HERMAN DERU DAN MAWARDI YAHYA DILANTIK PADA 27 SEPTEMBER 2018 OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO

Reporter : Bambang

Gubernur dan wakil gubernur terpilih

PALEMBANG - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS - Gubernur dan wakil gubernur terpilih Herman Deru - Mawardi Yahya dipastikan akan dilantik pada tanggal 27 september 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara

Pelantikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam pleno penetapan pasangan Herman Deru dan Mawardi Yahya setelah Sidang perkara gugatan perdata di Mahkamah Konsitusi kamis (09/8) tidak diterima

Sebelumnya menjalani proses yang cukup panjang, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2018-2023, Dodi Reza- Giri Ramanda,

Sementara Ketua Tim Pemenangan Kance HD-MY Kabupaten Lahat 
Dadang Apriandi didampingi humas Bambang.MD ditemui wartawan policewatch.news belum lama ini saya sudah mendapatkan kabar bahwa Gubernur terpilih Herman Deru dan Mawardi Yahya akan dilantik pada tanggal 27 september 2018 dia menuturkan kepada wartawan dan saya juga mendapatkan telpon dari pak Gubernur untuk menghadiri pelantikan HD-MY di Jakarta pada tanggal 27 september 2018 akan dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo kata " Dadang ketua TIM PEMENANGAN KABUPATEN LAHAT  KANCE HD- MY.

Masih Imbuh " Dadang bahwa Gubernur Herman Deru dalam kampanyenya di Kabupaten Lahat dia akan memenuhi janjinya kepada masyarakat didaerah Trans Desa Ulak Mas Kecamatan Kota Lahat akan menggelar pertunjukan wayang kulit semalam suntuk sesuai permintaan warga setempat ujar " Dadang Caleg dari Partai Hanura Dapil Kota Lahat.

Tim Pemenangan HD-MY 
Kabupaten Lahat  mengucapkan " SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR HERMAN DERU DAN MAWARDI YAHYA PRIODE 2018 - 2023 OLEH PRESIDEN JOKOWIDODO "

Ketua    : Dadang Apriandi SH.

Humas  : Bambang.MD

WARGA RUMAH KHUSUS NELAYAN NIPAH PANJANG KELUHKAN AIR BERSIH DAN LISTRIK.

Reporter : Syamsuri

Perumahan khusus Nelayan di kecamatan nipah panjang kabupaten Tanjung Jabung Timur

Jambi,-policewatch.news,-Warga penghuni rumah khusus Nelayan di kecamatan nipah panjang kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan warga relokasi dari nelayan sekitar yang berangsur angsur sudah mulai menghuni RUMNEL yang berjumlah 50 unit rumah tersebut di mulai semenjak 2 hari setelah hari raya idul adha 1439 Hijriyah 2018 kemaren.

  Saat warga RUMNEL tersebut ditemui oleh awak media ini warga menyampaikan dengan mengeluhkan fasilitas air bersih serta listrik yang belum bisa dinikmati sampai berita ini di turunkan , sementara  untuk memenuhi kebutuhan air warga penghuni rumah nelayan tersebut terpaksa harus mengambil dari parit atau sungai yang ada di sekitar pemungkiman yang kondisi airnya masih kotor, padahal diketahui air adalah sebagai kebutuhan dasar " ujar warga  

  Saat ditanya kenapa tidak menggunakan fasilitas saluran air yang sudah disediakan di perumahan itu menurut warga semua itu terkendala karna aliran listrik yang belum tersambungkan sehingga saat malam mereka harus menggunakan lilin atau lampu minyak untuk penerangan.-

Ratusan Pemandu Karaoke Di Demak Lakukan Orasi

Massa Aksi Damai Tuntut Penolakan Perda Karaoke Di Depan Pendopo Kabupaten Demak

Reporter : NARDI

Ratusan PK(Pemandu Karaoke) Lakukan Orasi

Demak, Policewatch.news- Beberapa minggu yang lalu peraturan daerah terkait karoke di wilayah kabupaten demak telah disyahkan oleh wakil rakyat yang duduk di DPRD Kab. Demak bersama Bupati Demak. Tentu saja di syahkannya perda tersebut disambut dengan bangga oleh masyarakat kota demak khususnya yang menjunjung tinggi nilai Demak Kota Wali.

