MPW "Mengucapkan Selamat Atas Tepilihnya "Ujang Sungkai - Aren Bin Anawi" Untuk Pimpin LAHAT Periode 2018 - 2023


selamat untuk Cik Ujang & Haryanto



Red-POLICEWATCH.NEWS,- Kami segenap jajaran Redaksi dan anggota media POLICE WATCH.NEWS mengucapkan selamat atas tepilihnya Ujang Sungkai – Aren Bin Anawi yang sudah terpilih dalam Pilkada serentak yang telah unggul di kabupaten Lahat,
Semoga Ujang Sungkai – Aren Bin Anawi dapat menjadi pimpinan yang dapat merangkul masyarakatnya untuk membangun Kabupaten Lahat agar lebih berkembang.

” Kami ucapkan selamat atas terpilihnya calon bupati Ujang Sungkai – Aren Bin Anawiyang telah mengikuti Pilbub untuk Periode 2018 - 2023" 
Saya harapkan, dengan pemilihan Pilkada serentak ini, mampu menjaring para pemimpin yang amanah, fatonah dan dapat menjadikan Kabupaten Lahat ini lebih baik kedepannya,” ungkapBambang MD Ka perwakilan media POLICE WATCH.NEWS.
Lanjut Bambang juga berharap agar  Ujang Sungkai – Aren Bin Anawi mampu menjadi inspirator bagi warganya dan bukan malah jadi diktator.

“Jadilah pemimpin yang selalu mengayomi dan mengabdi pada warganya. Bukan sekedar jadi Kepala Daerah tapi juga jadi pemimpin yang arif dan bijaksana,” harap bambang dan juga masyarakat LAHAT pada umumnya.

Bambang juga berharap tidak ada konflik di muara enim sampai adanya pelantikan Bupati dan Wakilnya,” pungkasnya.


MAYORITAS "KOMITE SEKOLAH SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PIHAK SEKOLAHAN" UNTUK LAKUKAN PUNGLI

SISWA BARU SMPN 1 MERAPI TIMUR DIPUNGUT UANG SERAGAM SEKOLAH YANG BERLEBIHAN WAKASEK TANTANG WARTAWAN SILAHKAN DIBERITAKAN
SMP Negeri 1 Merapi Timu uang seragam sekolah sebesar Rp 775.000 (Tujuh ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah)

LAHAT - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS - Tahun ajaran baru setelah anaknya lulus sekolah dasar melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) Ironis nya SMP Negeri 1 Merapi Timur melakukan Pungutan Liar dengan modus untuk bayar uang seragam sekolah sebesar Rp 775.000 (Tujuh ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah)
Pantauan wartawan policewatch.news di SMP Negeri 1 Merapi Timur Kabupaten Lahat selasa (10/7)  nampak wali murid anaknya yang baru di terima disekolah tersebut membayar seragam sekolah kepada salah satu panitia penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018/2019.
Sejumlah orang tua siswa murid membayar uang seragam sekolah boleh dicicil sesuai kemampuan orang tua salah satu orang tua wal murid mengaku kepada policewatch.news selasa (10/7) boleh dicicil tapi dikasih tempo satu bulan ujar " Sumber yang ditanyai wartawan usai membayar uang seragam sekolah.
Kepala sekolah SMP Negeri 1 ditemui wartawan selasa (10/7) salah satu panitia ibu kepsek ke Palembang.
Wakil Kepala sekolah saat dikonfirmasi policewatch.news selasa (10/7) sudah ado kesepakatan daripada dio kocar kacir baju itu baju olahraga dengan baju batik membayar Rp 775 sudah termasuk logo ujar " wakepsek
Lebih lanjut dia juga mengatakan bahwa kito bukan pungutan dio membeli barang yang dio mau tanpa dipaksa kalu dio idak ngambek disini kito jugo idak suruh itu permintaan wali murid sementara jumlah siswa murid yang diajukan 240 siswa murid sedangkan yang saat ini diterima sekitar 159 siswa baru karena sesuai dengan permintaan kami enam klas diterangkan oleh wakepsek sambil menantang wartawan silahkan diberitakan.
Susunan SATGAS SABER PUNGLI sebagai berikut : 1) Pengendali/Penanggungjawab : Menko Polhukam Wiranto.
2) Ketua Pelaksana : Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno.
3) Wakil Ketua Pelaksana I : Irjen Kemdagri Sri Wahyuningsih (Pelaksana Tugas).
4) Wakil Ketua Pelaksana II : JAM Bidang Pengawasan Widyo Pramono.
5) Anggota Satgas terdiri dari : Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.
Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI dan Polri dari Aceh sampai ke Papua kepada SATGAS SABER PUNGLI melalui : WEBSITE : http://saberpungli.id SMS : 1193 - CALL CENTER : 193
Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan).
Adapun Jenis - Jenis Pungli di sekolah yang dilaporkan satgas pungli.
RAGAM PUNGUTAN DI SEKOLAH-SEKOLAH
1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan yang tidak jelas}
Komite sekolah dijadikan kepanjangan tangan dari kepala sekolah untuk memungli ke wali murid.(Tim MPW-Sum-Sel)


