Banyumas "Miliki Banyak Potensi Wisata" Edukasi

Reporter : Nyaman

 

Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman, Chusmeru.

Purwokerto,Policewatch.news,- Kabupaten Banyumas, memiliki banyak potensi wisata edukasi sebagai alternatif destinasi yang dapat menarik minat wisatawan khususnya generasi muda, kata Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman Chusmeru.

"Banyumas ini memiliki banyak potensi wisata edukasi yang bisa terus dikembangkan untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan," katanya di Purwokerto, Kamis 19 Juli 2018 

Wisata Batu raden

Dia mencontohkan, ada museum wayang, museum uang BRI, Monumen Panglima Besar Soedirman, Kota Lama Banyumas, Small World, Kebun Raya Baturraden, dan lain sebagainya.

Kendati demikian, kata dia, para pihak terkait perlu terus mengembangkan destinasi wisata edukasi tersebut.

"Misalkan, informasi-informasi terkait nilai edukasi di objek-objek wisata tersebut perlu ditingkatkan, karena selama ini menurut saya masih kurang," katanya.

Dia mencontohkan, dibuat narasi yang bisa menginformasikan makna edukasi di setiap objek.

"Kalaupun tidak ada pemandu wisata di objek wisata tersebut, bisa dibuat narasi kecil yang bisa menginformasikan tentang makna edukasi di setiap objek," katanya.

Selain itu, kata dia, promosi terkait objek-objek wisata yang mengandung nilai edukasi bagi anak-anak juga perlu ditingkatkan.

"Termasuk even yang edukatif di objek-objek wisata tersebut juga perlu terus dilakukan. Tujuannya, selain menikmati objek dan mempelajari makna informatif objek tersebut, juga dapat menyaksikan even di objek tersebut seperti pentas seni, pameran, lomba kreativitas, dan lain sebagainya," Tuturnya.

Dia menjelaskan, wisata edukasi adalah konsep dan kegiatan yang memadukan unsur wisata atau rekreasi dan unsur muatan pendidikan atau edukasi.

"Wisata edukasi bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk ekstrakulikuler sekolah maupun bagian dari rencana pembelajaran semester mulai dari SD hingga SMA bahkan perguruan tinggi,"pungkasnya

Kenaikan Tarif Tol "Semarang-Bawen" Mulai 24 Juli

Reporter : Nardi 

Direktur Teknik dan Operasi PT. Trans Marga Jateng (TMJ) Ali Zainal Abidin (kiri) memberikan keterangan terkait kenaikan tarif Jalan Tol Semarang-Bawen

Semarang, POLICEWATCH.NEWS- PT Trans Marga Jateng menyesuaikan tarif Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I (Semarang-Ungaran) dan Seksi II (Ungaran-Bawen) yang akan mulai diberlakukan pada 24 Juli 2018 pukul 00.00 WIB.

"Penyesuaian tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 429/KPTS/M/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I dan II (Semarang-Bawen)," kata Direktur Teknik dan Operasi PT. TMJ Ali Zainal Abidin di Semarang, Kamis.

Ia menyebutkan, penyesuaian tarif tol itu mengakibatkan adanya kenaikan tarif sebesar Rp500 untuk kendaraan yang masuk golongan I dan II, sedangkan tarif tol untuk kendaraan golongan III hingga V justru mengalami penurunan antara Rp3.000 hingga Rp6.500.

Setelah ada penyesuaian, maka besarnya tarif Jalan Tol Semarang-Ungaran untuk kendaraan golongan I adalah Rp7.500, golongan II dan III Rp11.000, golongan IV dan V Rp15.000.

Tarif Jalan Tol Ungaran-Bawen untuk kendaraan golongan I Rp8.000, golongan II dan III Rp12.000, serta golongan IV dan V Rp16.000.

Menurut dia, penyesuaian dan evaluasi tarif tol setiap dua tahun tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.43/2013 dengan menyesuaikan tarif lama dengan laju inflasi.

"Sosialisasi besaran penyesuaian tarif Jalan Tol Semarang-Bawen sudah dan akan terus kami sampaikan kepada masyarakat, baik melalui media sosial ataupun spanduk-spanduk di sejumlah titik di jalan tol," ujarnya.


