Ekonomi Tanpa Transparansi : Panggung Serakahnomics dan Tipuan Kebohongan ,Oleh Dr.H.Syahlarriyadi,M.M Dosen Institut Nida El Adabi

Tangerang,18/08/2025 policeatch.news

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah beberapa waktu lalu sesungguhnya lebih dari sekadar pengingat teknis. 

Pernyataan lugas, tegas dan berapi-api beliau mengatakan “Mengelola ekonomi tanpa transparansi, pasti di situ banyak syaiton nirojim”.

 menyimpan diagnosis tajam terhadap penyakit lama yang belum nampak sembuh: hilangnya keterbukaan dalam tata kelola, yang membuka jalan bagi kerakusan dan kebohongan merajalela.

Fenomena ini dalam kajian kritis dapat disebut serakahnomics sebuah sistem yang digerakkan oleh nafsu akumulasi harta dan kekuasaan, tanpa kendali moral. Serakahnomics tidak lahir di ruang hampa; ia tumbuh subur ketika ada ruang gelap yang tak tersentuh transparansi. Di ruang inilah, kebohongan menjadi mitra setia keserakahan. 

Jika serakah adalah motif, maka bohong adalah instrumen. Laporan keuangan dimanipulasi, data dipoles, dan narasi keberhasilan direkayasa agar publik terus percaya bahwa kapal berlayar mulus, padahal lambungnya sudah retak.

Melirik kajian perspektif ekonomi syariah, dua penyakit ini adalah antitesis total dari empat sifat utama Rasulullah SAW: Siddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (terbuka dan transparan), dan Fathonah (cerdas). Rasulullah membangun reputasi publik sebagai Al-Amin jauh sebelum diangkat menjadi Nabi, membuktikan bahwa integritas adalah modal sosial yang tak ternilai. 

Nilai ini seharusnya menjadi DNA ekonomi syariah modern sebuah ekosistem yang bukan hanya bebas riba, tetapi juga bebas dari intrik serakah dan dusta.

Sayangnya, realitas menunjukkan, ketika transparansi hilang, mekanisme kontrol sosial lumpuh. Keserakahan berkembang biak seperti bakteri di ruang lembap, kebohongan berubah menjadi bahasa resmi, dan legitimasi moral pemerintahan terkikis. Dalam kondisi ini, istilah syariah kerap hanya menjadi ornament indah di permukaan, namun menutupi borok moral di dalamnya.

Transparansi, sesungguhnya, adalah pilar peradaban ekonomi yang sehat, mencegah serakahnomics merajalela dan memutus mata rantai kebohongan.

 Mengabaikannya sama saja membuka pintu bagi syaiton nirojim untuk mengubah sistem ekonomi menjadi ladang perburuan pribadi. Sebagaimana Rasulullah SAW menegakkan integritas sebagai dasar muamalah, demikian pula seharusnya bangsa ini menempatkan kejujuran dan keterbukaan bukan sekadar jargon, tetapi sebagai benteng terakhir menjaga kehormatan ekonomi.

Team redaksi,AWD

Read More

Penataran Sistem Ekonomi Peta 1 Komando Untuk Kemakmuran, Kesejahteraan dan keadilan

       

Live Bersama Mayor TNI(P) Muhammad Saleh

Read More

BANTUAN UNTUK PKL YANG TIDAK MERATA BERIMBAS KECEMBURUAN

 

DOK ; MPW

Majalengka, Police Watch news,-  Bambang Erdaya ( 54 ) Seorang warga kabupaten Majalengka yang telah perduli kepada PKL (pedagang kaki lima) terkait dibatasinya waktu berdagang bagi para PKL oleh pemda Majalengka yang awalnya hanya sampai jam 18 : 00 wib saja ,  kini diperbolehkan sampai pukul 20:00 wib , setelah hasil audensi dengan Sat Pol PP kabupaten Majalengka.

Namun imbas dari pergerakan sosial yang dilakukan oleh Bambang malah dirinya mendapatkan banyak pertanyaan dari para PKL ( pedagang kaki lima ) yang tidak mendapatkan kompensasi 

" awalnya kami hanya memperjuangkan keterbatasan waktu berdagang para PKL saja , tapi kok malah banyak yang bertanya kepada saya masalah bantuan yang 750.000 itu ", ujar Bambang .

