Ketua SATGAS JOTI PALAS ER Sebut AZP Abaikan Perintah MENDAGRI, GERINRA : Itu Benar... !!!

 

Ketua Satgas Joko Tingkir Padang Lawas, Erwin Ramlan

POLICEWATCH NEWS - PALAS, Prihatin dengan pelayanan publik disemua SKPD yang kurang maximal, Ketua Satgas JOTI Palas ER angkat bicara atas kondisi terakhir roda pemerintahan Padang lawas yang menilai AZP abaikan perintah MENDAGRI, atas hal tersebut Petinggi Partai GERINRA Ahas mengatakan " itu benar...!!!

Dalam paparan pendapatnya, Ketua Satgas JOTI (Joko Tingkir) Padang Lawas ER (Erwin Ramlan ) saat ditemui awak media dikediamannya di wilayah Barumun Selatan 12/12/2022 mengatakan, AZP (Ahmad Zarnawi Pasaribu) selaku Wakil Bupati telah abaikan perintah MENDAGRI (Menteri Dalam Negeri) melalui Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas tertanggal 29 November 2022 Nomor 100.2.1.3/8591/OTDA 

Akibatnya, pelayanan publik disemua SKPD (Satua Kerja Pemerintah Daerah) kurang maximal terlebih-lebih saat diselenggarakannya Executive Camp di Berastagi Minggu lalu, pelayanan kepada masyarakat hampir nihil paparnya. 

Terpisah, Menanggapi hal  tersebut, jajaran petinggi Partai GERINRA Padang Lawas AHAS (Singkatan Red.) saat ditemui dikantor GERINRA Sibuhuan membantah adanya tudingan sebagai mana disebut Ketua Joti ER dan mengatakan, AZP itu benar, tindakannya sudah tepat dalam menjalankan roda pemerintahan, sesuai dengan hasil komunikasi saya langsung dengan Plt. Bupati Padang Lawas AZP yang juga Ketua Partai GERINRA (Gerakan Indonesia Raya) memberi jawaban kepada kita semua, AZP tetap patuh dan tunduk terhadap penrundang undangan negara.

Tambahnya, Sampai saat ini sepengetahuan seluruh masyarakat, AZP tetap mengatakan ia sebagai Plt. (Pelaksana tugas) Bupati dan tidak pernah mengaku sebagai Bupati kapan dan dimana pun memberikan pelayanan publik ditengah masyarakat, sedangkan isi surat MENDAGRI melalui OTDA dimaksud yang saat ini telah disampaikan kepada Ketua DPRD, tetap dipatuhi sebagai mana materi isi surat mulai dari nomor satu sampai nomor tiga, ianya menunggu perintah dan arahan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, kapan diterima dari Gubernur  maka disitulah dilaksanakan sesuai surat MENDAGRI itu, jadi tidak benar AZP mengabaikan surat MENDAGRI tersebut, dan semua yang dilaksanakan saat ini adalah bentuk kepatuhan terhadap tanggungjawab tata kelola pemerintahan yang di amanahkan tegasnya. (A-MPW)

DPW PROJAMIN KESALKAN KEPSEK REB CORENG DUNIA PENDIDIKAN SUMUT, COPOT SEGERA !!!, GUBSU : AKURAT...., KITA MULAI... !!!

 

GUBSU Edy Rahmayadi (Jas hitam) dengan KADISDIK PROPSU Asren Nasution

POLICEWATCH NEWS - PALAS, Ketua DPW PROJAMIN SUMUT, M. Yakuf Hasibuan Kesalkan sikap Kepala Sekolah SMKN 1 Barumun REB karena terindikasi kuat telah mencoreng dunia pendidikan di Propinsi Sumatera Utara akibat tidak dapat menjadi pemimpin dan teladan yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sehingga turut mendesak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk mecopot segera jabatan KEPSEK REB demi untuk kepentingan kelangsungan pendidikan anak bangsa yang lebih baik, sehingga dengan viralnya berita berbagai media yang mempublikasikan kondisi buruknya SMKN 1 Barumun saat ini dan dahulunya merupakan kebanggaan masyarakat Palas, GUBSU Edy mengatakan kita mulai .... !!! Ucapnya melalui Kadisdik propsu Naser Nasution.

Praktisi PROJAMIN SUMUT Muhammad Yakuf Hasibuan (MYH) saat dihubungi awak media pada 6/12/2022 melalui jaringan telepon menyampaikan dengan keprihatinannya yang dalam atas tercorengnya dunia pendidikan akibat ketidak mampuan REB (Rita E. Batubara) dalam mengelola satuan pendidikan SMKN 1 BARUMUN dengan baik, terlebih dahulunya sekolah itu menjadi kebanggaan masyarakat TABAGSEL (Tapanuli Bagian Selatan), akibatnya Ketua DPW PROJAMIN (Profesional Jaringan Mitra Negara) tak mampu menahan rasa kesal, sehingga memohon kepada Gubernur SUMUT Edy Rahmayadi segera moncopt yang bersangkutan dan menempatkan yang berkompeten, berilmu dan berwawasan serta dapat menjadi teladan ditengah-tengah siswa maupun Dewan Guru yang ia pimpin nantinya.

Tambahnya, kita yakin dan percaya, Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi satu pendapat dengan masyarakat, menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan adalah tanggungjawab semua pihak, jika KEPSEK REB tidak mampu dan indikasi berbagai pelanggaran yang dilakukan berdampak negatif terhadap mutu pendidikan di SMKN 1 Barumun, demi kepentingan pendidikan dan Negara GUBSU PASTI COPOT itu, ucapnya tegas.

Ketua DPW PROJAMIN, M. YAKUF HASIBUAN

Terpisah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melalui Kadisdik Provsu, Asren Nasution saat dihubungi awak media belum lama ini mengatakan, Kita kumpulkan keterangan data akurat, kita pelajari, kita teliti secara objektif. hindari subjektivitas,  hindari kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

JIka kita memulai dengan langkah bersih, tulus, maka hasilnya Insyaallah membawa Rahmat bagi semua kita, jawabnya.