Terkait dengan penyesuaian tarif Jalan Tol Semarang-Bawen tersebut, PT. TMJ terus meningkatkan pemenuhan indikator standar pelayanan minimal yang meliputi kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesbilitas, mobilitas keselamatan, unit pertolongan/penyelamatan, dan kebersihan lingkungan maupun kelaikan tempat istirahat.

Direktur Administrasi dan Keuangan PT. TMJ Novianto Dwi Wibowo menambahkan, penyesuaian tarif Jalan Tol Semarang-Bawen ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Kita ikuti, akan tetapi ada kemungkjnan berdampak terhadap 'return of project' dan kita senantiasa berdiskusu serta berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini BPJT untuk mengantisipasi bagaimana kompensasi yang akan diberikan pemerintah," katanya.

Sebanyak "404 Jema’ah Calon Haji" Asal Garut Mulai Berangkat

Reporter : Dera

jemaah calon Haji

Garut,POLICEWATCH.NEWS - Sebanyak 404 calon haji kloter 6 asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, mulai diberangkatkan di Pendopo, Garut, Rabu, menggunakan bus untuk menuju asrama haji, Bekasi, sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat menuju Mekkah.

Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Garut, Undang Munawar mengatakan kloter 6 jamaah haji itu merupakan yang pertama diberangkatkan dari Garut, dan akan disusul oleh empat kloter lainnya sesuai jadwal yang ditentukan.

"Kloter pertama yang berangkat dari Garut ini total semuanya 410 orang, 404 calon haji, enam orang petugas pendamping haji," kata Undang.

Ia menuturkan, jamaah haji yang baru diberangkatkan seluruhnya dalam keadaan sehat termasuk administrasinya semua sudah selesai.

Ia berharap, seluruh jamaah calon haji dari Garut dapat berjalan lancar dan selalu mendapatkan kemudahan dalam setiap kegiatan menunaikan ibadah haji di Mekah.

"Jamaah calon haji asal Kabupaten Garut diberikan kemudahan dan kelancaran selama ibadah haji berlangsung, dan tentu saja bisa kembali dengan selamat sehat walafiat lagi ke tanah air, juga menjadi haji yang mabrur," katanya.

Pemberangkatan haji tersebut dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, dan unsur musyawarah pimpinan daerah Garut.

Helmi menyampaikan, pemberangkatan jamaah haji merupakan kebahagiaan bagi seluruh umat Islam, meskipun merasakan kesedihan karena akan ditinggalkan cukup lama selama beribadah haji di Mekkah.

Ibadah haji, kata dia, merupakan salah satu kewajiban dalam rukun Islam. Semua umat Islam tentu sangat mengharapkan dapat berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

"Seluruh jamaah haji semoga sehat selalu, dilancarkan, dan dilindungi Allah SWT, diberikan kesehatan dan kemudahan, tetap menjaga kesehatan fisik agar bisa menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji," katanya.

Sementara itu, jumlah calon haji di Garut yang berangkat tahun 2018 sebanyak 1.911 orang atau bertambah seratus orang dari tahun sebelumnya 1.811 orang.

Jamaah haji tersebut terbagi dalam lima kloter yang siap diberangkatkan dalam waktu yang sudah ditentukan. 

Penjelasan KPK “kronologis OTT” Bupati Labuhanbatu

Reporter Fauziah

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Jubir KPK Febri Diansyah (kiri) menyampaikan keterangan pers perihal operasi tangkap tangan di Labuhanbatu, Sumatera Utara ketika konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Jakarta ,-policewatch.news- KPK menjelaskan kronologis operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, tahun anggaran 2018.

"Secara keseluruhan, KPK mengamankan total 6 orang di Bandara Soekarno-Hatta dan kabupaten Labuhanbatu, 2 orang diamankan di bandara dan 4 orang diamankan di Labuhanbatu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Keenam orang tersebut adalah Pangonal Harahap (PHH) selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2016-2021; Effendy Sahputra (ES) selaku pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi; H. Thamrin Ritonga (HTR) dari pihak swasta; Khairu Pakhri (KP) sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu; pegawai BPD Sumut berinisial H serta ajudan berinsial E.

