Keluarga 4 Korban Meninggal Laka Bus Brebes Terima Santunan Rp 50 Juta

Reporter : Hartoyo/Zaenal

Grobogan -POLICEWATCH.NEWS ,-Keluarga para korban tewas kecelakaan bus SMPN 1 Pakulon, Grobogan menerima santunan dari Jasa Raharja. Pemberian santunan diberikan secara simbolik di kantor Kecamatan Pulokulon hari ini.

Santunan diterima perwakilan anggota keluarga para korban, Selasa (2/10/2018). Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Tengah Bambang Panular mengatakan, dari data Jasa Raharja, akibat kecelakaan tersebut 4 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat dan 36 orang lainnya luka ringan dirawat di RS Plumbon Cirebon, Jawa Barat.

Korban meninggal dunia seluruhnya adalah warga Kecamtan Pulokulon. Yaitu Desy Rukma Sitasari (13), Akhiyat Mufti Syahbana (14), Fidya Kastarena (13) dan Moh Maftuth Anam (14).

"Seluruh korban terjamin Jasa Raharja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dengan nilai santunan meninggal dunia Rp 50juta dan santunan biaya perwawatan maksimal Rp 20juta," kata Bambang di Pulokulon.

Menurutnya, Jasa Raharja Jateng, melalui Kantor Pelayanan Demak segera bertindak cepat mendatangi kediaman ahli waris korban di kabupaten Grobogan sehingga santunan meninggal dunia dapat dibayarkan kepada ahli waris dalam waktu kurang dari 24 jam.

Santunan Jasa Raharja diserahkan kepada ahli waris secara transfer ke rekening masing-masing Rp 50 juta. Mereka adalah Moh Rofii selaku ayah kandung Desy Rukma Sitasari, Parman selaku ayah kandung Akhiyat Mufti Syahbana, Sulasih selaku Ibu kandung dari Fidya Kastarena dan Ramelan selaku ayah kandung Maftuth Anam.

Acara pemberian santunan secara simbolik dihadiri Bupati Grobogan, Sri Sumarni, Camat Pulokulon Sudarwoyo, Kadisdik Grobogan, Amin Hidayat, kades dari desa domisili masing-masing ahli waris yaitu Tuko, Jetaksari, dan Panunggalan.

Hadir pula Kepala SMPN 1 Pulokulon, Pratomo, Kasat Polres Grobogan, AKP Panji Gedhe Prabawa, dan Kabag Klaim Jasa Raharja Jateng, Muharto.

"Seluruh korban luka-luka juga telah diterbitkan surat jaminan biaya perawatan kepada RS Plumbon Cirebon," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Bambang juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Termasuk juga mendoakan agar 39 korban luka-luka lainnya segera pulih kembali. "Biar secepatnya pulih," terang Bambang. 

Terkait Seleksi Perangkat Desa, Bupati Demak diperiksa Kejati

Reporter : Nyaman

 

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kusnin 

Semarang POLICEWATCH.NEWS- Bupati Demak M. Natsir diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengisian perangkat desa di daerah tersebut pada 2017.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kusnin, di Semarang, Rabu, mengatakan bupati diminta klarifikasinya berkaitan dengan penggunaan uang negara pada pelaksanaan proses tersebut.

"Kami tanya berkaitan dengan penggunaan APBD dalam kegiatan itu, dijawab tidak ada," katanya.

Proses seleksi calon perangkat desa tersebut, kata dia, menurut bupati dibiayai oleh masing-masing calon melalui paguyubannya.

Selain itu, proses seleksinya juga bukan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan.

Adapun iuran yang harus dikeluarkan untuk dalam ikut dalam proses seleksi tersebut rata-rata sebesar Rp1,5 juta.

Menurut dia, penelusuran perkara ini juga merupakan rangkaian dari gugatan terhadap proses seleksi yang diduga menyimpang ke PTUN Semarang.

Meski bupati menyatakan tidak ada penggunaan uang negara dalam proses seleksi tersebut, Kusnin mengaku masih terus mendalami dengan mengumpulkan bukti dan saksi.

