Kekinian, ketiga nama tersebut disebut tidak masuk dalam usulan PJ Gubernur yang dibawa Mendagri Tito ke Presiden Jokowi.

Belakangan muncul nama Agus Fatoni yang disebut bakal menjadi PJ Gubernur Sumsel. Namanya Agus Fatoni bukan berasal dari usulan kalangan legislatif DPRD Sumsel.

Kalangan DPRD Sumsel sudah mengajukan ketiga nama yakni Sekda Sumsel, Supriono, lalu ada nama usulan dari fraksi Golkar DPRD, Roby Kurniawan yang kekinian menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Logistik dan Multimuda Kemenhub.

Terakhir ialah pejabat di lembaga Kementerian Agama, yakni Prof Nizar Ali yang merupakan Sekjen Kementerian Agama.

Agus Fatoni kekinian menjabat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.

Agus Fatoni merupakan putra asli Lampung, dengan kelahiran di Bahuga, Way Kanan, Provinsi Lampung pada 6 Juni 1972.

Agus Fatoni mengawali karier birokratnya sebagai sebagai ajudan Gubernur Lampung periode 1995-1997. Agus Fatoni menikah dengan A. P. Widyaningtyas dengan tiga orang anak.

"Betul, Ibu Ketua DPRD Sumsel yang diundang," ujar Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri membenarkan jika pelantikan PJ Gubernur Sumsel berlangsung di Jakarta, pada 2 Oktober 2023.(Red) 

PT.GGB Berikan Batuan Pembangunan Masjid Raudhatul Ubudiyah di Desa Banjarsari

 

LAHAT - POLICEWATCH.NEWS - PT. Golden Great Borneo (GGB) terus berupaya untuk melakukan kepedulian nya bagi di ring 1 (satu ) seperti pembangunan masjid Raudhatul Ubudiyah dengan nilai sebesar Rp 150 juta dalam bentuk bahan dan material  melalui program Corperate Sosialita Resposibilite (CSR) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Regional PT.GGB Erwin Mulyanto melalui ka humas dan CSR Edi Mulyono,"  bahwa kegiatan tersebut adalah program di bidang keagamaan dengan maksud dan tujuan serta harapan agar terwujudnya tempat ibadah yang layak dan nyaman kata " Edi Kepada wartawan rabu (27/9) bertempat di Desa Banjarsari.

" Dimana selama ini sudah cukup sempit untuk melakukan ibadah serta tidak ada ruang tempat parkir untuk kendaraan bagi warga desa banjarsari, disamping itu sebagai sarana pendidikan siar agama untuk tempat mengaji bagi anak anak warga desa banjarsari.  

 

Sedangkan Masjid yang lama akan di bongkar dan akan di jadikan tempat parkir kendaraan dan sarana keagamaan lainnya bagi warga.

Penyerahan bantuan langsung di serahkan oleh KTT PT.GGB bapak Mahmudi bersama Ka humas CSR  beserta panitia pembangunan masjid dan pemerintah desa banjarsari. Tutup Edi (Bambang MD)

Tujuh PJ Bupati dan Walikota di Sumsel Dilantik Gubernur Sumsel Herman Deru

 

POLICEWATCH.NEWS - PALEMBANG – Pelantikan tujuh Penjabat (PJ) yang akan menggantikan pejabat yang akan habis masa jabatannya dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Griya Agung, dalam acara tersebut turut dihadiri oleh para tamu undangan di antaranya dihadiri oleh Ketua DPRD Sumsel Hj Anita, Mantan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman, Senin (18/9/2023).

Ketujuh pejabat tersebut diantaranya, ada nama nama tersebut; 

1.Ratu Dewa yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang sekarang dilantik menjadi (PJ) Wali Kota Palembang untuk menggantikan pejabat sebelumnya yaitu Harnojoyo.

Selain nama Ratu Dewa ada nama enam pejabat lainnya yang dilantik untuk menjadi Penjabat (PJ) untuk menggantikan pejabat sebelumnya diantaranya adalah 

2. Trisko Defriansyah yang akan menduduki jabatan sebagai PJ Wali Kota Lubuk Linggau yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kota Lubuk Linggau,

3. Lusapta Yudha Kurnia menjabat sebagai PJ Wali Kota Pagar Alam yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DPMPTSP Sumsel.

