Bhayangkari Lombok Utara Dukung Gerakan Nasional Eco Enzym: Pecahkan Rekor MURI dan Dorong Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Policewatch-Lombok Utara 

 Bhayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat, Pengurus Cabang Lombok Utara, turut serta dalam gerakan nasional pengolahan limbah organik melalui pembuatan Eco Enzym yang berhasil mencatatkan sejarah baru. Sebanyak 59.800 anggota Bhayangkari dari seluruh Indonesia mengikuti Workshop Eco Enzym secara daring, Jumat (28/11/2025), yang dipusatkan di Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta. Kegiatan yang diinisiasi oleh Seksi Kebudayaan Pengurus Pusat Bhayangkari ini berhasil memecahkan Rekor MURI untuk pembuatan Eco Enzym serentak terbanyak.

Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Sigit Prabowo, menekankan bahwa gerakan ini bukan sekadar pemecahan rekor, tetapi juga momentum perubahan dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Ia menyatakan bahwa Eco Enzym adalah solusi sederhana namun bermanfaat untuk mengubah kebiasaan rumah tangga dalam mengolah limbah dapur menjadi sesuatu yang bernilai.

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) mengesahkan pencapaian Bhayangkari sebagai rekor nasional. Direktur Marketing MURI, Awana Hargo, menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan inspirasi bahwa gerakan nasional dapat dimulai dari rumah dan merupakan kontribusi nyata bagi masa depan lingkungan.

Dari Lombok Utara, Ketua Bhayangkari Cabang, Ny. Heny Agus Purwanta, mengikuti kegiatan ini secara daring bersama jajaran pengurus cabang. Ia menilai workshop ini sangat relevan dengan kondisi lingkungan di Lombok Utara yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

“Eco Enzym memberi kami solusi praktis untuk mengurangi limbah organik di rumah. Lombok Utara memiliki potensi limbah dapur yang besar dari sektor pariwisata tiga gili dan Senaru, yang dapat menjadi bahan baku Eco Enzyme. Edukasi ini sangat penting untuk diterapkan,” kata Ny. Heny.

Ia menambahkan bahwa Bhayangkari Lombok Utara berkomitmen untuk mempraktikkan pembuatan Eco Enzym dalam keluarga masing-masing, mengedukasi masyarakat sekitar, serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas lingkungan, hingga sekolah-sekolah untuk memperluas dampak gerakan ini.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Pengurus Pusat Bhayangkari, Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari, Ketua Pengurus Gabungan dan PCBS, serta seluruh pengurus daerah, cabang, dan ranting. Turut hadir Ketua Komunitas Eco Enzym Nusantara Jabodetabek, Ketut Budiarto, Ketua Umum Yayasan Upakara Bio Enzym Nusantara, Sugeng Waluyo, dan Customer Relation MURI, Lutfi S. Pradana.

Dengan pemecahan Rekor MURI ini, gerakan Eco Enzym Bhayangkari menandai lahirnya budaya baru dalam pengelolaan limbah organik di Indonesia, yang dimulai dari rumah dan membawa dampak besar bagi bumi. 

Mamen

 

Harry Sidabukke Dapat Jatah Kuota 1,5 Juta Paket Sembako Milik Agustri Yogasmara dalam kasus Korupsi Bansos

 

Dok : Reka Ulang Kasus Suap Dana Bansos

Red, POLICEWATCH,- Agustri Yogasmara alias Yogas, sosok yang disebut sebagai operator Ihsan Yunus ternyata memiliki jatah paket bantuan sosial (bansos) sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020 yang digarap oleh Harry Van Sidabukke.

Hal itu diungkapkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sidang perdana terdakwa Harry selaku pihak pemberi suap yang membawa PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) menjadi suplier PT Pertani dalam pengadaan bansos dengan agenda dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/2).

Jaksa KPK menyebutkan bahwa, pada awal April 2020, terdakwa Harry menemui Pepen Nazaruddin selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Jaminan Sosial (LinJamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) dan Mokhamad O. Royani selaku Sekretaris Pepen setelah mengetahui adanya pekerjaan bansos sembako dalam penanganan Covid-19

Atas arahan Mokhamad, Harry berkoordinasi dengan Rizki Maulana guna mengajukan penawaran pekerjaan tersebut dengan menggunakan PT MHS.

"Namun PT Mandala Hamonangan Sude tidak memenuhi kualifikasi," kata Jaksa KPK di persidangan.
Selanjutnya, atas saran Achmad Gamaluddin Moeksin alias Agam selaku Direktur PT Bumi Pangan Digdaya (BPD), Harry menemui Lalan Sukmaya selaku Direktur Operasional PT Pertani (Persero) yang sebenarnya telah ditunjuk pada 15 April 2020 sebagai salah satu penyedia bansos.

Tujuan Harry menemui Lalan itu adalah, agar Harry menjadi suplier bagi PT Pertani.

Padal 16 April 2020 di Kantor Pertani, Harry menemui Lalan. Pada pertemuan itu, Lalan menyetujui keinginan Harry sebagai penyuplai barang-barang non-beras untuk paket sembako dengan kesepakatan bahwa biaya-biaya untuk operasional dalam hal apapun dengan pihak luar akan menjadi tanggungjawab Harry.

Selanjutnya, mewakili Pertani, Harry menghadap kepada Victorius Saut Hamonangan Siahaan selaku Kepala Sub Direktorat Penanganan Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos dan PPK reguler Direktorat PSKBS untuk memaparkan spek barang, jenis, jumlah dan kesiapan gudang.

Selanjutnya pada 20 April 2020, Harry menemui Matheus Joko Santoso yang telah ditunjuk oleh Juliari Peter Batubara (JPB) selaku Menteri Sosial (Mensos) sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk pengadaan bansos.

Pertemuan itu dilakukan di ruang kerja Matheus Joko untuk membahas pengurusan administrasi pengadaan milik Pertani.

"Saat itu, Matheus Joko Santoso memperkenalkan terdakwa dengan Agustri Yogasmara sebagai pemilik kuota paket bantuan sosial sembako yang akan dikerjakan oleh terdakwa," ungkap Jaksa KPK.

Agustri Yogasmara alias Yogas sendiri disebut sebagai operator politisi PDIP Ihsan Yunus. Hal itu terungkap saat penyidik KPK menggelar rekonstruksi kasus bansos pada Senin, 1 Februari 2021.

Beberapa hari setelah pertemuan itu kata Jaksa KPK, Harry kembali bertemu dengan Yogas di Kemensos.

"Pada pertemuan tersebut Agustri Yogasmara menyampaikan kepada terdakwa bahwa atas pekerjaan yang akan terdakwa kerjakan tersebut, Agustri Yogasmara meminta uang fee. Atas penyampaian tersebut, terdakwa menyanggupinya," terang Jaksa KPK.

Akan tetapi, Jaksa KPK tidak mengungkapkan berapa besaran fee yang harus diberikan Harry kepada operator Ihsan Yunus ini.