"Sedangkan UMR (Umar Ritonga) orang kepercayaan bupati melarikan diri saat akan diamankan tim KPK," ungkap Saut.

Kronologi OTT tersebut adalah pada Selasa, 17 Juli KPK mengidentifikasi adanya penerimaan uang dari Effendy, swasta kepada Pangonal melalui beberapa pihak sebagai perantara.

"Diduga ES, swasta mengeluarkan cek senilai Rp576 juta. Pada Selasa sore ES menghubungi H untuk mencairkan cek dan menitipkan uang tersebut kepada H untuk diambil oleh UMR, pihak swasta," tambah Saut.

Pada Selasa (17/7) sesuai perintah ES, UMR menuju BPD Sumut. Sebelumnya yang bersangkutan menghubungi AT (orang kepercayaan ES) untuk bertemu di BPD Sumut dengan modus "menitipkan uang" yang sudah disepakati sebelumnya.

"Setelah AT melakukan penarikan sebesar Rp576 juta, kemudian sebesar Rp16 juta diambil untuk dirinya sendIri dan Rp61 juta ditransfer ke ES, serta Rp500 juta dalam tas kresek dititipkan pada petugas bank dan kemudian pergi meninggalkan bank," ungkap Saut.

Sekitar pukul 18.15 WIB, Umar kemudian datang ke bank dan mengambil uang Rp500 juta tersebut pada petugas bank, dan membawa keluar dari bank.

"Namun UMR tidak kooperatif. Di luar bank tim menghadap UMR untuk memperlihatkan tanda pengenal KPK. UMR melakukan perlawanan dan hampir menabrak pegawai KPK yang sedang bertugas saat itu," tambah Saut.

Saat itu kondisi hujan dan sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil tim KPK dan UMR hingga kemudian UMR diduga berpindah-pindah tempat, sempat pergi ke lokasi kebun sawit dan daerah rawa di sekitar lokasi tim memutuskan untuk mencari pihak lain yang juga diamankan dalam kasus ini.

Sekitar pukul 19.29 WIB tim mengamankan sejumlah pihak mulai dari HTR di kediamannya di Labuhanbatu. Berikutnya pada 19.57 WIB mengamankan H di BPD Sumut. Pukul 22.54 WIB tim mengamankan KP di kediamannya di Labuhanbatu

Sedangkan di Jakarta, pararel tim mengamankan Pangonal bersama ajudan sekitar pukul 20.22 WIB di Bandara Soekarno-Hatta

"Hari ini sekitar pukul 14.30 WIB tim mengamankan ES di kediamannya di Labuhanbatu," tambah Saut.

Terhadap 4 orang yang diamankan di Labuhanbatu pada 17-18 Juli 2018, tim KPK melakukan pemeriksaan awal di Polres Labuhanbatu. Sedangkan Pangonal dan ajudannya setelah diamankan di Bandara Soekarno-Hatta langsung dibawa ke gedung KPK sekitar pukul 21.30 WIB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga saat ini, Pangonal masih diperiksa petugas KPK di gedung KPK, Effendy masih berada di Polres Labuhanbatu sedangkan Umar melarikan diri dari KPK saat OTT pada Selasa kemaren.

Harga Sembako Naik, Barisan Emak-Emak Militan Demo Di Depan Istana Negara

Jakarta, Media Policewatch.news -- Sejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Barisan Emak-Emak Militan (BE2M) Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Rabu (18/7). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menurunkan harga sembilan bahan pokok (sembako)

Koordinator lapangan aksi Fifi Nurwanto mengatakan naiknya harga sembako telah membuat masyarakat kesulitan, khususnya emak-emak.

"Permintaan kita sembako, urusan dapur tolong diturunkan, bagaiamanapun diturunkan," kata Fifi di lokasi.

Fifi menuturkan sudah banyak sekali harga bahan pokok yang naik. Terbaru, kata Fifi adalah kenaikan harga telur.

"Telur naik apa masalahnya, nah ini dari Rp21.000 sekarang Rp35.000 dan bahkan emak-emak saking mahalnya beli telur yang pecah, kalau pecah kan kumannya banyak, banyak penyakit," tuturnya.

