POLICEWATCH.NEWS

Ketua NCW Lahat " Sayembarakan Hadiah Sepeda Motor " Bagi Yang Mau Melaporkan Pelaku Money Politik

Reporter. : Bambang.MD

Dodo Arman Ketua NCW Lahat

Ketua NCW Dodo Arman Berikan Hadiah Sepeda Motor Bagi Yang mendapatkan dan Melaporkan Pelaku Money Politic

LAHAT, POLICEWATCH.NEWS - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Sumsel Dapil 7, yakni meliputi wilayah Lahat, Pagaralam, Empat Nomor urut 6 dari Partai Bulan Bintang (PBB), Dodo Arman membuka sayembara bagi warga Provinsi Sumsel Dapil 7. Dimana Dodo Arman akan menghadiahkan satu unit sepeda motor bagi warga yang berani melaporkan praktek money politic (politik uang).

Hal inilah yang disampaikan langsung oleh Dodo Arman disela - sela konfrensi pers dengan media, Rabu (27/3/2019).

"Warga yang berani melaporkan politik uang terutama di wilayah Sumsel Dapil 7, saya akan menghadiahkan satu unit sepeda motor," kata Dodo Arman.

Ditegaskan Dodo, dirinya membuat sayembara tersebut bertujuan agar pelaksanaan Pileg terutama Pileg DPRD Provinsi Sumsel bisa bersih dari politik uang dan jujur.

"Saat ini saya sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumsel Dapil 7 dengan nomor urut 6 dari Partai Bulan Bintang (PBB) sangat mengkritisi banyaknya money politic jelang Pileg 2019 ini. Bahkan pihak Bawaslu dan KPU pun belum ada geregetnya sampai saat ini," ucap pria keturunan Minang ini.

Menurut Dodo, sayembara itu sengaja dibikin, sebab indikasi adanya politik uang dikhawatirkan sangat kental dalam Pileg 2019 terutama di basis Dapil 7 Sumsel. Karena itu, dia berharap dengan dengan cara itu memberi semangat bagi warga di Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang giat mengawasi proses Pileg 2019, supaya terbebas dari politik uang.

Untuk bisa mendapatkan hadiah ini, lanjutnya lagi, pelapor harus melampirkan bukti kuat. Yakni berupa rekaman video, serta bukti-bukti lainnya. Selain itu, pelapor harus menghadirkan saksi menyaksikan politik uang itu. Sebab menurut dia, hal ini buat memudahkan saat ingin diteruskan ke lembaga pengawas.

"Siapa saja yang mengetahui adanya politik uang, diminta menangkap pelaku dan menyerahkannya ke polisi dan Panwaslu. Mereka yang bisa menangkap kita kasih imbalan motor tersebut," lanjutnya.

Untuk pelaksanaan sayembara, katanya lagi sudah dilaksanakan dan berakhir sampai selesai pencoblosan.

Bermodal Rp 3 juta "Seorang marbot Masjid" di Palembang Nyaleg

Reporter : Yandi Robert

Ibrahim (caleg) DPRD Kota Palembang

Palembang (policewatch.news) - Seorang pengurus segala keperluan masjid (marbot) di Palembang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yang akan bertarung pada Pemilihan Legislatif 2019, 17 April mendatang, hanya bermodalkan uang Rp3 juta, dan niat yang tulus paparnya.Rabu (27/3)

Meski hanya bekerja sebagai marbot yang sekaligus guru mengaji di Masjid Sami Al Huda, ternyata tidak menghalangi tekad Ibrahim, 42 tahun, menjadi calon legislatif (caleg) DPRD Kota Palembang.

Warga Jalan Kopral Dahri Sembayu Kemudi RT 19 RW 05 Sungai Kecamatan Ilir Timur II ini mengatakan awalnya dirinya tidak berniat menjadi seorang caleg karena kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, Namun, dorongan masyarakat membuat Ibrahim percaya diri bahwa dirinya layak untuk menjadi anggota DPRD Kota Palembang.

Dengan bermodalkan uang Rp3 juta, Ibrahim mulai membuat alat peraga kampanye ketika namanya sudah dinyatakan lolos verifikasi sebagai kontestan Pileg 2019.

"Ternyata masyarakat di sini yang mendorong saya agar mencalonkan diri menjadi caleg, maka dengan bismillah saya maju mendaftarkan diri," ujar Ibrahim kepada wartawan, Rabu.27/03

Marbot Masjid Sami Al Huda, Ibrahim.

Ibrahim telah 13 tahun menjadi marbot masjid kawasan Sungai Buah Kota Palembang itu. Selain sebagai marbot, ia juga mengajar membaca Alquran secara privat dengan anak-anak di sekitar rumahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ia menilai menjadi seorang legislator merupakan profesi mulia yang dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama hak ekonomi dan pendidikan.

"Saya termasuk masyarakat kelas bawah yang melihat jika kesenjangan sosial dan ekonomi masih terjadi, maka saya ingin menjadi wakil rakyat dari warga-warga miskin ini agar kesejahteraan kami semakin meningkat," kata Ibrahim.

Terkait strategi untuk memenangkan pileg tersebut, Ibrahim mengaku tidak memiliki strategi khusus kecuali 'door to door' ke masyarakat di wilayah daerah pemilihannya sembari memberikan alat peraga kampanye berupa selebaran.

Ia pun optimistis dengan strategi itu dapat meraih kursi di DPRD Kota Palembang sehingga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama akses pendidikan bagi warga kurang mampu di Kota tersebut.

Polda Mauluku Utara Pecat Lima Anggotanya Yang Bermasalah

Reporter : Nasrudin

Polda Malut untuk membenahi diri, yaitu dengan sistem 'reward dan punishment', kata Kabid Humas

Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar menggelar konferensi pers terkait pemecatan enam anggota Polda Malut di ruang Humas Mapolda pada Rabu (27/3).