Namun sebagian para pekerja hiburan malam yang merasa ladang mata pencahariannya di hancurkan merasa perlu menolak adanya peraturan daerah tersebut, sehingga mereka menggelar Aksi Damai Komunitas Karaoke Demak pada Rabu (12/09/18) pukul 10.00 wib di pendopo Kab.Demak.

Selaku Korlap atau koordinator aksi adalah Sdr.Muklis selaku owner dari Dewa Musik yang diikuti oleh lk.150 orang pemandu karaoke serta para operator karaoke se-kab.demak.

Dimulai dengan massa yang bersama sama setelah sebelumnya berkumpul di alun alun demak melakukan jalan kaki ke pendopo kab.demak kemudian Massa aksi menggelar orasi yang dilakukan oleh sdr.muklis selaku korlap.

Setelah kurang lebih 15 menit melakukan orasi Perwakilan Massa aksi kemudian diterima oleh perwakilan kab.demak antara lain Asisten 2 Kab.Demak Bpk windu, Kabagops Res Demak Kompol Ahmadi, Sag, MH, Satpol pp bpk lilik, Dinas pariwisata Ardito wibowo, serta Kasubag hukum bpk afif.

Kapolres Demak Akbp Maesa Soegriwo, SIK melalui Kapolsek Demak Kota Iptu Sugeng Riyadi Bps, SH yang juga turut menjalankan pengamanan aksi menyampaikan "bahwa hasil dari koordinasi antara lain Aspirasi dari massa akan disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini bupati demak yang pada saat ini masih ada kegiatan lainnya".

Beliau juga menambahkan "untuk sementara perda terkait karoke tersebut masih menunggu nomor register dari provinsi, jadi untuk sementara belum bisa di berlakukan perda tersebut sehingga prosesnya masih beberapa waktu lagi".

Massa aksi dami membubarkan diri pada pukul 11.30 wib, secara keseluruhan aksi berjalan dengan lancar aman dan kondusif. Polres demak turut mengamankan jalannya aksi guna antisipasi kerawanan. 

Pemerhati THM, S.Tete Marthadilaga: Bila Terbukti Edarkan Narkoba, Tutup Diskotik Lounge Crown

Jakarta,Policewatch, - Pemerhati Tempat Hiburan Malam (THM), S. Tete Marthadilaga, mengingatkan agar  Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak gegabah mengambil keputusan sanksi terhadap tempat hiburan yang melakukan pelanggaran.  Seperti halnya adanya pengunjung yang tewas diduga over dosis (OD) di Lounge Diskotik Crown Tamansari Jakarta Barat, senin (10/09/2018) pagi.

Seperti diketahui, Salesman Perusahaan Swasta, ditemukan tewas diduga over dosis minuman keras. Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Diskotek Lounge Crown, Tamansari, Jakarta Barat, Senin (10/09/2018) sekitar pukul 05.00 WIB pagi.

Menurut Mas Tete, sapaannya, jangan sampai terulang kasus yang menimpa diskotik Excotic. Biarkan penyiduk kepolisian bekerja secara profesional dan jangan  ada intervensi dari institusi lain hanya karena ada kepentingan. Namun begitu aparat yang melakukan penyidikan juga harus diawasi untuk mencegah kongkalikong antara pengusaha hiburan dengan penyidik.

“Jenazah harus diotopsi dan  harus ada saksi baik teman korban maupun karyawan Crown dimintai keterangan,” tandas Mas Tete.

Selain itu, lanjut Mas Tete, over dosisnya salahguna narkoba jenis apa. Apakah sabu ataukah ekstasy alias inex. Namun OD di Lounge Crown dikatakan OD karena minum Long Island. Ini yang perlu dicermati. Bisa saja hal ini terjadi, seperti halnya orang tewas minum oplosan.

Untuk operasional diskotik, sudah beberapa bulan ini Diskotik Crown tutup. Dan hanya Diskotik Lounge Crown yang masih buka, termasuk tempat hiburan karaoke.

Terkait kasus dugaan OD di Lounge Crown, Gubernur Anies harus menunjukkan tajinya untuk menutup, setelah mencabut surat izin usaha pariwisata Diskotik Lounge Crown. Hal ini dilakukan apabila tempat hiburan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran peredaran narkoba.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan telah ditemukan mayat yang terindentifikasi berinitial IJS, di Lounge Diskotik Crown, pada Sabtu (09/09/2018), sekitar pulul 05.00 WIB.