Sering berjalannya waktu, Juliari mengarahkan Adi Wahyono yang telah ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Matheus Joko untuk menarik atau mengumpulkan uang komitmen fee sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dan juga uang fee operasional dari penyedia bansos.

Setelah resmi mendapatkan jatah paket sembako ini, pada tahap 1, Pertani mendapatkan kuota sebanyak 90.366 paket, tahap 3 sebanyak 80.177 paket serta paket komunitas sebanyak 50 ribu paket. Pada tahap 5 sebanyak 75 ribu paket, dan tahap 6 sebanyak 150 ribu paket.

Masing-masing tahap tersebut, Harry memberikan uang fee operasional dalam bentuk dolar Singapura senilai Rp 100 juta. Sehingga, dari tahap 1, 3, 5 dan 6, Harry menyerahkan uang sebesar Rp 400 juta kepada Matheus Joko atas arahan Juliari.

Kemudian kata Jaksa KPK, menjelang tahap 7 pada Juli 2020, kembali adanya pertemuan antara Juliari, Adi Wahyono, Matheus Joko dan Kukuh Ary Wibowo selaku Staf Ahli Juliari di ruang kerja Mensos.

"Mengadakan pertemuan terkait pembagian kuota terhadap 1.900.000 paket sembako antara lain sebanyak 400 ribu paket diberikan kepada grup Agustri Yogasmara yang sebagian dari paket tersebut dikerjakan oleh terdakwa melalui PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude," tutur Jaksa KPK.

Selanjutnya pada tahap 7, Pertani dan PT MHS mendapatkan kuota sebanyak 160 ribu paket, tahap 8 sebanyak 188.713, tahap 9 sebanyak 200 ribu, tahap 10 sebanyak 175 ribu.

Setelah tahap 7, Harry menyerahkan uang sebesar Rp 180 juta kepada Matheus Joko, sebesar Rp 50 juta kepada Adi Wahyono.

Pada tahap 8, Harry menyerahkan uang fee operasional sebesar Rp 150 juta kepada Matheus Joko.

Pada tahap 9, Harry menyerahkan uang fee operasional sebesar Rp 200 juta kepada Matheus Joko melalui Sanjaya selaku supir Matheus Joko. Masih di bulan September 2020, Harry juga memberikan uang sebesar Rp 50 juta kepada Matheus Joko, sebesar Rp 50 juta kepada Adi Wahyono.

Pada tahap 10, Harry menyerahkan uang fee operasional sebesar Rp 200 juta kepada Matheus melalui Sanjaya.

Kemudian pada 21 Oktober 2020 sebelum tahap 11 dimulai, Matheus menginformasikan kepada Harry bahwa kuota PT MHS menjadi 100 ribu paket, Pertani menjadi 75 ribu paket.

"Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Agustri Yogasmara jika PT Mandala Hamonangan Sude hanya diberikan kuota sebanyak 100 ribu paket dan PT Pertani (Persero) diberikan kuota sebanyak 75 ribu paket, maka keuntungan terdakwa sangat sedikit," jelas Jaksa KPK.

Pada 22 Oktober 2020, jatah Pertani kembali turun, yakni menjadi 40 ribu. Sedangkan jatah PT MHS naik menjadi 135 ribu paket.

Selanjutnya pada tahap 12, Pertani dan PT MHS kembali mendapatkan kuota sebanyak 175 ribu paket.
"Namun uang fee operasional untuk tahap 11 dan 12 belum diserahkan oleh terdakwa kepada Matheus Joko Santoso karena Matheus Joko Santoso sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas KPK," pungkasnya

Pewarta : Bambang MD
Sumber : https://rmol.id/

Polri Luncurkan Ambulans Udara: Inovasi Layanan Medis Cepat untuk Pemudik Lebaran 2025

 

POLICEWATCH-JAKARTA

 Demi memastikan keselamatan pemudik Lebaran 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluncurkan layanan ambulans udara.  Dua helikopter, NBO 105/P-1104 dan NBO 105/P-1105, telah dimodifikasi menjadi ambulans terbang lengkap dengan peralatan medis canggih.  Layanan ini merupakan inovasi Polri untuk mengatasi kendala aksesibilitas medis di tengah kepadatan arus mudik.

Kasubsatgas Udara Operasi Ketupat 2025, Kombes Pol. Agus Herli Sudiawan, S.E., M.M., menjelaskan bahwa setiap helikopter diawaki sembilan personel gabungan dari Direktorat Polisi Udara Baharkam dan Divisi Kedokteran dan Kesehatan (Dokes) Polri.  Tim ini terdiri dari dua tenaga medis, dua anggota tim SAR, dan lima kru helikopter.

Ambulans udara dilengkapi dengan ventilator, tiga tabung oksigen, monitor dan defibrilator, syringe pump, infuse pump, suction pump, serta stretcher portable.  Peralatan ini memastikan perawatan medis maksimal selama evakuasi udara.

Helikopter ambulans akan beroperasi hingga 8 April 2025, melayani 26 rumah sakit dengan helipad di Jawa Tengah, Jabodetabek, dan sepanjang Pantura.  Layanan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan medis darurat bagi pemudik yang mengalami kecelakaan atau gangguan kesehatan di tengah perjalanan.  Kehadiran ambulans udara ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga keselamatan masyarakat selama periode mudik Lebaran.

 MAMEN

Jalur Di Jateng Di Pastikan Siap Digunakan Arus Mudik Dan Arus Balik Lebaran 2019

Reporter : M. Taufiq.Sapta

Dari kiri : Kadishub Prov Jateng, Satrio Hidayat,Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Agus

Triatmadja dan , Anggota Komisi D DPRD Jateng,Ngainir Richard. Foto : M. Taufiq.Sapta

Semarang ( Police Watch.News )-Tahun 2019 ini menjadi pembuktian pemerintah dalam mengelola transportasi guna melayani arus mudik dan arus balik lebaran. Beroperasinya tol trans jawa dan kesiapan jalan nasional yang menghubungkan banten, jawa barat hingga jawa timur , hingga kini mampu mendekatkan angka kemacetan lalu lintas sebagaimana yang terjadi saat mudik lebaran tahun tahun sebelumnya.

Semua jalur di jawa tengah dipastikan siap digunakan arus mudik dan balik lebaran 2019 termasuk jalur pantura hingga jalur lintas selatan beserta tol yang telah menghubungkan jawa tengah hingga jawa timur sehingga keberadaan infrastruktur jalan penghubung jawa barat, jawa tengah dan jawa timur diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan kelancaran arus mudik lebaran tahun ini. Selain itu pemerintah juga harus mampu memberikan jaminan atas ketersediaan BBM yang memadai keamanan, ketertiban lingkungan dan masyarakat termasuk tempat ibadah,pasar,mall mungkin juga peran serta symbol transportasi seperti terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan, diharapkan dengan langkah langkah taktis tersebut akan menjamin mudik lebaran tahun ini semakin lancar,aman dan nyaman.