Ternate (POLICEWATCH.NEWS) - Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol Suroto resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi enam anggota Malut yang terbukti bersalah sejak Maret 2019 ini.

"Ini merupakan wujud dari Polri dalam hal ini Polda Malut untuk membenahi diri, yaitu dengan sistem ''reward dan punishment'," kata Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar di Ternate, Rabu.

Hendri mengatakan, keenam anggota Polda Malut melakukan berbagai pelanggaran, sehingga dipecat yaitu Briptu K bertugas di BA Sat Brimob Malut dalam kasus penyalahgunaan narkotika telah diterbitkan keputusan PTDH nomor : Kep/88/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019.

Brigpol N yang bertugas di BA Min Sub 3 Den A Sat Brimob Polda Malut dalam kasus tindakan asusila, Brigpol S bertugas di BA Yanma Polda Malut dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Brigpol BH bertugas di Yanma Polda Malut dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Briptu E, anggota Polres Ternate dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Menurut Hendri, selain lima anggota yang sudah diterbitkan Keputusan PTDH oleh Kapolda Malut, terdapat satu anggota telah diusulkan PTDH ke AS SDM Kapolri I dengan Nomor : B/424/III/KEP./2019 tertanggal 13 Maret 2019 bernama Iptu MT karena kasus tindak pidana penipuan.

Hendri menegaskan, Polda Malut selalu memberikan reward atau penghargaan bagi anggota yang memiliki prestasi dalam hal mengabdikan diri kepada bangsa dan negara untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya, akan memberikan hukuman bagi anggota yang melanggar hukum yang telah terbukti bersalah.

Sementara itu, Polda Malut tetap memproses empat anggota Brimob Polda Malut yang diduga melakukan penembakkan terhadap dua warga Kawasi di kawasan tambang nikel Pulau Obi.

Empat personel Sat Brimob Polda Malut itu telah menjalani proses pemeriksaan secara intensif, karena tindakan mereka menembak dua warga kakak-beradik bernama Mince Lessy dan Melman Nan Lessy asal Desa Kawasi yang terkena tembakan di bagian paha dan lutut merupakan tindakan yang inprosedural.

HUT PTBA Ke 38 TH 200 Anak Disunat Dan Berobat Gratis Di 2 Kecamatan Merapi Barat Dan Timur

Reporter : Bambang.MD

LAHAT - POLICEWATCH.NEWS -. Memperingati HUT PTBA Ke 38 Tahun. 100 tahun penambangan batubara.terus dicanangkan program melalui CSR setiap tahun di kecamatan Merapi Timur dan Barat pihak perusahaan PTBA dalam memperingati hari ulang tahun nya menggelar Baksos sunatan massal dan Berobat gratis.tahun ini digelar di kecamatan Merapi Barat 100 anak disunat secara gratis dan kecamatan Merapi Timur kemarin 100 sudah disunat secara gratis dengan mendapatkan bingkisan setiap anak yang telah dikhitankan mendapatkan bingkisan berupa uang.kain sarung.peci dan celana sunat dijelaskan oleh panitia pelaksana Dr.Andrean Noris kepada wartawan disela sela acara sunatan masal dan Berobat gratis.

Ketua Panitia sunatan masal dan pengobatan gratis Hut PT Bukit Asam ke 38 tahun Dr.Anderan Noris untuk kecamatan Merapi Timur kami siapkan 100 anak yang akan disunat dan pembagian jatah yang akan disunat kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kecamatan , Dan setiap anak yang telah disunat akan mendapatkan bingkisan berupa uang 50 ribu , Kain Sarung, Peci dan Celana sunat. Ujar " Dr.Andrean Noris

Camat Merapi Timur Miharta dalam sambutannya yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun ke 38 tahun dengan perayaan 100 tahun tambang batubara PTBA kami dari pemerintahan kecamatan dengan digelar sunatan masal dan bertobat gratis untuk masyarakat khususnya Di Kecamatan Merapi Timur kedepannya lebih baik lagi ujar " Camat
bahwa anak - anak yang dihitankan setiap desa kita ambil 8 anak dan 13 desa terpenuhi semua mendapatkan jatah kata " Miharta dan dijelaskan lagi agar orang tua tetap mengikuti arahan dari medis
bila anaknya akan disunat tutupnya

Kades Sirah Pulau Jundriadi dengan adanya sunat gratis dan Berobat gratis kalau bisa ditahun depan di tambah lagi yang lebih banyak bagi anak anak setiap desa 15 anak agar bagi yang kurang mampu kata " Jundriadi.

Polres Jakarta Barat Siapkan Pengamanan Khusus Menjelang Sidang Vonis Hercules

Reporter : irfan

Anggota Polres Metro Jakarta Barat apel siaga mengamankan jalannya sidang putusan terdakwa kasus pendudukan lahan dan pengrusakan PT Nila Alam, Hercules Rozario Marshal di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019). (Dok. Polres Metro Jakarta Barat)

Jakarta (policewatch.news) -Polres Metro Jakarta Barat mempersiapkan pengamanan khusus untuk memperketat keamanan jelang sidang vonis terdakwa kasus penguasaan lahan, Hercules Rozario Marshal di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu.27/03

Diperkirakan, para pendukung dan anak buah Hercules ‎akan memenuhi ruang sidang untuk mendengarkan putusan yang dibacakan majelis hakim.

Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Priyo Utomo Teguh Santoso menyebutkan sedikitnya 300 personel Kepolisian disiagakan untuk mengamankan persidangan.

"Sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), kami ada tambahan personel keamanan untuk mengamankan sidang Hercules nanti," ujar Priyo.

Personel Kepolisian untuk pengamanan sidang Hercules dikerahkan dari gabungan anggota Polres Metro Jakarta Barat, anggota Kepolisian Sektor dan beberapa lainnya dari Polda Metro Jaya.

“Untuk di pintu masuk, seperti biasa sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dari kami,” kata Priyo.