KETUA IWO PURWAKARTA BERSILATURAHMI KE MAPOLRES PURWAKARTA


POLICE WATCH,PURWAKARTA,-Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Purwakarta bersilaturahmi ke Mapolres Purwakarta dalam rangka koordinasi lintas organisasi dan antar lembaga.

Kapolres AKBP Twedi A.B melalui Waka Polres, Kompol Yanna Nurhandiana,saat pertemuan, Senin,(9/7) mengatakan silaturahmi bersama para wartawan yang tergabung di IWO Purwakarta merupakan bentuk kemitraan antara Polres Purwakarta bersama media.

"bagaimana pentingnya teman-teman media online bisa menjadi patner, dan sebagai salah satu strategi untuk menyampaikan peran dan tugas Polres Purwakarta kepada masyarakat," 

ungkapnya,didampingi Kasat Reserse narkoba ,AKP Heri Nurcahyo.

Menurutnya, dengan bermitra bersama wartawan yang tergabung didalam IWO Purwakarta, Polres Purwakarta akan terbantu tidak hanya dari kerjasama publikasi kegiatan.  Namun, sebagai penyampai informasi kepada masyarakat.

,"peran serta IWO sebagai wadah wartawan sangat diutamakan, mengingat informasi yang nantinya sampai dimasyarakat dapat dimengerti dengan jelas dan berimbang,"katanya

Sementara itu, Ketua IWO Purwakarta Dadang Aripudin dalam silaturahmi itu mengatakan sebagai salah satu organisasi profesi di Purwakarta siap bersinergi membantu kinerja Polres Purwakarta dalam segala hal.

Kehadiran IWO dalam silaturahmi tersebut juga upaya untuk memperkenalkan kepengurusan IWO dan tata kerja hingga program organisasi IWO kedepan, yang dapat disinergikan dengan Polres Purwakarta.

Ketua IWO Purwakarta Dadang Aripudin mengatakan maksud kunjungan IWO ke polres purwakarta untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dalam rangka mensukseskan Asean Game 2018.pungkasnya(paraji)

IWO Purwakarta & Jajaran Polres Purwakarta

DUGAAN KORUPSI 5,6 MILYAR DI SEKWAN DPRD LAHAT KEJATI MULAI BEKERJA NCW MINTA DI BONGKAR SIAPAPUN PELAKUNYA

ILUSTRASI

PALEMBANG – SUMSEL - POLICEWATCH NEWS - Kasus dugaan korupsi di sekretariat drpd lahat sempat hilang padahal uang yang dikorupsi sebesar 5,6 milyar anggaran tahun 2014. Kabarnya ada keterlibatan petinggi anggota DPRD lahat hingga kini masih aman

Perwakilan National Corruption Watch Kabupaten Lahat  Ruben mempertanyakan proses kasus korupsi di sekretariat DPRD Lahat di Kantor Kejati Sumsel,  Kamis (5/7/2018).
Ruben mengatakan, Pihaknys mendatangi kantor Kejati untuk menanyakan kasus dugaan korupsi di sekretariat DPRD Lahat.  “Kita sudah mendapat jawaban dari pihak Kejati kalau kasus korupsi di sekretariat DPRD Lahat sedang dalam proses, ” ujarnya.
Ruben menambahkan, pihaknya diminta oleh pihak Kejati untuk membuat surat resmi ke Kejati Sumsel agar mendapat jawaban secara resmi.  “Kejati meminta agar kita membuat surat resmi.  Administrasinya memang harus kita ikuti, ” paparnya.