Kabid humas Polda Jateng, Kombes Agus Triatmadja mengatakan bahwa mudik merupakan kegiatan rutin setiap tahun, tahun 2018 jalan tol sudah operasional dan fungsional, setelah dievaluasi sudah berjalan lancar dan tahun 2019 semuanya sudah operasional sampai Surabaya diharapkan memberikan kenyamanan kepada para pemudik namun perlu diantisipasi dengan kenyamanan, jangan kehilangan kewaspadaan,kelengahan bagi para pemudik,” paparnya.

Menurutnya, Polda jateng dalam rangka pengamanan jalur mudik ini sudah menyiapkan rencana pengamanan yang salah satunya menempatkan pos pos pengamanan, mendirikan pos ,baik pos terpadu yang melibatkan beberapa instansi ,ada 6 pos , pos pelayanan akan memberikan fasilitas untuk pemudik supaya bisa istirahat.

“ Ada beberapa titik yang harus diantisipasi karena dasi satu arah menjadi dua arah, missal tikungan brebes barat terlalu tajam ini menyulitkan kendaraan kendaraan untuk berbelok. Untuk jalur tengah purbalingga disitu ada titik kerawanan macet karena pada pasar tumpah, kami dari Polda jateng siap mengamankan untuk mudik nanti,” tutrnya, saat menjadi nara sumber dialog bersama parlemen jawa tengah dengan tema “ Mudik lancar, Aman dan Nyaman “ yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di ruang Bahana Hotel Noormans jalan Teuku Umar no 27 Semarang, Rabu, 15/5 /2019

Sementara itu Kadishub Prov jateng Sario hidayat, mengatakan, Untuk tahun 2019 ini kebutuhan angkutan meningkat, angkutan bus untuk mudik meningkat sekitar 15 persen atau 3,3 juta, sedangkan utnuk Kereta Api naik 15 persen menjadi 471 ribu sedangkan untuk kapal laut nik 10 persen menjadi 26000, angkutan udara prediksi kami naik 13 persen menjadi 169.000. paparnya.

Menurutnya terkait angkutan udara ini kaitannya dengan waktu dan sebagainya. Penumpang di bandara Internasional Ahmad Yani 2 bulan ini turun12 persen. Satrio menuturkan ada hasil penelitian yang di lakukan oleh Home Interview oleh Litbang kementrian Perhubungan, cakupannya hanya Jabodetabek pemudiknya 14,1 juta yang akan mudik 5.6 juta menuju jawa tengah ,1,7 jutanya menuju jawa timur artinya yang melintasi jawa

tengah ada sekitar 8 juta, yang 5,6 juta terdistribusi. Untuk pemalang, tegal dan brebes sekitar, menuju jawa tengah 11 persen. Semarang, kudus rembang sekitar 21 persen sedangkan yang ke Surakarta sekitar 28 persen artinya kemungkinan besar distribusi lalu lintas akan berkurang tegal 10 sampai 12 persen ,di semarang berkurang 21 persen, dan di jawa tengah sisanya akan lari ke Surakarta karena yang ke kebumen dan jogya belum tercover di 23 persen tadi ini hal yang terjadi,” paparnya

Satrio menambahkan, Pemerintah sudah menyediakan bus gratis baik yang di tingkat provonsi,kabupaten kota 270 bus kemudian dibantu Pemda DKI, orang jawa tengah yang punya KTP DKI sama Anies Baswedan diberi bantuan 210 bus kemudian kantor Kemendishub membantu 800 bus , Kereta Api ada 3 rangkaian, jateng adqa 3 rangkaian jadi menjadi 6 rangkaian, satu rangkaian sekitar 600 x 6. Kemudian kapal laut, satu kapal laut kapasitas penumpangnya 2000, ini juga sudah disiapkan,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama anggota Komisi D DPRD Jateng, Ngainir Ricard, mengatakan, dalam mudik lebaran nantinya untuk penerangan jalan perlu diperhatikan karena pemudik diperkirakan berangkat kalau nggak pagi hari, sore hari diperkirakan masuk jawa tengah malam hari. 

Untuk infrastruktur jalan jateng 2400 km jalan milik provinsi menurut data dari bina marga 95 persen kondisi baik, perhubungan bisa cek kembali ada beberapa jalan yang kurang penerangan. Ricard berharap ada kebijakan beberapa titik yang perlu diberi penerangan jalan. Soal rambu rambu sudah lengkap tinggal penambahan mata kucing di tikungan tikungan tertentu yang dianggap tikungan tajam. Perlu personil tambahan terutama di sebidang yang belum ada palang pintunya, masih ada sekitar 290 an di jawa tengah Daop IV Semarang belum berpalang pintu . oleh karena itu personil personil bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menempatkan Selama masa mudik dan masa balik ini di titik tertentu. Jangan sampai kecelakaan akibat

perlintasan yang memang tidak ada penjaganya,” pungkasnya.

Silaturahmi AMPHIBI Yasos BKS ke Kantor Rupbasan Klas I Jakarta Selatan

 

Laporan: Amun JG

Policewatch.News: Jakarta-Silaturahmi dipimpin oleh Ketua Umum AMPHIBI Agus Salim Tanjung So,Si dan disambut hangat Kepala Rupbasan Klas I Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya No. 6 Jakarta.  Samsun A. Ks. Msi. Pada, Selasa (02/11/21)

Dalam pertemuan tersebut beberapa hal yang dibahas tentang Program AMPHIBI dan Yayasan Sosial Berdikari Karya Sehati (YASOS BKS) 2021-2024 yang telah mendapat banyak predikat dan dukungan dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Kantor Wilayah Menkumham RI. 

Pertemuan tersebut juga dihadiri Staff Rupbasan Klas I Heriawan dan Ketua AMPHIBI Bekasi Raya M. Hendri A. ST beserta Niki Gumay Koordinator AMPHIBI Jabodetabek. 

(RUPBASAN) 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan/Rampasan Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI  No. M. HH. -01. PR. 01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014,.

Masa Aksi Demo Di KPK Tuntut Segera Panggil Bupati Heri Amalindo Dan Kadis PUPR

 

Breaking News

JAKARTA,POLICEWATCH.NEWS - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumatera Selatan (FORMASA) Jabodetabek melakukan aksi demo di gedung KPK mereka 

mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi proyek revitalisasi Tanjung Kurung, di Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (Pali), Sumatera Selatan (Sumsel)

Proyek Pembangunan revitalisasi di Tanjung Kurung menelan dana sebessr Rp 40 miliar.

Masa menuntut dengan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (03/05/2021).

Koordinator Aksi Abraham mengungkapkan adanya " gonjang ganjing "  dugaan pengkondisian pemenangan tender yang menguntungkan pihak tertentu.

“Proyek ini diduga penuh dengan praktek korup, diduga sudah diatur siapa pemenang tendernya dan tak ada manfaatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, jadi kesannya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. dugaan yang perlu dilakukan investigasi oleh pihaknKPK.

