Reporter : irfan Breaking News
 |
| dok mpw |
Jakarta Policewatch.news,- Wakil Ketua DPR RI, Fahri
Hamzah menuliskan komentarnya terkait ucapan capres nomor 02, Prabowo Subianto.
Hal tersebut ia tulis mellaui website pribadinya
fahrihamzah.com.
Menurut Fahri
Hamzah, pernyataan Prabowo memiliki narasi yang sangat kuat.
Fahri menilai bahwa pernyataan Prabowo terkait
ekonomi bocor sudah ia gaungkan sejak 5 tahun yang lalu.
Fahri lantas menyebut bahwa pernyataan Prabowo makin
terbukti.
Berikut pendapat Fahri Hamzah selengkapnya:
"Dari pulau Sulawesi, saya ingin menulis soal “Ekonomi
Bocor” seperti yang disampaikan oleh calon presiden nomor 02. Sebab beritanya
heboh dan calon presiden nomor 01 telah menanggapi sederhana dengan mengatakan,
“laporkan saja”. Padahal yang tertangkap sudah banyak.
Setelah hampir lima tahun berlalu, tawa itu mulai hilang.
Karena fakta-fakta dibalik ekonomi bocornya Pak Prabowo terungkap.
Dulu bilang uangnya ada, tapi utang pemerintah semakin menumpuk. Uang yang jadi
darahnya ekonomi ternyata bersumber dari utang.
Itu karena apa? Karena fakta bahwa ekonomi kita bocor sebagaimana menjadi
keyakinan pak Prabowo lambat laun makin terbukti. Gali lobang-tutup
lobang APBN jadi tradisi. Utang hanya untuk bayar bunga utang setiap tahun,
bahkan diakui juga oleh Bu Sri Mulyani.
Defisit neraca perdagangan terparah juga ada di akhir-akhir
pemerintah ini. Defisit ini artinya kita kehilangan banyak sekali potensi
devisa karena impor kita lebih banyak dibanding ekspor. Uang bocor dan tersedot
ke luar negeri. Ini juga diakui oleh Pak Darmin sebagai Menko.
Dia berani berdebat dan masuk kampus dengan membawa gagasan
ekonomi dan nasionalisme. Tema yang dibawa pun tidak jauh dari narasi ekonomi
bocor ini. Dan kini, narasi itu setidaknya telah terangkum dalam buku yang
beliau tulis berjudul Paradoks Indonesia.
Sekali lagi narasi ini kuat dan tidak main-main. Dan diucapkan oleh Pak Prabowo yang
saya yakin beliau juga bukan tokoh sembarangan dalam lanskap politik dan
sejarah Indonesia. Siapa Prabowo mungkin semua orang tahu, tetapi alam pikiran
yang membentuknya tidak semua orang tahu.
Ketika orde baru, ada seorang ekonom senior yang berani
mengkritik dan mengingatkan presiden Soeharto bahwa 30% dana pembangunan
ekonomi selama orde baru bocor. Kritik itu diucapkan saat kongres Ikatan
Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-12 di Surabaya, 1993.
Angka 30% tidak muncul begitu saja, angka itu datang dari
seorang ekonom berkelas nasional dan internasional. Kritik terhadap orba ini
hanya bisa dilakukan oleh seorang begawan ekonomi bernama SoemitroDjoyohadikusumo. yang tidak lain adalah ayahanda dari Prabowo Subianto.
Kritik ini mengandung kejujuran sekaligus keberanian karena
harus diucapkan di depan Soeharto, selain Pemimpin rezim Orba yang kuat
Soeharto juga besan Soemitro. Kritik ini juga mengandung kebenaran karena 4
tahun kemudian, Indonesia dilanda krisis dan rezim orde baru tumbang.
Beliaulah begawan ekonomi yang kiprahnya dalam bidang pembangunan Indonesia tidak diragukan lagi Nasionalismenya. Lima kali menjadi menteri dalam pemerintahan Orde lama dan Orde baru. Juga pernah menduduki jabatan prestisius sebagai group of top five experts di PBB.
Julukan begawan ekonomi karena beliau seperti ibu kandung
bagi rancang bangun ekonomi Indonesia serta ekonom-ekonom yang menyertainya.
Beliau adalah pendiri fakultas ekonomi UI, yang dalam sejarahnya melahirkan
ekonom handal negeri ini. Pendiri ISEI dan lembaga thinktank LP3ES
Pak Soemitro mendapat gelar doktor ekonomi dari Universitas Erasmus Roterdam
pada usia 26 tahun. Setelah itu langsung diangkat menjadi staf Perdana Menteri
Sjahrir. Soemitro juga menjadi orang berpengaruh dalam menjalankan siasat ekonomi
Bung Hatta.
Paska Konferensi Meja Bundar (1949) dimana Belanda telah mengakui kedaulatan
Indonesia, Bung Hatta langsung memerintahkan Ir. Djuanda dan DR Soemitro
terbang dari Belanda ke Amerika untuk merundingkan kredit senilai US$ 100 juta
dengan Direktur Bank Exim Amerika.
Dalam siasat ekonomi Hatta, Indonesia harus mempercepat
tranformasi ekonomi dari sistem ekonomi kolonial ke sistem ekonomi nasional.
Dana US$ 100 juta ini akan dijadikan modal untuk membangun pondasi industri
dasar. Itu bagian Dr karya ayah Prabowo.
Setiba di Tanah Air, Soemitro diangkat menjadi menteri
Perindustrian dan perdagangan pada usia 33 tahun. Dan program ekonominya dikenal
dengan ekonomi benteng, salah satu programnya adalah membangun pabrik Pupuk
Sriwijaya dan Semen Gresik.