Sementara, salah satu orang tua siswa sebut saja namanya Rudi (samaran) mengatakan, setelah KEPSEK REB inilah banyak peristiwa di SMKN 1 Barumun ini, mulai pemukulan guru terhadap siswa yang sampai ke ranah hukum, ribut-ribut dana BOS, siswa makin bandal susah diatur, siswa yang rajin saya dengar tidak lagi semangat belajar, Jika benarlah ini yang terjadi, ikut saya mendoakan agar pak Gubernur SUMUT  Edy Rahmayadi segera memecat KEPSEK RITA dan jangan dibiarkan lama-lama disini, makin hancurlah sekolah kita ini, harapnya. (A-MPW)

"PROYEK SILUMAN" DISHANPANGTERNAK PROVSU BERNILAI MILIYARAN RUPIAH "MENGGELIAT" DI PADANG LAWAS

 

ilustrasi siluman pemilik proyek Dishanpangternak Provsu.

POLICEWATCH News, Palas - kegiatan pembangunan "Proyek siluman" diduga milik Dishanpangternak Provsu diduga bernilai miliyaran rupiah mulai terlihat secara fisik "menggeliat" dilokasi yang tidak jauh dari kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Padang Lawas.

Disayangkan, pelaksanaan pembangunan beberapa unit bangunan fisik mirip kantor diareal seluas 22,5 Ha yang berlokasi di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Selatan diduga bernilai miliyaran rupiah tidak diketahui siapa pemilik, kontraktor dan tidak diketahui berapa anggarannya.

Saat kru media Police Watch menyampangi beberapa oknum pekerja yang ada dilokasi pada Kamis, 5/10/2020 bernama Wawan mengaku bahwa kegiatan tersebut milik pemerintah Dishanpangternak Provinsi Sumatera Utara.

Saya hanya sebagai pekerja diposisi mandor, sedangkan pekerjaan proyek ini setahu saya kegiatan Dinas Ketahan Pangan dan Ternak (Dishanpangternak) Provinsi Sumaatera Utara. terkait dengan papan merk saat ini belum terpasang karena sedang dalam persiapan, tuturnya.

Wawan juga mengatakan tidak tau banyak tentang proyek tersebut karena sudah diangkat Humas (Hubungan kemasyarakatan) yang membidangi hal yang bersifat penjelasan tentang proyek, namanya pak Hasan, jelasnya sambil menyebut yang bersangkutan berasal dari salah satu OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda).

Tak disangka, Wawan yang mengaku sebagai pekerja dan mandor tarnayata pembohong besar, pasalnya saat Kru bertemu dengan Humas atas nama Hasan disatu lokasi terpisah, Hasan membantah sebagai Humas perusahaan sebagaimana dijelaskan Wawan yang mengaku mandor pekerja kontraktor.

Sementara, dilokasi  "proyek siluman" yang diduga milik pemerintah Dishanpangternak Provsu terlihat merk besar bertuliskan "tanah ini milik Erwin Ramlan" yang diketahui merupakan salah satu warga yang berdomisili tidak jauh dari sekitar lokasi pelaksanaan proyek pemerintah Provsu menambah pertanyaan setiap warga yang melintas.  

Bagaimana mungkin proyek pemerintah bisa berdiri diatas tanah milik pribadi masyarakat.  Namun sudah dicoba Kru untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang mengklaim tanah miliknya namun belum berhasil dan upaya konfirmasi melalui jaringan telepon Erwin Ramlan belum tersambung. (AG/MPW)

Kadis Kesehatan Palas Bergabung dan Sebut Bionervee Solusi Sehat Terbaik

Team Work Pengembangan jaringan dan kesehatan Bionervee, Sukino (Nomor dua dari kiri) saat melakukan tes kesehatan gratis bagi masyarakat di Sigala-gala Pasar Sibuhuan

PALAS - POLICEWATCH NEWS, - Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Padang Lawas Lely Ramayulis bergabung dalam tim pengembangan jaringan Bionervee karena melihat adanya berbagai potensi luar biasa dan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena didalamnya ada tim yang memberi edukasi kesehatan  dan memberi solusi sehat secara nyata bagi masyarakat agar menjaga pola makan, cara hidup sehat serta memberi obat penyembuhan bagi warga yang sedang sakit.

Bionervee merupakan obat tradisional yang dikemas secara modern dan lazim disebut sebagai obat herbal yang kaya dengan kandungan nutrisi unggul dan dapat memberi solusi bagi kesehatan masyarakat pada saat ini, tutur Kadis Lely R saat dikonfirmasi awak media ini dikantornya Jum'at (12/6/2020).

Team Work dari  PT. Bionervee Indonesia Berjaya (BIB) yang mendustribusikan herbal Bionervee yang sudah dilengkapi dengan registrasi POM TR : 193437221 Pantas kita beri apresiasi, terlebih pemerintah secara nasional dan khususnya di Kabupaten Padang Lawas saat ini terus berupaya mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera sesuai dengan misi dan visi Bupati Ali Sutan Harahap dan Wakil Bupati Zarnawi Pasaribu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas  Lely Ramayulis bersama Team Work Bionervee Ahmad Gozali, usai diskusi dikantornya dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat Palas.

Saya sudah banyak mendengar informasi dari masyarakat tentang manfaat herbal Bionervee ini, dibeberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Palas sudah banyak yang sehat dari sakit dan keluarganya merasa bahagia termasuk saya didalamnya. Saya sudah merasakan manfaat yang luar biasa, sebelumnya mengalami sakit asam urat dan Alhamdulillah saat ini sudah sembuh, pungkasnya

Sedangkan Team Work pengembangan dan kesehatan perusahaan BIB (Bionervee Indonesia Berjaya) Padang Lawas Sukino yang sebelumnya dipergoki awak media saat melakukan tes kesehatan bagi masyarakat di salah satu rumah warga bermarga Siregar , di Sigala-gala Kelurahan Pasar Sibuhuan Kamis (22/6/2020) mengatakan, Tes kesehatan bagi masyarakat yang kami laksanakan bahagian dari pengabdian terhadap negara dan bangsa dan ini murni gratis atau tidak dipungut biaya dan merupakan program yang akan terus menerus kami laksanakan bersama.