Menurut Abraham anggaran 40 miliar kami anggap dibuat bancakan oleh oknum ini uang rakyat,

Kami minta penyidik KPK segera turun ke Kabupaten Pali, Sumsel agar dituntaskan adanya dugaan kasus korupsi proyek revitalisasi tanjung kurung yang sudah menjadi opini liar dimata masyarakat ungkap" Abraham

“KPK harus jeli dengan proyek-proyek daerah dengan anggaran begitu besar apalagi sudah menjadi perhatian khusus masyarakat. Jangan kasih ampun siapapun yang mencoba cari keuntungan pribadi dengan proyek yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Abraham juga agar KPK segera memanggil Bupati Pali Heri Amalindo dan Kepala Dinas PUPR yang dianggap sebagai penanggung jawab dari proyek tersebut.

“Yang pasti Heri Amalindo dan kepala Dinasnya harus diperiksa KPK. Dengan itu maka dugaan telah terjadi kongkalikong dalam proyek tanjung kurung akan terbuka " pungkasnya

Laporan : Bambang.MD/Irin

Bamus Betawi Gelar Bukber Dihadiri Kapolda Irjen Pol Karyoto dan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roeslani

 

Jakarta,policewatch.news:Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) M. Rifqi alias MR Eki Pitung, mengajak seluruh masyarakat Betawi untuk melek politik. 

Perhelatan pilpres sudah selesai, dan sudah saatnya bersatu kembali dan tidak dibawa ke permusuhan. Hal tersebut disampaikan Eki Pitung dalam acara buka puasa bersama Bamus Betawi, sekaligus Pelantikan Laskar Adat Betawi (LAB), serta santunan 500 anak yatim, di Kantor Bamus Betawi, di Jatinegara, Minggu (31/3/2024). 

Kegiatan ini dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Ketua TKN Prabowo-Gibran 02 yang juga Mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani, Wakil Menteri Tenaga Kerja Alfian syah Noor, Ibu Ica Ketua Umum Pengusaha Bela Bangsa, Ulama dan Habaib, Kapolres Jakarta Timur, Kesbangpol dan suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Jawara Betawi se Jabodetabek, Habib Fahri Idrus Jamalulail sebagai pengantar kultum jelang berbuka dan santunan 500 anak yatim. 

Dalam kegiatan ini, Rosan Roeslani diangkat sebagai Anggota Majelis Adat Betawi, dan diberikan Golok Betawi, karena Rosan memiliki darah Betawi dari sang ayah yakni Roeslani Sapeni. Bahkan, sang ayah pernah menjadi pengurus Bamus Betawi era Fauzi Bowo (mantan gubernur DKI). Ayah Rosan juga tergabung dalam Ikatan Dokter Betawi

 Ketua umum Bamus Betawi juga telah melantik panglima selatan Laskar adat Betawi yaitu Bang pudji werdadi

"Bang Rosan dan Pak Kapolda Irjend Pol Karyoto diberi cindramata Golok Bamus Betawi oleh Eki Pitung dan di sematkan Peci merah marun, simbol Golok sebagai arti ksatria dan tajam dalam membela kepentingan rakyat bangsa dan negara," ujar Eki Pitung. 

Dalam kesempatan ini, Rosan Roeslani dianugerahi tokoh muda inspiratif, duta besar AS, Wakil menteri BUMN, dan di era Prabowo akan menjadi salah satu Menteri Koordinator. 

Eki Pitung berharap hubungan Bamus Betawi dengan Rosan Roeslani bisa terus berlanjut, untuk bersama-sama membangun dan membesarkan marwah Betawi ke depan. 

"Kami yakin Bang Rosan akan menjadi tokoh Betawi yang bisa membawa kemajuan Indonesia di pemerintahan ke depan," tutur Eki. 

Panglima LASKAR ADAT BETAWI Ahmad Syukri (Bang Uki Cingkrik) dilantik Bang Eki Pitung disaksikan tamu undangan dan Forkompimda. 

LAB dengan periode 2023 2028 dikatakan M. Rifki sebagai Mitra TNI Polri dan sebagai pengawal perda 4 tahun 2015 tentang pelestarian budaya Betawi dan Pergub 229 tahun 2016 tentang ikon budaya Betawi. Komitmen ini dibacakan sebagai fakta integritas LAB. (Amun JG)

Wamentan RI Bersama Plt. Wali Kota Bekasi Melakukan Operasi Pasar Terkait Kenaikan Harga Pangan Menjelang Bulan Ramadhan

Senin, 07 Maret 2022 

Laporan:Amun JG

     BEKASI.POLICEWATCH.NEWS:

Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvick Hasnul Qalbih bersama Plt. Wali Kota, Tri Adhianto mengunjungi Pasar Baru Bekasi untuk memantau harga komoditas pangan, Pemerintah Daerah berupaya untuk tetap stabil dan memastikan ketersediaan pangan terpenuhi untuk masyarakat.

Harga komoditas pertanian, peternakan, dan perkebunan sedang mengalami kelonjakan, maka pemerintah di JABODETABEK terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga pangan. Setelah melakukan penjajakan di pasar baru Bekasi, terpantau harga pangan masih relatif stabil.

Harvick Hasnul mengatakan bahwa kondisi harga pangan yang bersifat dinamis ini tidak membawa pengaruh yang cukup signifikan, sebab tingkat penjualan bahan pangan yang paling berpengaruh adalah kemauan dan kemampuan dari masyarakatnya. 

“Seperti yang masyarakat tahu ada gejolak harga untuk beberapa sektor komoditas terutama yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perkebunan, atas dasar itu presiden, pemerintah menugaskan kita semua baik di tingkat pusat maupun daerah, tingkat kabupaten, kota, provinsi, untuk menjaga kestabilan harga tentunya sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi." Ujar Wamentan RI

Dalam kaitan itu, kunjungan dari Wakil Menteri Pertanian tersebut di beberapa ibu kota penyanggah yaitu ibu kota DKI Jakarta, Tanggerang, Bekasi, Depok, dan Bogor. Bertujuan memantau harga dibeberapa pasar yang sudah dikunjungi ini sebenarnya relatif stabil.

Permasalahan harga daging di pasar berdasarkan tinjauan dilapangan harga daging masih berada pada kurva harga Rp. 100.000 hingga Rp. 135.000 sudah sampai pada tangan konsumen sedangkan pedagang masih berharap agar mereka bisa mengambil berbagai tipe daging dengan harga dibawah Rp. 100.000. Namun, jika para pedagang melakukan pelanggaran dengan menaikkan harga yang tidak sesuai maka pemerintah akan menindaklanjuti hal tersebut dengan memberi sanksi kepada pedagang. 

Khusus pada wilayah Bekasi, Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto memastikan stock kebutuhan pangan saat ini sampai pada bulan Suci Ramadhan akan terus tersedia walaupun ada kendala terkait harga pada bahan pangan.

“ Saat ini terkait kebutuhan pangan masih cukup aman, meskipun memiliki kendalanya memang harganya sedikit naik tapi daya beli masih tetap bertahan, artinya ada suatu kepastian bahwa stock tetap tersedia, akan terus memastikan dengan operasi pasar, “ ujar  yaitu daya beli yang masih terkendali.