Berangkat dari banyaknya pertanyaan tersebutlah akhirnya Bambang dan rekan kembali terusik untuk memperjuangkan nasib para PKL dan akan melakukan aksi dialogis ke kantor BAZNAS (Badan zakat nasional) pada hari Rabu depan, (20/05/2020) .

Menurut nya, Kompensasi yang di bagikan kepada pedagang kaki lima yang terdampak wabah covid 19 tidak merata karena hanya diberikan kepada 600 orang PKL  dengan nilai bantuan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang , sedangkan jumlah PKL di kabupaten Majalengka ribuan banyaknya .

Hal tersebut menurut Bambang malah memicu kecemburuan bagi para PKL yang tidak mendapatkan kompensasi tersebut .

Di wawancara pada hari minggu,(17/05/2020), di sebuah rest area di wilayah jatipamor, Bambang Erdaya menjelaskan kepada policewatch.news bahwa banyak para PKL yang tidak kebagian menjadi kecemburuan sosial

" banyak orang orang (PKL) Yang tidak kebagian itu menjadi kecemburuan sosial, dan mengadu kepada kami, maka kami tidak bisa tinggal diam, PKL dan temen temen aktivis lain nya akan mengadakan dialog dengan BAZNAS " Tutur Bambang Erdaya

Bambang menambahkan bahwa gerakan yang akan di lakukan adalah gerakan dialogis bukan gerakan anarkis,  dan hasil  pertemuan akan di sampaikan kepada publik .

" atas nama teman-teman PKL semua,.kami akan mengadakan dialog, dan ini adalah gerakan dialogis bukan gerakan anarkis, kepada semua rekan-rekan aktivis mohon bersabar, hasil dari dialog kami akan di sampaikan kepada publik,

Mudah-mudahan hasil dari pertemuan nanti menguntungkan bagi para PKL " tambah nya.

Kami merasa prihatin kepada masyarakat yang dagangnya terhambat dan terganggu dengan adanya Covid-19, Sehingga, kami berikan kompensasi bagi mereka," kata Bupati Majalengka Karna Sobahi 

Sebelum nya,  sebanyak 600 pedagang kaki lima di Kabupaten Majalengka mendapatkan suntikan dana dari Pemkab Majalengka bekerja sama dengan Baznas setempat senilai Rp750.000 per orangnya. Bantuan tersebut sebagai bentuk perhatian kepada para pedagang yang terkena dampak Covid-19.

  

Namun rupanya hal tersebut memicu kecemburuan bagi para PKL lain nya yang tidak menerima bantuan kompensasi .

Para PKL yang tidak mendapatkan kompensasi tersebut merasa tidak di akui sebagai masyarakat Majalengka , " mereka dapat bantuan , mengapm kami tidak ? , kan kami juga warga Majalengka " , ujar salah seorang PKL yang tidak mau disebutkan namanya  .Pernyataan serupa juga banyak ditemui di komentar medsos  group Suara masyarakat Majalengka .

~DR ,RS 

Read More

Nasib Tukang Service Elektronik Terseret Globalisasi Ekonomi

Dok : Yayat MPW

Tasikmalaya, PoliceWatch News- Globalisasi di sisi kemajuan teknologi mendorong, bahkan memaksa manusia ke arah berfikir yang lebih cerdas, namun menjauhkan jarak nilai ekonomi klas atas dan kelas bawahan (Ekonomi lemah).(14/7/2019).

Ketika ditemui seorang tukang servis elektronik, Amin  (33) yang hanya lulusan SD saja, mengeluhkan nasib hidupnya. Dengan sedikit keahlian autodidak, Amin mengais rezeki jadi tukang servis elektronik di kampung, tepatnya di kampung Mekarsari Desa Cikupa Kec. Karangnunggal- Kab.Tasikmalaya.

Karena kemajuan Teknologi, pekerjaan yang ia geluti semakin terseret hingga hampir tidak kebagian lahan pekerjaan

untuk menopang hidupnya.