 

Perusahaan BIB sangat terbuka bagi semua elemen bangsa khususnya di Kabupaten Padang Lawas, selain kita memberi edukasi kesehatan secara langsung kepada masyarakat, disini juga ada peluang untuk meningkatkan penghasilan bagi yang belum memiliki pekerjaan dan menjadi peluang menambah penghasilan tambahan bagi yang sudah memiliki pekerjaan. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dapat menghubungi team kami di Kabupaten An. Ahmad Gozali, Hp : 0823 6880 3667 atau Sukino HP : 0822 9044 9545 serta tim kami dimana saja berada yang domisilinya lebih dekat dari rumah warga yang membutuhkan. Pungkasnya . (AG MPW)

Terus Berjuang, Masyarakat Ternak Ayam di Areal Fiktif Disbun Provsu Agar Bisa Bertahan Hidup di Masa COVID - 19

Masyarakat Palas sudah siap beternak ayam dialokasi yang diduduki dengan kandang ayam yang berdiri kokoh diatas areal disbun Provsu fiktif

PALAS - POLICEWATCH.NEWS,  Tanpa lelah, masyarakat Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Selatan terus berjuang mempertahankan haknya untuk menduduki areal  Disbun Provsu yang diduga fiktif dengan cara beternak ayam agar dapat bertahan hidup dimasa Pandemi Covid 19.

Ketua Satgas Joko Tingkir Kabupaten Padang Lawas Erwin Ramlan selaku penerima kuasa penuh dalam pendampingan perjuangan masyarakat membenarkan adanya upaya perjuangan masyarakat yang tidak terbendung dan terus menduduki areal dengan upaya beternak ayam dan sebelumnya menanam kelapa dalam jumlah ratusan bibit.

Ketua Satgas Joko Tingkir Erwin Ramlan disalah satu pohon nangka warga diareal disbun Provsu fiktif  sebagai bukti kepemilikan masyarakat lokal

Situasi hidup yang semakin sulit, harga sembako yang terus melambung, memicu perjuangan masyarakat korban mafia tanah dilingkaran Disbun Provsu, papar Erwin Ramlan saat dikonfirmasi dialokasi Sanin (8/6/2020), kita prihatin dengan keadaan ekonomi masyarakat dimasa Pandemi Covid - 19, dan kita yakin Bapak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tau persis situasi ekonomi masyarakat sangat sulit, tambahnya.

Sedangkan Jajaran petinggi DPRD Kabupaten Padang Lawas Sahrun Hasibuan yang juga Ketua Partai Amanat Nasional ditempat terpisah mengatakan, setiap hak masyarakat harus kembali ke masyarakat, kita tetap mendukung setiap perjuangan hak - hak masyarakat, jangan ada lagi rakyat yang tertindas di jaman supremasi hukum saat ini, jika kita kembali ke Undang-Undang Negara, tidak ada artinya negara besar jika rakyatnya tertindas, tegasnya (AG_MPW)

MASYARAKAT PALAS LAKUKAN PENDUDUKAN ATAS AREAL DISBUN PROVSU DIDUGA BERALAS HAK FIKTIF

ketua Satgas Joko Tingkir, Erwin Ramlan (Urutan ke 5 dari kiri, bertopi) saat bersama masyarakat saat pendudukan di area

PALAS - POLICEWATCH. NEWS, Perjuangan masyarakat Palas yang sudah merasa dirugikan puluhan tahun lalu terus bergelora, saat ini terus melakukan upaya mengambil alih haknya yang telah dikuasai oleh pihak Disbun Provsu (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara) karena sampai saat ini alas hak yang dimiliki oleh Dinas tersebut diduga fiktif.

Upaya mengambil hak kami selaku masyarakat terus kami perjuangkan dengan cara-cara yang tertib dan tidak anarkis, sebab kami bukan penjahat, bukan rampok, atau mafia tanah. Ungkap Erwin Ramlan selaku pendamping yang diberikuasa penuh oleh keturunan ahli waris saat ditemui di lokasi Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Selatan Jum'at (5/6/2020)

Saat ini kami sedang menanam kelapa hibrida ratusan batang diantara-antara tegakan pohon karet yang ditanam pihak Disbun Provsu diareal ini, tujuannya tidak lain untuk pendudukan dan mengambil hak kami kembali, karena berdasarkan surat-surat alas hak yang ada, masyarakat kami tidak pernah mengalihkan kepemilikan areal  yang dikuasai Disbun ini kepada pihak manapun.

Pohon kelapa hibrida yang ditanam masyarakat diantara pohon karet milik Disbun Provsu

Selaku pendamping masyarakat secara pribadi dan selaku praktisi organisasi pemegang amanah, saya sebagai Ketua SATGAS JOKO TINGKIR Kab. Palas, tidak akan menyerah dan mundur selangkah pun, terlebih-lebih pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang waktu dipimpin Ibu Herawati, sudah mengakui areal yang dipalas ini tidak terregistrasi sebagai aset Disbun dan hasil kebun karet ini tidak dia tahu menahu kemana dan siapa yang terima.

Jangankan serangkap surat legalitas atau alas hak, secuil kertas pun bukti alas hak penguasaan tidak dapat ditunjukkan kepada kami selaku masyarakat, dengan demikian dapat kami duga kuat alas hak Disbun Provsu dalam penguasaan areal ini jelas-jelas fiktif. Tegasnya.

Terpisah, Ketua Badan Penyelamat Kekayaan Negara (BPKN) Padang Lawas, Bang Age, saat dimintai awak media tanggapannya, Sabtu (6/5/2020) mengatakan, areal masyarakat yang dikuasai Disbun saat ini dapat diduga merupakan upaya paksa yang dilakukan oknum mafia tanah kelas provinsi puluhan tahun yang lalu, dari mana logikanya orang Medan yang duduk di pemerintahan tingkat provinsi punya tanah di Kabupaten Palas mampu menguasai tanah tetapi tidak punya alas hak. 