Ia menambahkan penelusuran dugaan penyimpangan dilakukan ke seluruh desa yang melaksanaan seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak."Ini kan masih tahap awal, masih klarifikasi," katanya.

1.407 Orang "Korban Meninggal Dunia Yang Sudah Dimakamkan" Setelah Diidentifikasi

Reporter : Fauziah

BNPB: Korban Meninggal Gempa-Tsunami Sulteng 1.424 orang

Forum Merdeka Barat 9 bertema "Update Tanggap Bencana Sulteng" di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (4/10/2018)

dari kiri: Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Daryono, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Perwira Bantuan I Asisten Operasi TNI Kolonel Pnb Danet Hendriyanto dan Kepala Biro Perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Abdul Haris.

Jakarta,   POLICEWATCH.NEWS- Korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terus bertambah, di mana hingga Kamis pukul 13.00 WIB sudah mencapai 1.424 orang, kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.

 "Korban meninggal dunia yang sudah dimakamkan 1.407 orang setelah diidentifikasi," kata Sutopo dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema "Update Tanggap Bencana Sulteng" di Graha BNPB, Jakarta, Rabu.
     
 Sutopo mengatakan korban meninggal dunia terbanyak ditemukan di Kota Palu, yaitu mencapai 1.203 orang.
     
 Selain di Palu, korban meninggal dunia juga ditemukan di Kabupaten Donggala 144 orang, Kabupaten Sigi 64 orang, Kabupaten Parigi Moutong 12 orang dan Pasang Kayu, Sulawesi Barat satu orang.

  "Prioritas pertama penanganan gempa dan tsunami di sana adalah melanjutkan evakuasi, pencarian dan pertolongan korban," jelasnya.

Selain Sutopo narasumber lainnya adalah Kepala Biro Perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Abdul Haris, Perwira Bantuan I Asisten Operasi TNI Kolonel Pnb Danet Hendriyanto dan Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Daryono.
     
 Gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter yang telah dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,4 Skala Richter mengguncang wilayah Palu dan Donggala pada Jumat (28/9) pukul 17.02 WIB.

Pusat gempa berkedalaman 10 kilometer itu berada pada 27 kilometer Timur Laut Donggala.

BMKG telah mengaktivasi peringatan dini tsunami dengan status Siaga (tinggi potensi tsunami 0,5 meter hingga tiga meter) di pantai Donggala bagian barat, dan status Waspada (tinggi potensi tsunami kurang dari 0,5 meter) di pantai Donggala bagian utara, Mamuju bagian utara dan Kota Palu bagian barat.
     
 BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami sejak Jumat (28/9) pukul 17.36 WIB.

BERAJA DEWA TINGKATKAN INFRASTRUKTUR MELALUI DANA DESA

Reporter : Decxy

Basuki

Lampung Timur, POLICEWATCH.NEWS,-pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini.Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dukungan pemerintah desa,yang merupakan pelaksana pembangunan tersebut.

Pemerintah desa sangat berperan penting untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur desa.Di kabupaten lampung timur desa Beraja dewa.kec,way jepara merupakan salah satu desa yang sangat paham akan arah pembangunan pemerintah daerah.hal tersebut dengan ada nya pembangunan yang sangat di prioritaskan masyarakat yang berjalan sesuai harapan yang sudah di musyawarah kan pada saat musren bang des.ujar Basuki selaku kepala desa.

Pihak nya terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur yang di nilai sangat di butuh kan masyarakat melalui dana desa tahun 2018.hal itu untuk menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur di desa beraja dewa.tahun 2018 bantuan pemerintah dana desa (DD) akan kita fokuskan pada hal-hal yang sangat di butuhkan masyarakat.Karna selama ini terdapat keluhan akan kondisi infrastruktur yang ada di desa beraja dewa.mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberi manfaat bagi masyarakat ujar basuki.

