KPPN RI Laporkan EP Selaku Anggota Komisioner KPU Lahat Ke DKPP RI Pusat


Reporter.  : Bambang.MD 

Drs.Rangga Guritno


Jakarta - (policewatch.news)
- Ketua Komite Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia Kabupaten Lahat Drs.Rangga Guritno melaporkan salah satu anggota komisioner KPU Kabupaten Lahat Inisial EP. dengan nomor : 03.LP/KPPN - RI 4/2019 prihal : Indikasi Pemalsuan Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota Komisioner KPU Lahat periode 2019 - 2024 an.Eka Fitra ungkap Rangga kepada policewatch.news Jum'at (26/4)

Dalam laporan adanya indikasi berdasarkan ketentuan dari peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor : 7 tahun 2018 tentang seleksi anggota pemilihan umum Provinsi dan Kabupaten /Kota bab II pasal 5 huruf g yang berbunyi berdomisili di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan, bagi anggota KPU Provinsi Dan atau Di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU kabupaten/kota yang dibuktikan dengan e - KTP elektronik terang " Rangga

Lebih lanjut sedangkan pada tanggal 18 Februari 2019 dari Disdukcapil kabupaten Lahat mengeluarkan KK atas nama Eka Pitra dengan alamat perusahaan Sodong Village blok.B 11, nomor 04 Rt, 003/006 Desa Sodong Kota Tanggerang dengar Kartu Keluarga Dukcapil Lahat
nomor : 1604063001190001, yang dikeluarkan oleh DisDukcapil Kabupaten Lahat pada tanggal 18 Februari 2028.

Sedangkan EP mengikuti pendaftaran anggota KPU periode 2019 - 2024 mendaftar  pada tanggal 5 - 11 Nopember 2018. berdasarkan pengumuman tim seleksi III nomor : 02/PU.TS III - KPU Kabupaten/ XI /2018.

Kasus dugaan pemalsuan identitas kependudukan untuk persyaratan pencalonan anggota komisioner KPU kabupaten Lahat periode 2019 - 2024 Atas nama Eka Fitra sudah dilaporkan ke DKPP RI Jakarta ungkap " Rangga.

Rangga meminta kepada DKPP RI untuk dapat segera memproses hukum kepada EP anggota komisioner KPU Lahat.

Sementara Eka Pitra anggota komisioner KPU Lahat yang dilaporkan oleh ketua KPPN RI Kabupaten Lahat ke DKPP RI belum bisa dimintai klarifikasi dan Konfirmasi

BPN: Semua Pihak Bisa Akses C1

Reporter : MRI
Juru kampanye BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria

Jakarta (policewatch.news) - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria mengatakan form C1 merupakan milik publik sehingga semua pihak bisa mengaksesnya.

"Form C1 pertama milik publik, bukan rahasia. Jadi semua peserta Pemilu selain menyiapkan saksi, bisa mengambil C1 dari Situng sebagai perbandingan," kata Riza Patria di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Kamis malam.
25/4

Riza membenarkan BPN Prabowo-Sandi menyampaikan surat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar pihaknya diberikan kesempatan mengakses C1.

Menurut dia, C1 bukan rahasia sehingga semua partai boleh mengaksesnya dan relawannya kalau merasa perlu, bisa memfoto di tingkat kecamatan atau kabupaten sebagai perbandingan.

"Setiap partai punya C1 namun kita juga perlu perbandingan dari KPU dan Panwaslu. Karena mohon maaf, C1 yang sekarang beredar ini banyak macamnya, dari sana kami akan melihat siapa yang nakal," ujarnya.

Karena itu dia membantah kabar yang menyebutkan BPN Prabowo-Sandi melobi Bawaslu untuk memperoleh C1 namun mengirimkan surat yang meminta dapat mengakses karena C1 bukan rahasia negara.