Hercules menjalani sidang pembacaan putusan sekitar pukul 14.00 WIB.

Dia dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman penjara selama tiga tahun karena dianggap melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (2) KUHP terkait pemasangan plang dan penguasaan kantor pemasaran PT Nila Alam.

Jadi Korban Pungli, " Seorang Supir Laporkan Oknum Anggota Polisi " Ke Propam Polres OKU Timur

Reporter : Yandi robert

Bukti Laporan

OKU Timur, (policewatch.news)- Diduga melakukan pungutan liar (Pungli) seorang oknum anggota Polisi dilaporkan ke Propam Polres OKU Timur Sumatera Selatan.

Oknum Polisi yang diketahui anggota Polres OKU Timur yang berinisial Brigadir (HW), dilaporkan atas dugaan pungli kepada supir pengangkut buah durian Feri Diansyah (38 th) warga Desa Tihang Kecamatan Sosah Buah Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Feri Diansyah (38 th), kepada awak media Senin (25/03/2019) mengatakan peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Lintas Tengah, Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur.

Kejadian tersebut persis di depan Rumah Makan Pesona Alam Simpang Trans, ketika itu Feri sedang melaju dari arah Baturaja OKU menuju Kota Lampung, diperjalanan di depan rumah makan Pesona Alam Kelurahan Sepancar Lawang Kuloh Kec. Baturaja Timur, di stop oleh 4 empat orang tidak dikenal, namun salah satu diantaranya ada yang mengaku anggota kepolisian berinisial Brigadir HW.

Oknum polisi tersebut langsung menanyakan surat-surat kendaraan, setelah surat kendaraan dipegangnya Brigadir HW langsung meminta uang sebesar Rp.200.000, Feri memberikannya Rp.100.000, namun HW kembali meminta tambah Rp.100.000, dengan jumlah keseluruhannya Rp.200.000, setelah uang tersebut diterima HW oknum Polisi tersebut sambil marah-marah mengambil 3 tiga buah durian di dalam mobil Cary Pikup BG 8025 FA yang dikemudikan Feri.

Dengan kejadian itu, korban sangat ketakutan dan melapor ke Polres OKU Timur, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/01-B/II/HUK.12.10/2019/Si Propam tanggal 01 Februari 2019, korban Feri Diansyah membenarkan atas kejadian dan laporannya itu.

"Saya harus melaporkan kejadian tersebut ke Propam Polres OKU Timur, karena Kartu Anggota Oknum Polisi Brigadir HW tertinggal di dalam surat kendaraan saya, "tuturnya.

Dikatakan Kasi Propam Polres OKU Timur, IPDA Hartono (01/02/2019) seperti dituturkan Feri, bahwa ia sudah mengetahui sebelum adanya laporan dari korban dan kami telah periksa Brigadir HW, dan ia mengakui itu adalah perbuatannya termasuk kartu anggota yang tertinggal di dalam surat kendaraan milik korban, namun pelaku yang diketahui 4 (empat) orang hanya satu orang oknum polisi yakni Brigadir HW, tiga orang lainnya bukan anggota melainkan masyarakat.

"Atas pelaporan dari masyarakat yang kami terima, akan secepatnya kami proses tindak lanjuti, atas dugaan Pelanggaran Disiplin dan atau Kode Etik Profesi di tubuh Polri, "tegasnya.

Polres Kendal lakukan Rotasi Jabatan

Reporter : Nardi

Kapolres Kendal AKBP Hamka Mappaita saat memimpin sertijab

Kendal, (Policewatch.news),- Kepolisian Resor (Polres) Kendal Polda Jateng, gelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) perwira di jajaran Polres Kendal, bertempat di aula Mapolres Kendal.Selasa (26/3/2019),

Sertijab ini dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Kendal, Perwira Staff, anggota Polres Kendal dan Ketua Bhayangkari Cabang Kendal Ny. Eka Hamka beserta pengurus.

Dalam amanatnya, Kapolres Kendal AKBP Hamka Mappaita menyampaikan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan mengucapkan terimakasih atas dedikasinya terhadap tanggung jawab serta tugas-tugas yang diembannya selama ini, terutama dalam membantu Kesatuan dalam meraih penghargaan zona integritas di Mapolres Kendal.

" Jabatan merupakan amanah dan garis tangan atau rejeki seseorang yang harus harus selalu dijaga dengan baik dan harus dipertanggungjawabkan. Selamat bekerja dan semoga menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas di tempat yang baru ", katanya.

Di akhir amanatnya, kepada pejabat yang baru dilantik, Kapolres Kendal menegaskan bahwa dari pengalaman tugas sebelumnya, pasti akan mampu cepat beradaptasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang baru tanpa harus menunggu waktu lama. Khuusus untuk menghadapi Pemilu 2019, Hamka Mappaita berpesan harus tetap fokus pada konsep-konsep yang sudah direncanakan.

Pada kesempatan tersebut AKP Abdulah Umar, yang baru dilantik sebagai Kapolsek Gemuh, saat ditemui awak media policewatch mengatakan bahwa dirinya siap untuk menjalankan amanat.

" Sebagai abdi negara dan masyarakat, saya akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dimanapun saya ditempatkan ", katanya.

Perwira yang menjalani sertijab yaitu: 1. AKP Budi Harsono sebagai Kabag Ren Polres Kendal (semula menjabat Kasat Binmas Polres Demak). 2. Kompol Anak Agung Ketut Ngurah Sukreta, SH.,M.H sebagai Kabag Ops Polres Kendal (Semula sebagai Kanit Siaga 3 Bagdalops Roops Polda Jateng). 3. AKP Firdaus Yudhatama S.I.K, S.H, M.Si sebagai Kasat Lantas (semula Kasat Lantas Polres Pekalongan Kota), menggantikan AKP Edy Sutrisno S.H, M.H. 4. AKP Ibnu Suka S.H sebagai Kapolsek Boja menggantikan AKP Windoyo.5. AKP Abdullah Umar sebagai Kapolsek Gemuh menggantikan AKP Agustanto, S.H. 6. Iptu Irsanto menjadi Kapolsek Weleri menggantikan AKP Abdullah Umar 7. Iptu Darwan, S.H sebagai Kapolsek Brangsong.