Harga telur di pasar tradisional Jakarta mencapai Rp30 ribu per kilogram. Di Pasar Bendungan Hilir (Benhil) Jakarta Pusat, sejumlah pedagang mengatakan harga beli dari distributor sudah mencapai Rp27 ribu per kg.

Fifi menyebut jika harga bahan pokok tak kunjung turun, maka akan ada aksi lanjutan yang dilakukan oleh para emak-emak.

Kata Fifi, pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan gagal terutama di bidang ekonomi.

"Bisa dibilang gagal total," ucap Fifi.

Fifi pun menyampaikan, secara pribadi dirinya setuju jika presiden Jokowi diganti. Tetapi menurutnya, lebih baik jika Jokowi memutuskan untuk mengundurkan diri saja daripada harus diturunkan oleh rakyat.

"Lebih baik mundur itu lebih bijaksana, daripada dimundurkan oleh rakyat," kata Fifi.

Dalam aksi tersebut, sejumlah emak-emak peserta aksi tampak membawa sejumlah peralatan rumah tangga, mulai dari wajan, panci, sendok, garpu, dan sebagainya.

Fifi mengaku aksi yang dilakukan hari ini merupakan aksi spontan. Menurutnya, rencana aksi baru dilakukan pada Jumat (13/7) lalu, dan langsung dilakukan pada hari ini.

Sementara itu menurut Satgas Pangan

Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan pihaknya sedang menelusuri penyebab kenaikan harga telur ayam yang saat ini melambung di pasaran.

"Ini sedang diteliti kalau ada yang main-main (mempermainkan harga)," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (18/7).

Terkait kenaikan harga ini, pihaknya mengatakan telah mengadakan rapat di Kementerian Perdagangan yang dihadiri oleh pihak Kemendag, Satgas Pangan, asosiasi peternak, pedagang dan integrator.

Dari hasil rapat tersebut diketahui bahwa stok telur di peternak mencukupi. Selain itu harga jual telur di kandang ayam juga normal.

Mengenai harga pakan ayam, menurut dia, tidak ada kenaikan harga.

Namun terjadi kenaikan harga pada day old chick (anakan ayam yang berumur satu hari) sebagai imbas dari kebijakan.

Soal kebutuhan telur ayam di pasar, menurut dia, terpantau normal karena tidak ada perayaan hari besar.

Setyo yang juga menjabat Kadivhumas Polri ini menambahkan harga telur ayam terpantau merangkak naik setelah Hari Raya Idul Fitri 2018.

"Sejak setelah Lebaran, (harga) naik dan tidak turun-turun," katanya.

Untuk itu pihaknya akan menelusuri rantai distribusi telur. 

"Itu yang akan kami selidiki, apakah pengepul, pangkalan atau broker yang ambil untung banyak," katanya.

Setyo mengatakan kenaikan harga telur terjadi di beberapa wilayah seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Selain di Jakarta, juga di beberapa daerah di Bandung, Tasik, Ciamis, Blitar," punkas nya(FAUZIAH)

Aksi Demo Depan istana

MASYARAKAT SAMBUT BAIK DENGAN ADANYA RUMAH SAKIT PARU DI JATISARI KARAWANG

POLICE WATCH KARAWANG.-Dengan berdirinya RS Paru di Jatisari- Karawang, Disambut Baik Warga

  Karena warga sekitarpun tidak perlu jauh jauh untuk berobat karena selama ini bila ada yangkena penyakit dalam seperti paru paru sangat jauh untuk berobat nya

Selasa, 17 Juli 2018 / 21.08 WIB

Rencana Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mewujudkan adanya Rumah Sakit Paru di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, mendapat Apresiasi dari 14 Desa dan Warga masyarakat Kecamatan jatisari  dengan didirikannya RS sepesialis tersebut, keberadaanya sudah banyak diketahui masyarakat luas, termasuk sumber anggarannya, yang bersumber dari pemerintah pusat, yaitu pembagian Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT).dari Provinsi Jawa barat.

Apresiasi 14 Kepala Desa Se-Kecamatan Jatisari dan eleman masyarakat menyambut berdirinya RS Paru di Jatisari, Karawang, Jabar.