Yang awalnya ia mengaku, dengan menjual jasa "servis Televisi" cukup lumayan untuk menghidupi keluarga kecilnya. Tapi saat ini karena kemajuan teknologi, contoh : unit mesin China dengan harga murah banyak di jual di pasaran, penghasilannya pun sangat minim sekali. Seakan ia hampir tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketika ditanya, Amin mengatakan" Saya berharap pemerintah sedikit menolehkan perhatiannya peda nasib orang kecil seperti saya ini". Pungkasnya (Yat's biro Tasikmalaya).

Read More

Harga Bawang Putih Sempat Melambung Selama Dua Pekan

Reporter : M. Taufiq.Sapta

Dari kiri : Ka Disperindag Jateng, Arief Sambodo, Kepala Ketahanan Pangan Jateng, Agus

Wariyanto, Anggota Komisi B DPRD jateng, Messy Widiastuti, Foto: M. Taufiq.Sapta

Semarang (Police Watch.News)- Ketersediaan pasokan bahan pokok di Jawa Tengah untuk puasa dan lebaran 2019 menurut Kementerian Perdagangan secara umum dinyatakan aman. Pemerintah terus melakukan koordinasi untuk memastikan pasokan harga dan distribusi berjalan lancar. Jikalau kemudian ada fluktuasi harga akibat cuaca dipastikan masih dalam batas kewajaran.

Konsumsi bahan pokok di jawa tengah masing masing kabupaten kota di prediksi baik, begitu juga dengan pasokan dan harganya yang terjangkau, pola distribusi sembako yang komoditas tertentu juga menjadi perhatian instansi terkait.

Mahalnya harga bawang putih yang sempat berlangsung dua pekan terakhir langsung bisa diredam dengan langkah taktis dan operasi pasar. Bawang putih import sempat terkendala dalam proses kedatangannya hingga harga sempat melonjak tinggi dalam beberapa hari sedangkan untuk beras ketersediaan stok di bulog untuk wilayah jawa tengah di nilai aman, mencukupi masyarakat jawa tengah di prediksi mampu membeli sembako dengan harga terjangkau bahkan hingga saat lebaran nanti.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, dr. Messy Widiastuti mengatakan, setelah kami melakukan kunjungan di beberapa pasar kita tahu bahwa pada saat memasuki bulan puasa biasanya harga mulai naik, hal ini umumnya terjadi setiap tahun saat memasuku bulan puasa maupun menjelang lebaran.

Harga bawang putih bukan saja terkendali tidak naik tetapi yang turun seperti harga cabe itu juga harus di manipulasi supaya tidak sendiri turun. Jadi untuk menjaga harga supaya tetap sebagai harga minimal petani, “tuturnya.

Menurutnya ketersediaan bahan pokok sudah tercukupi dengan harga yang terjangkau, pemerintah luar biasa dalam mengendalikan harga sembako di pasar seperti beras, cabe, gula,telur, minyak, bawang putih,”paparnya saat menjadi nara sumber pada Dialog bersama parlemen jawa tengah, dengan tema “ Ketersediaan dan Keterjangkauan Sembako Jelang Ramadhan “ yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM, di Lobby Hotel Gets jalan MT. Haryono no 312 31 Semarang, Kamis 23/ / 2019.

Sementara itu Kepala Ketahanan Pangan Prov Jateng, Agus Wariyanto, menuturkan Jawa Tengah merupakan contributor ketahanan pangan nasional tidak kurang dari 14 persen pasokan pangan dari jawa tengah, komoditas sapi 1,7 juta ekar , komoditas kambing 2 juta ekor pertahun untuk komoditas telur di jawa tengah paling besar ada di Kendal mencapai 20 persen karena merupakan sentra telur, provisi jateg juga menyediakan untuk daerah daerah lain yang belum surplus khususnya kebutuhan pangan sehingga dapat merata pada daerah daerah lain,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama Ka Disperindag Pro Jateng, Arief Sambodo, mengungkapkan, kenapa 2 sapai 3 tahun terakhir ini di jawa tengan keterjangkauan dan ketrsediaan pangan maupun sembako tercukupiini dikarenakan adanya beberapa factor, diantaranya lembaga kita yang punya tim pengendali inflasi daerah. Selama 4 tahun terakhir ini keanggotaan secara struktur di ketuai gubernur, ketua harian Sekda dan SKPD bekerja secara optimal. Ucapnya, Lalu mengenai aturan kebijakan tentang harga , tahun 2018 ada harga acuan misalnya minyak gorang,telur, gula, daging, daging ayam bisa di optimalkan oleh tim dalam pemantauannya dan pengendaliannya, kita sebagai daerah produsen mengenai ketersediaan kita mencukupi terutama produk komoditas yang di produksi di jateng kita tidak perlu import antar daerah contonya: bawang merah, beras . cabe. Berikutnya kita punyatim satgas pangan bisa kita optimalkan untuk menghindari adanya penimbunan, ada spekulan spekulan liar, paparnya.