Pada akhirnya dua pabrik ini berdiri kokoh dan menjadi pondasi industrialisasi
dan pembangunan sektor pertanian. Hingga pada masa orde baru Indonesia mencapai
prestasi swasembada pangan. Ini pembangunan terencana. Pak Mitro otaknya.
Setelah mengarsiteki ekonomi orde baru dan orde lama,
Soemitro pun tak berhenti berkarya. Beliau telah menulis banyak sekali buku dan
makalah nasional dan internasional. Sehingga Almamater Universitas Erasmus menganugerahi
gelar honoris causa pada tahun 1995.
Seperti disebutkan Prof Emil Salim dalam tulisannya di
Kompas (23 November 1995), atas gelar tsb, nama Soemitro telah dicantumkan
berdampingan dengan tokoh-tokoh Universitas Erasmus dan pemenang nobel seperti
Jan Timbergen.
Sekali lagi itu adalah Pak Cum, panggilan akrab ayah Prabowo
Upacara pemberian gelar ini diiringi musik Gamelan “Caraka
Kembang” yang dimainkan oleh orang-orang Belanda dan dihadiri tokoh politik dan
intelektual dunia. Di antaranya Perdana Menteri Belanda Wim Kok dan puluhan
rektor universitas di Eropa.
Inilah salah satu putra terbaik bangsa. Begawan Ekonomi yang
jasa dan pemikirannya tidak boleh hilang dari memori bangsa ini. Saya melihat
apa yang diuangkapkan Pak Prabowo belakangan
ini adalah bagian dari proses pewarisan semangat dan pemikiran Prof Dr
Soemitro.
Demikianlah kritik Prabowo tentang
“Ekonomi Bocor” itu menemukan akarnya pada nama besar ayahandanya Raden Mas
Sumitro Djojohadikusumo. Seorang ekonom yang mendisain perekonomian INDONESIA
modern sehingga beliau disebut begawan. Sekarang anaknya maju jadi calon
presiden," tulisnya.
Diketahui sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto
menyebut anggara negara mengalami kebocoran sebanyak Rp. 500 miliar atau 25
persen dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) RI.
Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh
masyarakat.
Tapi menurut Prabowo kenyataannya
anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dikorupsi.
Berdasarkan data versinya, Prabowo menyebut
setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana
(mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun.
"Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang
bocor. Uang ini hilang," ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Menanggapi pernyataan Prabowo,
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai pandangan tersebut tidak didasari
data dari kelembagaan yang kompeten dan relevan.
"Kita punya lembaga antara lain BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan). Kita juga punya instrumen hukum yang mengawali dan mengawasi
dengan baik.
Jadi jangan memberikan pandangan-pandangan yang menurut saya
tidak mendasari atas itu semua," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat
(8/2/2019).
Menurut Moeldoko, BPK, KPK, BPKB dan lembaga terkait lainnya
akan memberi opini terhadap laporan keuangan dan mengawasi pemakaian anggaran
Kementerian/Lembaga. Bila ada penyelewengan, lembaga pengawas tersebut akan
menyampaikan opini ke pemerintah untuk ditindaklanjut.
Wakil Ketua TKN itu memastikan, pemerintah akan segera
menindak tegas jika terjadi suatu pelanggaran.
"Pada akhir pemeriksaan ada opini dari BPK dan lainnya,
dari situ pasti (presiden) perintahkan menteri terkait untuk langkah
selanjutnya," jelas Moeldoko.
"Kalau menjurus pelanggaran prosedur, administrasi
apalagi pidana gak ada cerita proses langsung. Misalnya ini maladministrasi di
mana, kalau prosedur di mana, kalau pidana sikat gak ada cerita. Jadi ada
langkahnya enggak kita biarkan. Kalau soal kisarannya perlu dicek lagi,"
pungkasnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah bila APBN bocor hingga
25 persen.
Hal itu disampaikan Kalla menanggapi pernyataan Calon Presiden
nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Kalla mengakui ada kebocoran anggaran karena terbukti dari
masih adanya korupsi yang melibatkan aparat pemerintah.
Namun, ia meyakini jumlahnya lebih kecil dari 25 persen
APBN.
"Iya tentu lah (ada kebocoran). Itu ternyata banyak
(pejabat) masuk KPK kan. Tapi tidak semua, jangan disamaratakan. Ada yang
bersih ada yang enggak. Tidak semua, tidak benar itu diratakan 25 persen,"
ujar Kalla saat ditemui di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat (8/2/2019).
Kalla mengatakan, biasanya kebocoran anggaran terjadi di
sektor pembangunan.
Namun, ia memastikan di sektor lain seperti gaji pegawai dan subsidi, tak ada yang bocor.
Kalla menambahkan, saat ini korupsi anggaran pun sulit
lantaran kinerja KPK yang semakin baik dalam hal penindakan.
"Apa lagi sudah banyak yang ditangkap sehingga orang
takut. Hanya betul-betul yang korupsi sekarang ini pemberani yang tidak takut
ditindak. Menteri aja sembilan yang ditangkap, bupati 120, gubernur 19. Ada
negara seperti itu enggak?" ujar Kalla.
"Coba tunjukan satu negara yang anggota DPR-nya ada 40
ditangkap, yang kepala daerahnya 100 lebih, yang menterinya sembilan ditangkap.
Coba cari negara yang ada seperti itu. Jadi memang ada korupsi tapi kita
tegakan (hukum) juga sangat keras," lanjut dia.
Sebelumnya, Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek.
Bocoran anggaran itu, menurut dia, dipicu perilaku korup
yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan.