Basuki juga menjelaskan,dalam pelaksanaan nya,kualitas pembangunan menjadi hal yang utama.yang menjadi perhatian pemerintah desa pembangunan yang di lakukan untuk masyarakat sehingga harus maksimal.Kami mengutamakan mutu,karna pembangunan ini untuk masyarakat desa beraja dewa tegas nya.Pembangunan infrastruktur diantara nya pembangunan drainase,volume 2.341×0,5×0,5meter terletak di dusun 2 dan 3.Dan pembangunan gorong-gorong plat volume 1,0×1,0×5meter sebanyak 12 yunit,terletak di dusun 2 dan 3.Adanya bantuan APBN yang melalui dana desa sangat membantu perkembangan desa,pungkas basuki. 

Handtraktor Bantuan Kementerian Pertanian Diduga Dijual Oknum Kades Kepada AK

Reporter: BAMBANG.MD

Kamaludin

LAHAT - SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - Sungguh sangat ironis Bant Bantuan sarana Pasca Panen APBD Tahun 2015 melalui APBN Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian berupa combine hasvester ditaksir harganya sekitar Rp 90 juta oleh oknum Kades Tanjung Tebat. Kecamatan Lahat Selatan. Kabupaten Lahat. Diduga Handtraktor milik kelompok tani ini pembagian dari Dinas Pertanian Kabupaten Lahat oleh oknum Kades dijual kepada AK pengusaha Batu.

Kamaludin selaku tokoh masyarakat Desa Tanjung Tebat dan saat ini sebagai caleg dapil 3. Dari Partai Gerindra. Dia menuturkan kepada POLICEWATCH.NEWS bahwa kasus ini akan dilaporkan ke Polda Sumsel terkait adanya indikasi penggelapan barang bantuan dari Pemerintah pusat yaitu dari Dirjen Pertanian melalui Kementerian Pertanian.

Kamaludin meminta  agar segera  dikembalikan ke kelompok tani " Muda Sepakat Tiga " sebelum saya laporkan ke Polda Sumatera Selatan saya ada bukti bahwa bantuan Handtraktor ini sudah berpindah tangan kepada AK pengusaha galian C. Kamaludin juga mengaku bahwa AK akan mengembalikan Handtraktor kepada kelompok tani yang seharusnya barang tersebut diberikan kepada kelompok tani Muda Sepakat Tiga. Namun oknum kades Tanjung Tebat ditukarkan dengan mobil sambil menunjukkan poto Handtraktor sudah berpindah tangan kepada AK.

Yang jelas menurut Kamal ini  penggelapan bantuan dari pusat kok dijual oleh oknum kades kepada pengusaha AK. Sementara masyarakat tidak tahu menahu barang ini sudah berpindah tangan. tegas " Kamal

Sementara Pengusaha galian C. AK yang dituduhkan oleh Kamaludin diduga AK sebagai penadah atas penjualan Handtraktor oleh oknum kades belum bisa dikonfirmasi wartawan POLICEWATCH.NEWS.  untuk memberikan hak jawab atas laporan tokoh masyarakat Kamaludin mantan ASN dan Caleg Dapil 3 dari Partai Gerindra.

MTSN 2 LAMPUNG TIMUR TERUS TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Reporter : Decxy

MTS.NEGRI 2 LAMPUNG TIMUR

Lampung, POLICEWATCH.NEWS,-Pendidikan merupakan salah satu program prioritas pemerintah.oleh karna itu pelaksanaan program pendidikan harus dilaksanakan secara terencana  dan ter’arah,intensif,efektif,juga efisien dalam proses pembangunan nya.

Pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus penyediaan faktor input pendidikan saja,Tetapi juga harus lebih memperhatikan semua faktor proses pendidikan,selain dari pada itu kunci keberhasilan pendidikan adalah manajemen pengelolaan sekolah itu.

Artinya,kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing,dalam menjalani era globalisasi,pengelolaan pendidikan harus maksimal.papar kepala MTS.NEGRI 2 LAMPUNG TIMUR.TOIPI,SAg.Mpdi.saat ditemui di kantor nya.Mengatakan selain memberi pendidikan formal pihak nya juga sedang mengalakkan kegiatan unggulan yaitu hafalan tahfidz AL,QUR'AN.