Menurutnya, selama 3 tahun ini di jateng inflasi selalu dibawah inflasi nasional, kita lihat di tahun 2017 inflasi kita secara rii 3,71 persen lalu di tahun 2018 inflasi turun menjadi 2,82 persen.

Dengan kondisi sekarang ini inflasi bisa dikendalikan. Untuk tahun 2019 ini kami optimis ketersediaan komoditas khususnya di bulan puasa dan lebaran tahun ini saya kirim tim sejak awal maret sampai dengan awal mei dari pantauan 3 bulan terakhir Nampak harga cenderung stabil, kecuali satu bawang putih, “ pungkasnya.

Read More

Pemprov Jateng Dukung Penuh Terhadap Usaha Mikro Kecil

Reporter : M. Taufiq.Sapta

Dari kiri: Pimwil Jamkrindo kanwil 5 Jateng,Wahyu Hidayatullah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Bima kartika,SH.MH, Dekan FEB Undip, DR, Suharnomo dan Anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Makruf serta Moderator Prasetyobudi. Foto : M. Taufik

Semarang, (Policewatch.news).Sektor usaha ekonomi kecil dan mikro terbukti telah mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional, untuk itu harus senantiasa dijaga ,dipelihara saat krisis ekonomi global melanda. Sektor kecil dan mikro di Indonesia masih berdiri tegak,menunjukkan eksistensinya,

sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk senantiasa mengembangkan usaha kecil dan mikro. Apalagi disaat ini jawa tengah sudah mendapatkan berkah bonus demografi dimana penduduk

usaia produktif menjadi dominan.

Antusiasme anak muda saat ini untuk berwirausaha harus dikelola agar berkah ini tidak berubah jadi malapetaka .Pemerintah Provinsi Jawa Tengahpun telah memberikan dukungan penuh terhadap usaha kecil mikro sebagian masih membutuhkan pendampingan seperti pelatihan dan promosi untuk ini di buktikan dorongan dan motifasi yang lebih dari pemerintah ,dari pusat sampai daerah dan pihak terkait.

Pemerintah Provinsi juga meminta kabupaten kota untuk berani tampil memasarkan produk usaha kecil unggulannya pada setiap kesempatan. Tujuannya agar UMKM nya maju hingga mampu menembus pasar Internasional. Selain itu akses permodalan menjadi faktor penting usaha kecil mikro agar bisa bertahan dan berkembang, untuk itu perlu campur tangan pemerintah melalui lembaga penjamin kredit agar mereka bisa mengakses kredit usaha rakyat.

Anggota komisi B DPRJateng, Achsin Makruf menyatakan,jumlah pengusaha Indonesia jumlahnya masih dibawah rata rata Negara di Asia, jumlah pengusaha Indonesia baru 3 persen dari jumlah penduduk Indonsia. Kita masih kalah dengan Negara Thailand udah mencapai 4 persen, Malaysia 5 persen, Singapura mencapai 7 persen bahkan untuk Negara Negara maju sudah mencapai angka 12 persen seperti China, Amerika Serikat.