Sandi : Dalam Kampanye Nasional di Lamongan "Insya Allah dibawa Prabowo-Sandi " Nelayan Pantura Sejahtera

Reporter : Sugianto

Cawapres 02 Sandiaga S Uno kampanye nasional di Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong Lamongan Jawa Timur, Selasa (26/03/2019).

LAMONGAN (POLICEWATCH.NEWS) - Capres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengawali kampanye nasional di Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong Lamongan Jawa Timur, Selasa (26/03/2019).

Di depan massa, Sandiaga Uno memastikan akan merevisi kebijakan pemerintah yang membatasi para nelayan untuk mengunakan alat tangkap ikan jenis cangtrang.

"Kebijakan itu sangat merugikan nelayan," katanya. Jangan hanya karena memperhatikan lingkungan, lantas membuat para nelayan dibatasi mencari ikan.

"Insya Allah dibawa Prabowo-Sandi nelayan Pantura sejahtera," katanya.

Selain akan merevisi kebijakan alat tangkap ikan. pihaknya juga akan memenuhi semua kebutuhan nelayan seperti, penyediaan bahan bakar murah dan bersubsidi serta memberi bantuan.

"Kami akan ubah agar para nelayan sejahtera," katanya.

Sandiaga Uno juga berjanji fokus membenahi ekonomi bangsa, melalui program-progam yang pro kesejahteraan masyarakat banyak dengan membuka lapangan pekerjaan bagi kalangan muda, dan memenuhi kebutuhan para emak-emak.

"Angka pengangguran di Indonesia semakin hari semakin bertambah, kita harus menangkan Prabowo-Sandi agar perekonomian semakin maju dan angka pengangguran semakin berkurang," tandasnya.

Kampanye nasional di Brondong itu, dihadiri sejumlah tokoh nasional, ada mantan ketua DPR RI Marzuki Ali, sejumlah tokoh daerah dari partai pengusung, PKS, PAN, dan Gerindra dari Jatim dan empat Kabupaten, Lamongan, Gresik, Bojonegoro dan Tuban juga hadir.

Gempa Bumi "Berkekuatan 4,8 SR" Guncang Tambrauw Papua Barat

Reporter : Martin Mambua

Lokasi pusat gempa di dekat Tambrauw, Papua Barat

PAPUA, (POLICEWATCH.NEWS) - Gempa bumi berkekuatan 4,8 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, Rabu pukul 02.01 WIT, namun tidak berpotensi terjadinya tsunami di daerah tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Geofisika BMKG Sorong menyebutkan, gempa bumi tersebut terjadi pada koordinat 1,06 Lintang Utara (LU) dan 132,91 Bujur Timur (BT) di laut yang berjarak 817 kilometer timur laut Kabupaten Tambrauw, dengan kedalaman 10 kilometer.

Ditinjau dari kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat tumbukan lempeng.

Penjalaran getaran gempa dirasakan seluruh warga wilayah Kabupaten Tambrauw. Warga yang berada di gedung bertingkat sangat merasakan efek dari gempa tersebut.

Gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, karena kekuatannya tidak cukup besar untuk membangkitkan perubahan di dasar laut yang dapat memicu terjadi Tsunami.Hingga saat ini belum dilaporkan kerusakan yang timbul akibat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Tambrauw tersebut.

KPU Lampung Coret Lima Parpol di Kabupaten dan Kota

Reporter : HARTAWAN

Komisioner KPU Lampung Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Antonius Cahyalana

Beberapa peserta pemilu itu dicoret karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak melaporkan LADK ke KPU dan sebagian lagi memang karena tidak ada calegnya

Bandar lampung (policewatch.news) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mencoret lima partai politik (parpol) di kabupaten/kota daerah untuk mengikuti Pemilu 17 April 2019.

Komisioner KPU Lampung Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Antonius Cahyalana, di Bandarlampung, Rabu, mengatakan bahwa lima parpol tersebut dibatalkan ikut Pemilu 2019 karena tidak melaporkan dana awal kampanye ke KPU setelah dikeluarkan Surat Edaran No. 292 Tahun 2019 terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

"Beberapa peserta pemilu itu dicoret karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak melaporkan LADK ke KPU dan sebagian lagi memang karena tidak ada calegnya," kata dia pula.

Dia menyebutkan bahwa lima parpol yang dibatalkan keikutsertaannya tersebut, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia menjelaskan lagi, di Kabupaten Lampung Selatan, PKPI dicoret dari keikutsertaan dalam pemilu nanti, kemudian di Kabupaten Lampung Tengah PKPI dan Partai Berkarya yang dicoret sebagai peserta pemilu.

Kemudian, di Kabupaten Lampung Barat, Partai Hanura dan PBB, di Kabupaten Tanggamus, Partai Garuda dan PBB, serta di Kabupaten Lampung Timur, PBB dan PKPI yang dicoret.

Lalu, di Kabupaten Mesuji dan Tulangbawang, PKPI, PSI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya yang dibatalkan ikut Pemilu 2019 di daerah ini..

Dia menjelaskan bahwa parpol di kabupaten/kota di Lampung yang telah dicoret dari keikutsertaan dalam pemilu nanti, suaranya tidak akan dihitung dan dinyatakan tidak sah.

"Untuk parpol yang dicoret di wilayah tertentu, suaranya tidak dihitung, namun untuk di daerah lainnya tetap dihitung suara parpol dan para calegnya," ujar dia lagi.

