Penuh Dengan Keakraban, Iwan Saputra Silaturahmi Dengan Para Karyawan Dan keluarga besar ACT di Culamega

dok.mpw

POLICEWATCH-Memang tak diragukan lagi, Sosok Dr.H.Iwan Saputra, SE, M.Si Bakal Calon Bupati Tasikmalaya Periode 2020-2025 sudah cukup familiar dikalangan masyarakat para Jurnalis dan tokoh ulama Tasikmalaya. Pejabat Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya yang telah mengabdi selama 26 Tahun menjadi ASN itu, Iwan Saputra yang biasa disapa A Iwan, akhir akhir ini memang kebanjiran undangan dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari tokoh, ulama hingga komunitas masyarakat.

Sabtu (30/11/2019) sore tadi, di kawasan lumbung ternak ACT, Kebetulan ada acara maulid Nabi.di Kp,Cimahi Desa, Cinta Bodas Kec , Culamega  Kab Tasikmalaya. Suasana hangat dan akrab terlihat saat itu. A Iwan mengatakan dirinya merasa gembira bisa berkesempatan bertemu dengan kesepuhan ACT H,Rosman dan H,Didit dan karyawan ACT di Kecamatan Culamega.

Kesempatan ini ternyata tak disia-siakan oleh rekan media Police Watch News untuk menanyakan seputar dirinya maju dalam bursa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada 2020 mendatang. Dengan fasih dan lancar, A Iwan pun menjawab satu persatu pertanyaan rekan media. Bahkan ia sedikit berseloroh terkait tekadnya maju dalam pilkada nanti selain dukungan, dorongan dari para ulama, akademisi, tokoh masyarakat dan rekan serta keluarganya, ia telah merelakan status ASN nya pensiun lebih awal, padahal putra Tokoh Tasikmalaya Almarhum Letkol.Inf.Purn.H.Basjuni ini karier di ASN menyisakan 8 tahun lagi.

dok.mpw

“Saya telah ikhlas pensiun dini dari ASN pada tahun 2020 mendatang karena ini sudah aturan KPU, walaupun tersisa 8 tahun lagi, dan tidak mengikuti open biding Sekda, karena niat saya sudah lurus dan bulat tidak untuk mementingkan kepentingan pribadi, saya hanya ingin menyelamatkan dan membawa Perubahan yang lebih baik lagi untuk Kabupaten Tasikmalaya,” ungkap A Iwan dengan nada serius.

Bahkan dirinya mengakui peran serta media sangat membantu sekali selama ia menjabat beberapa jabatan strategis di pemerintahan.

Oleh karena itu, ia berharap jalinan silaturahmi yang selama ini sudah terjalin baik dengan awak media agar selalu tetap bersinergis dan dapat terpelihara dengan harmonis seperti kegiatan silaturahmi yang berlangsung hari ini, pungkasnya. (Yd,Dwi Angoro Biro Tasikmalaya).

WARGA PASAR LELES BERSATU MAJU BERSAMA DENGAN KETUA IWAPA LELES

DOK : MPW

GARUT-POLICEWATCH.NEWS-Bertempat di ruangan yang dijadikan Mushola pasar sementara Leles Garut yang berletak di alun-alun Leles,dalam rapat rutinan bulanan Ketua Iwapa Leles H Wawan Setiawan hadirkan narasumber Pemerhati pasar H Dadang Karso untuk pembinaan dan dihadiri sekitar 40 orang peserta Iwapa Kec.Leles yang mewakili pelaku pasar lainnya.29-11-2019

Dibuka oleh ketua Iwapa,dan dilanjutkan dengan penerangan yang disampaikan oleh H Dadang Karso perihal Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional kabupaten/kota,pusat perbelanjaan dan toko modern.

Dalam ulasannya H Dadang Karso mengharapkan agar para pelaku pasar Leles yang tergabung dalam Iwapa(ikatan warga pasar) kec.Leles agar tidak mengulangi hal yang sudah terjadi di pasar-pasar tradisional lainnya di kabupaten Garut yang mengalami permasalahan pasar yang sampai saat ini baik penataan ataupun pengelolaannya belum selesai.