Menurutnya kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari sector usaha, sector jumlah pengusahanya. Manakala jumla pengusaha tinggi maka bisa dipastikan bahwa kesejahteraan masyarakat pada tingkat sejahtera, ini dilihat dari perbandingan rasio dengan jumlah penduduk Negara Negara yang secara ekonomi maju,” ujarnya, saat menjadi salah satu nara sumber Dialog bersama Parlemen Jawa Tengah dalam prime topic, dengan tema Tumbuh kembangkan Usaha Mikro Kecil yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di Gedung C,lantai 4 FEB Undip Tembalang Semarang, Senin, 11/3/2019.

Sementara itu Dekan FEB Undip Semarang,Suharnomo mengungkapkan, di kampus FEB Undip Tembalang Semarang ada Klinik Bisnis, starup profile book. Banyak juga yang mengarah pada star up digital basic diantaranya tangan bionic, box office, sirobo semua berbicara untuk ekonomi ke depan basic kreatifitas education termasuk di bidang UMKM. Menurut nya selama ini sebgian orang turun temurun melakukan sesuatu menjadi besar didasarkan dari yang dia bisa.

Apa yang kita buat di klinik bisnis di FEB Undip ini adalah bagian dari down streaming dari produk produk riset pengembangan UMKM pun harus didasarkan pada riset,” tuturnya.

 

Para nara sumber menerima cindera mata dari Dekan FEB Undip Semarang ,DR, Suharnomo,

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Bima kartika SH.MH mengungkapkan , Pemprov Jateng melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM yang jumlahnya mencapai 137 ribu supaya perekonomian masyarakat meningkat, diharapkan kedepannya pelaku UMKM terus meningkat kualitasnya melalui program UMKM naik kelas.

Menurut Bima Kartika, dalam pembinaan UMKM dilakukan mulai dari pembuatan produk Legalitas hingga pemasaran. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas UMKM di Jateng khususnya di tahun 2019 ini disiapkan anggaran sebesar Rp.69 milliar, ini lebih besar dibandingkan pada anggaran tahun 2018 lalu sebesar Rp.59 milliar jadi ada tambahan Rp.10 milliar.

Selain itu pihaknya saat ini mengaku bekerja sama dengan bandara Ahmad Yani Semarang dengan membuka gallery UMKM yang memasarkan 760 produk UMKM dari Jateng. Pemprov jateng melalui Dinas Koperasi dan UMKM meningkatkan anggarannya setiap tahunnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas UMKM. Pelaku UMKM di jateng mencapai angka 13,7 persen atau sekitar 4,8 juta dari jumlah penduduknya 35 juta,” pungkasnya.

Read More

Fahri Hamzah: "Prabowo Bahas Kebocoran Anggaran" Beliau Punya Narasi Kuat

Reporter : irfan                                                                    Breaking News

dok mpw

Jakarta Policewatch.news,- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menuliskan komentarnya terkait ucapan capres nomor 02, Prabowo Subianto.

Hal tersebut ia tulis mellaui website pribadinya fahrihamzah.com.

Menurut Fahri Hamzah, pernyataan Prabowo memiliki narasi yang sangat kuat.

Fahri menilai bahwa pernyataan Prabowo terkait ekonomi bocor sudah ia gaungkan sejak 5 tahun yang lalu.

Fahri lantas menyebut bahwa pernyataan Prabowo makin terbukti.

Berikut pendapat Fahri Hamzah selengkapnya:

"Dari pulau Sulawesi, saya ingin menulis soal “Ekonomi Bocor” seperti yang disampaikan oleh calon presiden nomor 02. Sebab beritanya heboh dan calon presiden nomor 01 telah menanggapi sederhana dengan mengatakan, “laporkan saja”. Padahal yang tertangkap sudah banyak.

Mari kita membaca alam pikiran Pak Prabowo sebagai calon presiden yang menurut saya punya narasi kuat. Dalam debat capres lima tahun yang lalu, Prabowo bilang ekonomi kita bocor, hampir semua orang tertawa terutama pendukung Jokowi.

Setelah hampir lima tahun berlalu, tawa itu mulai hilang. Karena fakta-fakta dibalik ekonomi bocornya Pak Prabowo terungkap. Dulu bilang uangnya ada, tapi utang pemerintah semakin menumpuk. Uang yang jadi darahnya ekonomi ternyata bersumber dari utang.