Lebih lanjut Ruben  menuturkan,  kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat saat ini sedang ditangani di bagian pidana umum.  “Sehari atau dua hari lagi kita akan membuat surat resmi ke Kejati untuk menanyakan prosesnya.  Kita akan kawal terus kasus ini hingga tuntas, ” pungkasnya.
Sebelumnya,  Sebelumnya Ketua DPD NCW Lahat Dodo Arman mengungkapkan,  mendasar pada pengakuan Hj Sri Purwaningsih selaku Bendahara, semula dia menolak perintah atasannya, dikarenakan dana tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebab kegiatan di DPRD Kabupaten Lahat sudah tidak ada lagi alias tutup buku akhir tahun.
“Akan tetapi Hj Sri Purwaningsih, selaku bawahan dipaksa oleh atasannya untuk mengambil uang tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lahat,” katanya.

Dodo menjelaskan, pada 17 Desember 2014, uang ditransfer ke rekening DPRD sebesar Rp 5,7 miliar. Awalnya KPPKAD menolak keras permintaan tersebut, namun karena dipaksa oleh pihak Sekretariat DPRD Lahat akhirnya dengan sangat terpaksa mentransfer dana tersebut ke rekening Sekretariat DPRD pada 17 Desember 2014 dengan 4 kali transfer.

“Berkaitan hal tersebut diatas NCW menduga tentang indikasi dugaan korupsi,kolusi, dan nepotisme serta gratifikasi. Dikarenakan surat perintah pencairan dana pemerintah Kabupaten Lahat Nomor 900/021/SPM-Nihil/15.07/ 11.204.4.1/2014 yang dikuasakan kepada Hj Sri Purwaningsih " ungkapnya(TIM MPW SUM-SEL)

CIK UJANG DAN HARYANTO UNGGUL TELAK DARI HASIL REKAPITULASI KPU LAHAT

REPORTER : BAMBANG.MD
Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat 

LAHAT -  SUMSEL - POLICEWATCH NEWS - Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Lahat, Syamsurizal Nusir Bsc didampingi empat komisioner KPU lainnya, menghasilkan rekapitulasi hasil rekap suara dari 24 Kecamatan untuk Bupati dan Wakil Bupati Lahat yang selesai di rekap pada dini hari tadi, Jumat (6/7/2018), bahwa Pasangan Urut (paslon) nomor 3, Cik Ujang SH – H Haryanto SE MM MBA menggungguli keempat Paslon lainnya.

Dimana untuk Paslon nomor urut 3, Cik Ujang SH – H Haryanto memperoleh suara sebanyak 91.031 suara, diurutan kedua diraih oleh Paslon nomor urut 4, H Bursah Zarnubi SE – Drs Parhan Berza dengan total suara 49.667 suara, lalu di pososi ketiga diraih oleh Paslon nomor urut 1, H Nopran Marjani S Pd – Herlianysah SH MH dengan jumlah suara 45.207. Kemudian untuk Paslon nomor urut 5 yakni H Purnawarman Kias – Rozy Ardianyah meraih suara sebanyak 13.761 suara dan untuk Paslon nomor urut 2, Ir H Hapit Padli MM – H Erlansyah Rumsyah SE meraih 10.371 suara. Dimana jumlah seluruh total suara di Kabupaten Lahat sebanyak 210.037 suara.
Dari hasil rekap suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat dalam pleno tersebut, Paslon nomor urut 3, Cik Ujang SH – H Haryanto SE berhasil menguasai 17 Kecamatan Diantaranya Kecamatan Lahat, Kecamatan Lahat Selatan, Merapi Barat, Merapi Timur, Merapi Selatan, Pulau Pinang, Gumay Ulu, Tanjung Tebat, Pagar Gunung, Kota Agung, Mulak Sebingkai, Mulak Ulu, Kikim Barat, Suka Merindu, Pajar Bulan, Jarai dan Kecamatan Muara Payang.