Riza mengatakan C1 harus diketahui masyarakat karena bukan dokumen rahasia dan harus dimiliki peserta Pemilu agar semua bisa meneliti agar tidak terjadi kecurangan.
Dia menjelaskan berdasarkan fakta membuktikan, Pemilu 2019 masih terjadi kecurangan dan masih ada manipulasi C1, seperti dilakukan oknum petugas KPPS, kesalahan menulis, memasukkan data atau dilakukan oknum caleg partai politik atau timnya.

"Untuk itu saya berharap C1 harus dimiliki semua peserta pemilu. Apakah diperoleh melalui saksi, KPU, maupun Bawaslu," ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendapat informasi bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno sedang melobi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendapatkan dokumen C1.

Pengamat Nilai Evaluasi Sistem Pemilu Terlalu Dangkal



 Reporter : MR1

Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow (kiri), memaparkan pandangan tentang Pemilu serentak 2019, di Jakarta, Kamis (25/4/2019). 

Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) - Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai evaluasi sistem Pemilu yang ramai dibicarakan belakangan ini terlalu dangkal karena faktor pemicu yang diangkat tidak komprehensif.

Menurut dia, evaluasi semestinya dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu tujuan sistem dibuat dan bagaimana teknis pelaksanaan atau implementasi sistem itu.

“Ada tiga maksud ketika membuat sistem pemilu serentak, yang pertama penguatan sistem presidensial, kedua efektivitas anggaran dan penghematan, lalu yang ketiga mobilisasi pemilih,” ucap dia, dalam diskusi di Jakarta, Kamis,25/4

Ia berpendapat, jika dievaluasi dengan tiga variabel itu, sistem Pemilu 2019 sudah relatif berhasil.

Ia menyebutkan, keberhasilan tersebut ditandai dengan calon presiden dan koalisi partai pendukungnya sama-sama mendapatkan mayoritas suara berdasarkan hasil hitung cepat, serta ada peningkatan partisipasi pemilih.

Dalam hal anggaran, data Kementerian Keuangan menunjukkan, jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pemilu adalah Rp25,59 triliun.

Ia mengakui angka itu memang membengkak, namun akan jauh lebih besar jika yang dilaksanakan adalah pemilu terpisah.

Adapun wacana yang mengemuka saat ini untuk mengevaluasi sistem pemilu adalah petugas meninggal yang banyak jumlahnya.

Menurut dia, isu itu hal teknis yang bahkan tidak terkait langsung dengan sistem, sehingga merupakan variabel evaluasi yang tidak tepat.

Menjadikan isu banyak petugas pelaksana pemilu yang meninggal untuk mengevaluasi sistem, kata dia, bisa salah kaprah. Isu itu adalah isu kemanusiaan sehingga tidak akan pas dan sulit mencapai titik temu jika dikaitkan dengan sistem.

Jika isu itu diteruskan sebagai variabel evaluasi sistem pemilu, dia memprediksi hal serupa akan terulang pada pelaksanaan pemilu berikutnya.

Jeirry membandingkan isu yang sama pada pelaksanaan Pemilu 2019 dengan Pemilu 2014. Penambahan orang yang bertugas dalam pemilu turut memengaruhi banyaknya kasus yang terjadi, bukan semata-mata karena sistem.

Berdasarkan data KPU, pada Pemilu 2014 total 157 petugas meninggal ketika menjalankan tugas. Sedangkan pada Pemilu 2019, sampai Kamis sore, jumlah yang meninggal 144 petugas.

Dibanding menyalahkan sistem, dia justru menilai teknis pelaksanaan pemilu yang sesungguhnya perlu dibenahi. Kasus-kasus yang terjadi adalah cerminan ketidaksiapan KPU dalam mengimplementasikan sistem itu.