Peserta didik diwajibkan menghapal  surat-surat pendek jus 30.Yang di lakukan setiap hari mulai pukul 13:30wib hingga pukul 14:30wib.Kegiatan ini bertujuan memberikan bekal kepada anak didik,yang mengenyam pendidikan di Mts Negri 2 Raman utara ketika lulus kelak dari sekolah akan hafal surat pendek jus 30.Dalam Qitab AL,QUR'AN,ujar kepala sekolah Mts Negri 2 Lampung timur Bapak TOIPI Sag,Mpdi.

Adanya program-program tahfidz Al,Qur'an sangat di sambut positip oleh para orang tua wali murid.Sehingga antusias nya warga masyarakat se kec,Raman utara,ingin mendaftar kan putra putri nya agar sekolah di Mts Negri 2 Raman utara.Sehingga sekolah ini selama dipimpin oleh Bapak TOIPI Sag,Mpdi.terjadi peningkatan jumlah peserta anak didik nya setiap ajaran baru  pungkas Bapak TOIPI Sag,Mpdi. 

Kejagung Temukan Fakta Baru Korupsi Dana Bansos : Bagi Bagi Sepeda Motor

Reporter : Bambang. MD

Gedung KEJAGUNG RI

POLICEWATCH.NEWS - JAKARTA - Kejaksaan Agung mengaku menemukan fakta baru terkait kerugian negara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Sumatera Selatan tahun 2013. Temuan fakta baru itu ditemukan pasca Kejagung memeriksa mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Rabu, (26/9) kemarin

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Sugeng Riyanta, mengatakan, Alex kemarin diperiksa sebagai saksi. Kejagung mengulik apa saja yang diketahui, didengar, dan atau dilihat Alex.

"Kan juga ada fakta, misalnya ada kerugian negara yang terkonfirmasi putusan pengadilan kerugian Rp21 miliar. Ternyata hasil penyelidikan kita pengembangan ditentukan ada bukti cukup adanya fakta hukum kerugian lain selain Rp21 miliar," ujar Sugeng di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu, 26 September 2018.

Kejagung, lanjut Sugeng, juga telah mengumpulkan bukti-bukti, di antaranya terkait kegiatan bagi-bagi sepeda motor yang nilainya mencapai Rp26 miliar dalam perkara tersebut. Tidak hanya itu, menurutnya, ditemukan juga penggunaan anggaran hibah yang dibagi-bagi setiap kunjungan kerja di daerah.

"Ada nilai tunainya sekian. Tentu nanti akan kita rangkai dan perkuat alat bukti menjadi fakta hukum," paparnya.

Sugeng menekankan, tidak menutup kemungkinan kejaksaan akan memanggil saksi-saksi lainnya. Pemeriksaan terhadap Alex juga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kembali apabila penyidik membutuhkan konfirmasi lain.

"Dari bukti ini akan ditentukan siapa tersangka yang dimintai pertanggungjawaban," imbuh dia.

Sementara itu, kata Sugeng, gelar perkara akan dilakukan secepatnya. Setelah diselesaikannya berkas pemeriksaan oleh tim penyidik, kemudian berkas perkara diteruskan kepada Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung, Warih Sadono.

"Begitu selesai tim penyidik merampungkan, kita teruskan ke Pak Dirdik (Direktur Penyidikan) nanti kita akan gelar. Nanti kita rumuskan termasuk itu bagian strategi penyidikan," pungkasnya.

Dua tersangka telah ditetapkan oleh Kejagung terkait kasus ini. Keduanya yaitu Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Laonma Tobing dan mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan Ikhwanuddin.

Penetapan tersangka itu setelah penyidik menjalankan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, seperti anggota DPRD Provinsi Sumsel. Penyidik menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut.