Jika hal inipun dapat terjadi hanya dengan dua cara, yang pertama menggunakan upaya paksa secara individu dan yang kedua menggunakan tangan besi kekuasaan kala itu, dan kedua cara ini jelas bertentangan dengan budaya, agama maupun Undang - Undang Negara, kita dukung perjuangan masyarakat itu sampai berhasil. Ungkap sosok pria yang dikenal bersahabat dengan semua elemen manapun. (AG_MPW)

KEPSEK SDN 0102 SIBUHUAN KOMITMEN WUJUDKAN LEMDIK PAPORIT

Kepala sekolah SDN 0102 Sibuhuan, Zeminah Siregar, S. PD (kiri) dan Dewan guru,
Siti Kholijah Harahap, S. PD (kanan).

PALAS - Police Watch News,- Tidak tanggung-tanggung, Kepsek SDN 0102 Sibuhuan sudah membangun komitmen untuk mewujudkan Lemdik (Lembaga Pendidikan) yang dipimpinnya menjadi satuan pendidikan Paporit di Kabupaten Padang Lawas, hal itu dibuktikan dalam lima bulan terakhir, dengan adanya sejumlah siswa yang telah mengikuti berbagai event  olimpiade berhasil menorehkan sejumlah prestasi yang cukup memuaskan.

Mekipun kami tidak puas sampai disitu, berbagai prestasi yang telah diraih siswa-siswi adalah merupakan hasil komitmen bersama yang kuat dari seluruh komponen yang turut berperan aktif dalam mewujudkan siswa berprestasi di Lemdik SDN 0102 Sibuhuan, ungkapnya saat disampangi awak media dikantornya, Rabu (18/3/2020).

Tidak ada prestasi tanpa kerja keras dan time work, selain Dewan Guru yang siap mendukung program pendidikan yang sudah dituangkan dalam e-planing, tak kalah penting adanya keterlibatan Komite Sekolah yang selalu memberikan support untuk setiap program pendidikan agar tetap berkesinambungan, kami saling mengisi dan mendukung, walaupun kami menyadari masih banyak kekurangan yang terus kami perbaiki. pungkasnya.

Lanjutnya, beberapa prestasi yang telah diraih siswa-siswi kami adalah event bidang kompetensi sains Nasional tingkat kecamatan,  juara II, Matematika diraih Olivia Olviana kelas V.D dan juara III diraih Alvin Aziz Daulay kelas V.A yang juga peraih juara III IPA ditingkat kabupaten. Sedangkan guru pembimbingnya adalah Hj. Siti Kholijah, Rumona Harahap, dan Hj. Arniaty Tanah Harahap.

Selain itu, anak-anak kami juga berprestasi dalam bidang PAI (Pendidikan Agama Islam) saat mengikuti event di Pesantren Darul Adalah, diantaranya, Bidang Tahfiz Qur'an, Juara I, M. Haris Al Fatih, Juara II, Wafiq Al Hafizh, Juara III, Hulwaton Nada Lubis, untuk bidang Mujawwad Qur'an juara I diraih oleh Azkiyah Syahidah Dinuriyah Hasibuan. Sedangkan guru pembimbingnya, Arni Shopiyah Nasution, Hasrun Lubis, Nuraminah Sari Nasution dan Mara Sati Hasibuan, tuturnya.

Terpisah, Pengamat Pendidikan Padang Lawas, Ali Irfan Hasibuan, yang juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan mengatakan, kita berharap adanya kompetisi sehat antar lembaga pendidikan dalam meraih prestasi antar lembaga, hal itu tentunya dapat kita lihat sejauhmana keinginan para kepala sekolah melibatkan peserta didiknya dalam mengikuti Olimpiade sains dan event lainnya, jika anak didiknya belum ada yang berprestasi sudah barang tentu tidak terlihat di event tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun tingkat Nasional. Harapan kita pendidikan itu menjadi prioritas kita semua, karena tidak ada jawaban lain untuk meningkatan daya saing diera teknologi 4.0 dan SDM (Sumber Daya Manusia) kecuali meningkatkan mutu pendidikan. (Gozali MPW)

Kunjungan Komisi B DPRD PALAS Ke DINKES, Perkuat Koordinasi Lintas Sektoral

Dari kiri ke kanan, urutan ke 3, Sekretaris Dinkes dr. Ummi Sahara Matondang, urutan ke 4, Kadiskes Leli Ramayuli, SKM, M. Kes, urutan ke 6, Ketua Komisi B DPRD Palas H. Fahmi Anwar Nasution, urutan ke 7, Wakil Ketua DPRD Sahrun Hasibuan  yang juga merupakan Koordinator Komisi B, foto bersama di kantor Dinkes usai melaksanakan kunjungan resmi belum lama ini.

PALAS - POLICE WATCH,-   Kunjungan resmi Komisi B DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Padang Lawas yang langsung dipimpin oleh Koordinator Komisi B, Sahru n Hasibuan ke kantor DINKES (Dinas Kesehatan) merupaka upaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral antar kedua lembaga dalam mencapai peningkatan pembangunan nasional khususnya dibidang kesehatan.

Penguatan koordinasi lintas lembaga, antara DPRD Kabupaten Padang Lawas dengan Dinas Kesehatan Padang Lawas akan terus dilakukan secara berkesinambungan, hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Palas, Leli Ramayulis, SKM, M. Kes melalui Sekretarisnya dr. Ummi Sahara Matondang saat ditemui Kru Police Wacht diruang kerjanya Senin (9/12/2019).

Kehadiran unsur segenap pimpinan dan anggota DPRD Palas ke Dinas Kesehatan adalah merupakan hal yang pantas kami apresiasi, pertemuan kedua pimpinan lembaga  yang memiliki TUPOKSI (Tugas pokok dan fungsi) yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama dalam percepatan pembangunan nasional khususnya di Padang Lawas yang berlangsung beberapa hari tetakhir ini adalah langkah nyata dalam penguatan koordinasi lintas sektoral, ungkapnya

Peningkatan disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara) dan TKS (Tenaga Suka Rela) menjadi perhatian khusus karena sangat berdampak signifikan dalam memberikan pelayanan publik di kantor Dinkes sampai ke 16 (enam belas) Puskesmas yang  tersebar diwilayah kabupaten Padang Lawas, dengan 4 unit Puskesmas rawat inap di 4 kecamatan (Binanga, Sihapas Barumun, Sosopan dan Pasar Ujung Batu), tambahnya.