Menurut Argo penyebab pasti korban meninggal dunia masih dalam penyelidikan Polsek Tamansari, Jakarta Barat. Namun dugaan sementara korban tewas akibat over dosis (OD).

Argo menjelaskan, kejadian ini dilaporkan ke Siaga Ops Polda Metro Jaya Jam : 17.24 Wib. No. Laporan Polisi : 25/Lapga/Ix/2018/Sektro Tamansari. Tempat Kejadian Perkara di  Lounge Diskotik Crown.

Saksi yang sudah diminta keterangannya dilokasi kejadian, jelas Argo adalah Rujanto – yang menjelaskan bahwa korban sebelumnya meminum Long Island. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba saja korban mengalami  Kejang-Kejang. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Husada untuk mendapatkan pertolongan.

Namun sayangnya terlambat. Sebelum diambil tindakan korban sudah tewas. Dokter menyatakan korban meninggal dunia dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Selanjutnya korban dikirim ke RSCM untuk dimintakan visum. Kasusnya sendiri ditangani Polsek Tamansari.

OD Long Island

Dalam kesempatan lain, Kanit Reskrim Polsek Metro Taman Sari AKP Rango Siregar menyampaikan, jika kasus pengunjung diskotek tewas itu berawal dari laporan Rumah Sakit Husada, Jakarta Pusat.

“Ya kita dapat laporannya dari RS Husada,” ujar Rango saat dikonfirmasi, Senin (10/09/2018).

Dari penyelidikan sementara, kata Rango, IJ yang bekerja sebagai sales perusahaan swasta itu datang ke Lounge Crown bersama tiga rekannya. Kemudian, lanjut Rango mereka memesan minuman keras jenis Long Island di diskotek tersebut. Meski demikian, Rango mengaku belum bisa memastikan penyebab kematian pasti IJ.

“Iya (minum-minum di diskotek), tapi ini masih penyelidikan kita ya. Kita masih belum bisa memberikan keterangan resmi,” kata dia.

Alasan polisi belum bisa memberikan kesimpulan atas tewasnya IJ karena masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. “Karena hasil visum juga belum didapat. Apa penyebab kematiannya,” ujarnya.

Pasca ditemukan tewas, jasad IJ langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Polisi pun telah memeriksa sejumlah pegawai Lounge Crowm guna menindaklanjuti kasus tewasnya pria tersebut. “Sudah kami periksa, security dengan waiters ya,” ujarnya.(irfan)

GUNAWAN "ANGGUN DAN MENAWAN " KUWU DESA LIGUNG KIDUL

GUNAWAN kuwu desa ligung kidul kecamatan ligung kabupaten majalengka

Majalengka MPW ,-membangun sebuah desa menuju yang lebih baik , di butuhkan sosok pemimpin yang memiliki visi dan misi pro rakyat ,hal ini pun yang di lakukan oleh GUNAWAN 63 sosok yang anggun dan menawan kuwu desa ligung kidul kecamatan ligung kabupaten majalengka provinsi jawa barat .

Menurutnya membangun sebuah desa di butuhkan kebersamaan dan rasa memiliki  mengutamakan kepentingan masyarakat nenuju masyarakat  yang gemah ripah lohjinawi ,toto tentrem,  kerta raharja .
"saya selalu menyampaikan kepada seluruh perangkat desa untuk mengutamakan kepentingan masyarakat , melayani masyarakat. Dengan adanya niat untuk membangun  yang dilandasi pengabdian dan keikhlasan tentunya semua tujuan akan tercapai dengan satu catatan kita harus menjalin rasa kebersamaan dan saling rasa memilik " ungkap gunawan saat di wawan cara bersama wartwan  MPW di ruangan kerjanya . rabu ( 05/09/2018 ) .