KPK Tetapkan Dirut PT.PLN (Persero) Tersangka



Reporter.  : Bambang.MD
Wakil Ketua KPK Saut situmorang
Jakarta - (policewatch.news) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan SFB, Direktur Utama PT. PLN (Persero) sebagi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1.Rabu, 24/4

Dalam pengembangan penyidikan dan mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka SFB.

Tersangka SFB diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1.

Kepada SFB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK mengawali perkara ini dengan melakukan tangkap tangan pada 13 Juli 2018 dan kemudian menetapkan Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka. Selanjutnya KPK menemukan sejumlah bukti terkaitnya pihak-pihak lain dan melakukan penyidikan untuk IM dan SMT.

KPK memandang sektor energi merupakan salah satu sektor strategis yang sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, khususnya kelistrikan. Di sektor ini terdapat risiko korupsi yang cukup tinggi dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia secara luas.

Sehingga, KPK berharap semua pihak yang melakukan aktivitas di sektor energi menjalankan tugasnya dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip integritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.



Bukit Asam Bagikan Dividen 75% pada RUPST Tahun Buku 2018 sebesar 3,76 T


Reporter. : Bambang.MD
perubahan nama jabatan Direktur Operasi Produksi menjadi Direkur Operasi dan Produksi serta Direktur SDM dan Umum menjadi Direktur Sumber Daya Manusia. 

Jakarta - (policewatch.news) - PT Bukit Asam Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun , Buku 2018 pada Kamis (25/04).

Pada RUPST Tahun Buku 2018, Perseroan membagikan dividen sebesar Rp 3,76 Triliun. Jumlah dividen tunai yang dibagikan merupakan 75% dari total laba  bersih perusahaan tahun 2018 sebesar Rp 5,02 Triliun.

Selain itu, dalam hasil RUPST terdapat perubahan nomenklatur jabatan dalam Perseroan di mana
perubahan nomenklatur ini dilakukan dalam rangka penyelarasan dan efektivitas kordinasi di internal Holding Indutri Pertambangan. Perubahan nomenklatur jabatan yang ada yaitu  perubahan nama jabatan Direktur Operasi Produksi menjadi Direkur Operasi dan Produksi serta Direktur SDM dan Umum menjadi Direktur Sumber Daya Manusia. 

Selain perubahan pengurus perseroan dan pembagian dividen, melalui RUPST Tahun Buku 2018
juga disetujui mengenai Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan  selama Tahun Buku 2018; Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan  dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018; Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 dan Gaji/Honorarium; serta Penunjukan Kantor Akuntan  Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.

Kinerja dan Pencapaian 2018 Sepanjang tahun 2018, kinerja Bukit Asam mengalami kenaikan dan perkembangan yang baik.

Hal ini terlihat dari pencapaian laba bersih Bukit Asam yang menembus angka Rp 5,02 Triliun, atau naik 12% dari laba bersih tahun 2017 yang sebesar Rp 4,48 Triliun. Pencapaian ini  merupakan laba bersih tertinggi yang berhasil diraih Perseroan sejak beroperasi. Kenaikan pendapatan usaha, penjualan ekspor serta efisiensi berkelanjutan yang dilakukan Perseroan  menjadi faktor utama dari perolehan laba bersih sepanjang 2018.
Dok : MPW

Sementara itu, pada 2018 ini Perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan usaha sebesar 9% menjadi Rp 21,17 Triliun yang terdiri dari penjualan batu bara domestik sebesar 49%, penjualan  batu bara ekspor sebesar 48% dan aktivitas usaha lain seperti penjualan listrik, briket, minyak sawit mentah, jasa kesehatan rumah sakit dan jasa sewa sebesar 3%. Kenaikan pendapatan usaha  ini ditopang oleh peningkatan pendapatan penjualan batu bara ekspor yang signifikan sebesar Rp 2,44 Triliun. 