Terpisah, salah satu unsur pimpinan DPRD Palas yang juga koordinator Komisi B, Sahrun Hasibuan dalam statementnya saat dikonfirmasi melalui jaringan telepon Selasa (10/12/2019)  , sebagai wakil rakyat, kami akan terus menjaga mandat rakyat serta akan menjalankan tugas bidang pengawasan, legislasi dan budgeting, selain siap menerima aspirasi rakyat di kantor dewan dan turun langsung ke desa-desa (reses red.) termasuk yang tidak kalah pentingnya kunjungan ke DINKES Palas yang diterima langsung oleh Kadis Leli dan staf struktural belum lama ini, tegasnya.

Dalam kunjungan dinas anggota DPRD Palas ke Dinas Kesehatan,  turut mendampingi koordinator komisi B, Sahrun Hasibuan, diantaranya, ketua komisi B, H. Fahmi Anwar Nasution sejumlah anggota dewan lainnya serta diterima Kadis Kesehatan Leli Ramayulis, SKM, M. Kes, Sekretaris dr. Ummi Sahara Matondang serta sejumlah pejabat Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Kantor Dinkes. (Gozali MPW)

DIR. RSUD SIBUHUAN, ELNI : KUNKER DPRD PALAS MEMBERI SUPPORT TINGKATKAN KINERJA KAMI

Kanan ke kiri : Koordinator Komisi B, Sahrun Hasibuan (kemeja biru), DIREKTUR RSUD Sibuhuan dr. Elni Ribianti Daulay (berjilbab) dan anggota DPRD lainnya.

PALAS - Police Watch, - Direktur RSUD Sibuhuan, dr. Elni Rubianti Daulay ucapkan terimakasih kepada sejumlah anggota DPRD Padang Lawas yang telah datang dalam lawatan kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh unsur pimpinan Dewan dan Koordinator komisi B, Sahrun Hasibuan bersama rombongan, kehadiran mitra kerja RSUD Sibuhuan tersebut (DPRD red.) Secara signifikan memberi support terhadapap peningkatan kinerja dijajaran ASN dan Non ASN yang ada dilingkungannya.

Terimakasih atas masukan, saran serta kritik membangun yang telah dipaparkan kepada kami saat pertemuan diruang rapat RSUD Sibuhuan pada Senin (2/12/2019), semoga menjadi support bagi kami dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan terhadap pasien rawat umum maupun pasien BPJS Kesehatan, tambahnya.

Sedangkan koordinator komisi B, Sahrun Hasibuan, menuturkan kepada Kru media ini diruang kerjanya, Rabu (4/12/2019), tim yang turut dalam kunjungan kerja dua hari yang lalu, Ketua Komisi B, Fahmi Anwar dan anggota, Jenti Mutiara, Agus, H. Torkis Afgan, Hasan Basri, Maragnti dan Elvin Hamonangan.

Dalam pertemuan resmi tersebut, Direktur RSUD Sibuhuan Elni selaku mitra kerja DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), ia sangat terbuka dan telah memaparkan tentang ALKES (Alat Kesehatan), SDM (Sumber Daya Manusia), Budget  obat-obatan dan hubungan kerja, pelayanan BPJS Kesehatan dan kami siap melakukan pengawasan, ungkapnya.

Sedangkan ketua Komisi B DPRD Padang Lawas, Fahmi Anwar Nasution menambahkan, RSUD adalah instansi yang vital yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sangat wajar jadi perhatian kita bersama, jika Rumah Sakit itu baik dan dapat memberikan pelayanan prima, kitapun bangga dan tidak perlu lagi masyarakat yang sakit dirujuk ke daerah lain, harapnya. (Gozalj MPW)

BINA MARGA PROVSU SIAP PERBAIKI JALINSUM SOSOPAN TERANCAM PUTUS

Camat Sosopan Paruhum Harahap (nomor 2 dari kiri) berfoto bersama TNI dan masyarakat belum lama ini dalam memberikan peringatan situasi jalinsum Sosopan rawan longsor.

 Palas – Police Watch,Melihat jalan lintas sumatera Sosopan menuju Kota Padang Sidimpuan terancam putus akibat longsor, Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala UPT di Gunung Tua, Marlindo Harahap mengatakan, akan segera turun ke lokasi dan melakukan penanganan sementara agar penguna jalan dapat melintas di wilayah Sosopan, baik masyarakat yang datang dari Sibuhuan menuju kota salak Padang Sidimpuan maupun sebaliknya.

Tambahnya, saat dikonfirmasi Kru media ini via telepon selular Selasa (29/10/2019), KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknis) Gunung Tua, Marlindo, akui situasi jalan yang terus memburuk beberapa hari terakhir, menimbulkan resah disebahagian warga, pasalnya, hujan yang terus mengguyur semakin memperburuk situasi dibeberapa titik ruas jalan, ditambah fungsi jalan  Jalinsum Sosopan  merupakan akses jalan utama bagi masyarakat yang menghubungkan antar desa di wilayah kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, untuk mengtasi itu, tim kami segera turun ke lapangan, ujarnya.

Camat Sosopan, Paruhuman Harahap, saat dikonfirmasi dikantornya pada Selasa (29/10/2019) mengatakan, kondisi struktur tanah dan curah hujan yang cukup tinggi dalam seminggu terakhir ini, memicu semakin banyaknya titik ruas jalan yang terancam longsor, namun hal ini sudah dikordinasikan dengan pihak terkait untuk dilakukan penggulangan sementara agar tidak sempat mengakibatkan aktivitas masyarakat lumpuh.

Untuk sementara, semua pihak telah banyak memberikan perhatian dan bantuan, selain masyarakat, turut juga unsur personil  TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang bertugas diwilayah Koramil yang ada Kecamatan Sosopan. Semua bahu membahu sambil menunggu datangnya upaya perbaikan dari Dinas Bina Marga Provinsi, kami juga meminta kepada seluruh masyarakat yang akan melintas di Jalinsum Sosopan ini tetap waspada dan berhati-hati, agar dapat selamat sampai ke tujuan, paparnya.