sebagai  salah satu contoh  yang telah di buktikan dengan wujud nyata adalah pelaksanan pembangunan baik dari anggran dana desa dari APBN  pusat  dan  bantuan provinsi jawa barat , pada tahun 2018 desa ligung kidul merealisasikan dana  desa di tahap ke 2 , di enam lokasi diantaranya yakni , 1. anggran Rp 42.670.000 rabat beton di blok jumat   ke 2 . drainase di blok loji  anggran Rp 80.730.028 ,  ke 3.  jalan telpored di blok leuwimukti anggran Rp .39.860.000.  ke 4 .jalan telpored di blok loji  anggran Rp. 58.370.000.  Ke 5. Rehab poskesdes ,anggran Rp.9.736.600 ke 6. Penerangan lingkungan Rp. 15.000.000 , dan dari bantuan provinsi jawa barat sebesar Rp.100.000.000 , pembangunan MCK.    sebagai kepala desa ligung kidul dirinya telah menggunakan anggran ini sebaik baiknya sesuai aturan dan sesuai kebutuhan masyrakat .
"dari mulai dana desa mulai tahap ke satu sampai sekarang turun tahap ke dua pelaksaanan pembangunan sangat  mengutamakan  keterbukaan publik dalam hal penerimaan dan penggunaan agar semua yang di lakukan oleh kita  tidak dinilai negatip , saya selaku kepala desa perangkat desa dan tim pelaksana kerja ( TPK ) telah mengerjakan sesuai juknis dan RAB  dan sesuai aspirasi masyarakat , alhamdulilah masyrakat telah banyak merasakan manfaat dan perubahan baik dari segi infrastruktur maupun hal lainya " tutur nya  

gunawan menambahkan sangat berterimakasih kepada msyarakat  yang telah mendukung pembangunan,  harapan nya semoga untuk kedepan nya kebutuhan masyrakat yang belum terealiaasi bisa terselesaikan " kepada pemerintah pusat saya berharap kedepan nya dana desa  dan banvrop bisa lebih di tambahkan lagi anggran nya siapapun presiden nya dana desa bisa terus berlanjut untuk mewujudkan desa yang mandiri "pungkas nya ( aboen / zaenal )

NCW AKSI DEMO DI KEJAGUNG " PECAT KAJATI SUMSEL "

NCW Demo ke Kejagung 

JAKARTA - POLICEWATCH NEWS - Nasional Coruptions Watch (NCW ) hari ini (5/9/2018) menggelar aksi demo di KejagungRI aksi demo ini tergabung bersama NCW Pusat. Sumatera Selatan dan Kabupaten Lahat. Dimana kata" Dodo kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat menggunakan sumber dana APBD Tahun 2014. Senilai Rp 5,6 milyar rupiah yang sudah dilaporkan NCW kepada pihak Kejati Sumsel jalan ditempat alias " mandul " Kami meminta agar pihak Kajugung untuk " dipecat Kajati Sumsel " dalam tulisan spanduk yang dibawa oleh pendemo melakukan aksi unjuk rasa Gedung Bundar Kejagung RI. (5/9/2018) dijalan Trunojoyo - Jakarta Selatan

" aksi demo ini meminta kepada KAJAGUNG RI agar mencopot Kajati Sumsel  dinilai lamban mengusut kasus korupsi yang ada dikabupaten lahat " DUGAAN KORUPSI DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAHAT SUMBER DANA APBD 2014 SENILAI 5.6 MILYAR dikatakan Dodo Arman Ketua Nasional Coruptions Watch Kabupaten Lahat

Aksi demo ini terdiri dari gabungan  bersama dari NCW Provinsi Sumatera Selatan , NCW Kabupaten Lahat dan dibantu oleh NCW Pusat.

Dalam aksi demo di Kejagung ini  untuk menindaklanjuti laporan di Kejati Sumsel bahwa kinerja Kajati Sumsel jalan ditempat dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi di sekretariat drpd lahat 5.6 milyar yang sudah saya laporkan ujar " Dodo  bahkan pihak Kejati meminta untuk dibikin laporan yang terbaru. yang diminta oleh pihak penyidik dari Kejati Sumsel sudah 2 tahun lebih . Jadi diminta laporan yang baru apa yang diminta pihak jaksa dan sudah dilengkapi apa yang diminta  oleh jaksa hingga hari ini belum ada kejelasan dari pihak jaksa Oktaf kata " Dodo

Aksi demo mengerahkan puluhan masa NCW  "  MEMINTAK KAJUGUNG RI SEGERA MEMECAT KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL " karena banyak laporan masyarakat kasus - Kasus korupsi yang tidak jelas kelanjutan hukum nya seperti contohnya " kasus korupsi di sekretariat DPRD Lahat yang merugikan negara 5,6 milyar ujar " Aktivis Anti korupsi Indonesia Bersih Dodo Arman