Volume penjualan batu bara pada 2018 mencapai 24,69 juta ton atau mengalami kenaikan 4% dari tahun 2017. Pencapaian volume penjualan ini memiliki komposisi 56% untuk pasar domestik dan 44% untuk pasar ekspor. Kenaikan volume penjualan ini didukung dengan kenaikan volume produksi batu bara sepanjang 2018.

Sepanjang 2018, Perseroan berhasil meraih 42 penghargaan dari Pemerintah dan berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Di akhir tahun 2018, Perseroan kembali meraih penghargaan  Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang menjadikan Perseroan meraih Proper Emas enam kali berturut-turut sejak 2013 lalu. Selain itu, Perseroan juga meraih penghargaan lainnya seperti The Asian Export Award 2018 kategori  logam dan penambangan, Indonesia Mining Award 2018 kategori Penyuplai DMO Batu Bara Tertinggi, dan The Best Overall BUMN dalam Anugerah BUMN 2018. 

Sepanjang 2018, produksi batu bara Perseroan mengalami kenaikan sebesar 9% dari tahun sebelumnya menjadi 26,36 juta ton. Sementara itu, angkutan batu bara dengan kereta api juga mengalami kenaikan sebesar 1,32 juta ton menjadi 22,69 juta ton pada tahun 2018 ini. Pencapaian gemilang ini tak lepas dari strategi manajemen dalam mengoptimalkan peluang pasar ekspor ke beberapa negara seperti India, Korea Selatan, Hong Kong dan Thailand, di tengah  pembatasan impor yang dilakukan oleh China selaku pangsa pasar ekspor terbesar. Tak hanya itu, keberhasilan ini juga didukung dengan strategi optimasi penjualan ekspor batu bara medium  to high calorie ke premium market dengan tonase yang mencapai 2 kali lipat lebih dari tonase tahun sebelumnya. 

Kinerja saham Perseroan sepanjang 2018 pun semakin baik. Pada pembukaan perdagangan tahun
2018 pada 2 Januari 2018 tercatat saham PTBA sebesar Rp 2.500- per lembar saham dan pada penutupan perdagangan tanggal 31 Desember 2018, harga saham PTBA tercatat Rp 4.300,-  Target 2019.

Pada tahun 2019, Perseroan menargetkan penjualan batubara menjadi sebesar 28,38 juta ton, yang terdiri dari 13,67 juta ton penjualan domestik dan 14,71 juta ton penjualan ekspor. Target  penjualan 2019 ini meningkat 15% dari realisasi penjualan batu bara pada 2018. Peningkatan target penjualan ini ditopang oleh rencana penjualan ekspor untuk batu bara medium to high  calorie ke premium market sebesar 3,8 juta ton. 

Untuk mendukung target penjualan, Perseroan juga menargetkan produksi batu bara sebesar 27,26 juta ton atau naik 3% dari realisasi produksi tahun 2018 sebesar 26,36 juta ton. Angkutan  batu bara dengan kereta api juga mengalami kenaikan target menjadi 28,38 juta ton dengan komposisi Tanjung Enim menuju Tarahan sebesar 21 juta ton dan Tanjung Enim menuju Kertapati sebesar 4,3 juta ton.

 Secara total, tarangkutan batubara dari lokasi tambang sebesar 23,10 juta ton, masing-masing
19,40 juta ton ke Pelabuhan Tarahan, Lampung dan 3,70 juta ton ke Dermaga Kertapati, Palembang. 

Jumlah angkutan batubara ini telah meningkat 13 persen dari target tahun 20 17 sekitar 20,5 0 juta ton
Sejalan dengan tagline beyond coal, Perseroan bersama dengan Pertamina dan Air Products telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk gasifikasi batu bara menjadi dimethyl  ether (DME) dan synthetic natural gas (SNG) di Allentown, Amerika Serikat pada 7 November 2018. 

Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri BUMN, Rini M Soemarno dan Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin.