Tri mengatakan pada pekan lalu Kapolres Metro Bekasi Kota bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi beserta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah memantau beberapa gudang minyak goreng dan gudang daging untuk memastikan ketersediaan pangan tersebut.

Pemerintah berharap untuk masyarakat agar percaya dan berprasangka baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat secara tuntas dan dipastikan saling menguntungkan pada pihak-pihak yang terlibat.

Usai kunjungan ke Pasar Baru untuk memastikan ketersediaan dari pangan, Wakil Menteri Pertanian RI bersama Plt. Wali Kota Bekasi menyempatkan untuk berkunjung ke Bekasi Creative Center yang baru diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat.

Polda Jateng Dan Kodam IV/Diponegoro Tegaskan Tidak Mengeluarkan Stiker Sinergitas TNI Polri dan Dishub Nusantara

 

SEMARANG.POLICEWATCH.NEWS:

Polda Jateng dan Kodam IV/Diponegoro  tanggapi adanya stiker Sinergitas TNI Polri dan Dishub Nusantara yang menempel di mobil angkutan gelap untuk disalahgunakan agar lolos penyekatan saat melintas di Jawa Tengah.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menyebutkan stiker yang tertempel di kaca belakang travel gelap yang beroperasi di Jabodetabek. 

Stiker tersebut digunakan agar lolos penyekatan saat mengantarkan penumpang ke Jawa Tengah.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy secara tegas menyampaikan bahwa tidak pernah membuat stiker tersebut untuk angkutan gelap maupun angkutan legal  dengan tujuan untuk meloloskan saat masa penyekatan baik di tol maupun di jalur arteri.

Pihaknya akan menertibkan stiker tersebut yang menempel di kaca belakang mobil angkutan gelap.

"Kami akan menertibkan stiker tersebut agar tidak disalahgunakan," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini Polri saat ini sedang melakukan penyelidikan dari mana stiker itu berasal. Polri juga akan bersinergi dengan TNI untuk mengungkap hal tersebut.

Sekarang ini Polri sedang menyelidiki stiker sakti tersebut," tandasnya.

Sama halnya Wakapendam IV/Diponegoro Letkol Inf Muchlis Gasim menegaskan bahwa Kodam IV/Diponegoro juga tidak pernah mengeluarkan stiker tersebut. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri khususnya Polda Jateng untuk melakukan penindakan.

"Intinya Kodam IV/Diponegoro dan Polda Jateng tidak pernah mengeluarkan stiker tersebut," ujar dia.

Gazim mengatakan saat ini Kodam IV/Diponegoro sedang berkoordinasi dengan Polisi Militer, dan staf terkait untuk menangani hal tersebut. Data perkara tersebut saat ini telah diserahkan ke staf terkait di Kodam IV/Diponegoro untuk menangani hal tersebut.

"Yang jelas kami TNI/Polri tidak pernah mengeluarkan stiker tersebut," tandasnya.

(Nyaman Policewach).

Motor DiTarik Paksa, Driver Ojol didampingi Kuasa Hukum LBH-PETA Bekasi Raya

 

Laporan:Amun JG

     KAB.BEKASI. POLICEWATCH.NEWS:

Pada hari Sabtu , 20 Nov 2021 Pukul 21.00 WIB bertempat di jl.kartini 12 ( belakang Hotel Swiss Bell ) Mangga Besar Jakarta Pusat , telah terjadi Penarikan paksa dijalan yang dilakukan oleh 4 orang Oknum Ormas yang Mengatasnamakan Perusahaan Leasing PT.Summit Oto Finance pada unit Kendaraan Motor Honda Vario 125 cc B 4718 KKZ secara ilegal tanpa menunjukkan Surat penarikan asli dari leasing maupun sertifikat Fidusia saat unit kendaraan tersebut dibawa oleh istri dan anak korban. Bang Andrean yang saat itu sedang berada dirumah  mendapatkan kabar  tersebut dari istrinya sontak marah akan kejadian tersebut, dan akan melakukan upaya pembelaan & perlawanan  sesuai UUD yang berlaku dikarenakan motor tersebut yang biasa ia pakai untuk menafkahi keluarga nya sehari-hari," 

Jika motor tidak segera dikembalikan tutur bang Andrean (korban) maka saya akan berkomunikasi dengan Vorkom DOC ( Vorum Komunikasi Driver Online Community ) se-jabodetabek untuk menggeruduk kantor Ormas tersebut karena diduga telah melakukan tindak pidana perampasan Unit kendaraan bermotor secara ilegal yg tidak sesuai prosedur hukum dan UU' yang berlaku. tutur beliau saat di temui di jl inspeksi Kalimalang Bekasi,22/11/2021 pukul 11.30 wib. 

Didampingi Kuasa Hukum dari Lembaga bantuan hukum Pembela Tanah Air (LBH-PETA Bekasi Raya) Bapak Yudi Yulianto , SH saat ditemui oleh team media Policewatch News.Senin, 22 November 2021 siang hari di kantornya beliau menjelaskan 

1.bahwa penarikan unit Kendaraan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK,05/2018 tentang tatacara Penarikan unit kendaraan bermotor Karena Oknum Ormas Tersebut tidak Melengkapi berkas - berkas penarikan seperti; 

A.SPPI ( Sertifikat Profesi Penagih Indonesia ) yang dikeluarkan Oleh APPI.

B.Debt Collector tidak Mengeluarkan Dokumen Fidusia Seperti Sertifikat Fidusia dan Akte Fidusia dari Notaris.

C.Ormas Tersebut tidak Memperlihatkan Surat Kuasa Penarikan dari perusahaan Leasing tersebut.

D.Ormas Tersebut tidak Memperlihatkan  identitas resmi sprti surat tugas dan KTP namun Hanya Memberikan Berita  serah terima kendaraan  yang tidak resmi dan tidak jelas keasliannya.  

Yudi Yulianto selaku pengacara korban dari LBH-PETA Bekasi Raya bersama korban dan awak media Mendatangi kantor Leasing PT.Summit Oto Finance di Bekasi kota, dari hasil interogasi ke pihak leasing bahwa didapat informasi bahwa semenjak 2 tahun belakangan akibat Gejala covid-19 bahwa Leasing Oto finance cabang Bekasi Kota sudah tidak bekerjasama lagi dengan ormas Mattel dan eksternal untuk motor yang sudah wo dan tunggakan 6 bulan keatas, Tutur bpk Fikri selaku Head Collection. Pada Senin , 22 November 2021, pukul 14.00 wib dikantornya,". Adapun ada oknum ormas yang mengatasnamakan perusahaan kami itu sudah diluar tanggung jawab cabang perusahaan kami dan kami pun tidak tau kalau di kantor pusat ada kerjasama atau tidak, yang pasti tagihan motor tersebut datanya ada di kantor cabang kami , dan kami sudah putus kerjasama dengan pihak eksternal.." 