Kordinator aksi Ketua NCW Kota Palembang RUBEN AL KHATIRI (KORAK) didampingi Ketua NCW Kabupaten Lahat DODO ARMAN  (Korlap) dalam orasinya dia mengatakan bahwa Kinerja kejati sumsel patut di Pertanyakan hingga kini laporan NCW Lahat belum ada kejelasan "  teriaknya

Sebelumnya sejumlah media online di regional.nasional. maupun media elektronik pernah memberitakan aksi demo di Kejati Sumsel yaitu tentang dugaan korupsi 5,6 milyar di sekretariat drpd lahat APBD Tahun 2014. "NCW mendesak kepada pihak Kejati Sumsel untuk dapat mengusut tuntas dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat pada APBD Tahun 2014 senilai Rp 5,6 milyar rupiah yang diduga fiktif. Di mana dalam pencairannya melalui Bank Sumsel Babel Lahat," ujar Ketua NCW Lahat, Dodo Arman, kepada wartawan,
"Kasus ini menurut Dodo sudah ditangani pihak Kejati Sumsel dan beberapa saksi sudah diperiksa yaitu (RS) Bendahara dan (SP) selaku Sekretariat Dewan DPRD Lahat. Namun, sepertinya kasus ini jalan di tempat, belum ada satu pun dijadikan tersangka. Padahal sudah beberapa kali di demo dan dilaporkan ke Kejati," terangnya.

Dijelaskan lebih jauh, dugaan korupsi dana anggaran di Sekwan DPRD Lahat tahun 2014 senilai Rp 5,6 milyar dalam pencairannya pada waktu itu sudah tutup buku per tanggal 25 Desember. Adapun bukti pencarian uang Negara yang diduga dikorupsi berjamaah sebagai berikut :
1) 17/12/14 000763487/.........2000 224159737 Rp1.200.000.000;
2) 29/11/14 000763490/.........2000 225567791 Rp1.850.000.000;
3) 30/12/14 000749121/........2000 22567791 Rp1.350.000.000;

National Corruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat sebelumnya pernah melakukan aksi demo di Kejati Sumsel. Apabila tidak ada tindak lanjut, NCW akan melakukan aksi demo di Kejagung RI.

Ruben Al Khatiri selaku Ketua NCW Kota Palembang dalam orasinya
"Kepada Pak Prasetyo agar kiranya dapat mendengar aspirasi rakyat " Tegakan Supermasi Hukum jangan pandang bulu " Hidup Rakyat "

Masih ujar Ruben usai aksi demo di temui sejumlah wartawan rabu (5/9) dia menegaskan secepatnya pihak Kejagung untuk mengungkap dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat yang sudah ditangani pihak Kejati Sumsel namun belum ada kejelasan kata " aktivis anti korupsi Sumsel yang selalu menyuarakan " LAWAN KORUPSI "

Perwakilan NCW diterima  Gunawan Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI. dan pihak  NCW diminta melengkapi berkas tambahan yang di minta Kejagung dalam menyerahkan berkas laporan dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat.

Aksi demo di Kejagung RI mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya

Reporter  :Bambang.MD

Pemkab Sintang Siapkan Tiga Lokasi Fasilitas PKR

Gubernur dan wakil Gubernur  Kalimantan Barat Sutarmidji dan Ria Norsan 

SINTANG,POLICEWATCHNEWS,- Dilantiknya Gubernur dan wakil Gubernur  Kalimantan Barat Sutarmidji dan Ria Norsan membuat angin segar pemekaran Kalimantan Barat kembali berhembus.

Pemekaran Kalimantan Barat wilayah timur Kalbar bernama provinsi Kapuas Raya (PKR)  memang menjadi janji saat kampanye pasangan Sutarmidji -Ria Norsan ini.
Pemerintah Kabupaten Sintang sendiri diminta untuk menyiapkan fasilitas berupa tanah dan gedung untuk persiapan provinsi baru di timur kalbar.