Sedangkan paslon nomor urut 4, H Bursah Zarnubi SE – Drs Parhan Berza berhasil menguasai 4 Kecamatan yakni Kikim Timur, Kikim Selatan, Kikim Tengah dan Kecamatan Pseksu.

Lalu untuk Paslon nomor urut 1, H Nopran Marjani S Pd – Herliansyah hanya menguasai 2 Kecamatan saja, yakni Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.

Sementara itu untuk Paslon nomor urut 2, yakni Ir H Hapit Padli – H Erlansyah Rumsyah hanya menguasai 1 Kecamatan saja, yakni Kecamatan Gumay Talang.

“Dari hasil pleno ini, Paslon nomor urut 3, Cik Ujang SH – H Haryanto unggul dari keempat Paslon lainnya,” kata Samsurizal.

Selanjutnya Syamsurizal mengatakan, jika belakangan ada gugatan, dipersilahkan dalam tempo waktu 3×24 jam setelah pleno tersebut.
“KPU masih menunggu 3×24 jam setelah pleno ini, apakan ada gugatan di MK atau tidak. Kemudian setelah itu baru kami dapat menetapkan kepala daerah terpilih,” ujarnya.

KAPOLDA SUMSEL TEGASKAN SIAP PROSES DUGAAN POLITIK UANG PILKADA LAHAT

Reporter : Bambang.MD 
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara 


PALEMBANG  - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan dalam keterangan pers pihaknya siap melakukan memproses adanya  dugaan politik uang di Pilkada Lahat jika setelah dilakukan pengkajian ditemukan bukti-bukti yang kuat.
“Jadi laporan dugaan politik uang  dalam Pilkada serentak yang digelar 27 juni 2018 di Sumsel, sejauh ini hanya di Lahat yang ada laporannya ke Panwalu, jumlahnya ada tiga laporan dan saya harapkan laporan tersebut cukup bukti hingga dapat dilimpahkan perkaranya kepada kita untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan,” kata Zulkarnain di Palembang, Selasa (3/7).

Menurut Kapolda, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, setiap laporan dugaan politik uang hanya bisa dilaporkan kepada Panwaslu yang kemudian dikaji bukti-buktinya bersama Gakkumdu . tegasnya
Menurutnya, apabila dugaan politik uang Pilkada Lahat cukup bukti dan dilimpahkan ke polisi maka selanjutnya pihak kepolisian memiliki waktu 14 hari untuk pemberkasan perkara yang kemudian berkas perkara dilimpahkan ke jaksa.
“Setelah berkas kami limpahkan ke kejaksaan, maka jaksa memiliki waktu 7 hari untuk ke persidangan. Dalam persidangan inilah nantinya akan diputuskan, apakah ada atau tidak dugaan pidana Pemilu dalam laporan dugaan money politic tersebut,” ungkapnya.

Terkait unjuk rasa masyarakat Lahat yang digelar di Banwalu Sumsel, menurut Zulkarnain, hal itu merupakan bentuk demokrasi dan itu merupakan hak warga negara.
“Mereka demo mengharapkan Pilkada Lahat bersih, karena mereka menduga tidak bersih makanya massa aksi melakukan unjuk rasa di Banwaslu Sumsel. Terkait aksi demo itu, kita telah menerima pemberitahuannya dan kami sampaikan agar massa aksi tidak anarkis,” ucapnya

Kapolda menambahkan Negara Indonesia merupakan negara demokrasi maka dari itu jika ada yang tidak terima dengan hasil Pilkada serentak di Sumsel sebaiknya lakukan pembelaan dengan cara-cara hukum.
“Sedangkan kami pihak kepolisian akan melakukan pengamanan dan memastikan kami netral, sebab bagi anggota polisi netral adalah harga mati. Begitu juga dengan proses dan penanganan laporan dugaan money politic, akan kami usut sesuai ketentuan setelah dinyatakan Panwaslu dan Gakkumdu cukup bukti,” pungkas Kapolda.
Seperti diketahui, Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Lahat tercoreng oleh kasus money poltic yang dilakukan secara masif oleh pasangan nomor urut 3 Cik Ujang-Haryanto. Indikasinya antara lain adanya kesaksian sejumlah warga yang mengaku diberi uang agar memilih paslon nomor 3, lalu melapor ke Panwaslu. Bahkan ada anggota tim sukses pasangan calon nomor 3 yang mengaku menerima instruksi menyebar uang ke masyarakat dan menyerahkan puluhan amplop berisi uang ke Panwaslu Kabupaten Lahat.