Rumah sakit paru akan di bangun di atas lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar, nampak bentangan garis menggunakan tali sebagai tanda bahwa Masterplan atau Detail Engginering Development (DED) akan segera direalisasikan di lokasi tersebut.

Tokoh pemuda lingkungan Jatisari dukung RS Paru.,keberadaanya Rumah Sakit Paru di Kabupaten Karawang sudah lama dinanti masyarakat Karawang khususnya Jatisari, dan ditahun 2018 realisasi proyek diarea lahan tersebut terpantau sudah mulai nampak. RS Paru akan menjadi RS rujukan di jawa Barat, dan pembangunannya dilakukan secara berkelanjutan atau multiyear.

Melalui proses panjang dengan pengawasan dari berbagai elemen mayarakat akan lahirnya RS Paru di Jatisari, dalam pelaksanaanya, masyarakat khususnya warga Jatisari berharap dan mendukung proyek tersebut, dan pengerjaanya diharapkan berjalan lancar dan aman.

Saya sebagai warga sangat menyambut baik terlaksananya pembangunan RS Paru di Desa Kami, intinya saya sebagai lingkungan mendukung penuh, pembangunan ini sangat penting karena mendirikan RS merupakan tujuan untuk kemanusiaan, dan saya bangga RS Paru milik pemerintah ini ada di wilayah kami

” Saya sebagai Tokoh Pemuda Jatisari, mengapresiasi , di Jatisari ada Rumah Sakit pemerintah, tentunya sangat di harapkan akan berdampak baik terhadap perkembangan wilayah Kecamatan jatisari, dan tentunya sangat diinginkan adanya RS Paru sebagai fasilitas dalam menjaga kesehatan masyarakat semakin terjamin,” ungkap Jepri salah seorang tokoh pemuda dan Karangtaruna Desa Jatisari, saat ditemui di Lokasi Proyek Rumah Sakit Paru

Masih kata Jepri, ” RS Paru tentunya RS milik Negara, karena dananya bersumber dari Negara, wajar kalau semua elemen mengawasi, namun untuk membangun seyogyanya tidak perlu dihambat bahkan harus didukung karena ini untuk kepentingan umum, apalagi kalau mengacu kepada pernyataan Presiden RI Bapak Ir. H Joko widodo menuju Indonesia sehat, untuk menjadi manusia sehat tentunya harus ada tempat pelayanan kesehatan yang memadai, ya salah satunya RS Paru,” Pungkasnya.

saya sangat senang sekali dan bangga akhirnya rumah sakir Paru Jatisari kabupaten karawang terwujud, karena dulu saya di bagian anggaran sebagai perumus dan pencetus berdirinya pembangunan RS paru,anggaranya dari pembagian Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT).dari Provinsi Jawa barat.tahun 2013 anggaranya sudah ada 100 Milyar.ujar Drs H Deden.Darmansah Mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa barat dan Tokoh Karawang

dan saya harapkan kepada semua masyarakat kabupaten karawang untuk kerjasamanya agar pembangunan Rumah sakit Paru berjalan Lancar tidak ada rongrongan yang menggagngu Proyek pengerjaan RS Paru tersebut.Harapnya Selasa malam melalui Celluler

Di tempat yang Sama Humas PT Amarta Karya, sangat berterima kasih Kepada Para Kepala desa se-Kecamatan jatisari, Drs Deden darmansah Mantan anggota DPRD Provinsi jawa barat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh pemuda yang telah Mengapresiasi dan Merespon Pembangunan Rumah sakit Paru, Rumah sakit Paru Jatisari-karawang berada di Desa Jatisari dengan Luas Tanah 1,5 hektar, untuk pengerjaan pembangunannya sekarang baru tahap Bowplank, pengurugan jalan lintas Proyek.Untuk pelaksanaan pengerjaanya 13 Bulan terhitung dari Bulan Juli 2018 sampai bulan Agustus 2019.kata Rudi

Saya berharap untuk kerjasamanya kepada Para Kepala desa dan tokoh Masyarakat dan tokoh pemuda, dan semoga bisa memberikan mamfaat dan bisa memberikan dan membuka lapangan Kerja Bagi warga lingkungan yang mau bekerja di proyek pembangunan Rumah sakit Paru jatisari,ujar Rudi

Sementara Kompol Bambang Iswanto, SH. kepala kepolisian Sektor Jatisari,saat dihubungi melalui seluler, mengatakan, ” Proyek RS Paru merupakan proyek pemerintah, ranah kepolisian yang berkewajiban sebagai penjaga Kamtibmas, hanya menjaga dan menjamin kondusipitas, menjamin rasa aman dan nyaman, untuk masyarakat Jatisari,” tandasnya.(,parazi)

PLN (persero) Distribusi jabar Area Karawang Rayon Cikampek Kurang Tepat Waktu.