Sedangkan warga sekitar yang ditemui,  Zulkarnain putra daerah  Sosopan yang melintas di Jalinsum Sosopan tepatnya di lokasi jalan longsor di desa Ulu Aer mengatakan, situasi jalan ini semakin sulit kami lalui, disejumlah titik banyak lobang yang menganga di bahu jalan, sehingga menambah kekhawatiran bagi masyarakat akan bertambahnya ruas jalan yang longsor maupun rusak. (Gozali MPW)

BUPATI PADANG LAWAS : SMA PLUS TARUNA BANGSA, SATU-SATUNYA KEBANGGAAN DI WILAYAH TABAGSEL - SUMUT

Reporter : Gozali

Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap didampingi oleh Sekdakab Arpan Nasution, S. Sos pada saat kujungan singkat di SMU Plus Taruna Bangsa usai memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa

    PALAS - POLICEWATCH.News,-Kepedulian terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) didaerah tidak dipungkiri, ditengah-tengah kesibukan Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap, Menyempatkan diri melakukan kunjungan singkat ke SMA Plus Taruna Bangsa bekum lama ini didampingi oleh Sekdakab Arpan Nasution, S. Sos untuk memberikan motivasi.

Meskipun masih berumur dua tahun, Bupati Palas TSO mengatakan bahwa, SMU Plus Taruna Bangsa merupakan satu-satunya lembaga pendidikan kebanggaan Pemerintah di wilayah TABAGSEL karena memiliki karakter pendidikan semi militer.

Bupati Palas yang dikerap disapa dengan Bapak TSO, dihadapan siswa/i yang berpakaian loreng coklat oren hijau berbaret merah dan putih abu-abu, mengatakan "anak-anak kami di kampus SMU Plus Taruna Bangsa Padang Lawas ini wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt dan berterima kasih kepada orang tua, karena telah diberi kesempatan belajar di sekolah kita ini, karena  merupakan satu-satunya kebanggaan Pemerintah dan masyarakat, bukan hanya di Padang Lawas, bahkan di wilayah TABAGSEL (Tapanuli bagian Selatan) - Sumatera Utara, sekolah kita ini satu-satunya lembaga pendidikan berkarakter  pendidikan semi militer.

Atas nama Pemerintah Daerah, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Direktur yang juga Kepala Sekolah, Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH, MH yang telah bekerja keras untuk mewujudkan dan menyelenggarakan pendidikan di SMU Plus Taruna Bangsa Padang Lawas
yang kita cintai ini, dan kepada seluruh dewan guru dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami do'akan diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Swt agar dapat mendidik anak-anak kita ini agar mereka dapat menjadi genarasi yang bermanfaat bagi
agama, Negara dan Bangsa, tambahnya.

Ditempat terpisah, saat Kru media ini mengkonfirmasi KepSek SMA Plus Taruna Bangsa Padang Lawas, Dr. Edi Saputra, SH, MH, yang juga sebelumnya merupakan Komisioner KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional),  pada Jum'at (9/8/2019) melalui jaringan teleponnya dari tanah suci Mekah
mengatakan, "Dengan segala keterbatasan yang ada, saya ingin memberikan kontribuasi nyata kepada Negara dan Bangsa melalui jalur pendidikan, karena hanya dengan meningkatkan pendidikan bagi genarasi muda, bangsa kita dapat bersaing di pentas nasional dan internasional.

Sedangkan pendidikan berkarakter semi militer yang kita laksanakan merupakan program khusus membina dan mendidik anak-anak kita agar memiliki disiplin dan tanggungjawab yang baik, cerdas dan siap saing, sehingga saat ia selesai nanti dapat menjadi genarasi yang mandiri dan
mampu menentukan pilihan terbaik untuk mencapai cita-citanya masing-masing, pungkasnya.

BPI KPNPA RI SUMUT Puji IMPERA TABAGSEL Demo di KEJARI Palas Terkait PUNGLI Dana BOS

 Reporter : Gozali

 

Ketua BPI KPNPA RI Prov. SUMUT Ahmad Dani Hasibuan, usai mengikuti kegiatan bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) belum lama ini.

Palas - Police Watch.News, Issu tranding topic indikasi PUNGLI dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas sebesar 1,5 persen, BPI Prov. SUMUT beri apresiasi gerakan moral  domonstrasi yang dilaksanakan IMPERA TABAGSEL di kantor Kejari Padang Lawas.

Ketua BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia) bidang Tipikor Prov. Sumatera Utara Ahmad Dani Hasibuan mengatakan,Jum'at (9/8/2019) gerakan moral melalui demontrasi damai sportif yang dilaksanakan adek-adek mahasiswa dan pemuda belum lama ini patut di apresiasi oleh semua pihak.

Bayangkan, jika masih ada pungli Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang dilakukan oleh oknum Tim BOS Kabupaten di lingkungan satuan pendidikan, bagaimana kwalitas pendidikan di daerah kita, otomatis jadi beban mental bagi kepala sekolah selaku pengelola langsung, angka pugli dana BOS 1,5 persen besar dan melanggar hukum, pungkasnya.

IMPERA TABAGSEL (Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Tapanuli Bagian Selatan) turut berang, hal itu wajar karena mereka juga bahagian anak bangsa yang ikut bertanggung jawab dalam dunia pendidikan masa yang akan datang, mereka tidak mau dana BOS jadi peluang untuk memperkaya diri oknum pejabat di DIKNAS Palas. Ucapnya.

Sedangkan korlap IMPERA TABAGSEL Rahmat Pasaribu saat ditemui dilingkungan kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Jum'at (9/8/2019) mengatakan, aksi yang kami laksanakan belum lama ini merupakan kepedulian terhadap pendidikan di daerah, sebagai generasi bangsa, kami prihatin dan kecewa terhadap kepala Dinas Pendidikan Abdul Rahim dan meminta Kajari Palas Usut tuntas pungli dana BOS sebesar 1,5 persen ditingkat SD dan SMP se kabupaten Padang Lawas yang telah meresahkan kepala sekolah tetapi tidak mampu menolak pugli yg dilakukan oknum PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah dikemas serapi mungkin, tegasnya. 