Bupati Sintang Jarot Winarno telah memiliki beberapa lokasi alternative untuk fasilitas pendukung provinsi baru di wilayah timur Kalbar.
"Sebagai calon ibu kota provinsi, Sintang akan menyiapkan kompleks gedung serba guna, tanah tiga hektare di Sungai Ukoi, Jerora dan Desa Paloh Benua sebagai pilihan alternatif untuk pusat pemerintahan Provinsi Kapuas Raya. Semua alternatif tersebut statusnya sudah clear and clean,” Kata Jarot, Jumat (07/09/2018
Menurut Jarot, PKR menjadi dambaan masyarakat di lima kabupaten di pedalaman Kalbar. Karena itulah, Sintang saat ini sudah mempersiapkan diri. Saat ini pun sudah ada lahan dan gedung yang nantinya dapat digunakan sebagai pusat pemerintahan provinsi.

Sementara itu Mantan Bupati Sintang Milton Crosby, mendukung penuh pembentukan DOB PKR. Menurutnya, persiapan provinsi baru tersebut sudah dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Sintang periode 2005-2015.

Terbentuknya PKR, kata Milton hanya tinggal menunggu kemauan politik dari Pemprov Kalbar.
Dalam Amanat Presiden Kelompok 65 dan 22 tentang Prioritas DOB, ada empat daerah yang akan dimekarkan di Kalbar. Keempatnya yaitu Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Sekayam, Kabupaten  Benua Lanjak, dan Kabupaten Tayan.

"PKR Harusnya sudah diwujudkan karena sudah dikeluarkan Amanat Presiden pada 2013, namun terhambat oleh hal teknis dari provinsi,” Tandasnya. (Ted)

TEDDY JUNIASTANTO MANTAN KABID PENGAIRAN LAHAT DI VONIS 4.5 TAHUN KORUPSI LAPTER PINDAH TUGAS KE REJANG LEBONG

Reporter  : Bambang.MD

ilustrasi

LAHAT - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS -  Kasus Korupsi pembangunan proyek  Lapangan Terbang Atung Bungsu di Pagaralam hingga menyeret Bos PT. Bania Rahmat Utama H.Teguh. dan PPK Teddy Juniastanto mantan PNS Kabig Pengairan di PU Bina Marga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat melalui Widi Widyatmo. SIP. Msi ditemui policewatch.news selasa (4/9) hari saya mau mengikuti sidang paripurna di DPRD Lahat. dan Sekretaris mengajak menemui Wiwin salah satu staffnya dan ditemui diruang kerja untuk dimintai mengenai apakah sdr. Teddy Juniastanto mantan Kabid Pengairan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Pengairan Kabupaten Lahat. Menurutnya dia sudah pindah ke Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sesuai : a.n Teddy Juniastanto. ST.MM. Nomor : 824.3/ 859/ BKPSDM /2017 .tertanggal 02 oktober 2017 terang salah satu pegawai di BKPSDM Kabupaten Lahat.

Kasus korupsi lapter Atung Bungsu 

Juga menyeret Bos PT. Bania Rahmat Utama H.Teguh. menjadi buronan selama 5  tahun sejak tahun  2013. Dia mangkir tidak pernah hadir atas pemanggilan pihak penyidik Polda Sumsel sehingga pada tanggal 27 Agustus 2018 akhir  Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu dari Ditreskrimsus Polda Sumsel menangkap Teguh setelah pulang menunaikan ibadah haji dari Mekkah saat turun dari pesawat di Bandara Internasional SMB II Palembang.

Melalui KOMITE "Peserta Kemah Siswa SMP NEGERI 2 SUKAHAJI" di Duga Sebagai Ajang PUNGLI

. 

Majalengka  MPW ,-Program pemerintah wajib belajar 9 tahun tanpa pungutan alias GRATIS   ternyata " OMDO " omong doang   pasalnya di salah satu  sekolah menengah pertama  negeri di kabupaten majalengka masih sajah diduga lakukan " PUNGLI " dengan dalih biaya perkemahan di kemas musyawarah komite  sekolah . padahal pemerintah pusat mengucurkan anggran pendidikan untuk sekolah melalui dana bantuan oprasional sekolah ( BOS ) jelas juklak dan juknisnya diantaranya untuk biaya pramuka, perkemahan  bisa di biayai  melalui dana ( BOS) . Namun paktanya masih saja biaya untuk pramuka /kemah di bebankan ke siswa .

salah satu contoh terjadi di smp negeri 2 sukahaji kabupaten majalengka jawa - barat peserta kegiatan kemah di duga di "pungli " melalui musyawarah komite dari kesepakatan biaya sebesar RP 60.000 menjadi ada tambahan RP  35.000 jadi total setiap peserta membayar rp 95.000. 