Ditambahkan H Dadang Karso agar Iwapa Leles lebih siap ketika akan menghuni bangunan baru dan tidak termakan rayuan oknum-oknum yang mengiming-imingi dengan hal yang tidak benar hingga terjerat dalam proses jual beli kios yang dilarang oleh pemerintah dan bisa dipidana kan.

Dalam penjelasannya ditambahkan,pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,Pemda,Swasta,Bumn,Bumd,termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha berupa toko,kios,los,dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,menengah,swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil,modal kecil dan dengan proses jual beli dagangan melalui tawar menawar," kita sebagai Iwapa Leles setelahnya memiliki bangunan baru harus bisa menarik konsumen agar lebih tertarik untuk berbelanja ke pasar tradisional leles dengan sistem market yang akan dibina oleh forum Iwapa leles dan pemerhati pasar yang dihadirkan" tambah H Dadang Karso.

Ketika menjawab pertanyaan dari anggota Iwapa yang hadir perihal milik siapakah pasar tradisional,H Dadang Karso menjawab " pasar tradisional adalah milik kita sebagai pelaku pasar,bukan milik pemerintah atau manapun,karena pasar tradisional terdiri dari banyaknya pelaku pasar yang terlibat didalamnya hingga menjadikan pasar tradisional menjadi infrastruktur ekonomi nasional.

Dalam ulasan terakhirnya,H Dadang Karso berjanji akan terus membantu memberikan pembinaan demi terwujudnya pasar leles yang lebih maju efisien dan tertata rapi hingga bisa menjadikan pasar tradisional leles sebagai pasar percontohan yang baik dalam segi penataan dan pengelolaan,baik dari segi kerapihan,kebersihan,kekompakan serta bebas dari segala macam rentenir yang selama ini menjadi permasalahan pada pelaku pasar.

Sementara itu H Wawan Setiawan mengatakan,dengan motto Bersama Iwapa Leles Menuju Leles Maju Bersama,mengharapkan kebersamaan, kekompakan,kepercayaan penuh dari anggota Iwapa Leles untuk dirinya beserta jajaran kepengurusan Iwapa Leles untuk bekerja dan memberikan solusi dari apa yang menjadi keluhan semua anggota Iwapa leles,serta dirinya pun siap bersinergi dengan pihak media,baik media online,cetak,bahkan dengan media radio komunitas 107,9 Fm guna mengangkat dari apa yang akan menjadi baik itu solusi ataupun permasalahan serta interaktif guna terus memberikan wawasan bagi semua anggota nya.

Bravo pasar tradisional " Bravo Iwapa Leles.(Dewi K)

FESTIVAL PASAR RAKYAT SEJAWA BARAT

DOK : MPW

BANDUNG-POLICEWATCH.NEWS -  Festival pasar rakyat yang digelar oleh Indag (industri dagang) provinsi jawabarat pada 23/11/2019 yang disertai launching Pusat Distribusi Pasar( PDP) bertempat di Gasibu Bandung,dari segi pandangan ahli dibidang pasar dan salah satu peserta festival yang mewakili kabupaten yang pernah menjadi wakil untuk gelaran Isep di Jcc silam sangatlah berbeda dengan apa yang diharapkan.

Nandang Ketua Apsi ( Asosiasi Pasar Seluruh Indonesia) Regional Jabar mengatakan bahwa,festival pasar rakyat adalah lanjutan dari program sebelumnya yaitu lomba pasar yang diakhiri dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti hari ini,akan tetapi ada yang harus disingkapi dengan pasar rakyat adalah persoalan yang sangat kompleks yaitu pasar rakyat tersudut dengan persaingan yang tidak sehat dengan persaingan pasar modern dan online.

Ditambahkan Nandang dengan digelarnya acara ini adalah bentuk momen untuk bisa mengembalikan pasar rakyat sebagai infrastruktur ekonomi nasional.

Nandang juga mengatakan posisi pasar rakyat dihadapkan dengan persaingan pasar modern dan online,lalu disetiap Kabupaten rata-rata potensi tutupnya kios sangatlah pesat,namun dengan pemikiran dan hak inisiatif dari dewan Dpd Jabar untuk membentuk perda pasar pusat distribusi(PPD) disertai sisi pemikiran gubernur lahirnya pusat distribusi provinsi ini harus digabungkan karena fungsi kedua lembaga ini sama-sama untuk stabilisasi pasokan dalam rangka ketersediaan barang dan bahan pokok sehingga harga bisa dikendalikan.