ALAS HAK GAK ADA, BPKN PALAS DESAK KADISBUN PROVSU KEMBALIKAN LAHAN MASYARAKAT

Ketua BPKN Kab. Padang Lawas, AG Nasution yang juga aktif sebagai praktisi Media Police Watch

PALAS - POLICEWATCH.NEWS,- Ketua BPKN (Badan Penyelamat Kekayaan Negara) AG Nasution mendesak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera  Utara Herawati segera mengembalikan areal kebun masyarakat Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas yang sudah dikuasai sejak tahun 1982 yang lalu.

Hal itu disampaikan Ketua BPKN Palas, AG Nasution saat dikonfirmasi langsung oleh Kru Media ini Minggu (4/8/2019) disekretariat lembaga yang dipimpinnya Jl. Lintas Sibuhuan - Barsel - Tanjung Durian, bersamaan dengan adanya kegiatan silaturrahmi antara pengurus lembaga dengan masyarakat sekitar.

Menurutnya, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Herawati, jangan lagi menunda-nunda pengembalian areal masyarakat Desa Tanjung Baringin yang di Palas, sebab tidak ada dasar yang kuat bagi Kadis Disbun Provsu untuk menguasai areal masyarakat secara  permanen karena alas haknya gak ada.

Himbaunya, Areal masyarakat, dikembalikanlah ke masyarakat, sudah puluhan tahun diklaim Disbun areal itu milik Provsu, tetapi akhirnya toh diakui juga bahwa mereka cuma hak guna, anehnya, hasil kebun karetnya gak tau siapa yang terima, tetapi karetnya sampai saat ini produksi, biasanya yang seperti ini, ada permainan orang dalam.

Tambahnya, Kadisbun Provsu ngapain nunda-nunda, legowolah, saya turut mendesak kadisbun Provsu agar mengembalikan areal masyarakat itu, kasihan masyarakat yang berhak, katanya ASN (Aparatur Sipil Negara) itu sebagai pelayan masyarakat tapi kenapa nguasai tanah masyarakat, kalo begini, apa bedanya dengan mafia?  tegasnya yang juga praktisi di Media Police Watch (MPW).

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Komisi C, Padeli, mengatakan, "pihaknya akan ikut aktif mengawal perjuangan masyarakat dan akan meggunakan kewenangannya melalui institusi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), termasuk membentuk Pansus jika itu diperlukan", (Gozali)

KETUM JOTI, SUKIRMANTO SH : Sesui Dikomen, Kami Optimis Areal Disbun Palas Kembali Ke Masyarakat

Reporter :Gozali

Ketum Satgas Joko Tingkir, Sukirmanto, SH (kanan) bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (kiri) pada salah satu kegiatan provinsi sumut beberapa waktu yang lalu.

PALAS - POLICEWATCHNEWS,- Ketua Umum SATGAS Joko Tingkir (JOTI) Sukirmanto, SH,  optimis areal kebun karet Dinas Perkebunan yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas yang saat ini dikuasai Disbun Provsu akan kembali ketangan masyarakat sebagai pemilik sesuai dokumen atau legalitas yang dimiliki.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum SatgasJOTI Sukirmanto, SH saat dikonfirmasi Selasa (30/7/2019) melalui jaringan telepon dikantornya Jln. Ngumban Surbakti Medan, "kami optimis areal kebun karet yang saat ini dikuasai Disbun Provsu akan kembali kepada masyarakat yang saat ini sedang kami perjuangkan, tentu dasar keyakinan kami mengacu kepada dokumen alas hak masyarakat yang kami bantu.

Setelah kami melakukan analisa terhadap alas hak yang dimiliki masyarakat tersebut, kami berkesimpulan bahwa alas hak yang masyarakat itu punya kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tambahnya, Dasar keyakina kami semakin kuat ditambah dengan hasil investigasi tim kerja pengurus satgas Joti daerah Padang Lawas yang dipimpin Erwin Ramlan. Upaya yang kami lakukan juga sesuai dengan komitmen Gubsu Edy Rahmayadi, beliau selalu mengatakan Gubernur adalah pelayan masyarakat dan akan berjuang untuk kepentingan rakyat, paparnya.

Terpisah, anggota DPRD kabupaten Padang Lawas, Padeli Asri Hasibuan, SH yang terpilih kembali untuk periode kedua dari komisi C, mengatakan "kami tidak akan pernah lelah mendengar aspirasi dan keluhan masyarat, jika ada masyarakat yang merasa halnya diambil siapapun, kami siap meneriama setiap laporan sesuai tupoksi kami, kami bantu sekuat tenaga, terlebih areal kebun karet yang dikuasai DISBUN PROVSU itu dimata kami statusnya adalah kebun karet tidak bertuan, tegasnya.

Sedangkan Ketua BPKN (Badan Penyelamat Kekayaan Negara) Kab. Palas, Ahmad Gozali, SE yang juga Biro POLICEWACHT Palas Paluta, saat diminta tanggapannya Selasa (30/7/2019) mengatakan, Kadisbun Provsu harus pakai hati nurani, Kadis harus segera mengembalikan hak masyarakat, terlebih lebih lagi berupa areal tanah kebun, masyarakat hanya hidup dari sektor pertanian, kenapa Disbun cuma memiliki hak guna dari tahun 1982 sampai saat ini tetap mengasai, kembalikan dong, ungkapnya tegas. 

KADISBUN PROVSU : KAMI TIDAK TAU ADA AREAL KEBUN KARET DI PALAS DAN SIAPA YANG TERIMA HASILNYA

 Reporter : A Gozali

Ketua Satgas Joko Tingkit Palas. Erwin Ramlan 

Palas, Provsu POLICEWATCH.NEWS,- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera utara Herawati secara tegas menyampaikan tidak tau ada areal kebun karet Disbun di Kabupaten Padang Lawas dan hasilnyapun tidak diketahui siapa yang terima.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kadisbun Provsu Herawati, saat menerima sudiensi tim satgas Joko Tingkir belum lama ini dikantornya Jl. Sisinga Mangaraja Medan.

Ketua Eramas Sumut Bapak Uut

Statement kadisbun Herawati tersebut dibenarkan oleh salah satu pengurus teras Satgas Joko Tingkir provsu, Solihin, yang ikut dalam kunjungan dinas belum lama ini. 

Saat dikonfirmasi pada Jum'at (26/7/2019), Solihin mengatakan, " Kami tidak tahu menahu tentang areal kebun karet Disbun di palas bahkan hasilnyapun kami tidak tahu siapa yang terima" ungkapnya mencontokan statement kadisbun Provsu Herawati.