Rencana usaha gasifikasi batu bara yang ditandatangani di Allentown ini berlokasi di Mulut Tambang Peranap, Riau. Selain sebagai sinergi BUMN, adanya kerjasama ini juga dapat meningkatkan nilai tambah batu bara. Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya Pengembangan  bisnis hilirisasi batu bara kalori rendah, di mana Perseroan bersama dengan Pertamina selaku  offtaker DME dan Air Products selaku pemilik teknologi gasifikasi batu bara. 

Penandatanganan kerjasama di Allentown ini kemudian berlanjut dengan adanya  Penandatanganan Kerangka Kerjasama Pendirian Joint Venture Company pada 16 Januari 2019  antara Perseroan, Pertamina dan Air Products di Jakarta. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar dimulainya studi kelayakan potensi bisnis coal to gas. Pada awal Februari 2019 lalu, juga  telah dilaksanakan Pencanangan Pabrik Hilirisasi Batu Bara di Peranap, Riau sebagai langkah  awal transformasi Perseroan. 

Proyek ini direncanakan akan mulai berproduksi pada tahun 2023 dengan konsumsi batu bara sebesar 8,7 juta ton per tahun dari tambang Peranap milik Perseroan.

Selain itu, Perseroan bersama dengan Pertamina, Pupuk Indonesia dan Chandra Asri  Petrochemical juga telah melakukan Pencanangan Industri Hilirisasi Batu Bara di Bukit Asam Coal Based Special Economic Zone (BACBSEZ) di Tanjung Enim. Melalui hilirisasi ini, batu  bara kalori menjadi syngas untuk produksi urea dengan kapasitas 570 ribu ton per tahun, Dimethyl Ether (DME) dengan kapasitas 400 ribu ton, dan polypropelene dengan kapasitas 450 ribu ton per tahun. Proyek ini direncanakan Commercial Operation Date (COD) pada akhir 2022,  dan direncanakan konsumsi batu bara untuk proyek ini mencapai 6,2 juta ton per tahun. Sinergi dengan BUMN Lain Untuk optimasi pengangkutan batubara, Perseroan bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengembangkan proyek angkutan batu bara jalur kereta api dengan kapasitas 60 juta ton per tahun pada 2023. 

Pengembangan ini termasuk jalur baru yang terdiri dari Tanjung Enim- Prajin dan Tanjung Enim Tarahan II.

Tanjung Enim-Prajin memiliki kapasitas 10 juta ton per tahun, sedangkan Tanjung Enim - Tarahan II memiliki kapasitas 20 juta ton per tahun. Kedua jalur ini, direncanakan akan mulai beroperasi tahun 2023.


8 Petugas KPPS Di Sumsel Meninggal Dunia, 2 Diantaranya Petugas KPPS OKU Timur


Reporter : Yandi R
Ketua KPU Sumsel, Dra. Kelly Mariana, saat dikonfirmasi awak media di Palembang, Selasa (23/04/2019)

OKU Timur Sumsel, (policewatch.news)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan berduka, setelah menerima laporan adanya tambahan petugas KPPS yang meninggal dunia, setidaknya sampai Selasa (23/04/2019) pukul 14.00 Wib, sehingga jumlah total yang meninggal dunia menjadi 8 orang.

Ketua KPU Sumsel, Dra. Kelly Mariana, saat dikonfirmasi awak media di Palembang, Selasa (23/04/2019) mengatakan tambahan tersebut yakni 1 orang ketua KPPS di Kota Palembang yang dilaporkan meninggal dunia.

"Kami baru menerima laporan, jika ketua KPPS TPS 31 Kelurahan 20 Ilir D-1 atas nama Slamey Riadi telah meninggal dunia pada Selasa dini hari (23/04/2019) pukul 05.00 Wib, semoga almarhum diterima di sisi-nya, "ungkap Kelly Mariana.

Fachrul, Syarifudin, Tuti Hidayati, Untung Imansyah, dan Arman dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan usai bertugas, sedangkan Yanto meninggal setelah ditabrak babi sepulang mengantar kotak suara.