Pada awalnya APBD menetapkan untuk hibah dan bansos Rp1,4 triliun, tapi berubah menjadi Rp2,1 triliun. Selama perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban diduga ada pemotongan dan peruntukan fiktif. Kasus ini merugikan negara

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin "Penuhi Panggilan Kejagung' Terkait Dugaan Korupsi Bansos 2013

Reporter  : Bambang.MD

ilustrasi

SUMSEL — POLICEWATCHNEWS - Mantan Gubernur Sumatera Selatan rabu (26/9) memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemprov Sumatera Selatan tahun anggaran 2013.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Warih Sadono mengungkapkan Alex Noerdin mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 09.00 WIB dan sampai saat ini masih diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Menurutnya, Alex Noerdin hanya diperiksa sebagai saksi pada perkara tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial oleh Pemprov Sumatera Selatan.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dan saat ini masih diperiksa oleh tim penyidik," tuturnya, Rabu (26/9).

Alex Noerdin sendiri sudah dua kali dipanggil untuk diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung. Panggilan pertama yaitu pada 13 September 2018 tetapi Alex mangkir dengan alasan tengah dinas di luar negeri.

Kemudian pemanggilan kedua pada 20 September 2018, Alex Noerdin kembali mangkir dengan alasan sedang persiapan acara pelantikan Plt Gubernur Sumatera Selatan.

Hari ini, Kejaksaan Agung melakukan pemanggilan yang ketiga terhadap Alex Noerdin untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi yang menurut KUHAP Alex Noerdin mendengar, melihat serta mengalami sendiri perkara tersebut. Sehingga pihak Kejaksaan Agung membutuhkan keterangan dari Alex Noerdin untuk kepentingan penyidikan.

Dalam kasus tersebut Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka yaitu Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Laonna Toningg dan Mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Ikhwanuddin. Penetapan tersangka itu setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di antaranya anggota DPRD Provinsi Sumsel.

Jampidsus menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut. Pada awalnua APBD menetapkan untuk hibah dan bansos Rp1,4 triliun, namun berubah menjadi Rp2,1 triliun. Lalu, pada perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban terdapat dugaan pemotongan dan tidak kesesuaian anggaran

Ketua Gepenta Desak Pemkab Lahat Bentuk BNNK

Reporter : Bambang.MD

Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat memusnahkan barang bukti (BB)

LAHAT, - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS --  Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat memusnahkan barang bukti (BB) yang merupakan hasil sitaan dan dinyatakan selesai proses hukumnya oleh Pengadilan Negeri (PN) Lahat atau inkract sidangnya sepanjang tahun 2018 ini.

Pemusnahan yang digelar dihalaman Kajari Lahat itu, dilakukan Selasa (25/09/18) sekitar pukul 10.15 WIB dengan disaksikan oleh Bupati Lahat Marwan Mansyur SH, M.Hum, Kapolres dan sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Lahat, pihak PN Lahat, Dandim 0405 Lahat Letkol. Kav. Sungudi SH, Kapolres Lahat AKBP. Roby Karya Adi SIK dan pihak Rutan Klas IIA, Kepala Bapas Lahat, jajaran pegawai dan staff Kejari Lahat, Ormas Gepenta dan LSM.

Adapun BB barang haram yang dimusnakan itu berupa Ganja seberat 1.099.16 gram, Kristal Metamfetamina atau sabu seberat 85,262 gram dan Tablet MDMA (Exctasi) sebanyak 3 setengah butir atau seberat 0,97 gram. Dari sejumlah BB yang dimusnakan itu pihak PN Lahat telah memvonis sebanyak 82 perkara.

Kajari Lahat Jaka Suprana, SH, MH didampingi Kepala Seksi Barang Bukti, Lukber Liantama, SH, MH dalam sambutannya menyebut, bahwa dengan disaksikan berbagai elemen pemerintah, penegak hukum dan lembaga-lembaga lainnya menusnahkan sejumlah BB Sabu. Ganja

"Pemusnahan ini kita lakukan secara terbuka, karena hal ini merupakan kejahatan yang rentan di masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Bupati Lahat, Marwan Mansyur mengatakan, sebagai Pemerintah Kabupaten Lahat pihaknya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kejari Lahat ini.