Itu karena apa? Karena fakta bahwa ekonomi kita bocor sebagaimana menjadi keyakinan pak Prabowo lambat laun makin terbukti. Gali lobang-tutup lobang APBN jadi tradisi. Utang hanya untuk bayar bunga utang setiap tahun, bahkan diakui juga oleh Bu Sri Mulyani.

Defisit neraca perdagangan terparah juga ada di akhir-akhir pemerintah ini. Defisit ini artinya kita kehilangan banyak sekali potensi devisa karena impor kita lebih banyak dibanding ekspor. Uang bocor dan tersedot ke luar negeri. Ini juga diakui oleh Pak Darmin sebagai Menko.

Narasi ekonomi bocor yang dilontarkan Pak Probowo ini saya anggap mendalam dan kuat pasti tidak muncul begitu saja. Saya ingat dulu, jauh sebelum menjadi capres, Prabowo muncul dalam dunia politik dengan menawarkan gagasannya ke kampus-kampus. Bahkan sebelum Gerindra lahir.

Dia berani berdebat dan masuk kampus dengan membawa gagasan ekonomi dan nasionalisme. Tema yang dibawa pun tidak jauh dari narasi ekonomi bocor ini. Dan kini, narasi itu setidaknya telah terangkum dalam buku yang beliau tulis berjudul Paradoks Indonesia. 

Sekali lagi narasi ini kuat dan tidak main-main. Dan diucapkan oleh Pak Prabowo yang saya yakin beliau juga bukan tokoh sembarangan dalam lanskap politik dan sejarah Indonesia. Siapa Prabowo mungkin semua orang tahu, tetapi alam pikiran yang membentuknya tidak semua orang tahu.

Ketika orde baru, ada seorang ekonom senior yang berani mengkritik dan mengingatkan presiden Soeharto bahwa 30% dana pembangunan ekonomi selama orde baru bocor. Kritik itu diucapkan saat kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-12 di Surabaya, 1993.

Angka 30% tidak muncul begitu saja, angka itu datang dari seorang ekonom berkelas nasional dan internasional. Kritik terhadap orba ini hanya bisa dilakukan oleh seorang begawan ekonomi bernama SoemitroDjoyohadikusumo. yang tidak lain adalah ayahanda dari Prabowo Subianto.

Kritik ini mengandung kejujuran sekaligus keberanian karena harus diucapkan di depan Soeharto, selain Pemimpin rezim Orba yang kuat Soeharto juga besan Soemitro. Kritik ini juga mengandung kebenaran karena 4 tahun kemudian, Indonesia dilanda krisis dan rezim orde baru tumbang.

Beliaulah begawan ekonomi yang kiprahnya dalam bidang pembangunan Indonesia tidak diragukan lagi Nasionalismenya. Lima kali menjadi menteri dalam pemerintahan Orde lama dan Orde baru. Juga pernah menduduki jabatan prestisius sebagai group of top five experts di PBB.

Julukan begawan ekonomi karena beliau seperti ibu kandung bagi rancang bangun ekonomi Indonesia serta ekonom-ekonom yang menyertainya. Beliau adalah pendiri fakultas ekonomi UI, yang dalam sejarahnya melahirkan ekonom handal negeri ini. Pendiri ISEI dan lembaga thinktank LP3ES

Pak Soemitro mendapat gelar doktor ekonomi dari Universitas Erasmus Roterdam pada usia 26 tahun. Setelah itu langsung diangkat menjadi staf Perdana Menteri Sjahrir. Soemitro juga menjadi orang berpengaruh dalam menjalankan siasat ekonomi Bung Hatta.

Paska Konferensi Meja Bundar (1949) dimana Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia, Bung Hatta langsung memerintahkan Ir. Djuanda dan DR Soemitro terbang dari Belanda ke Amerika untuk merundingkan kredit senilai US$ 100 juta dengan Direktur Bank Exim Amerika.

Dalam siasat ekonomi Hatta, Indonesia harus mempercepat tranformasi ekonomi dari sistem ekonomi kolonial ke sistem ekonomi nasional. Dana US$ 100 juta ini akan dijadikan modal untuk membangun pondasi industri dasar. Itu bagian Dr karya ayah Prabowo.