Namun Pdp dan Ppd ini adalah titik pusat keberangkatan dan muara,kalau Pdp setidaknya bisa dikelola oleh pihak swasta murni,sementara Apsi ingin mendorong sistem Ppd jabar ini kepada distribusi pasar rakyat karena pelakunya banyak ujar Nandang,akan tetapi kalau pasar rakyat tutup berarti pelaku ekonomi terpusat pada segelintir orang.

Diharapkan Nandang ada titik temu antara Ppd yang di inisiasi oleh dewan Dpd Jabar dengan Pdp yang di inisiasi oleh gubernur.Selain persaingan modern dan online keluhan dari pelaku pasar yaitu tentang regulasi yang harus berpihak karena contohnya Ppd adalah salahsatu regulasi untuk melindungi dan diarahkan untuk memberdayakan.dan persoalan selanjutnya yaitu tentang pengelolaan.Sistem transportasi pun harus jadi kajian karena itu menyangkut biaya,tambahnya.

Sementara itu Muhidin yang mewakili Kab Majalengka mengatakan bahwa dengan digelarnya acara tersebut menurutnya bisa memperkenalkan produk-produk dari pasar-pasar Kab Majalengka baik dari pasar tradisional ataupun pasar modern.

Bahkan Majalengka pernah mewakili provinsi jawabarat dalam acara Isep di Jcc,tambah Muhidin.

Produk unggulan Majalengka yang dibawa oleh Muhidin mewakili Kab.Majalengka diantaranya Lempok durian,Madu Hitam dan Mangga yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai mangga terbaik dan unggulan didunia.

Ditambahkan Muhidin keluhan pada saat ini untuk pasar rakyat yaitu daya saing dengan pasar online dan modern,dan dicontohkan oleh Muhidin bahwa didalam aturan mini market Alfa dan Indomaret ataupun mini market lainnya tidak boleh berdekatan dengan pasar tradisional,akan tetapi kenyataannya banyak dan hampir diseluruh wilayah indonesia tidak hanya di kabupaten majalengka saja mini market yang berdekatan dengan pasar tradisional,lalu bagaimana dengan aturan yang berlaku?ujar Muhidin.

Ditambahkan Muhidin di Kab.Majalengka masih terdapat beberapa pasar tradisional yang belum layak atau belum terfasilitasi dengan baik.

Mini market atau pasar pasar modern yang ijinnya sempat mejadi permasalahan namun kini terus menjamur dihampir semua wilayah jawabarat dan seakan tidak menghiraukan anjuran untuk tidak mendirikan mini market berdekatan atau berdampingan dengan pasar tradisional,yang harus di pertanyakan apakah soal ijin mendirikan bangunannya?ataukah yang memberikan ijinnya?

Semoga ada solusi untuk semua itu agar pasar rakyat yang memiliki slogan "Belanja disini bisa tawar menawar" kembali kepada fungsinya yaitu sebagai infrastruktur ekonomi nasional.(Dewi K)

MASYARAKAT MEMINTA PRESIDEN TINDAK TEGAS PELAKU EKSEKUSI UNTUK JALAN TOL PEKAN BARU - DUMAI TERHADAP WARGA JIKA TIDAK TRANSPARAN DALAM GANTI RUGI TANAH

DOK.MPW

POLICEWATCH, PEKAN BARU. Dengan adanya eksekusi ganti rugi lahan masyarakat untuk pembangunan pengembangan jalan tol Pekan Baru - Dumai yang terletak dijalan Lintas Pekan Baru - Kandis Km 82 kini menuai protes dari pemilik tanah/lahan. Oleh sebab itu dalam hal ini UG angkat bicara terhadap Panpel pengembangan tol Pekan Baru - Dumai. Suwandi SH yang akrab dan sering disapa UG mengecam keras serta menyikapi permasalahan tentang Eksekusi tanah lahan warga yang diganti rugi secara tidak transparan dan tidak jujur kepada masyarakat seluas 5 Hektar yang telah dilaksanakan pihak Pengadilan Negeri Siak pada hari Kamis (28/11/2019) 