Sementara Ganjar, ketua KPPS desa Majuria Kec. Karang Agung Kab. Banyuasin meninggal sebelum hari pencoblosan.

"Ganjar menjadi korban kecelakaan speed boat, saat perjalanan menuju PPK, "terangnya.
Kemudian menurut Kelly Mariana, 8 petugas KPPS yang meninggal dunia tersebut dianggap para pahlawan demokrasi, sehingga KPU berupaya memberikan santunan, tetapi besaran santunan masih menunggu keputusan KPU RI

"Jika ada pihak-pihak yang ingin memberi santunan seikhlasnya silahkan, "ujar Kelly.

Berikut daftar petugas KPPS yang meninggal dunia di Sumsel :

1. Fachrul (50), TPS 02 desa Blambangan Kabupaten OKI
2. Syarifudin (39), TPS 06 desa Anyar Kabupaten OKU Timur.
3. Aman (42), ketua KPPS 07 desa Gunung Batu Kabupaten OKU Timur.
4. Tuti Hidayati (42), desa Suka Mulya Kabupaten OKI.
5. Untung Imansyah, TPS 14 desa Sumber Jaya Kabupaten Banyuasin.
6. Yanto (30), desa Tanjung Dalam Keluang Kabupaten Muba.
7. Ganjar, ketua PPS desa Majuria Kec. Karang Agung Kab. Banyuasin.
8. Slamet Riadi, KPPS TPS 31 Kelurahan 20 Ilir D-1 Kota Palembang.

KEPALA DESA SIDOMUKTI WELERI RESMIKAN MASJID AN'UR DUKUH KRAJAN


Reporter : Nyaman
 
Peresmian Masjid AN'NUR, di dusun Krajan Desa Sidomukti kecamatan Weleri  Rabo malam Kamis 24/04/2019 pukul 21:00
Kendal,(policewatch.news),- Peresmian Masjid AN'NUR, di dusun Krajan Desa Sidomukti kecamatan Weleri, acara peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh kepala desa Sidomukti BPK. Sugiyanto  di saksikan seluruh warga Sidomukti Rabo malam Kamis 24/04/2019 pukul 21:00

Masjid yang berada di tepi jalan raya Weleri-sukorjo tersebut di rencanakan akan di bangun dua lantai, masjid tersebut berdiri di atas tanah wakaf seorang warga setempat.

'Kepala desa Sidomukti dalam sambutannya, memberi arahan kepada warganya agar bisa guyub rukun, saling bahu-membahu untuk merawat masjid tersebut agar selalu bersih, apa lagi bulan suci Ramadhan akan datang mari ramekan masjid yang sudah kita bangun ini .

Acara peresmian masjid an'nur Ini di hadiri ketua tanfidyah MWC NU kecamatan Weleri bpk Apdul Azis.

Dalam sambutannya bpk Apdul Azis mengingatkan agar masjid bisa selalu ramai jamaahnya,salah satu cara adalah dengan memberikan bekal pendidikan agama yang cukup pada anak-anak kita. 
Setelah memberi sambutan dilanjutkan dengan pemotongan pita merah putih di dampingi ketua panitia BPK PUJIYONO

Dalam Aksi Damai " Emak-Emak Geruduk KPU " Kota Palembang


Reporter :Yandi Robet
 
KPU Palembang, digeruduk barisan emak-emak yang tergabung dalam Komando Barisan Rakyat Anti Pemilu Curang (Komando Perang) Sumatera Selatan saat melakukan aksi damai, Rabu (24/04/2019).
Palembang, (policewatch.news)- Kantor KPU Kota Palembang Jln. Mayor Santoso Kecamatan IT 1 Palembang, digeruduk barisan emak-emak yang tergabung dalam Komando Barisan Rakyat Anti Pemilu Curang (Komando Perang) Sumatera Selatan saat melakukan aksi damai, Rabu (24/04/2019).
Koordinator lapangan (Komando Perang) Sumsel, Dina Ariyani, dalam orasinya menyampaikan data-data kecurangan itu sudah dirangkum menjadi bahan dalam menyuarakan pernyataan sikap kepada KPU Palembang dan semua unsur penyelenggara Pemilu, hal ini dilakukan untuk menolak Pemilu curang.