Polres OKU Timur Dapat Penghargaan Leprid dan Komnas Perlindungan Anak

Reporter : Yandi Robet

Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid) dan Komnas Perlindungan Anak memberikan penghargaan untuk Polres OKU Timur .Selasa (26/03/2019).

OKU Timur, (policewatch.news)- Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid) dan Komnas Perlindungan Anak memberikan penghargaan untuk Polres OKU Timur .
Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait kepada Kapolres dan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres OKU Timur bertempat di Aula Mapolres OKU Timur, Selasa (26/03/2019).

Selain Kapolres dan jajarannya, Ketua Bhayangkara Polres OKU Timur Indah Listiani Erlin Tangjaya, juga mendapat penghargaan karena ikut andil dan berperan aktif dalam mendukung kinerja Kapolres.

Kapolres OKU Timur AKBP. Erlin Tangjaya, SH, SIk, menyampaikan dua lembaga ini selalu mengikuti perkembangan kasus yang ditangani Polres OKU Timur, mengungkap beberapa kasus menonjol dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Komnas Perlindungan Anak memberikan apresiasi kepada Polres OKU Timur, apresiasi ini bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan tetapi berkat kerja keras dan melihat kasus-kasus yang kita tangani dengan respon cepat, penegakan hukum terhadap kasus anak tidak ada ampun sehingga kita mendapat penghargaan, "terang Kapolres.

Selain Kapolres dan jajarannya, Ketua Bhayangkara Polres OKU Timur Indah Listiani Erlin Tangjaya, juga mendapat penghargaan karena ikut andil dan berperan aktif dalam mendukung kinerja Kapolres.

Selanjutnya Kapolres mengatakan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid), karena Leprid melihat penanganan berbagai kasus yang ditangani Polres OKU Timur sebagian besar tentang kasus yang menjadi perhatian serius serta sempat viral di media sosial.

Sementara Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengatakan tidak ada toleransi terhadap kejahatan anak-anak karena masuk dalam kasus luar biasa, lingkungan sekolah harus diantisipasi karena ada predator- predator yang bisa mengancam keselamatan jiwa anak termasuk ruang publik juga harus diawasi.

"Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga yang memperhatikan masalah anak, memberikan apresiasi kepada Polres OKU Timur yang cepat merespon penanganan kasus hukum terhadap anak-anak, termasuk masyarakat yang ikut andil membantu polisi dalam pengungkapan kasus hukum terhadap anak-anak, "ungkapnya.

PPDB 2019, Sumaker ( Sugih Macak Kere) Tidak Lagi Di Jumpai Lagi Terkait SKTM

Reporter : M. Taufiq.Sapta

Dari kiri: Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Prof. Dr. Rustono, KaBid Pendidikan SMA Jateng,

Bambang Supriyanto, Wakil Ketua DPRD Jateng, Ahmadi, Moderator, Prast ,Foto: M. Taufiq

Semarang, (Policewatch.news ),-Kasus kecurangan dalam persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pada pelakanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) bagi sekolah negeri di Jawa Tengah 2018 tahun lalu masih menyisakan kegetiran yang mendalam . Fenomena “ Sumaker “ atau Sugih Macak Kere ,sebutan bagi siswa yang mampu namun nekat membuat SKTM untuk bisa mendapat porsi masuk ke sekolah negeri favorit akhirnya berbuntut panjang.

Mulai tahun ini, pengguna surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak lagi berlaku,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) meluncurkan peraturan barumengenai PPDB yakni permendikbud no 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru 2019, Mendikbud Muhajir Effendy menegaskan, Permendikbud no 51 tahun2019 ini merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari system zonasi yang ada.

Mendikbud menjelaskan bahwa peraturan tersebut akan di gunakan sebagai cetak biru dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di sektor pendidikan. Nantinya, setiap masalah diselesaikan berdasarkan zona yang ada,begitu juga dengan ketersediaan fasilitas sekolah dan sebaran siswa. Di sisi lain dengan meniadakan SKTM sebagai persyaratan dalam PPDB, muncul kembali kekhawatiran akan banyaknya siswa miskin yang tidak mampu bersekolah.

Wakil ketua DPRD Jateng, Ahmadi dalam mengevaluasi pelaksanaan PPDB 2018 adanya masukan dari manyarakat menyatakan, memang ada kegembiraan dan kepastian bahwa warga miskin bisa diterima, disisi lain siswa yang berprestasi menjadi kehilangan semangatnya, buat apa saya berprestasi kalau kemudian ternyata dalam proses penerimaan tergerus atau hilang karena tidak dibatasinya siswa miskin itu, ucapnya.

Menurutnya, 2 fenomena yang tidak bisa dilepaskan bagaimana memastikan warga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan, di sisi yang lain siswa yang berprestasi berkemampuanmjuga, kemudian kehilangan peluang dan kesempatannya gara gara SKTM itu.,“ Seharusnya yang kita dorong adalah bagaimana siswa miskin itu tetap berprestasi ,ujanya. Di Jateng siswa miskin sudah punya kanal, kita punya SMK Jateng yang difasilitasi penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ,syaratnya memang siswa itu miskin, yang kedua punya prestasi, itu semua difasilitasi, ada di Semarang, Pati dan Purbalingga, rencananya akan ditambah satu lagi di Sragen. “Ujarnya.

Untuk tahun 2019 bagaimana siswa dapat peluang kesempatan pendidikan, siswa berprestasi juga tidak kehilangan kesempatan, “ pungkasnya, Saat menjadi nara sumber dalam Dialog bersama Parlemen Jateng dengan tema “ Mempersiapkan PPDB” yang di siarkan langsung MNC Trijaya FM, di ruang Petra 2, Hotel Noormans, Jalan Teuku Umar No 27 Semarang, Selasa .26/3/2019.

Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Jateng, Bambang Supriyanto, menuturkan, secara umum gambaran PPDB berdasarkan Permendikbud no 51 tahun 2018 dalam PPDB ada 3 jalur, yang pertama jalur zonasi, ke 2 jalur prestasi dan yang ke 3 jalur mengikuti perpindahan kerja orang tua, prosentasenya pertama 90 %, jalur ke 2, 5% dan yang jalur ke 3 ,5% , supaya masyarakat tidak ragu, jalur zonasi lingkupnya cukup kelurahan 90 % . jadi siswa yang tempat tingalnya berada satu kelurahan dengan sekolah yang dituju dijamin di terima.

Lanjut bambang, untuk jalur prestasi untuk siswa yang mendapatkan juara tingkat Internasional,baik juara 1,juara 2 maupun juara 3 pasti diterima, untuk yang tingkat nasional juara 1. Untuk yang ke 3 jalur mengikuti perpindahan kerja orang tuanya, misalnya, orang tuanya Kepala Kejaksaan di Bengkulu kemudian pindah ke Semarang ,karena mengikuti orang tua maka diterima tanpa mempertimbangkan zonasi.”ujarnya.

Menurut Bambang, untuk PPDB 2019, SKTM tetap digunakan, tetapi bukan menjadi persyaratan masuk. Kalau siswa itu sudah diterima di sekolah ngeri. Jadi hanya untuk berkontribusi biaya pendidikan maka bisa menunjukkan surat itu , hanya sebagai persyaratan bebas tidak membayar karena kondisinya seperti itu, “ pungakasnya.

Bambang Supriyanto saat menjelaskan PPDB 2019 pada awak media, Foto : M. Taufiq

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Prof.Dr. Rustono, mengatakan, bahwa Dewan Pendidikan Jateng bermitra dengan Gubernur Jateng untuk menyerap aspirasi dalam rangka peningkatan kualitas atau mutu pendidikan di Jateng, untuk PPDB 2018 Dewan Pendidikan Jateng dan Dewan Pendidikan Kabupaten /Kota bergerak disemua wilayah, bergeraknya bagaimana caranya SKTM tidak di gunakan untuk pertimbangan PPDB 2019, maka Dewan Pendidikan Jateng mengirim utusan ke Kemendikbud, dalam pengajuan permohonan aspirasi kemudian menghadap ke Pak Muhajir Effendi dan di setujui, Ucapnya.

Rustono menambahkan, dengan hadirnya Permendikbud no 51 tahun 2018 diantaranya untuk memenuhi masukan dari Dewan Pendidikan Jateng , SKTM tidak lagi digunakan sebagai bahan pertimbangan PPDB 2019 lanjut nya, ini kisruhnya salah satu contoh, kuota 400, pendaftar yang menggunakan SKTM 595 pendaftar. Seperti SMK di Purwokerto ini. kan kasihan masyarakat juga, akhirnya ada perbaikan PPDB 2019 berdasarkan Permendikbud no 51 tahun 2018, pungkasnya.

PA 212 : Bantah Gerakan Subuh Berjemaah untuk Dukung Prabowo-Sandiaga

Reporter : Fauzyah

Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin

Jakarta (policewatch.news) - Persaudaraan Alumni (PA) 212 membantah 'Gerakan salat Subuh berjemaah jelang pencoblosan' sebagai upaya mengarahkan pemilih. Meski tidak menampik ajakan itu sebagai gerakan politik, PA 212 menegaskan kegiatan itu tidak akan jadi ajang kampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dugaan gerakan salat Subuh berjemaah jelang pencoblosan terkait dengan salah satu paslon muncul setelah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berkampanye di Jakarta Timur. Di sana, Sandi meminta agar semua pendukungnya terus salat Subuh berjemaah hingga hari pencoblosan.

Sholat Subuh Berjamaah

"Ini (salat Subuh berjemaah jelang pencoblosan) tidak ada hubungannya dengan ajakan Bang Sandi. Ini sudah jauh-jauh hari kita (rencanakan) melakukan salat Subuh berjemaah akbar," kata Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin, Senin (25/3).

Namun, Novel menegaskan penyampaian pesan politik akan berlangsung dalam ceramah sesuai salat berjemaah itu. Penyampaian ayat-ayat soal politik dianggapnya sebagai sebuah tindakan yang tidak boleh dilarang.

"Kewajiban umat Islam menyampaikan ayat-ayat Allah tidak ada larangannya termasuk ayat-ayat politik dalam Al-Quran justru wajib disampaikan. Hanya saja tidak boleh berkampanye menyebut nomor salah satu paslon dan juga nama paslon juga nama partai partai pendukungnya," katanya.

"Tujuan kita politik itu ibadah, bukan tujuan kita capres atau calegnya," dalih Novel.

Sebelumnya, dalam kampanye terbuka di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Sandi meminta kepada para pendukung yang hadir untuk menunaikan salat Subuh berjemaah selama 20 hari ke depan.

“Saya titip 20 hari ke depan mari kita galakkan salat Subuh di masjid, yang agama lain kita giatkan ibadah kita,” imbau Sandi kepada para pendukung di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Senin (25/3).

“Untuk ibu-ibu majelis taklim mari kita khatamkan Al-Quran, kita berikan yang terbaik kita berdoa dengan spanduk, rakyat kita hadirkan perubahan,” seru Sandi.

Pernyataan Sandi ini kemudian dikaitkan dengan gerakan salat Subuh berjemaah jelang pencoblosan yang digagas PA 212.

"Setelah dari situ (salat Subuh berjemaah), menuju TPS masing-masing, sebelum TPS dibuka sudah ada di sana. Kita sarankan pakai putih-putih, kita kawal TPS sampai tutup, baru dikawal laskar setiap TPS. Sampai juga, dikawal ke kecamatan,” kata Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin

BUPATI LAHAT BUKA ACARA MUSRENBANG RKPD

Reporter. : Bambang.MD

Musyawarah Perencanaan Pembelajaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Musrenbang RKPD), Kabupaten Lahat Tahun 2020

LAHAT - POLICEWATCH.NEWS ,- Musyawarah Perencanaan Pembelajaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD), Kabupaten Lahat Tahun 2020 yang mengusung tema "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan", Selasa (26/3).