"Harapan kita dengan pemusnahan BB ini, agar ke depan masyarakat bisa menghindari bentuk kejahatan, khususnya peredaran Narkoba. Karena bahaya Narkoba adalah musuh terbesar negara kita," ungkap Marwan.

Usai sambutan dan keterangan, para pihak yang hadir, didahului oleh Bupati dan Kajari serta Kapolres Lahat langsung mengecek dan menandatangani berita acara serta memusnahkan barang bukti (BB) dengan cara membakarnya dalam tong sampah. Sepanjang kegiatan berlangsung, situasi dan kondisi terpantau aman dan terkendali serta tidak ada halangan suatu apapun.

Terpisah Ketua GEPENTA Kabupaten Lahat Dodo Arman mendesak  kepada Pemkab Lahat secepatnya BNN Kabupaten Lahat untuk dibentuk maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Lahat, dengan adanya BNN. peredaran narkoba bisa ditekan dan pihak pemerintah terus berupaya untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi generasi muda di Kabupaten Lahat ujar " Dodo

Dia juga menegaskan selamat ini Ormas Gapenta yang didirikan oleh mantan Kapolri Rusmanhadi dan ketua DPP Pusat Brigjen Pol. Purn Parasian Simanungkalit kami tidak pernah dilibatkan dalam hal kegiatan oleh pemkab lahat. Seperti penyuluhan masalah narkoba di sekolah - sekolah akibat penyalahgunaan narkoba dan pencegahan agar bisa ditekan. Terang " Dodo

Ditambahkannya pemerintah daerah untuk segera bagaimana solusi terbaik untuk menutup warung remang remang di Desa Muaralawa disinyalir tempat beredar barang haram "  ungkapnya

Bupati Marwan Kumpulkan SKPD Agak Marah " Kendaraan Dinas Jangan Dituani "

Reporter  : Bambang.MD 

Bupati Lahat Marwan Mansyur

LAHAT -  SUMSEL- POLICEWATCH NEWS - Bupati Lahat Marwan Mansyur baru saja di lantik oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan Hadi Prabowo di Bina Praja Pemprov Sumsel jum'at  ((21/9) lalu,

Senin (24/9) Bupati Lahat, Marwan Mansyur SH MM dalam kerja hari pertama usai dilantik menjadi Bupati Lahat, dikumpulkan  seluruh Kepala Dinas camat. Kabag.hinga Kepala Seksi Pemkab Lahat, dia memberikan Streaching untuk lebih disiplin dalam bekerja. Tak heran dalam pertemuan itu, sejumlah pejabat terlihat seakan meneguk air ludah

Ketika Marwan menanyai satu persatu, apa saja program yang sudah dijalankan. "saya hanya mengingatkan, coba baca lagi apa yang menjadi visi misi kepala daerah 2013 - 2018. Apa saja yang belum tuntas di bidang masing-masing," tegas Marwan

Marwan langsung memberikan Streaching pada pejabat di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat.
Marwan mengingatkan untuk tertib dalam menggunakan aset pemerintah. Seperti kendaraan dinas sebagai penunjang operasional pegawai.Dari sejumlah kendaraanyg dihibahkan, 70 persen diantaranya belum balik nama. Alhasil semua bebannya masih ditanggung Pemkab Lahat. Seperti yang terjadi di DPRD Lahat
"Baru 30 persen, yang mau lakukan balik nama " ujar Bupati

Bagi yang bukan lagi untuk peruntukan, kendaraan dinas itu kiranya dikembalikan jangan dituani," ujar Marwan.
Seperti yang ditanyakan Marwan kepada Kepala Dinas Pendidikan Lahat, terkait apa saja yang menjadi target, berapa jumlah sekolah yang sudah dibangun, bagaimana sarana-prasarananya, serta sudah sampai mana indek pembangunannya. Mengingat dalam kurun waktu 3 bulan sebelum pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih, program tersebut harus dapat dituntaskan.
"Untuk SD sudah ada 310. Target indek pembangunan 8,4 persen,baru tercapai 7,6 persen," terang Kadis Pendidikan Lahat, Sutoko MSi," jawab Sutoko.