Pengurus Satgas Joko Tingkir Provsu, Bapak Solihin

Tim Satgas Joko Tingkir yang turut dalam audiensi yang langsung diterima oleh Kadisbun Provsu Herawati dan didampingi Sekretaris serta dua orang stafnya belum lama ini, Ketua Eramas Sumut, Uut, Pengurus Satgas Joti provsu, Solihin dan Ketua Satgas Joti Palas, Erwin Ramlan.

Terpisah, Ketua Eramas Sumut, Uut saat dikonfirmasi kru media ini kamis (26/7/2019) mengatakan, kita akan bekerja keras memperjuangkan hak masyarakat padang lawas, tanah masyarakat harus kembali kepada masyarakat, tegasnya.

Disayangkan, untuk mendapat keterangan lebih rinci, Kadisbun Provsu Herawati, saat dihubungi berulangkali melalui teleponnya tidak aktif, sampai berita ini di turunkan belum ada informasi lebih lanjut.

BPI KPNPA RI SUMUT Puji IMPERA TABAGSEL Demo di KEJARI Palas Terkait PUNGLI Dana BOS

 

Ketua BPI KPNPA RI Prov. SUMUT
 Ahmad Dani Hasibuan, usai mengikuti kegiatan
bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) belum lama ini.

Palas - Policewatch.news, Issu tranding topic indikasi PUNGLI dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas sebesar 1,5 persen, BPI Prov. SUMUT beri apresiasi gerakan moral  domonstrasi yang dilaksanakan IMPERA TABAGSEL di kantor Kejari Padang Lawas.

Ketua BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia) bidang Tipikor Prov. Sumatera Utara Ahmad Dani Hasibuan mengatakan, Kamis (24/1/2019) gerakan moral melalui demontrasi damai sportif yang dilaksanakan adek-adek mahasiswa dan pemuda kemarin patut di apresiasi oleh semua pihak.

Bayangkan, jika masih ada pungli Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang dilakukan oleh oknum Tim BOS Kabupaten di lingkungan satuan pendidikan, bagaimana kwalitas pendidikan di daerah kita, otomatis jadi beban mental bagi kepala sekolah selaku pengelola langsung, angka pugli dana BOS 1,5 persen besar dan melanggar hukum, pungkasnya.

IMPERA TABAGSEL (Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Tapanuli Bagian Selatan) turut berang, hal itu wajar karena mereka juga bahagian anak bangsa yang ikut bertanggung jawab dalam dunia pendidikan masa yang akan datang, mereka tidak mau dana BOS jadi peluang untuk memperkaya diri oknum pejabat di DIKNAS Palas. Ucapnya.

Sedangkan korlap IMPERA TABAGSEL Rahmat Pasaribu saat ditemui saat memimpin aksi dihadapan kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Rabu (23/1/2019) mengatakan, aksi yang kami laksanakan ini merupakan kepedulian terhadap pendidikan di daerah, sebagai generasi bangsa, kami prihatin dan kecewa terhadap kepala Dinas Pendidikan Abdul Rahim dan meminta Kajari Palas Usut tuntas pungli dana BOS sebesar 1,5 persen ditingkat SD dan SMP se kabupaten Padang Lawas yang telah meresahkan kepala sekolah tetapi tidak mampu menolak pugli yg dilakukan oknum PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah dikemas serapi mungkin, tegasnya. (Gozali)

Indikasi Terjadi Korupsi Dana BOS Milliyaran Rupiah, BPKN Palas Akan buka LP di POLDASU

 

Ketua BPKN (Badan Penyelamat Kekayaan Negara) Padang Lawas, AG Nasution.

Palas - Police Watch News, Berdasarkan hasil investigasi praktisi BPKN Kabupaten Padang Lawas, ditemukan beberapa kepala sekolah terindikasi melakukan korupsi dana BOS tahun anggaran 2017/2018 bernilai milliyaran rupiah.

Ketua BPKN (Badan Penyelamat Kekayaan Negara) AG Nasution, membeberkan kepada media Police Watch News, saat dikonfirmasi dikantornya pada Senin (14/1/2019), mengatakan, dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang terindikasi kuat dikorupsi sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Padang Lawas pada tahun anggaran 2017/2018 mencapai milliyaran rupiah. 

Data dana BOS yang telah diinvestigasi praktisi BPKN Palas terdiri dari dari 15 sekolah setingkat SD Negeri dan SMP Negeri yang tersebar dibeberapa kecamatan, diantaranya, 3 sekolah dikecamatan Barumun, 4 sekolah dikecamatan Lubuk Barumun, 4 sekolah dikecamatan Sosa, 2 sekolah di Kecamatan BARSEL, dan 2 sekolah di kecamatan Sosopan.

Tambahnya, saat diinvestigasi Kepala Sekolah umumnya menolak jika kita tidak memiliki data yang akurat dan mereka sering mengelak dengan alasan sudah diperiksa oleh Inspektorat Daerah dan tidak ditemukan penyimpangan serta tindakan melawan hukum.

Namun saat kita konfirmasi berdasarkan data tentang sejumlah dana BOS yang digunakan, termasuk biaya pemeliharaan gedung, honor guru komite dan biaya perkomponen lainnya yang tidak wajar, barulah mereka kewalahan memberikan penjelasan, inikan jelas indikasi korupsi yang patut kita duga, tegasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Padang Lawas Abdul Rahim Hasibuan, dikantornya mengatakan, jika ada kepala sekolah yang nakal dan menyalah gunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau dikorupsi, silakan dilaporkan kepadanya agar dilakukan pembinaan dan jika tidak bisa lagi dibina  baru dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Terkait adanya indikasi korupsi  temuan praktisi lembaga independen BPKN yang melakukan pengawasan atau sosial kontrol di dilingkungan satuan pendidkan, hal itu sah-sah saja, jika kepala sekolah tidak merasa bersalah kenapa takut pada kawan-kawan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Pers, pemahamannya sederhana, berani karena benar dan takut karena salah, semuanya memiliki kewenangan sesuai dengan tupoksinya, tegasnya. **Gozali**