Bang Adnan selaku Ketua DPC LBH-PETA Kabupaten Bekasi Menyesalkan kejadian tersebut dan Meminta Pihak-pihak terkait terutama para Penegak Hukum untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah tersebut sebelum terjadi keributan dilapangan antara ormas eksternal dan Ojol karena tindakan kesewenangan oleh oknum 2 eksternal leasing yang tidak bertanggung jawab. Dan saya berharap 1x24 jam permasalahan tersebut harus selesai.,"

Yudi Yulianto selaku kuasa hukum LBH-PETA Bekasi Raya menyimpulkan bahwa  atas kejadian tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana Perampasan unit kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 368 KUHP tentang perampasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun Penjara.."

Kapolri Siapkan Strategi Wujudkan Mudik yang Aman dan Sehat Bagi Masyarakat

Pewarta:Amun JG

Jakarta.Policewatch.News: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memastikan faktor keamanan dan kesehatan masyarakat yang melakukan mudik Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.

Instruksi tersebut disampaikan Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral persiapan menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/4).

"Ini tentu harus disiapkan bagaimana mudik bisa berjalan secara lancar, aman, namun disisi lain bagaimana Pandemi Covid-19 yang saat ini belum selesai bisa dikendalikan," kata Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral tersebut. 

Kepastian untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan mudik ini, kata Sigit juga menindaklanjuti dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama bagi masyarakat untuk melakukan mudik pada tahun ini. 

Sigit menekankan, berdasarkan survei dari Kemenhub, warga yang akan mudik pada tahun ini mencapai 85 juta orang. Sebab itu, segala sesuatu harus dipersiapkan dan diantisipasi dengan baik dan matang. 

Demi semakin meyakinkan masyarakat memiliki kekebalan atau imunitas terhadap Covid-19 saat mudik Lebaran, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya di wilayah mengoptimalkan pelaksanaan akselerasi percepatan vaksinasi booster. 

"Pak Presiden memerintahkan untuk memberikan bekal imunitas terhadap masyarakat yang mudik dengan berbagai macam strategi vaksinasi khususnya di wilayah Jabodetabek. Harapan kita untuk vaksinasi booster ini sampai tanggal 25 April bisa sampai 50 persen. Kita masih punya waktu 12 hari. Sehingga saya harapkan bagaimana kemudian rekan-rekan melakukan strategi-strategi yang saat ini menjadi favorit masyarakat," ujar Sigit.

Sigit juga mengingatkan soal percepatan melakukan vaksinasi terhadap kelompok lanjut usia (lansia). Mengingat, masyarakat yang mudik ke lokasi tujuan akan mengunjungi keluarga dan orangtuanya di kampung halamannya. Sebab itu, Sigit menaruh perhatian lebih kepada akselerasi vaksinasi terhadap lansia.

"Alhamdulilah vaksinasi lansia dengan target 60 persen, tiga wilayah sudah melampaui yaitu Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur dan Lampung kita harapkan bisa mengejar ketertinggalan dalam waktu 12 hari," ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, dalam memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat saat mudik, kepolisian akan mendirikan tiga pos, yakni pengamanan, pelayanan dan terpadu. Selain memastikan keamanan, pos tersebut juga bertugas melakukan skrining kepada para pemudik yang belum mendapatkan kelengkapan vaksin. 

"Sehingga masyarakat yang mudik belum ikuti vaksinasi kemudian bisa vaksin di pos ini. Dimana kita harapkan kita bisa melaksanakan semaksimal mungkin. Disamping bisa mengurai kemacetan tapi juga melaksanakan percepatan vaksinasi," tutur mantan Kapolda Banten tersebut. 

Sigit menyatakan, penguatan pemanfaatan tiga pos tersebut diharapkan terlaksana di objek wisata, jalan tol, Rest Area, jalur arteri, pelabuhan, stasiun, terminal dan bandar udara. Dimana, lokasi-lokasi tersebut yang akan dipadati oleh masyarakat ketika arus mudik dan arus balik Lebaran. 

Tak hanya itu, Sigit juga meminta kepada jajarannya untuk mengantisipasi 23 titik pintu tol yang berpotensi terjadinya kemacetan ketika arus mudik dan arus balik Lebaran. 

"Ada 23 Gate Tol rawan kepadatan. Banten ada dua, Polda Metro Jaya ada dua, Jawa Barat ada tujuh, Jawa Tengah ada enam dan Jawa Timur ada enam. Kemudian ada enam titik Bottleneck akan kita hadapi. Pada saat kendaraan meningkat jadi masalah dari empat lajur menjadi dua lajur," jelas Sigit.

Sementara itu, Sigit memaparkan bahwa, jajaran Kepolisian telah menyiapkan beberapa strategi kebijakan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dan mengurai terjadinya kemacetan lalu lintas. Diantaranya, contraflow, one way dan diskresi lainnya sesuai dengan perkembangan situasi serta kondisi dilapangan. 

"Beberapa prediksi puncak kemacetan kita lihat dimulai dari cuti, kecenderungan kepadatan mulai dari H-4 dan puncaknya H-3 dan H-2. Pada H-1 tetap ada tapi tidak sepadat tanggal 29 dan 30 April. Pada saat arus balik mulai H+3 dan puncaknya H+4 dan H+5. Tanggal ini kita semua harus bekerja keras," ungkap Sigit.

Aparat kepolisian juga telah menetapkan jadwal penerapan one way saat arus mudik dan arus balik di Tol Jakarta-Cikampek hingga Kalikangkung. Untuk arus mudik dilaksanakan sejak Kamis 28 April hingga Minggu 1 Mei. Sedangkan, arus balik, tanggal 6 hingga 8 Mei. 

"Ini tolong disosialisasikan untuk mengurai potensi kemacetan yang terjadi," kata Sigit.

Tak hanya jalur darat, Sigit juga meminta jajarannya melakukan antisipasi dan strategi di titik-titik penyeberangan seperti Pelabuhan, Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. 

Disamping itu, Sigit menjelaskan, segala upaya dan antisipasi harus dilakukan dengan bersinergi bersama seluruh lintas stakeholder terkait lainnya. Sehingga, masyarakat dapat lebih aman dan nyaman saat menjalani mudik. 

"Bagaimana sinergitas mengisi ruang-ruang sesuai tugas pokok masing-masing. Sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat yang akan mudik. Namun mereka tetap sehat dan masalah bisa teratasi," ujar Sigit.

Sebagai penutup, tak lupa, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap melakukan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketika melakukan perjalanan arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini.

BLT non PKH Rp 500 Ribu per KK dari Kemensos Telah Cair, Yuk Lapor Jika Tidak Terima

 

Red, POLICEWATCH,- Pemerintah memberikan tambahan bantuan tunai Rp500 ribu kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Kartu Sembako non PKH. Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, Bantuan Sosial Tunai (BST) ini untuk meringankan beban akibat pandemi COVID-19.