Setiba di Tanah Air, Soemitro diangkat menjadi menteri Perindustrian dan perdagangan pada usia 33 tahun. Dan program ekonominya dikenal dengan ekonomi benteng, salah satu programnya adalah membangun pabrik Pupuk Sriwijaya dan Semen Gresik.

Pada akhirnya dua pabrik ini berdiri kokoh dan menjadi pondasi industrialisasi dan pembangunan sektor pertanian. Hingga pada masa orde baru Indonesia mencapai prestasi swasembada pangan. Ini pembangunan terencana. Pak Mitro otaknya.

Setelah mengarsiteki ekonomi orde baru dan orde lama, Soemitro pun tak berhenti berkarya. Beliau telah menulis banyak sekali buku dan makalah nasional dan internasional. Sehingga Almamater Universitas Erasmus menganugerahi gelar honoris causa pada tahun 1995.

Seperti disebutkan Prof Emil Salim dalam tulisannya di Kompas (23 November 1995), atas gelar tsb, nama Soemitro telah dicantumkan berdampingan dengan tokoh-tokoh Universitas Erasmus dan pemenang nobel seperti Jan Timbergen.

Sekali lagi itu adalah Pak Cum, panggilan akrab ayah Prabowo

Upacara pemberian gelar ini diiringi musik Gamelan “Caraka Kembang” yang dimainkan oleh orang-orang Belanda dan dihadiri tokoh politik dan intelektual dunia. Di antaranya Perdana Menteri Belanda Wim Kok dan puluhan rektor universitas di Eropa.

Inilah salah satu putra terbaik bangsa. Begawan Ekonomi yang jasa dan pemikirannya tidak boleh hilang dari memori bangsa ini. Saya melihat apa yang diuangkapkan Pak Prabowo belakangan ini adalah bagian dari proses pewarisan semangat dan pemikiran Prof Dr Soemitro.

Demikianlah kritik Prabowo tentang “Ekonomi Bocor” itu menemukan akarnya pada nama besar ayahandanya Raden Mas Sumitro Djojohadikusumo. Seorang ekonom yang mendisain perekonomian INDONESIA modern sehingga beliau disebut begawan. Sekarang anaknya maju jadi calon presiden," tulisnya.

Diketahui sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut anggara negara mengalami kebocoran sebanyak Rp. 500 miliar atau 25 persen dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) RI.

Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tapi menurut Prabowo kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dikorupsi.

Berdasarkan data versinya, Prabowo menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun.

"Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menanggapi pernyataan Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai pandangan tersebut tidak didasari data dari kelembagaan yang kompeten dan relevan.

"Kita punya lembaga antara lain BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Kita juga punya instrumen hukum yang mengawali dan mengawasi dengan baik.

Jadi jangan memberikan pandangan-pandangan yang menurut saya tidak mendasari atas itu semua," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurut Moeldoko, BPK, KPK, BPKB dan lembaga terkait lainnya akan memberi opini terhadap laporan keuangan dan mengawasi pemakaian anggaran Kementerian/Lembaga. Bila ada penyelewengan, lembaga pengawas tersebut akan menyampaikan opini ke pemerintah untuk ditindaklanjut.

Wakil Ketua TKN itu memastikan, pemerintah akan segera menindak tegas jika terjadi suatu pelanggaran.

"Pada akhir pemeriksaan ada opini dari BPK dan lainnya, dari situ pasti (presiden) perintahkan menteri terkait untuk langkah selanjutnya," jelas Moeldoko.

"Kalau menjurus pelanggaran prosedur, administrasi apalagi pidana gak ada cerita proses langsung. Misalnya ini maladministrasi di mana, kalau prosedur di mana, kalau pidana sikat gak ada cerita. Jadi ada langkahnya enggak kita biarkan. Kalau soal kisarannya perlu dicek lagi," pungkasnya.

Tanggapan Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah bila APBN bocor hingga 25 persen.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Kalla mengakui ada kebocoran anggaran karena terbukti dari masih adanya korupsi yang melibatkan aparat pemerintah.

Namun, ia meyakini jumlahnya lebih kecil dari 25 persen APBN.