Dengan spontan UG mengatakan halnya, Dalam hal ini yang sangat saya sesalkan terhahadap panitia pelaksana pengembangan Tol Pekanbaru-Kandis tidak tranparansi dan diduga juga tidak jujur dalam memberikan uang ganti rugi kepada pihak pemilik tanah sehingga harga ganti rugi yang telah ditentukan tidak sesuai diterima warga bahkan sangat berpariasi. Padahal diera zaman kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak ada lagi ganti rugi, justru yqng ada itu ganti untung. Tetapi saya sesalkan kepada Panpel tol diduga tidak transparan, bukankah ini zamannya transparansi? Bukankah harus jujur dalam setiap perbuatan agar tidak tersandung hukum? ujarnya tegas dan jelas.

Padahal sebelumnya juga permasalahan tersebut sudah disuarakan ataupun disampaikan ke Kementerian PUPR untuk dapat segera diselesaikan persoalan tersebut yang telah menimpah masyarakat terkait tentang ganti rugi yang tidak transparan dan juga masyarakat yang selalu rugi.

 Oleh sebab itu didalam permasalahan ini meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut yang sekarang telah menimpa warga. Yang mana Bapak Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan perihal ganti untung tanah/lahan masyarakat. 

Jelas, maksud dan artinya adalah tidak merugikan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat meminta kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo untuk menindak tegas pihak panitia pembangunan dan pengembangan jalan tol yang bermain main harga didalam pembayaran ganti untung tanah /lahan masyarakat, bukan ganti rugi seperti istilah lama yang sering diucapkan. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo cepat mengambil langkah langkah penyelesaian agar tidak terjadi keributan didalam pembangunan tol Pekan Baru - Dumai. (Jhon A. Barus, SH).

Sangkanhurip, Desa Kecil yang terus Berbenah dengan bantuan Dana Desa

DOK : MPW

Majalengka, POLICEWATCH,- Di Kecamatan Sindang, kabupaten Majalengka, Desa paling ujung yang berbatasan dengan Desa Cikaracak Kec.Argapura, Desa sangkanhurip Namanya.

Sektor penunjang kegiatan ekonomi warga di desa sangkanhurip mayoritas di sektor pertanian, atas dasar tersebut pemerintah desa sangkanhurip merealisasikan pembangunan infrastruktur penunjang yang di alokasikan dari dana desa,

Tahun 2019 ini, tepat nya di tahap II, pemdes sangkanhurip merealisasikan sejumlah infrastruktur penunjang sektor pertanian dan juga pemberdayaan ekonomi warga.

Kepala desa sangkanhurip, Dedi di ruang kerja, kepada policewatch.news menuturkan pada Kamis,(29/11/2019)

bahwa dirinya dan bawahan berkomitmen untuk membangun sejumlah infrastruktur yang tepat sasaran.

" saya sebagai kepala desa, menekankan kepada bawahan agar menampung semua aspirasi warga, pembangunan yang di laksanakan harus tepat sasaran, terutama sarana penunjang di sektor pertanian yang tentu nya perlu di tingkatkan " jelas Dedi

Dengan Pendapatan Rp 1.831.309.000 (satu milyar delapan ratus tiga puluh satu tiga ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari PADes Rp 95.950.000, dana desa bantuan pemerintah pusat Rp 1. 104.908.000,bagi hasil pajak dan restribusi  Rp 44.012.900, alokasi dana desa bantuan pemerintah daerah Rp 359.810.000, dan bantuan dari provinsi Rp 227.228.000.lanjut Dedi, dengan dana tersebut realisasi di bidang pembangunan desa menjadi porsi terbesar serapan anggaran.  " pelaksanaan pembangunan menjadi serapan tertinggi dengan jumlah Rp 769.617.960" " prioritas kita tetap pada infrastruktur " tambah Dedi

Dedi mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan pembangunan dari dana desa tersebut sebaik mungkin, terutama upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa. 