CIK UJANG BUPATI TERPILIH 2018 - 2023 GELAR ISTIGHOSAH DI KEDIAMANNYA

REPORTER  : BAMBANG MD

Acara ISTIGHOSAH dihadiri juga Rozi Adiansyah paslon nomor 5 ikut hadir dalam acara istughosah beseeta ratusan pendukung dan relawan tim CAHAYA.

LAHAT - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS -  Hari ini dikediaman Bupati Terpilih Cik Ujang - Haryanto jalan rukun no.2 A.RT.22 /RW.02 Blok C Kelurahan Bandar Jaya Lahat. Sumatera Selatan. Kamis (5/6)
Acara ISTIGHOSAH dihadiri juga Rozi Adiansyah paslon nomor 5 ikut hadir dalam acara istughosah beseeta ratusan pendukung dan relawan tim CAHAYA. Untuk memanjatkan doa bersama atas terpilihnya paslon nomor 3 (Cik Ujang - Haryanto ) hadir juga ustadz H.Sidik membacakan ayat suci al Qur'an disamping itu acara ini dilanjutkan doa bersama untuk memanjatkan kepada Allah agar mendapatkan
Suasana acara istighosah dikediaman Bupati Terpilih Cik Ujang  dipimpin H.Sodik

Bupati terpilih Cik Ujang dalam sambutannya dalam acara ISTIGHOSAH di kediamannya yang dihadiri ratusan pendukung CAHAYA (Cik Ujang danHaryanto ) supaya dalam pilkada lahat agar lancar tidak halangan suatu apapun dari apapun yang sudah di pilih oleh rakyat dan Cik Ujang tetap kita kawal dalam perhitungan di KPU.
Cik Ujang juga menuturkan sempat mengungkapkan bahwa buah hatinya sempat diculik namun dirinya tetap menjaga agar Kabupaten lahat tetap kondusif diminta seluruh timses pemenangan CAHAYA agar menjaga diri jangan sampai terpancing dan diminta pihak keluarga tetap menjaga diri ujar " Cik Ujang
Ditambahkannya bahwa mari kita untuk tetap  bersatu kita jalin silahturahmi jangan ada saling bermusuhan di tegaskan lagi mari bersatu untuk membangun Kabupaten lahat kedepan  ujar " Cik Ujang Bupati Terpilih priode 2018 - 2023

Suasana acara istighosah dikediaman Bupati Terpilih Cik Ujang  dipimpin H.Sodik  membacakan surat yasin bersama bupati terpilih Cik Ujang didampingi Rozi Adiansyah ikut membaca surat yasin Rozi secara legowo  memberikan ucapan  selamat kepada paslon nomor 3 terpilih sebagai pemenang dalam pilkada lahat 2018 yang sudah digelar. saat ini KPU Lahat sedang melakukan perhitungan cepat dan besok digelar sidang pleno penetapan paslon nomor urut 3 dengan perolehan suara 43 % dari hasil pemungutan suara pada tanggal 27 juni 2018.

MASA UNJUK RASA DI KPU SUDAH DIHADANG POLISI PASANG KAWAT BERDURI

LAHAT - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS -  Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang yang ingin melakukan unjuk rasa damai ke Kantor KPU Kabupaten Lahat harus terhenti di depan Mapolres Lahat. Bahkan puluhan anggota Polisi sudah  disiagakan sejak pagi tadi. Bahkan tak hanya itu saja, kawat berduri pun sudah terpasang di depan Mapolres Lahat sehingga menyebabkan para pendemo tidak bisa melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU Lahat.

Hal ini tidak menyurutkan para massa, sehingga pendemo terpaksa harus berorasi di depan Mapolres Lahat. Apalagi saat ini KPU Lahat sedang melakukan rapat pleno penghitungan suara Calon Gubernur dan Calon Bupati Lahat dalam Pilkada 2018, Kamis (5/7/2018).