"Iya tentu lah (ada kebocoran). Itu ternyata banyak (pejabat) masuk KPK kan. Tapi tidak semua, jangan disamaratakan. Ada yang bersih ada yang enggak. Tidak semua, tidak benar itu diratakan 25 persen," ujar Kalla saat ditemui di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Kalla mengatakan, biasanya kebocoran anggaran terjadi di sektor pembangunan.

Namun, ia memastikan di sektor lain seperti gaji pegawai dan subsidi, tak ada yang bocor.

Kalla menambahkan, saat ini korupsi anggaran pun sulit lantaran kinerja KPK yang semakin baik dalam hal penindakan.

"Apa lagi sudah banyak yang ditangkap sehingga orang takut. Hanya betul-betul yang korupsi sekarang ini pemberani yang tidak takut ditindak. Menteri aja sembilan yang ditangkap, bupati 120, gubernur 19. Ada negara seperti itu enggak?" ujar Kalla.

"Coba tunjukan satu negara yang anggota DPR-nya ada 40 ditangkap, yang kepala daerahnya 100 lebih, yang menterinya sembilan ditangkap. Coba cari negara yang ada seperti itu. Jadi memang ada korupsi tapi kita tegakan (hukum) juga sangat keras," lanjut dia.

Sebelumnya, Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek.

Bocoran anggaran itu, menurut dia, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan.

Read More

Kenaikan Tarif Tol "Semarang-Bawen" Mulai 24 Juli

Reporter : Nardi 

Direktur Teknik dan Operasi PT. Trans Marga Jateng (TMJ) Ali Zainal Abidin (kiri) memberikan keterangan terkait kenaikan tarif Jalan Tol Semarang-Bawen

Semarang, POLICEWATCH.NEWS- PT Trans Marga Jateng menyesuaikan tarif Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I (Semarang-Ungaran) dan Seksi II (Ungaran-Bawen) yang akan mulai diberlakukan pada 24 Juli 2018 pukul 00.00 WIB.

"Penyesuaian tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 429/KPTS/M/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I dan II (Semarang-Bawen)," kata Direktur Teknik dan Operasi PT. TMJ Ali Zainal Abidin di Semarang, Kamis.

Ia menyebutkan, penyesuaian tarif tol itu mengakibatkan adanya kenaikan tarif sebesar Rp500 untuk kendaraan yang masuk golongan I dan II, sedangkan tarif tol untuk kendaraan golongan III hingga V justru mengalami penurunan antara Rp3.000 hingga Rp6.500.

Setelah ada penyesuaian, maka besarnya tarif Jalan Tol Semarang-Ungaran untuk kendaraan golongan I adalah Rp7.500, golongan II dan III Rp11.000, golongan IV dan V Rp15.000.

Tarif Jalan Tol Ungaran-Bawen untuk kendaraan golongan I Rp8.000, golongan II dan III Rp12.000, serta golongan IV dan V Rp16.000.

Menurut dia, penyesuaian dan evaluasi tarif tol setiap dua tahun tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.43/2013 dengan menyesuaikan tarif lama dengan laju inflasi.

"Sosialisasi besaran penyesuaian tarif Jalan Tol Semarang-Bawen sudah dan akan terus kami sampaikan kepada masyarakat, baik melalui media sosial ataupun spanduk-spanduk di sejumlah titik di jalan tol," ujarnya.


Terkait dengan penyesuaian tarif Jalan Tol Semarang-Bawen tersebut, PT. TMJ terus meningkatkan pemenuhan indikator standar pelayanan minimal yang meliputi kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesbilitas, mobilitas keselamatan, unit pertolongan/penyelamatan, dan kebersihan lingkungan maupun kelaikan tempat istirahat.

Direktur Administrasi dan Keuangan PT. TMJ Novianto Dwi Wibowo menambahkan, penyesuaian tarif Jalan Tol Semarang-Bawen ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Kita ikuti, akan tetapi ada kemungkjnan berdampak terhadap 'return of project' dan kita senantiasa berdiskusu serta berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini BPJT untuk mengantisipasi bagaimana kompensasi yang akan diberikan pemerintah," katanya.

Read More