4.Elman menjabat sebagai PJ Wali Kota Prabumulih yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kota Prabumulih,

5. Ahmad Rizali MA menjabat sebagai PJ Bupati Muara Enim yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Perdagangan Sumsel, 

6.Hani Syopiar Rustam menjabat sebagai PJ Bupati Banyuasin yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Dutjen Dukcapil Kemendagri dan

7. Pauzan Khoiri menjabat sebagai PJ Bupati Empat Lawang yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Empat Lawang.

Ketujuh Penjabat (PJ) tersebut dilantik langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam acara pelantikan tersebut dihadiri oleh tamu undangan dan dihadiri oleh pejabat terkait dari daerah masing-masing. Selain melantik Ketujuh Penjabat, dalam acara tersebut juga turut melantik Ketua PKK.(Bambang.md)

Dishub Kabupaten Labuhanbatu Selatan Adakan Sosialisasi Retribusi Pelayanan Parkir.

 

Media Policewatch news Sumatera Utara.

Untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bukan hanya di topang dari sumber daya alamnya saja akan tetapi sumber daya manusia nya juga perlu berperan penting dalam menopang dan menata bagaimana cara agar Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bisa meningkat hingga menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Namun segala sesuatu nya mesti harus saling bersinergi dan didukung sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Baik itu dari jajaran aparat penegak hukum, instansi dan juga masyarakat umum. sebagai contoh, seperti membayar pajak kendaraan, rumah tempat tinggal ( PBB )dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, Selasa ( 12/09/2023 ) sekira pukul 14.00 wib, Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang di wakili oleh Reza Fahlevi Nasution, S.STP, M,AP ( Sekretaris Dishub ), Ikhwan Sahbana Hasibuan, S.pd ( Kabid Sarpras), Roni Sihombing, SE, Fernando, Habib Aspri, SH dan beberapa anggota dari Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adakan sosialisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada para masyarakat khususnya yang telah mengkelola parkir di wilayah Kecamatan Torgamba khususnya. Hal ini diadakan agar para juru parkir atau petugas parkir memiliki legalitas identitas yang resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sehingga jika hal tersebut dapat terjalin sinergitas yang baik dan benar maka sudah dapat di pastikan pendapatan asli Daerah ( PAD ) khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan meningkat sehingga  pembangunan di segala bidang khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Namun semua itu harus saling bersinergi dan juga kewajiban retribusi para juru parkir ataupun petugas parkir tetap berjalan dengan lancar dan baik kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga  PAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan makin bertambah dan juga tidak ada lagi petugas parkir ataupun juru parkir yang liar atau tidak memiliki legalitas yang sah. Semoga sosialisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum khususnya di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berjalan dengan baik, benar dan lancar sehingga selain meningkatkan PAD akan tetapi dapat menciptakan lapangan kerja yang punya penghasilan serta mengurangi angka pengangguran. ( Alex Wijaya ).

Kecewa Belum Diangkat CPNS dan PPPK 393 Pol PP Aksi Demo di Kantor BKPSDM

 

POLICEWATCH.NEWS  - SUMSEL Sebanyak 393 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Se-Kabupaten Muara Enim gruduk kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim melakukan aksi damai Di saksikan para ASN saat mulai kerja, Senin (11/09/2023).

Dengan suara begitu cukup keras menggunakan speaker di atas mobil dan di jaga ketat oleh Polres Muara Enim dan anggota TNI para anggota Sat Pol PP menuntut  keadilan bisa di angkat CPNS atau PPPK yang selama ini hanya menikmati Honorer yang gaji tidak seberapa selama bertahun tahun ia alami bekerja mengabdi Ke pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

Dikatakan Kepala Kasat Pol PP A. M. Musadeq, SIP., MSi bahwa para  honorer sudah bertahun tahun mengabdi untuk Kabupaten Muara Enim ini masih belum ada Formasi akan di angkat CPNS atau PPPK sementara baru baru ini para Guru di angkat menjadi PPPK yang jelas hanya berapa tahun bahkan ada hanya berapa bulan di angkat PPPK oleh Pemkab Muara Enim jadi anggota kami menuntut hak dia bisa di angkat seperti yang lainnya

Aksi demo di  Depan kantor BKPSDM hampir satu jam itu di mulai pukul 09.30 sampai dengan berakhir mediasi di gedung kantor BAPPEDA Pemkab Muara Enim yang di hadirkan Asisten Administrasi Umum mewakili Bupati Muara Enim, Kepala BKPSDM di wakili Sekretrais Erlandi, SIP., MM dan Kasat Pol PP A. M. Musadeq, SIP., MSi.