Menurut koordinator aksi, Ipi Magerang mengatakan, aksi damai yang dilakukan Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang menegaskan kepada pihak KPUD Lahat agar mendiskualifikasikan Paslon yang terbukti melakukan politik uang yang terstruktur, sistematik, dan masif. "Kami kesini hanya untuk meminta KPUD Lahat agar dapat mendiskualifikasikan paslon nomor urut 3, karena sudah terbukti melakukan politik uang. Apalagi politik uang ini melibatkan tim sukses dan pengurus partai termasuk juga anggota dewan,"katanya.

Bahkan dirinya menegaskan paslon tersebut telah mengingkari janji dalam deklarasi kampanye damai yang digelar secara serentak di indonesia pada 18 Februiari 2018 lalu. 'Karena itulah kami yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang dan Gerakan Rakyat Anti Money Politik sangat menentang praktek politik uang yang dilakukan oleh Paslon Cik Ujang - H Haryanto pada Pilkada Kabupaten Lahat.

Tak hanya itu saja, Ipi menambahkan selain mengharapkan KPU untuk mendiskualifikasikan paslon yang terlibat politik uang, pihaknya juga meminta agar membatalkan pleno penetapan pemenang dalam Pilkada 2018 yang dimenangkan oleh Cik Ujang - H Haryanto.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lahat, Syamsurizal Nusir Bsc didampinggi para komisoner serta Kapolres dan Dandim yang rela berjalan kaki dari kantor KPUD Lahat menuju unjuk rasa, menegaskan pihaknya memberikan apresiasi bagi para pendemo dalam menyampaikan orasinya terhadap money politik.

"Dari orasi yang disampaikan oleh kawan-kawan ini, kami akan sampaikan ke atasan lagi dan akan menampung apa yang diinginkan oleh para pengunjuk rasa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas apressiasi kawan-kawan yang sudah melakukan unjuk rasa secara damai ujarnya

Reporter : Bambang.MD

Di Duga Oknum anggota DPRD Grobogan hamili gadis belia.

Grobogan, Policewatch.news- Kembali lembaga DPRD Grobogan tercoreng namanya, pasalnya salah satu oknum anggotanya telah menghamili gadis belia di luar nikah resmi. Adapun oknum anggota tersebut bernama Muhammad Qaniqna, MBA atau akrab di panggil Keni dari Fraksi Hanura.

Adapun gadis yang di hamili bernama Badriah alias Diah (22) warga Kecamatan Toroh.

Badriah dalam wawancaranya dengan Awak Media menuturkan kisah asmara terlarang secara runtut.

Berawal kisah kasih asmara terlarang itu terjadi saat Badriah bekerja di sebuah salon tepatnya setahun yang lalu yakni pada tahun 2017, yang waktu itu hendak beli minuman es dekat salon, entah di sengaja atau cuma kebetulan Keni juga beli es di situ.

Waktu itu Keni menyapa terlebih dahulu dan ingin melakukan perawatan di salon, cuma tidak bisa kalau hari itu, alasan Keni masih banyak kerjaan, sehingga dengan alasan itu akhirnya Keni minta nomer handphone dan selanjutnya komunikasi intenspun terjadi.

Masih menurut Diah, setelah melakukan komunikasi dengan intens, akhirnya Keni menyatakan suka alias cinta kepada Diah, dan ternyata Diah pun menyambut cinta Keni, akhirnya terjadilah hubungan layaknya suami istri terjadi berulang - ulang setiap ada kesempatan. Sehingga tanpa di sadari dari hubungan gelap itu, Diah akhirnya hamil, namun saat di beritahukan ke Keni, selalu di jawab akan bertanggung jawab, namun hingga bayinya lahir bentuk tanggung jawab itu tak jua di penuhi,Bahkan setelah mengandung tiga bulan Keni sudah tidak bisa di hubungi hingga sekarang.

"Semenjak dia tahu kalau saya hamil, dia langsung menghilang, nomer handphone berulang kali saya hubungi juga tidak di angkat, saya sms juga tidak di balas," tuturnya dengan mata berkaca - kaca.

Lebih lanjut Diah menceritakan bahwa pertama kali di ajak berhubungan badan oleh Keni di Hotel Griya Laksana Purwodadi.