MPW,KERAWANG,-PLN kabupaten Karawang dinilai tidak propesional pasal nya, mengenai surat pemberitahuan  pemadaman Listrik Sementara Yang Tertera Mulai Pemadaman pada pukul 10:00 sampe 13:00 pada hari Rabu tanggal 18/07 tertulis Untuk wilayah desa dauwan-barat.pondok melati,babakan pintu.perum bumi indah pesona,perum regency desa pucung,babakan tambun dan sekitar nya.

Namun Pada Kenyataan Listrik Nyala pada pukul 16:00.

Dinilai Surat Edaran Tersebut Adalah Pembohongan Publik karena  Tidak Sesuai Dengan Isi Surat.
Dampak Dari Edaran tersebut Yang Tidak Sesuai Tentu Menyebabkan Banyak Masyarakat Bertanya dan Diantara Nya Di Rugikan Waktu.

Seperti Yang Di Sampaikan Oleh Salah Satu Tokoh Masyarakat desa Cikampek Barat Yang Tidak Mau Di Sebut kan berinisial (IA) mengatakan kepada wartawan saat di temui di rumah nya,Seharus nya fihak PLN kabupeten Karawang Klarifikasi Mengenai Surat Tersebut Serta Meminta Maaf Kepada Masarakat Yang Terkena Dampak dari Pemadaman Dan Memberikan Alasan Kenapa Tidak Sesuai Alias Tidak Tepat Waktu,Pungkas nya.

(Oen)

TERKAIT PEMBERITAAN POLICEWATCH NEWS SALAH SATU ORGANISASI KEWARTAWANAN BANTAH DANA HIBAH UNTUK PELESIRAN

Pers release

MUARAENIM --- SUMSEL - POLICEWATCH NEWS - Terkait dengan adanya pemberitaan yang tidak objektif dan mendiskriditkan oleh beberapa media online tentang kegiatan studi banding ke Jogjakarta, PWI Muaraenim mengecam dan membantah keras atas isi pemberitaan tersebut.

"Pemberitaan ini jelas tidak profesional, karena kami (PWI Muaraenim), sama sekali tidak dikonfirmasi sehingga pemberitaannya berat sebelah dan cenderung ke opini," tegas Ketua PWI Muaraenim Andi Chandra didampingi oleg puluhan pengurus PWI Muaraenim di Sekretariat PWI Muaraenim, Senin (16/7/2018).

Menurut Andi, di dalam pemberitaan tersebut, dikatakan jika salah satu organisasi kewartawanan yang mendapatkan dana Hibah digunakan untuk pelesiran. Padahal dana hibah tersebut benar-benar kami gunakan untuk kegiatan study banding ke Jogjakarta yang merupakan kegiatan program kerja PWI Muaraenim tergenda bukan asal-asalan. Di Jogjakarta, kami melakukan kunjungan ke kantor PWI DI Yogjakarta dan diterima langsung oleh Ketua PWI DI Yogyakart Sihono dan jajaran Kepengurusanya serta Pegawai Infokom Pemprop DI Yogyakarta.
Dalam pertemuan tersebut, kata Andi, bersifat diskusi dan tanyajawab mulai dari masalah organisasi PWI sendiri hingga
sumbangsih PWI terhadap pembangunan di DI Yogjakarta. Banyak hal yang kami dapatkan diantaranya adalah bagaimana PWI DIY bisa eksis dan mendapatkan Kantor Sekretariat sendiri dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi DIY , bagaimana PWI DIY dapat menghidupkan organisasi seperti membuka Koperasi Simpan Pinjam dengan tujuan untuk kesejahteraan Anggota PWI, sewa-menyewa dan bisnis lainnya. Selain itu juga anggota PWI Muaraenim mendapat edukasi dari Ketua PWI DIY terkait masalah bagaimana cara pembuatan berita yang baik dan benar bukan berita bohong atau Hoak.