Presiden jokowi sendiri di tahun 2019 dan 2020 menekankan kepada pemerintahan desa untuk lebih menganggarkan pemberdayaan ekonomi, sasaran tujuan pemerintah pusat tentu mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan juga kesejahteraan masyarakat desa. (Dhebram/RS)

HUT KORPRI, Kasdam V/Brawijaya Minta Birokrasi Harus Berubah

Peringatan HUT KORPRI di Lapangan Makodam V/Brawijaya pada pagi hari ini, Jumat ( 29/11/2019) 

SURABAYA,POLICEWATCH - Peringatan HUT KORPRI di Lapangan Makodam V/Brawijaya pada pagi hari ini, Jumat ( 29/11/2019) seakan menjadi pemantik bagi para Aparatur Sipil Negara atau PNS dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

          

Melalui amanat Presiden RI, Joko Widodo yang dibacakannya, Kepala Staf Kodam V/Brawijaya, Brigjen TNI Bambang Ismawan mengatakan jika revolusi industri, telah mendisrupsi segala lini kehidupan.

              

“Bukan hanya cara berkomunikasi, tapi juga dalam cara mengelola Pemerintahan,” jelas Kasdam.

             

Di sisi lain, kata Kasdam, persaingan antar negara juga semakin sengit untuk berebut teknologi, pasar, hingga talenta-talenta hebat yang mampu memajukan setiap negara melalui terobosan maupun

inovasi-inovasi baru.

         

   

“Kecepatan, kreatifitas, dan inovasi adalah kunci utama. Cara-cara lama yang monoton yang tidak kompetitif, tidak bisa diteruskan lagi,” kata Brigjen Bambang.

             

Menanggapi hal tersebut, mantan Danrem 012/Teuku Umar itu mengajak seluruh ASN maupun PNS di lingkungan Makodam, untuk mengambil langkah perubahan hingga reformasi secara berkelanjutan.

             

“Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linear, dan tidak ada lagi kerja rutinitas. Birokrasi, harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, dan cepat

beradaptasi dengan perubahan,” pintanya. 

“Orientasi birokrasi harus betul-betul berubah, bukan lagi berorientasi pada prosedur, tapi lebihpada hasil kerja nyata,” imbuh lulusan Akademi Militer tahun 1988 ini.(JON)

SI JAGO MERAH LALAP PT BUDI MAKMUR PERKASA TANJUNGRASA SUBANG

dok. mpw

SUBANG POLICEWATCH.  Pabrik tepung PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) Dilalap si jago merah di Jl.Raya Pantura Desa Tanjungrasakaler, Kecamatan Patokbeusi, Subang. Terbakar sekitar jam 13.00 WIB  api belum bisa dipadamkan. Sabtu (30/11/2019).

Terbakarnya pabrik BMP api pertama kali membakar bagian gudang karton sebelah timur dan kencangnya angin sehinga api merambah ke atas bagian atap gudang. Buruh yang sedang bekerjapun berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri.

Sudah beberapa lama Tim Pemadam Kebakaran dari Purwakarta, Subang dan Karawang diturunkan untuk memadamkan api. "Belum tau Penyebab api berasal dari mana.asap putih mengepul keudara," .

Menurut pekerja api tiba-tiba muncul di bangunan dan langsung membesar dan ada beberapa perkerja di dalam bangun tersebut dan langsung berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing ujar nya " Sampai saat ini belum tau kerugian yang dialami PT Budi Makmur Perkasa (otang). 

CAMAT TORGAMBA ADAKAN KUNJUNGAN KERJA KEDESA AEK BATU

DOK: MPW

Policewatch Labuhanbatu Raya,- Pada hari Kamis (28/11/2019) jam 11.37 wib Camat Torgamba adakan kunjungan kerja keDesa Aek Batu tentang pelaksanaan dan arah penggunaan Dana Desa yang selama ini telah digelontorkan kesetiap Desa diIndonesia diantaranya Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Didalam kunjungan kerjanya Camat Torgamba Aja Alimsyah Surbakti, SPd, MAP turun langsung kelapangan guna melihat kinerja kepala Desa yang ada dikecamatan Torgamba. Dimana titik titik infrastruktur yang sudah dan akan dibangun oleh Kepala Desa Aek Batu yaitu H. Supriandi beserta tim pelaksana kerja dilapangan agar supaya setiap Kepala Desa khususnya yang ada dikecamatan Torgamba tidak ada yang terindikasi korupsi atau menyalah gunakan anggaran dana Desa ataupun juga diduga membuat suatu laporan kinerja yang tidak nyata alias fiktif.