"saya membayar sesuai musyawarah sebesar enam puluh ribu rupiah , akan tetapi anak saya minta tambahan lagi tiga puluh lima ribu rupah , entah biaya tambahan itu untuk apa...? padahal hasil rapat orang tua ,  cuman enam puluh ribu rupiah sesuai peruntukan nya diantaranya biaya , transportasi akomodasi , administrasi dan dokumentasi , p3k , tempat dan keamanan , tenda "ungkap orang tua siswa yang enggan di sebut namanya ke awak media MPW 

atas inpormasi tersebut awak media police watch mengkompirmasikan H. Ahdi  s.pd M.M  kepala sekolah SMP N 2 sukahaji yang berada di ruangan kerjanya membenarkan ada nya pungutan tersebut , biaya kemah sebesar enam puluh ribu rupiah akan tetapi untuk biaya tambahan sebesar tiga puluh lima ribu membantah nya tidak mengetauhui  nya " memang benar pungutan itu ada, yang saya tau cuman hasil musyawarah orang tua siswa sajah , untuk biaya tambahan saya tidak bisa menjelaskan karena saya sendiri tidak tau , lebih jelas nya tanya langsung ke panitia kemah kebetulan sekarang lagi ada di lokasi kemah di  lapang desa pajajar kec rajagaluh , atau hari senin ajah kesini lagi . Ujar nya 

Masih dikatakanya ,  untuk biaya kemah memang bisa di biayai dari dana bos , tapi itu kan untuk guru guru panitia kemah  , untuk peserta kemah berjumlah sekitar kurang lebih dari 120 siswa , dan untuk pelaksanaan kegiatan lama nya 3 Hari . " jelas  H. ahdi s.pd.MM kepala SMP NEGERI 2  SUKAHAJI ke awak media MPW  kamis (30/08/2018 ) .

untuk melengkapi pemberitaan awak media kembali mendatangi sekolah tersebut dengan maksud mengkonfirmasikan hal tersebut  ke ketua panitia kemah sesuai arahan kepala sekolah , ketua panitia tidak berada di sekolah , sampe berita ini di tulis  ketua panitia belum bisa di temui .  Senin ( 03/09/2018 ) . ABOEN

Kejari Sintang tahan tiga tersangka korupsi anggaran Panwaslu

KALBAR,POLICEWACTHNEWS-Tiga tersangka kasus dugaan korupsi anggaran Panwaslu Sintang untuk Pileg dan Pilpres 2014/2015 sebesar Rp1,3 miliar, digelandang Kejaksaan Negeri Sintang ke Rutan Pontianak untuk ditahan, Jumat (24/8) lalu.

Ketiga tersangka itu adalah Sah, mantan anggota Panwaslu Sintang, Sao, selaku Kepala Sekretariat dan Sut, Bendahara Pengeluaran Pembantu. Ketiganya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sintang.
 Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Syahnan Tanjung mengatakan, saat pelaksanaan Pemilu tahun 2014, Panwaslu Sintang mendapat anggaran sekitar Rp8 miliar. "Dalam anggaran itu, ditemukan penyimpangan sebesar Rp1,3 miliar berdasarkan audit BPKP," katanya.

 Ia mengatakan, kasus tersebut merupakan lanjutan perkara lama. Dan tindaklanjut dilakukan sekarang ini karena menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP yang agak lama. "Mereka ditahan untuk menghindari dihilangkannya barang bukti. Mereka akan ditahan 20 hari kedepan dan bisa diperpanjang lagi," ucapnya.

 Syahnan kemudian mengungkap modus korupsi yang dilakukan ketiga tersangka yakni dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. "Misal, mereka membuat anggaran untuk sewa gedung. Padahal gedung yang digunakan milik pemerintah. Kemudian, sewa mobil. Padahal yang digunakan mobil pribadi," jelasnya.

 Jumlahnya juga tidak sedikit, Rp100 juta, bahkan Rp150 juta. "Kelebihan biaya operasional seharusnya dikembalikan. Tapi malah dibagi-bagi hingga tingkat kecamatan," urainya.
 Awalnya, sambung Syahnan, pihaknya memprediksi tersangka lebih dari tiga orang. Tapi untuk sementara ini, yang dijerat adalah aktor inteltual. "Aktor intelektualnya ada tiga orang," pungkasnya.(Net-TD)