"Kunjungan kami diapresiasi sangat baik oleh PWI Jogjakarta, buktinya PWI Muaraenim mendapatkan Piagam Deklarasi yogyakarta yang dihadiri oleh 23 perwakilan PWI tingkat provinsi se Indonesia yang di tanda tangani oleh Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubowono X. PWI Muaraenim adalah PWI pertama se Indonesia yang mendapatkannya," tandas Andi.

Selain itu juga, lanjut Andi, PWI Muaraenim berkesempatan mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata yang di Yogyakarat seperti candi Birobudur,  Candi Prambanan dan kawasan wisata Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Banyak sekali hal yang di dapat di antaranya bagaimana Wartawan Muaraenim dapat memberikan edukasi pengelolaan Area wisata dengan melalui Karya tulisnya serta dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang bagaimana cara pengelolaan Area wisata di Kabupaten Muaraenim. Sebagai contoh Kabupaten Gunung Kidul dahulu daerah yang tertinggal dan miskin karena sebagian besar daerah bukit kapur dan susah air sehingga masyarakatnya sulit bercocok tanam, namun dengan perubahan pola pikir dimasyarakat menjadi daerah wisata dengan membuka pantai-pantai, goa-goa, kebun bunga, kuliner dan sebagainya menjadi wisata sehingga menjadikan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul lebih maju.

"Tentu hal ini tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, namun perlu kerjasama semua pihak untuk mewujudkannya. Apalagi Tanjungenim sudah digaungkan untuk menjadi kota wisata," tukas Andi.

Kegiatan Study banding tersebut di ikuti oleh 30 anggota PWI Muaraenim dengan menggunakan dana hibah APBD Muaraenim 2018 dengan didampingi oleh satu orang dari Humas Protokol Muaraenim dengan anggaran Humas sendiri. Mengenai masalah pertanggungjawaban kita jelas dan akan tertib administrasi.

REPORTER : BAMBANG.MD

DITENGAH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MASIH HIDUP DIBAWAH GARIS KEMISKINAN DANA HIBAH APBD DIGUNAKAN UNTUK PLESIRAN

PALEMBANG - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS - Di saat masyarakat Muara Enim masih banyak hidup di garis kemiskinan, hal tidak terpuji seakan ditunjukan oleh salah satu organisasi kewartawanan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Diketahui mereka melakukan kunjungan wisata yang di bungkus dalam balutan study tour ke salah satu kota di pulau jawa. Yang lebih menyakitkan lagi, puluhan para kuli tinta tersebut, berangkat tidak merogoh uang kocek pribadi mereka, melainkan memakai uang hibah sumber dana APBD Muaraenim berkisar Rp165 jt  yang juga merupakan uang rakyat Muara Enim.

"Nanti saya coba hubungi Andi, "ujar Sekda Muara Enim Hasannudin saat dihubungi policewatch melalui ponselnya. Senin (09/07)
Menurut Sekda ia belum mengetahui perihal keberangkatan salah satu organisasi kewartawanan yang memakai uang hibah dari Pemkab Muara Enim. Memakai uang hibah yang diperuntukan untuk study tour atau jalan-jalan, tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Seharusnya organisasi kewartawan yang ada di Muara Enim,  berkaca pada kasus yang terdahulu. Dimana penggunaan dana hibah dari Humas dan Protokol Pemrov Sumsel untuk tujuan wisata kepada beberapa organisasi pers pernah dipermasalahkan. Lantaran menggunakan uang hibah tidak sesuai dengan kepentingan daerah. Di antaranya :