"Pertama kali saya di ajak berhubungan badan di sebuah Hotel Griya Laksana Purwodadi, hingga setiap ada kesempatan Keni selalu mengajak untuk berbuat intim, saya juga pernah di ajak ke Hotel di Semarang yang kebetulan ada acara partai juga," ungkapnya.

Diah berharap agar Keni mau bertanggung jawab atas anak yang sudah lahir tiga bulan yang lalu.

"Saya tetep agar Keni mau menikahi saya agar anak dari janin dia ada ayahnya, walaupun nantinya setelah itu dia akan menceraikan saya tidak masalah," harapnya.

Sementara itu oknum anggota DPRD Grobogan Muhammad Qaniqna MBA saat di hubungi melalui ponselnya tidak di jawab, sedangkan di sms tidak di balas.

Terpisah anggota Badan Kehormatan DPRD Grobogan Agus Dwi Priyanto atau akrab di panggil Agus Sukowati saat di konfirmasi Rabu (4/7/2018) mengatakan bahwa pihaknya belum tahu tentang anggotanya yang menghamili gadis.

"Terkait informasi tersebut kami belum tahu, selain itu BK DPRD Grobogan belum mendapatkan surat laporan terkait kabar itu, sehingga jika memang itu nantinya benar, maka saya sarankan korban laporan saja ke BK, jadi nantinya kalau sudah ada laporan kami akan tindak lanjuti," ungkap politisi dari PKB ini. (Tim).


POLRES JEPARA AGAR "USUT TUNTAS OKNUM ANGGOTA DPRD" PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA”


Reporter : HARTOYO

Jepara-Media POLICEWATCH.NEWS,- Lagi Lagi Ada Perbuatan kurang terpuji yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Jepara berinisial IM dari partai PPP hal ini sangat Disayangkan sekali, sebagai wakil rakyat yang seharusnya mengayomi dan memberikan contoh yang terbaik malah sebaliknya membuat perbuatan penganiayaan terhadap Solbianto.

Oknum Anggota DPRD Jepara sudah Membuat citra yang tidak pantas dilakukan, warga Masyarakat kecil yang seharusnya dapat perlindungan dan pengayoman malah justru menjadi korban kebrutalan sehingga korban Solbiyanto mengalami penganiayaan.

Solbianto warga desa jlegong kecamatan Keling kabupaten Jepara saat di konfirmasi awak media  menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi korban pemukulan yang di lakukan oleh IM beberapa bulan yang lalu ,saat di mintai keterangan solbianyo menuturkan kronologi awal kejadian yang di alaminya dengan tegas ,bahwa pada suatu hari didatangi tim dari inspektorat kabupaten Jepara menanyakan tentang bantuan BPO (Belanja Penunjang Operasional) yang di terimanya,Tapi sodara solbianto malah kaget karena dia tak pernah menerima apa yang di maksud oleh tim dari inspektorat tersebut.

kemudian solbiyanto di minta membuat surat pernyataan bahwa dirinya tak pernah menerima bantuan dari pemerintah kabupaten Jepara,solbiyanto diminta lagi datang di kantor DPRD Kabupaten Jepara untuk menemui IM, sesampainya di Jepara malah diajak Supir IM kesalah satu perumahan untuk ketemu IM, Sesampainya di perumahan solbiyanto ketemu IM di ruang tamu disitu ada juga tamu tiga orang yang tidak saya kenal.

di dalam ketemuan tersebut solbiyanto diminta mengakui bahwa telah menerima bantuan tersebut dan di suruh mencabut surat pernyataan yang di buat tapi solbiyanto menolaknya.

Saat Penolakan Tersebut terjadinya emosi besar IM kemudian melakukan tindakan memukul kepala solbiyanto beberapa kali dan kemudian IM Mengambil sebuah parang di salah satu ruangan dan kemudian diacuhkan di atas kepala degan berkata “tak pateni kue”kemudian seorang wanita keluar dan menghampiri IM mencoba melerai di bantu tiga orang yang ada di ruang tamu.

Akibat pemukulan yang di alami korban bernama solbiyanto sehingga sampe  masuk rumah sakit dan setelah keluar rumah sakit solbiyanto melaporkan kejadian yang di alaminya ke Polres Jepara , tapi hasil laporan solbiyanto sampai sekarang belum ada perkembangan dan tindak lanjut” Jelas  solbiyanto.