Dengan adanya kucuran dana yang dihadirkan oleh Pemerintah Pusat keseluruh Desa yang ada di Indonesia yaitu ADD (Anggaran Dana Desa) agar setiap Desa yang ada di Indonesia merasakan pembangunan yang merata serta tidak ada lagi Desa Desa yang tertinggal. Oleh sebab itulah Pemerintah Pusat menggelontorkan dana hingga miliyaran rupiah agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lagi ada Desa yang tidak tersentuh oleh pembangunan pemerintah dan juga tidak menjadi Negara yang ketinggalan khususnya di Pembangunan. Baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan SDM agar kita menjadi Negara yang lebih maju dibanding Negara lainnya khususnya di Asia Tenggara.

Memang sepanjang perjalanan dalam tugasnya Camat Torgamba yaitu Aja Alimsyah Surbakti, spd, MAP dikenal tegas, disiplin juga ramah kepada siapa saja. Serta peduli kepada setiap orang. Semoga saja dibawah kepemimpinan Camat yang masih muda dan energik yaitu Aja Alimsyah Surbakti, SPd, MAP sebagai Camat Torgamba bisa dan dapat membawa kecamatan Torgamba selangkah lebih maju dibanding dengan kecamatan lainnya khususnya diLabuhanbatu Selatan. Atau setidaknya dapat mempertahankan gelar penghargaan yang sangat mahal nilainya bahwa Kecamatan Torgamba adalah kecamatan terbaik seSumatera Utara pada tahun 2018. ( Alex Wijaya )

“Semar Mbangun Deso” Meriahkan Tasyakuran Warga Srondol Wetan Banyumanik Semarang

Reporter : Taufiq.Sapta

Pagelaran Wayang Kulit dengan lakon Semar Mbangun Deso warga Srondol Wetan Semarang

Semarang (PoliceWatch.News). Warga Kel. Srondol Wetan Banyumanik Semarang menyelenggarakan Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka sedekah bumi Tasyakuran masyarakat Kelurahan Srondol Wetan yang digelar di Pelataran depan Perumahan Taman Setyabudi jalan sukun  raya kel. Srondol Wetan, Kec. Bamnumanik Kota Semarang , Rabu ( 27/11/2019 ).

Dalam kegiatan tersebut di banjiri ribuan masyarakat banyumanik dan sekitarnya yang datang untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit tersebut dengan menghadirkan dalang yang sedang viral Ki Seno Nugroho dari Yogyakarta dengan menyajikan lakon Semar Mbangun Deso.

Darmono,Spt. selaku ketua panitia Pagelaran Wayang Kulit , mengucapkan terima kasihnya kepada warga srondol wetan sehingga dapat terlaksanakannya kegiatan tersebut sehebat ini Menurutnya pagelaran wayang kulit kali ini merupakan pagelaran yang istimewa karena baru 13 tahun menggelar acara ini, tidak seperti di kelurahan kelurahan lain. Kelebihan kami kali ini dapat mendatangkan dalang Ki Seno Nugroho yang saat ini sedang viral, namun kekurangan kami dalam meminta partisipasi warga sedikit ada pemaksaan,” pungkasnya.

Camat Banyumanik Mardiyono, saat memberikan sambutan. Foto :. Taufiq. Sapta

Sementara itu Lurah Srondol Wetan Ali Akbar Masdiq,S.Soso.MA menuturkan bahwa terselenggaranya acara pagelaran wayang kulit ini wujud kebersamaan kita di Kelurahan Srondol Wetan. 

Oleh karena itu mari kita jaga bersama sama untuk tahun tahun yang akan datang dapat  kita tingkatkan dalam rangka memberdauakan menuju kesejhteraan bersama di kelurahan kita tercinta. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama H. Anang Budi Utomo yang mewakili Ketua DPRD Kota Semarang yang berhalangan hadir mengungkapkan kesenian wayang kulit yang merupakan kebudayaan yang sudah di akui oleh Unesco sebagai hak kebudayaan intelektual bagi bangsa Indonesia sejak 2 Nopember 2003 ditetapkan sebagai Hari Wayang Dunia,” paparnya.