Acara Musrenbang ini langsung dihadiri Bupati Lahat Cik Ujang SH, bersama Wakil H. Haryanto SE MM MBA, Perwakilan Bappeda Provinsi Sumsel, Kepala Bappeda Lahat Ir. Herman Oemar MM, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ketua DPRD Lahat, dan unsur FKPD Lahat.

Laporan Panitia Pelaksana yang di sampaikan oleh Kepala Bappeda Ir. Herman Oemar.MM, musrenbang Kabupaten Lahat dilaksanakan untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten Lahat berdasarkan rencana kerja perangkat daerah yang dihasilkan melalui forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 21-22 maret 2019.

" Tema ' Musrenbang RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2020 yang sedang disusun adalah" Peningkatan Kesejateraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan. Tema ini kemudian di jabarkan kedalam 5 prioritas:
1. Pembangunan Manusia dan
Penurunan Kemiskinan

2. Peningkatan Konektivitas dan Infrasturtur

3. Petingkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja

4. Penguatan Ketahana Pangan,Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan serta Budaya

5. Stabilitas Keamanan dan Tata Kelola Pemerintah", terangnya.

Dalam sambutan dan pengarahan Bupati Lahat Cik Ujang SH, tujuan Musrenbang RKPD untuk merumuskan program dari pembangunan Kabupaten Lahat, serta mencapai kesepakatan dan komitmen diantara para pelaku pembangunan Pemerintah Swasta dan Masyarakat.

"proses pembangunan telah melalui hasil dari Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, dan selanjutnya dibahas lagi dengan Musrenbang Forum Perangkat Daerah, Pembangunan Kabupaten Lahat tidak terlepas dari Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lahat saja, melainkan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mandiri, berkeadilan, makmur dan sejahtera. Maka dari itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara Musrenbang RKPD resmi saya nyatakan dibuka", Pungkasnya.

Acara Sunatan Masal Di Merapi Timur Panitia Kurang Respon Terhadap Wartawan Serta Diguyur Hujan

Reporter : Bambang.MD

Ketua Panitia sunatan masal dan pengobatan gratis Hut PT Bukit Asam ke 38 tahun Dr.Anderan Noris

LAHAT - POLICEWATCH.NEWS -. Memperingati HUT PTBA Ke 38 Tahun diadakan Sunatan Masal dan pengobatan gratis dipusatkan di Kantor Camat Merapi Timur kondisi cuaca tidak bersahabat Diguyur hujan Selasa (26/3)

bahwa anak - anak yang dihitankan setiap desa kita ambil 8 anak dan 13 desa terpenuhi semua mendapatkan jatah kata " Miharta dan dijelaskan lagi agar orang tua tetap mengikuti arahan dari medis
bila anaknya akan disunat tutupnya

Sementara pantauan wartawan pihak panitia penyelenggara kurangnya persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat ini kata salah satu warga Desa Sirah Pulau Ahmad Surman dan acara sunatan massal gratis ini kami sangat kecewa dalam hal pelayanan ungkapnya.

Sejumlah awak media yang melakukan peliputan acara sunatan masal yang digelar di kantor Kecamatan Merapi Timur sedikit kecewa pelayanan dari panitia HUT PTBA ujar " Bambang Sekretaris Ikatan Wartawan Online Kabupaten Lahat.

Ketum SSB Nonton Merapi FC Didampingi Taufik Tim CSR PT.MAS

Reporter. : Bambang.MD

Ketua umum SSB (Sekolah Sepak Bola) Syamsul Hilal didampingi Taufik Tim CSR dari PT.MAS menyaksikan pertandingan sepakbola antara kesebelasan Merapi FC melawan Kebur FC

LAHAT - POLICEWATCH.NEWS - Ketua umum SSB (Sekolah Sepak Bola) Syamsul Hilal didampingi Taufik Tim CSR dari PT.MAS menyaksikan pertandingan sepakbola antara kesebelasan Merapi FC melawan Kebur FC laga pertandingan ini merupakan pertandingan babak kedua setelah kesebelasan Pajungkung FC mengalahkan Tanjung Baru FC dengan score dimenangkan oleh Pajungkung FC.25/03

Kehadiran Tim CSR mewakili dari PT.MAS Taupik didampingi Ketum SSB menyempatkan diri untuk foto bersama dengan Merapi FC sebelum bertanding melawan Kebur FC. Taupik mengaku dengan event ini akan mencari bibit pemain sepakbola yang nantinya menjadi pemain profesional kata " Taupik kepada policewatch.news disela sela pertandingan antara Merapi FC melawan Kebur FC.

Pertandingan ini dipimpin langsung wasit Cipto Dari PSSI Kabupaten Lahat dibantu hakim garis Febri dan Heri.

Turnamen Sepakbola " Serelo Agung Cup 2019 " diikuti 22 klub sepakbola mewakili dari berbagai kecamatan yaitu Merapi Barat.Timur dan Selatan ujar " Laluk selaku ketua umum SSB

Total hadiah yang disediakan panitia sebesar Rp 14 Juta di ambil juara 1 dan 4 mereka mendapatkan uang pembinaan yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara.

Pelantikan Anggota Bawaslu kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Reporter : Nardi

acara pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Bimtek yang dilaksanakan di Water Six Kecamatan Weleri

Kendal (policewatch.news)- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal melalui Panwascam Kecamatan Weleri menggelar acara pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Bimtek yang dilaksanakan di Water Six Kecamatan Weleri, Kabupaten kendal Jawa Tengah pada hari Senin (25/3/2019) 19:30.