1) FJPSS tahun 2012 Rp300.000.000 Wisata dan kuliner di bandung
2) FMNJ tahun 2012 Rp200.000.000 Tour ke Beijing. Tahun 2013 Rp 200.000.000 Perjalanan ke Singapura
3) FPRSS tahun 2012 Rp250.000.000 Gathering di Vibamkun. Tahun 2012 Rp250.000.000 Wisata dan kuliner ke Vietnam. Tahun 2013 475.000.000 Tour ke Negara-negara Eropa
4) IKMN tahun 2012 Rp100.000.000 Gathering dan Outbond di Vibamkun.
Tahun 2012 Rp200.000.000 Kunjungan ke Vietnam
5) IPOSS tahun 2012 Rp300.000.000 Kunjungan ke Malaysia
6) IPPSS tahun 2012 Rp300.000.000 Kunjungan ke Jogyakarta-Solo.
Tahun 2013 Rp425.000.000 Kunjungan ke Lombok
7) JPNN tahun 2012 Rp300.000.000 Kunjungan ke Thailand.
Tahun 2013 Rp450.000.000 Kunjungan ke Turki.
8) JPNNas tahun 2012 Rp300.000.000 Studi banding ke Malaysia tahun 2012 Rp300.000.000 Kunjungan ke Jawa barat
9) PPC tahun 2012 Rp400.000.000 Kunjungan ke Beijing-China. Tahun 2012 Rp400.000.000 Tour ke Hongkong-Shenzen-Macau.
Tahun 2013 Rp475.000.000 Tour ke Negara-negara Eropa
10) PROSS tahun 2012 Rp300.000.000 Tour ke negara Korea Selatan. Tahun 2012 Rp300.000.000 Kunjungan ke semarang
11) PRSSNI tahun 2012 Rp200.000.000 Gathering dan Outbond di Vibamkun
12) FPRT tahun 2012 100.000.000 Gathering dan Outbond di Vibamkun. tahun 2012 Rp100.000.000 Gathering dan silaturahmi di Rumah Makan. Tahun 2013 450.000.000 Gathering dan Outbond di Vibamkun.
13) FKRSS tahun 2012 Rp250.000.000 Kunjungan ke Kampung Gajah Bandung
14) FKWS tahun 2013 Rp500.000.000 Studi banding ke Bali dan Lombok
15) FJDS tahun 2013 Rp500.000.000 Studi banding ke Bali
16) IHS tahun 2013 Rp500.000.000 Kunjungan ke Bali
17) FPK tahun 2013 Rp500.000.000 Kunjungan ke Bali dengan total Jumlah 9.325.000.000

Reporter : Bambang.MD

Naumi "Kornas TRC PA Hadiri Diskusikan Publik" Humas Polri di Kalsel

Kalimantan Selatan,Policewatch,-Dalam menangkal informasi dan berita palsu (Hoax) di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan, Humas Polri adakan adakan diskusi publik yang bertajuk “Upaya Pencegahan Terhadap Konten Negatif Pada Era Keterbukaan Informasi Publik”, Kamis (12/7) yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan.

Pada acara diskusi publik tersebut di hadiri langsung oleh Koordinator Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (Kornas TRC PA), Naumi.

Menurut Naumi, diskusi seperti ini sangat perlu untuk mengingatkan kita (pegiat anak) mau pun orang tua dalam mengontrol kegiatan anak di dunia maya agar bisa memilah dan memilih konten-konten yang positif.

“Di masa pertumbuhan anak, perlu pendampingan orang tua. Ini karena tingkat penasaran anak sangat tinggi, terlebih ketika Ia mulai terhubung dengan dunia maya.
Dan diskusi publik seperti ini sangat perlu guna mengingatkan pegiat anak mau pun orang tua dalam mengontrol kegiatan anak di dunia maya,” ujar aktivis anak itu

Selain itu aktivis anak dan perempuan itu juga mengapresiasi upaya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polri.

“Saya mengapresiasi kinerja Polri khususnya Humas Polri karena melalui kegiatan ini masyarakat dapat mengerti dan membedakan tentang berita hoax dan konten negatif sehingga acara ini dapat mengurangi tindakan kejahatan di bidang internet,” pungkas, Naumi.

Hadir pada acara tersebut Brigjen Pol Drs. F.F.J. Mirah dan Kombes Pol Drs. Djoko Erwanto serta para jajaran pejabat polri Se-Kalse, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama,wartawan, dan aktivis dari berbagai lembaga.(irfan)

Kornas TRC PA Naumi Dalam Diskusi Publik. polda Kal-Sel