Menurutnya untuk yang nasional di Indonesia baru di peringati 7 Nopember 2019 inididasarkan pada  Keppres No 30 Tahun 2018 pada 11 Nopember 2018.

“ Dunia saja sudah meng aduluhung kan budaya masyarakat kita sendiri, untuk itu kami sangat mengapresiasi walaupun sudah 13 tahun baru di adakan oleh masyarakat Srondol wetan. Kami

sangat bangga bisa mewujudkan pagelaran wayang kulit dengan panggung sebegitu megah dengan penonton yang sangat banyak,” ujar Anang.

 para tamu undangan pagelaran wayang kulit

Menurutnya yang jelas di Kota Semarang penyelenggaraan wayang kulit, hampir semua kelurahan menyelenggaraakan . di Kecamatan palig tidak setahun dua kali. Kami berharap kesenian wayang kulit tidak hanya sebagai tontonan tetapi juga sebagai tuntunan untuk kita semua,” pungkasnya.

Selanjutnya Camat Banyumanik Mardiyono mengatakan bahwa kegiatan pagellaran Wayag kulit ini merupakan kegiatan yang selalu kita uri uri ( lestarikan) harapannya prosesi ini adalah prosesi bagaimnana kita bisa bergerak bersama , kalau kita sudah bergerak bersama tanpa memandang dari mana asal bapak ibu semuanya,” Ucapnya.

Mardiyono menambahkan, ini merupakan wujud syukur kita semua warga kecamatan banyumanik umumnya dan warga srondol wetan khususnya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan bahwa yang pertama kita harus bangga sebagai warga kota semarang, yang kedua bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang kondusif di temapatnya masing masing, lalu yang ketiga dari program program pemenrintah kota semarang sudah sampai tataran, karena berbagai penghargaan sudah di raih oleh Walikota kita Bapak Hendrar Prihadi SE,MM kemudian yang terakhir, Bapak Hendrar Prihadi SE.MM meraih Walikota ter inovatif bisa mengubah kota semarang menjadi yang luar biasa. Mudah mudahan untuk tahun 2020 pak lurah srondol wetan Ali Akbar Masdiq,S.Sos. MA bisa menganggarkan untuk acara Pergelaran wayang kulit ini melalui musrenbang,” pungkasnya.

Usai sambutan Camat Banyumanik Semarang dilanjutkan penyerahan wayang kulit Semar dari H. Anang Budi Utomo selaku ketua Pepadi untuk di serahkan kepada dalang Ki Seno Nugroho untuk memainkan lakon Semar Mbangun Deso. Kegiatan wayang kulit tersebut berakhir sampai pukul 04.00 pagi.

Jateng “Supermarket Bencana” Ekologi dan Lingkungan Hidup

Reporter : Taufiq.Sapta

Poto ke 1 : Dari kiri : Prof.Safrudin, Arif Djatmiko, Hadi santoso

Dari kiri : Dekan Fakultas Teknik Lingkungan Undip, Prof. Syafrudin,Kabid Infrastrukturdan
PengembanganWilayah,Arief Djatmiko,Wakil Ketua Komisi D DPRD jateng, Hadi Santoso. Taufiq

Semarang (PoliceWatch.news)- Pembangunan suatu wilayah harus senantiasa memperhatikan keselamatan lingkungan,kelestarian serta berkelanjutan di masa depan. Sementara pembangunan yang berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa ada peran serta dan komitmen pemerintah bersama masyarakat. Karenanya, dibutuhkan kesepahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan masyarakat.

Berulang kali Gubernur Jawa Tengah menegaskan perlunya membangun konsesus agar masyarakat juga ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Melalui kesepakatan tersebut akan terbentuk kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan berwawasan lingkungan sendiri adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan lingkungan sebagai faktornya.

Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan membawa tujuan agar suatu masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Oleh karenanya,

pengelolaan sumber daya alam membutuhkan perhatian terhadap ekosistem. 

Dalam melakukan sebuah pembangunan, baik dengan cara memanfaatkan atau mengelola sumber daya alam, diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem.