Dalam acara itu, selain Ketua Panwaslu Kecamatan Weleri Karyanto juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten kendal Firman ,Kordinator Devisi Penyelesaian Sengketa dan Anggota Panwascam Weleri serta 213 anggota Pengawas TPS se-Kecamatan Weleri, Untuk 16 Desa di 213 Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pada kesempatan tersebut ketua Bawaslu kendal mengatakan,"Kami akan memberikan bekal atau petisi untuk semua anggota agar bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan tugas " ujar Firman

Ketua Panwascam Karyanto mengatakan bahwa, dalam menjalankan amanat setiap tugas diharapkan agar bekerja dengan sungguh- sungguh sesuai dengan aturan dan profesionalisme mengawal pesta demokrasi tanggal 17 April 2019 dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden .ibuhnya

Diduga Dipicu Rasa Frustasi Warga Majalengka Mengakiri Hidupnya dengan Gantung Diri

Reporter : Zaenal A

Ilustrasi

Majalengka (policewatch.news),- Ojo (66), Seorang warga Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka ditemukan Meninggal di rumah milik Rasmita di Kelurahan Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Senin (25/3/2019).

Wakapolsek Majalengka Kota, Ipda Nana Supriatna mengatakan, korban masih memiliki hubungan famili dengan Rasmita.

"Korban sudah beberapa hari menumpang di rumah Rasmita itu," kata Nana Supriatna melalui pesan singkatnya, Senin (25/3/2019).

Hasil pemeriksaan sementara korban nekat gantung diri diduga akibat frustrasi karena mengidap penyakit darah rendah kronis yang tak kunjung sembuh.

Bahkan, menurut dia, sejak menumpang di rumah Rasmita korban sering kali mengeluh sakit kepala hebat kepada kerabatnya.

"Korban ditemukan meninggal dunia kira-kira pukul 10.30 WIB," ujar Nana Supriatna.

Saat itu, korban ditemukan Rasmita yang baru pulang mencari rumput untuk pakan ternaknya.

Petugas yang menerima laporan itu langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP.

Menurut Nana, dari hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas Munjul, korban diduga telah meninggal dunia 1-2 jam sebelum ditemukan.

Pihaknya memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekekerasan pada tubuh korban.

"Jenazahnya sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan," kata Nana Supriatna.

Kampanye di Merauke, Prabowo Cerita Menahan Diri dari Ejekan, Hinaan Juga Fitnahan

Reporter : Marten mambua

di Merauke Prabowo di sambut Ribuan Pendukungnya

Papua-Merauke (policewatch.news),- Capres Prabowo Subianto menyapa warga Merauke, Papua,. Di depan warga, Prabowo bercerita bahwa dia kerap difitnah dan dihina.

"Saya sering diejek, saya sering dihina, saya sering difitnah tapi saya menahan diri," ujar Prabowo saat kampanye terbuka di Merauke, Papua, Senin (25/3/2019).

Kendati sering difitnah, Prabowo mengaku selalu menahan diri untuk tidak membalas fitnahan tersebut.

"Saya menahan diri, saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar," katanya.

Prabowo pun meminta warga dan para pendukungnya untuk melakukan yang sama. Dia mengimbau agar toleransi selalu dikedepankan.

"Saya minta marilah kita tingkatkan rasa persaudaraan, marilah kita memandang semua adalah saudara. Kita boleh berbeda agama, boleh berbeda suku, boleh berbeda bahasa, tapi kita harus ingat, kita harus hidup mencari yang baik, hidup yang baik untuk anak-anak dan cucu-cucu kita," tutur Prabowo.

Prabowo mengatakan, dengan hidup penuh toleransi dan saling menghargai, kerukunan akan tercipta sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan terjalin di Indonesia.

"Tidak mungkin kita bisa hidup baik kalau kita tidak hidup rukun. Kita harus selalu saling menghargai, saling mengasihi, saling membela, saling menjunjung tinggi, dan kita harus menjaga perasaan kita. Kita harus sering menahan diri, sering kita harus mengalah, sering kita harus menjaga perasaan orang lain," pungkas dia.

Kapolsek Weleri Gelar Ramah Tamah

Reporter : Nardi

AKP abdulah Umar Bersama istri dalam Acara Ramah tamah. Minggu 24/03

Kendal, (Policewatch.news) -AKP Abdulah umar Kapolsek Weleri yang telah bertugas selama satu tahun akan menempati posisi barunya menjabat sebagai Kapolsek Gemuh.

Untuk itu jajaran Polsek Weleri menggelar acara ramah-tamah dengan para pejabat di wilayah dan Forkompimcam Kecamatan Weleri Minggu Malam (24/3/2019) di salah satu Rumah makan di Weleri, Hadir pada acara tersebut tokoh masyrakat, Ormas ,Tokoh Agama ,dan jajaran Kepala desa se Kecamatan Welari.

Pada kesempatan ramah tamah tersebut AKP.Abdulah Umar menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan selama dirinya menjabat sebagai Kapolsk Weleri,

,"Saya merasa bangga dan terhormat atas peran serta dan bertrimakasi atas peran serta masyarakat kecamatan weleri, yang selama ini selalu kompak membantu kinerja Polisi dalam menciptakan Weleri yang kondusif.

Selama menjabat sebagai Kapolsek Weleri AKP.Abdulah Umar telah banyak melakukan program kegiatan di antaranya, Memberikan pengarahan serta rompi kepada Juru Parkir (JUKIR) di pasar weleri, Mengadakan acara Jumat berkah, Serta pencetus Weleri ada ,Weleri bisa Weleri Yes yes yes .

Sementara itu salah seorang tokoh agama Pengasuh Pondok pesantren Al Istiqomah Penaruban Kecamatan Weleri Kyai Gus Ali Sadikun.S.ag. mengatakan bahwa walaupun AKP Abdullah Umar Sudah berpindah tugas namun sosoknya selalu ada di hati masyarakat Weleri.

POLICEWATCH