“Tambahan bantuan ini kita harapkan dapat meringankan beban KPM Program Sembako non-PKH akibat pandemi COVID-19. Kepada para penerima bantuan saya berpesan agar bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang urgen, seperti membeli kebutuhan pokok. Jangan untuk membeli rokok,” katanya berdasarkan keterangan tertulis.

Mensos Juliari memastikan BST untuk KPM Program Kartu Sembako non-PKH ini sudah dapat dicairkan mulai akhir bulan Agustus lalu melalui himpunan bank pemerintah atau Himbara yaitu bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank BRI.

“Bantuan ini hanya sekali diberikan yaitu bulan Agustus saja dan mulai bisa diambil KPM akhir pekan ini di seluruh Indonesia. Saya minta agar bantuan segera bisa dibelanjakan agar memutar roda perekonomian,” kata Mensos Juliari. Total sasaran dalam program ini sebanyak 9 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp4,5 triliun.

Penerima bansos program kartu sembako non PKH ini merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sangat terdampak pandemi COVID-19. “Mereka yang menerima program ini sudah terdaftar di DTKS. Pada DTKS telah dilakukan update serta telah siap digunakan,” katanya.

Diluncurkannya BST KPM Program Kartu Sembako Non-PKH ini menambah jenis bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Sebagaimana diketahui, dalam rangka menanggulangi dampak pandemi, salah satu kebijakan pemerintah adalah membantu masyarakat melalui skema jaring pengaman sosial (JPS)

Bantuan sosial (bansos) dari Kemensos berupa bansos reguler dan bansos khusus. Pada bansos reguler, Kemensos meningkatkan indeks bantuan dan memperluas kepesertaan. Kepesertaan PKH diperluas dari 9,2 juta menjadi 10 juta KPM.

Kepesertaan KPM Program Sembako diperluas dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Indeks bantuan ditingkatkan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu/KPM/bulan.

Kemudian bansos khusus berupa Paket Sembako Bantuan Presiden untuk 1,9 juta KPM di Jakarta dan Bodetabek yang disalurkan selama tiga bulan, sejak April, Mei dan Juni dengan indeks Rp600 ribu/KPM/Bulan. Dan BST untuk 9 juta KPM di luar Jabodetabek yang disalurkan selama tiga bulan, sejak April, Mei dan Juni dengan indeks Rp600 ribu/KPM/Bulan.

Kedua jenis bansos khusus ini diperpanjang untuk periode Juli-Desember dengan indeks Rp300 ribu/KPM/bulan

Penulis : M Rodhi irfanto

Pemdes Sawarna tutup sementara kawasan wisata cegah virus corona

Banten,POLICEWATCH,-Dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid 19 atau Corona pemerintahan desa Sawarna Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak propinsi Banten lakukan musyawarah dengan semua unsur lapisan masyarakat diantaranya RT.dan RW lembaga desa pokdarwis.balawista tokoh masyarakat.para pelaku wisata baik homstay ojek warung dan hadir MUI desa Sawarna juga perwakilan dari muspika kecamatan Bayah yang di wakili dari Polsek dan Koramil Bayah.

Dalam musyawarah btersebut kepala desa Sawarna Iwa sungkawa s.pd.mengatakan Musyawarah ini dilakukan menindak lanjuti intruksi bupati Lebak terkait dindakan desa untuk mencegah meluasnya penyebaran virus covid 19/Corona .kenapa untuk wisata Sawarna untuk sementara kita tutup dulu pengunjung dari luar kota /daerah untuk masuk ke wisata Sawarna sebagai antisipasi penyebaran virus Corona di wilayah sawarna. banyaknya pengunjung dari luar kota baik dari Jabodetabek.dan dari derah lainya kesawarna untuk berkunjung.kami dari pemerintahan berupaya mengantisipasi penyebaran virus korona di daerah  wisata.pada dasarnya kita salaing menjaga jangan sampai penyakit tersebut masuk ke wilayah Sawarna.dan muali Tanggal 25 Maret 2020. Kawasan wisata di Sawarna untuk sementara di tutup untuk pengunjung dari luar daerah apalagi daerah yang sudah masuk Jona merah penyebaran virus koronanya, dengan waktu yang tidak di tentukan melihat kondisi dan situasi dan arahan pemerintah.

Lanjut iwa. Saya juga berharap pada masyarakat dalam melakukan kegiatan sarana ke agamaan seperti isro mi'raj di kampung kampung yang belum melakukannya untuk tetap menjaga jarak dan melihat kodisi ketika masih ada pelaksanaan Isro mi'raj yang akan di laksanakan.saya juga berharap pada masyarakat desa Sawarna agar selalu menjaga kebersihan dan juga menjaga jarak berinteraksi dengan pendatang dan juga selalu rutin melakukan cucitangan sehabis beraktivitas di luar rumah pungkasnya.

Sementara Nrigadir Eka Trisna yang mewakili Polsek Bayah dan muspika menyampaikan maklumat  Kapolri untuk menja kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus korona sekaligus  memantau dan melakukan pencegahan dimana Kapolri mengintruksikan agar masyarakat tidak boleh melakukan pesta resepsi pernikahan atau hajatan juga melakukan kumpul kumpul atau melakukan kegiatan yang mendatangkan banyak orang apalagi para peserta datang dari luar daerah mari kita sama sama putus mata rantai penyebaran virus korona dengan melakukan aktivitas di rumah untuk sementara   pungkas Eka

Ar. Sudrajat tokoh masyarakat dan ketua BPD  mengapresiasi sikap pemerintahan desa yang melakukan penutupan kawasan wisata Sawarna untuk tidak di kunjungi saat ini dari pengunjung dari wilayah luar. Sebagai bentuk antisipasi pencegahan penyebaran virus korona saya juga berharap untuk warga masyarakat agar mendengarkan intruksi dari pemerintah untuk sementara berdiam dulu di rumah selama 14 hari jangan sampai keluyuran ke luar daerah apalagi ke Jona merah . Pungkasnya.

Sementara Eman Sulaeman MUI Desa Sawarna, penutupan kawasan wisata Di Sawaran sangat di apresiasi dan kami harap masyarakat bisa mengikutinya tapi untuk sarana keagamaan seprti jumatan dan pengajian jangan sampai masyarakat salah persepsi menyimpulkan patwa dari MUI pusat karena patwa MUI tersebut di berlakukan untuk kawasan Jona merah yang penyebaran virus korona nya sudah sangat aktip.tapi untuk wilayah atau kampung yang berada di desa yang masih aman agar tetap melakukan kegiatan aktipitas keagamaan seperti biasa dengan tetap menjaga kesehatan dan jarak dalam melakukan kegiatan agamaan. Mari kita jaga kesehatan  lingkungan dan keluarga untuk tetap jaga kebersihan.pungkas Eman

Pewarta :TIM MPW

Anies Baswedan Jadi Gubernur Termasyhur dan Tervokal 2020, Kalahkan Ridwan Kamil juga Ganjar Pranowo

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Red, POLICEWATCH,- Sejak kemunculan pertamanya pada Maret 2020, Covid-19 mendominasi sebagian pemberitaan sepanjang 2020, Tak dapat dihindari, para kepala daerah pun menjadi sorotan dalam upayanya menangani pandemi Covid-19.