Wakil Ketua Komisi D DPRD jateng Hadi Santoso,ST.M.Si mengatakan ada 3 hal terkait pembangunan berwawasan lingkungan yang pertama bahwa jawatengah ternasuk pemerintah daerah memiliki konsenter terbaik terkait dengan lingkungan. Kita termasuk yang mendapatkan nominasi dari pemerintah pusat,:ucapnya. Yang kedua berbicara lingkungan lepaskan dulu UU No 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah provinsi dengan lingkungan hidup itu sangat kecil sehingga akan mengatakan bahwa itu urusan pemkab/ pemkot .Karena berbicara masalah ekosistem,berbicara masalah ekologi yang sambung menyambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kab/ kota Lalu yang ketiga pemprov jateng soal lingkungan hidup seperti nututi layangan pedot (mengejar laying laying putus) contoh kita baru rebut ketika bicara sungai tercemar, kita baru rebut ketika sungai bengawan solo kemasukan limbah babi,” Ujarnya.

“ Jawa Tengah merupakan supermarket bencana yang adahubungannyadenganekologi, denganmlingkungan hidup sangat besar karena minimnya anggaran, mau tidak mau kita harus nututi layangan pedot,” pungkasnya, saat menjadi salah satu nara sumber Dialog bersama Parlemen Jawa Tengah dengan tema Pembangunan berwawasan Lingkungan yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di Lobby Gets Hotel jalan MT. haryono No 312-316, Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Senin (25/11/2019).

Sementara itu Kabid Infrastruktur Pengembangan Wilayah Bappeda Prov. Jateng, Arief Djatmiko menegaskan ,Kalau bicara UU No 23 Tahun 2014 maka tidak akan selesai, banyak yang perlu di diskusikan panjang, tetapi pada prinsipnya dalam perencanaan pembangunan kita mengenal apa yang dinamakan this. Dalam perencanaan pembangunan larinya kemana? ,” paparnya.

Menurutnya kalau bicara lingkungan tidak hanya pada suatu titik, kita lihat hulunya, ilirnya, penanganan lingkungan yang melibatkan banyak sector, harus melibatkan pemerintah pusat, pemprov, pemkab/kotadan itu tidak bisa terpisah.itu satu kesatuan yang harus bergerak bersama “Dalam penataan ruang harus melihat pada kondisi kondisi, dari situ kita bicara lingkungan, perencanaan pembangunan itu memang banyak, membangun itu akan terjadi dampak meskipun

tidak bisa diperkirakan dari awal namun strategi/skala cukup besar pasti ada ,aturan aturan bagaimana sebenarnya meminimalisir dampak lingkungan,” ujar Arief.

Menurutnya nututi layangan pedot itu bukannya keslimang dalam perencanaan kadang kadang implementasinya jauh lebih cepat di banding yang kita perkirakan. Banyak kegiatan kegiatan yang kita akomodir dalam waktu cepat, tetapi upaya kita mengurangi dampak negative tentu saja masih kita upaya kan terus,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Dekan Fakultas teknik lingkungan Undip, Prof. Syafrudin mengungkapkan bahwa Pembangunan berwawasan Lingkungan di pengaruhi 5 hal, yang pertama Kelembagaan, tidak hanya tanggung jawab dari dinas terkait namun semua sector kelembagaan yang berkaitan dengan perdagangan dan sebagainya, yang kedua Aspek teknis operasional, bagaimnan kita akan bisa berwawasan lingkungan apabila kita mennggalkan kaidah kaidah teknis dalam rangka kita melaksanakan pembangunan yang tentu kita punya keterbatasan,aspek lingkungan hidup adalah pembatas,” ungkapnya.

Menurutnya yang ketiga aspek financial, karena kita membangun dengan berwawasan lingkungan itu eksternal cost yang kita keluarkan sekecil mungkin, pembangunan akan bisa memberikan manfaat yang besar. Dengan demikian resikonya lingkungan akan semakin kecil tentu dampak negatif semakin kecil tentunya membutuhkan biaya. Lalu yang keempat mengenai regulasi, low inforcemannya bagaimana? Serta yang kelima terkait dengan peran serta masyarakat, ini penting karena secara kelembagaan sebagai pengusaha harus memakai aturan.,” pungkasnya.