Para aksi demo seluruh anggota Satpol PP mengikuti mediasi, dan berakhir dengan Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Sekretaris BKPSDM di ketahui Asisten Administrasi dan Kasat Pol PP.

Adapun Isi dari surat pernyataan itu bahwa BKPSDM siap mengusulkan, mengakomodir TKS Sat Pol PP untuk di buka Formasi jabatan usulan CPNS dan PPPK dengan Afirmasi khusus S1 semua jurusan maupun SMA/SMK sederajat pada bulan depan dan tahun tahun selajutnya, dan bila memungkinkan akan di angkat dengan jalur tanpa test.

Bupati Muara Enim melalui Asisten Administrasi Umum H. Rinaldo, S.STP., MSi bahwa aksi ini sewajarnya untuk minta di angkat. dan menanggapi masalah CPNS memang saat ini kami sendiri kesusahan bahkan hanya beberapa orang saja di angkat

"Namun kami akan berusaha untuk mengusulkannya namun semua itu kita kembalikan kepada Kemenpan RI, "kita hanya sebatas mengusulkan namun tetap harus di bantu baik dari Kasatnya dan Forum yang mengikuti mediasi tadi. Kami juga ikut prihatin dengan gaji honorer yang tidak memadai ada tadi yang mempunyai anak empat, namun yakinlah kami akan berusaha usulkan semoga ada ada kabar baiknya setelah nanti kita usulkan," pungkasnya. (Red)

Ini Penjelasan Kaban BKPSDM Lahat, Terkait ASN Hadiri di HUT Demokrat ke 22

 

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat padati kursi undangan pada acara perayaan HUT Ke- 22 Partai Demokrat. Dimana pelaksanaanya berlangsung di Jl. Lubuk Beringin Desa Manggul Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Senin, (11/09/23).

Pantauan media ini, selain puluhan PNS yang terdiri dari kepala dinas hingga lurah, juga hadir para simpatisan partai demokrat disetiap kecamatan dalam Kabupaten Lahat.

"Memenuhi undangan," ungkap salah seorang ASN.

Acara ini dimulai pada pukul 10.48 WIB yang dihadiri langsung oleh ketua Partai Demorat Provinsi Sumsel H. Cik Ujang, SH., sekaligus Bupati Kabupaten Lahat, Ketua DPC Demokrat Fitrizal Homizi, ST.M.Si.MM., dan undangan dari partai lainnya.

Dalam perayaan ini juga dilangsungkan peresmian kantor DPC Demokrat Kabupaten Lahat yang baru.

Terpisah Kepala BKPSDM Lahat Drs.Aris Farhan saat dihubungi melalui ponselnya (11/9) menurut nya kalau sekedar menghadiri itu tidak masalah, tapi kalau ada kepentingan lain jelas tidak boleh " ucapnya 

Sekedar informasi, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.(Red)

Acara Buka Bersama,Gabungan Ormas Dan LSM,Duduk Bersama Untuk Membahas Rapat Agenda Kenerja Kedepan.

POLICEWATCH - Lombok Tengah.

Acara buka bersama Dari gabungan LSM dan Ormas mengadakan kordinasi untuk membahas agenda kinerja kedepan yang dilaksanakan di Lesehan Family Praya Lombok Tengah 09/05/2021.

Acara tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021yang telah disepakati terlebih dahulu   di lesehan Family Praya. Forum silaturrahmi  LSM,ORMAS OKP Se Lombok tengah resmi membentuk Koordinator 1 & 2 

Forum yang bertugas mengkoordinasikan dan menyiapkan agenda yang menjadi prioritas Gabungan Lembaga/Organisi dalam berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Lombok Tengah.