Ada beberapa poin yang disampaikan emak-emak ini, yakni meminta KPU untuk mendiskualifikasi Capres nomor urut 01 (Jokowi-Makruf Amin), menolak Pemilu ulang, dan menuntut aparat bersikap adil dalam proses Pemilu 2019.

"Aksi damai ini kami lakukan, karena menilai sudah banyak menemukan data sebagai bukti adanya kecurangan yang terjadi selama masa Pemilu 2019 dilakukan secara serentak ini, "ungkap Dina.
Lebih lanjut, Dina Ariyani mengatakan dengan dilakukannya aksi damai ini, diharapkan hati dan pikiran seluruh pelaksana Pemilu termasuk KPU tergerak untuk bersikap netral.

"Kami ingin pelaksana Pemilu dapat bersikap netral, bisa menunjukkan kerja yang baik, jujur dan adil, "ujarnya.

Sementara Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani, saat menerima massa aksi, menyambut positif aksi damai yang digelar emak-emak Komando Perang Sumsel. Menurutnya kepedulian emak-emak ini akan menjadi bukti jika masyarakat peduli terhadap kinerja KPU.

"Adanya aksi ini, sekaligus bisa membuat kami sebagai petugas KPU semakin yakin bisa bekerja secara jujur, adil, karena adanya kontrol dari masyarakat yang selalu mengawasi setiap laju Pemilu, "terang Eftiyani.

Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Semendawai Suku III OKU Timur Pemilu 2019


Reporter : Yandi Robet
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 di tingkat Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur,Senin (22/04/2019) 

Sriwangi OKU Timur, (policewatch.news)- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 di tingkat Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, dihadiri oleh Camat SS III Junaidi, Danramil Kapten A.R.M. Safri, perwakilan Polres OKU Timur Iptu Ringo-Ringo, Komisioner KPU OKUT Ali, Ketua Panwas SS III, Muslikin, SE, S.Pdi, Aliyas AR, Ketua PPK SS III, TamTama, seluruh staf anggota PPK, Ketua PPS beserta anggota, dan Saksi Partai Politik (Parpol), bertempat di desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III OKU Timur Sumsel, Senin (22/04/2019) sekitar pukul 10.00 Wib.
dok :MPW

Ketua PPK Kecamatan Semendawai Suku III, TamTama, dalam sambutannya mengatakan pada hari ini kita akan mengumumkan hasil kerja panitia dalam rangka Pemilu tahun 2019. Proses dari awal pelaksanaan pemilihan, puncaknya rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan Semendawai Suku III yang akan kita laksanakan hari ini, Senin (22/04/2019).
Untuk pengumuman rekapitulasi hari ini, adalah berdasarkan data yang ada sesuai dengan C1, dan kita tidak ada sifatnya kelicikan ataupun kecurangan, ingin menambah ataupun mengurangi suara, semuanya terbuka sesuai dengan C1.

"Saya tahu, bahwa reka-rekan semua khusunya anggota jajaran di TPS dan PPS, sangat capek, tapi berkat doa kita bersama mudah-mudahan pleno terbuka rekapitulasi hari ini akan berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada halangan suatu apapun, "ungkap TamTama.

Sementara, Camat Semendawai Suku III, Junaidi berharap proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses.

"Kita berharap, rekapitulasi perolehan suara berjalan dengan baik, sukses, keterbukaan informasi publik, dan semuanya silahkan mengawasi mengawal C1, sampai pleno rekapitulasi ini selesai, "jelasnya.