Para kepala daerah dalam hal ini tak dapat dipungkiri berlomba-lomba melakukan kebijakan terbaiknya guna mengendalikan pandemi Covid-19 sekaligus menjaga stabilitas keamanan daerahnya atas dampak yang terjadi.

Sebuah riset menyebutkan deretan nama-nama gubernur yang dianggap sebagai kepala daerah termasyhur dan tervokal dalam pemberitaan baik di media ataupun di media sosial.

Hasil riset Indonesia Indicator (I2) menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan gubernur termasyhur (terpegah) dan tervokal dalam isu Covid-19 baik di media massa maupun media sosial.

"Jakarta menjadi pusat perhatian terkait kebijakan penanganan COVID-19. Anies banyak dibahas media terkait kebijakan PSBB DKI Jakarta yang menjadi perhatian masyarakat luas, bahkan hingga di luar Jakarta," ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang.

Rustika mengemukakan itu kepada media saat memaparkan hasil riset-nya bertajuk "Top 10 Kepala Daerah dalam Pemberitaan Media dan Media Sosial 2020", Jakarta, Kamis, seperti dikutip dalam siaran persnya.

Indonesia Indicator (I2), sebuah perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak "Artificial intelligence" (AI) yang melakukan riset terkait isu kebijakan dan kinerja kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dalam sorotan media dan media sosial itu menyebutkan sepanjang 1 Januari-15 Desember 2020, total pemberitaan terkait isu Covid-19 mencapai 5.465.266 berita dari 4.419 media online atau daring di Tanah Air.

Total pemberitaan Anies di media daring dalam setahun terakhir mencapai 81.896 berita.

Menurut Rustika, kebijakan lain Gubernur Anies yang juga mendapat sorotan media massa adalah penegakan protokol kesehatan.

PSBB Jilid I DKI Jakarta pada 10 April-4 Juni 2020 menuai prodan kontra karena dianggap berlawanan dengan kebijakan pemerintah pusat serta wacana rem darurat.

Sementara itu Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, menduduki posisi kedua gubernur terpegah dalam isu Covid-19. Total pemberitaan Ridwan Kamil di media mencapai 48.397 berita.

Media memberitakan Jawa Barat sebagai provinsi pertama yang mendeklarasikan Siaga 1 Pandemi Covid-19 sejak Januari, selain mempopulerkan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Atensi Ridwan Kamil juga ditujukan saat memutuskan untuk membeli PCR di Korea Selatan ketika PCR masih testing di Jakarta, selain juga membuat kebijakan soal Zonasi.

Meski demikian, dua nama gubernur termasyhur atau terpegah ini tidak bisa dilepaskan dari isu politik dalam pemberitaan Covid-19.

Kepulangan Muhammad Rizieq Shihab ke Jakarta dan melakukan acara pernikahan di Petamburan, kemudian pengajian di Megamendung, Bogor, menjadi isu yang bergulir politis, khususnya bagi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

"Kedua kepala daerah ini diperiksa kepolisian terkait kasus ini. Ridwan Kamil bahkan sempat di-'framing' media berseteru dengan Menko Mahfud MD. Isu ini turut menyumbangkan pemberitaan yang cukup tinggi mengenai keduanya," ujar Rustika

Posisi ketiga ditempati Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan 34.848 berita. 

Keempat, ditempati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 27.319 berita.

Posisi kelima dan seterusnya, yakni Gubernur Riau dengan 13.684 berita, lalu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah 13.033 berita, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria dengan 12.979, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan 11.521 berita, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dengan 9.769 berita dan Gubernur Banten Wahidin Halim dengan 7.859 berita.

"Umumnya semua gubernur dikaitkan dengan kebijakan PSBB, penerapan protokol kesehatan, upaya memasifkan tes Covid-19 kepada warga, pemberian bantuan sosial, dan kebijakan untuk mendorong geliat perekonomian daerah," papar Rustika.

Sementara itu, untuk posisi 10 Top Influencer atau Gubernur Tervokal dalam isu Covid-19 masing-masing ditempati oleh Anies Baswedan 221.515 pernyataan, Ridwan Kamil 182.711 pernyataan, Khofifah Indar Parawansa 121.267 pernyataan, Ganjar Pranowo 103.827 pernyataan, Ahmad Riza Patria 36.411 pernyataan, Irwan Prayitno 33.609 pernyataan, Syamsuar 27.309 pernyataan, Edy Rahmayadi 26.484 pernyataan, Gubernur Bali I Wayan Koster 19.707 pernyataan, dan Nurdin Abdullah 10.866 pernyataan.

Versi Medsos

Di Twitter, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tercatat sebagai kepala daerah yang paling banyak diperbincangkan netizen atau warganet.

Total pembicaraan warganet di Twitter mencapai 320.758 dalam bentuk tweet, retweet, quotes, dan reply. Anies juga termasuk figur yang cukup aktif mem-'posting' berbagai kebijakan-nya melalui akun twitternya @aniesbaswedan.

"Anies termasuk media darling di Twitter. Berbagai pernyataannya seringkali memicu perdebatan di medsos, baik antara mereka yang mendukung penuh seluruh kebijakan Anies, dengan mereka yang mengkritik," tutur Rustika.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi kepala daerah kedua yang paling dibincangkan warganet dengan 44.263 perbincangan.

Ridwan Kamil dibincangkan warganet karena cukup aktif membagikan pemikiran atau kebijakan-nya terkait penanganan Covid-19 di daerah-nya, selain sesekali menyentil kebijakan pemerintah pusat terkait jumlah tes yang minim dan koordinasi buruk di Jabodetabek.

Berdasarkan riset Indonesia Indicator, ada 10 gubernur dan wakil gubernur yang akun Twitternya paling banyak di-'mention' terkait isu Covid-19.

Akun Gubernur DKI Jakarta @aniesbaswedan berada di posisi pertama dengan 410.818 'mention'. Akun Gubernur Jawa Tengah @ganjarpranowo berada di posisi kedua dengan 139.133 'mention'. 

Posisi ketiga ditempati akun Gubernur Jawa Barat @ridwankamil dengan 68.615 'mention'.

Posisi keempat diduduki Gubernur Jawa Timur @khofifahIP dengan 33.419 'mention'. Akun Wakil Gubernur Jawa Timur @EmilDardak menduduki posisi kelima dengan 19.404 'mention'. Posisi keenam hingga ke-10 masing-masing ditempati Wakil Gubernur DKI Jakarta @Bang Ariza 6.727 'mention', Wakil Gubernur Jateng @TajYsinMz 4.844 'mention', Gubernur Sumatra Barat @irwanprayitno 1.646 'mention', Gubernur Sumatra Selatan @hermanderu1967 dengan 970 'mention'.***

Penulis : M Rodhi irfanto SH
Sumber : Antara