Dalam Diskusi yang di rangkai dengan Acara Buka Bersama ini, Para Ketua Lembaga dan Organisasi memilih Koordinator 1 yaitu M. Zaini  dan Koordinator 2 Sahabudin,

Adapun dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai macam dari Lembaga / Organisasi yang dihadiri oleh dua puluh satu LSM dan lembaga,akan tetapi ada beberapa lembaga yang tidak bisa hadir karena alasan alasan tertentu.

Sekitar tiga belas lembaga yang hadir pada rapat tersebut yang diantaranya

LIDIK NTB,JATI NTB.HGM LOTENG.KSPN.PEDATU LOMBOK.GONG PRAJE SASAK.GASPERA.LI TIPIKOR.LIRA.SPN.LASKAR MERAH PUTIH.RAJAWALI LOW Office.RUDAL.dan sisanya sudah ada kordinasi izin saat dikonfirmasi oleh ketua panitia penyelenggara.

Dalam acara tersebut M zaini sebagai moderator membuka diskusi program prioritas dan arah perjuangan Forum yang menitik beratkan pada kerjasama atau sinergi Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan semua steakholder yang ada dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, ungkapnya.

Untuk kawasan ekonomi khusus Mandalika, Forum ini akan bersinergi dengan Kepala dinas terkait seperti, Dispar, Disperindak, Dinkop, BPMD, BLK , Dispora dan lain-lain"paparnya.

Dalam menyiapkan SDM dan SDA Masyarakat sehinga benar-benar siap dan mandiri, tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Selanjutnya kedepan forum akan mulai aktif sebagai wadah dan mesin pengerak untuk mewujudkan program yang pro masyarakat.dan semua yang hadir menyepakatinya,dan dilanjutkan dengan buka bersama." MN"

Pengerjaan TPT Provinsi Sumsel di Lahat Roboh, Diduga Dikerjakan Tidak Sesuai Dengan RAB dan RKS

LAHAT | POLICEWATCH.NEWS - Proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jalan Lintas Muara Siban Lahat Pagar Alam di Kecamatan Gumay Ulu Kabupaten Lahat ,dinilai dikerjakan asal-asalan.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wira Lentera Jiwa (WLJ) DKD Sumatera Selatan , Melalui sekretaris nya Meriansyah, mengatakan, dari hasil temuan dilapangan proyek TPT tersebut dinilai melanggar regulasi lantaran tidak menyertakan Papan Informasi pengerjaan. Selain itu, kualitas proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan RAB dan RKS serta bekas galian sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan karena tidak dirapikan.

 

Ia merinci, dari bahan campuran adonan proyek, tata cara penyusunan batu justru ditata satu baris dengan adonan yang sedikit ( tatanan batu kosong ) sehingga nampak celah saat di amati dari depan sebelum di plester. Bahan yang digunakan juga dari adonan pasir , dengan pemberian semen kurang maksimal, yang dinilai tak akan memperkokoh TPT, sehingga mudah roboh.

” Ada dugaan ini dikerjakan hanya untuk meraup keuntung yang lebih besar karena campuran semen dalam campuran pasir sangat minim sekali”, ungkap Meriansyah usai melihat kondisi dilapangan, Jum'at (22/1/2021)

Dikatakan Meriansyah, menindaklanjuti temuan tersebut dan telah menanyakan langsung , mengkonfirmasi ke pihak Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, H. Nasrun Umar, melalui pesan singkat WA namun tidak ada jawaban hingga berita ini diturunkan.

Dan beberapa proyek pengerjaan TMT di sepanjang jalan lintas ini banyak dikerjakan asal-asalan dan hanya mencari keuntungan. Sehingga pihaknya mengancam akan melayangkan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kejaksaan.

“Kita akan laporkan, berikut beberapa bukti temuan yang telah kami kantongi,” tegasnya.

Meriansyah, mengaku, akan segera melaporkan serta menyerahkan beberapa bukti proyek dinas PUPR, yang di duga proyek tersebut mengurangi volume dan menyalahi bistek yang tidak sesuai RAB dan RKS, contoh nya saja pekerjaan proyek TPT ini, bukti tersebut nantinya akan dikirimkan melalui Email ke BPK, tegasnya.

“Dengan begitu kita tidak perlu berasumsi panjang lebar, biarkan hukum yang berbicara,” ringkasnya.(BRF)