Djoko Santoso : Kalau Tidak Dicurangi Prabowo-Sandi Bisa Menang 80 Persen


Reporter : MRI

Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Rabu, (24/4/20219


Jakarta (policewatch.news)-
Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso terus menyerukan kepada pendukungnya Prabowo-Sandiaga telah memenangkan Pilpres 2019.
Satu di antaranya saat acara syukuran dan konsolidasi pengawalan pemenangan Prabowo-Sandiaga, di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2019).

Menurut mantan Panglima TNI itu, Prabowo-Sandiaga sebenarnya bisa menang hingga 80 persen bila tidak dicurangi.

Karena itu, Prabowo-Sandiaga, berdasarkan perhitungan internal hanya mampu mendapatkan 62 persen suara dalam Pemilu.

"Sebelum tanggal 17 April dan setelah tanggal itu mereka curang terus. Mereka secara masif terencana sistematik dan brutal. Namun demikian, masih tersisa suara 62 persen dan itulah Prabowo-Sandi menyatakan kemenangan setelah dicurangi, kalau nggak dicurangi bisa 75–80 persen," kata Djoko Santoso

Menurutnya berdasarkan persebaran suara, pasangan Prabowo-Sandi menang.

Berdasar penghitungan BPN, Prabowo menang di Sumatera, Kalimantan,Sulawesi, dan Jawa Barat.
Karena itu, sangat tidak mungkin bila kemudian Prabowo-Sandi dinyatakan kalah oleh sejumlah lembaga survei.

"Banten, Jabar, Sulsel, kita menang. jadi itu tidak mungkin Prabowo kalah, Jawa menang, Sumatra menang, Kalimantan Selatan, Timur, jadi dilihat saja itu, omongan saja kalau kalah, itu pasti direkayasa," katanya.

Meskipun demikian Djoko Santoso meminta kepada relawan dan pendukungnya untuk terus menjaga rekapitulasi suara.

Jangan sampai menurutnya suara masyarakat yang diberikan kepada Prabowo-Sandiaga tidak terhitung.

Harus setia dukung Prabowo-Sandi

Ketua Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandiaga, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso mengajak relawan Prabowo-Sandiaga untuk terus berjuang mengawal proses penghitungan suara Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Djoko Santoso dalam acara syukuran dan konsolidasi pengawalan pemenangan Prabowo-Sandiaga di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Rabu, (24/4/20219).

Djoko Santoso meminta kepada relawan pendukung Prabowo-Sandiaga untuk tidak kompromi dalam memperjuangkan kemenangan Prabowo-Sandiaga.

Seperti yang dicontohkan Prabowo Subianto yang menurut Djoko Santoso tidak berkompromi dalam Pemilu 2019.

Prabowo Subianto telah menolak utusan Jokowi yang ingin bertemu usai Pemilu 2019.
"Tidak ada kompromi. syukur Alhamdulillah (Prabowo) itu menolak utusan-utusan itu. pak Prabowo setia kepada kita semua dan kita harus setia kepada Prabowo-Sandi," tuturnya.
Djoko Santoso mengatakan dalam memperjuangkan kemenangan itu, masyarakat tidak perlu khawatir.

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul.

"Saudara-saudara tidak perku takut, khawatir, karena berserikst berkumpul menyatakan pendapat baik tulisan atau lisan itu dilindungi uud 1945 atau konstitusi kita," katanya.
Untuk diketahui, Jokowi dalam beberapa kesempatan mengatakan akanmengutus seseorang untuk menemui Prabowo usai pemungutan suara 17 April lalu.

Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa salah satu utusan Jokowi yang akan menemui Prabowo adalah Menko Maritim yang juga Ketua Relawan TKN Jokowi-Maruf, Bravo 5, Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertemuan awalnya akan digelar pada Ahad kemarin (21/4/2019), tetapi batal.