POLICEWATCH.NEWS - JAKARTA - Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus melakukan penyitaan uang Rp450 miliar dari Tersangka PT Asset Pasific, dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi pada kegiatan usaha perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.  

Adapun dasar hukum dari tindakan penyitaan tersebut adalah sebagai berikut:

Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print- 13/F.2/Fd.2/07/2024 tanggal 22 Juli 2024.Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-13/F.2/Fd.2/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 atas nama Tersangka PT Asset Pasific.

Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda indak Pidana Khusus Nomor: Prin-195/F.2/Fd.2/09/2024 tanggal 19 September 2024.

Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 274/PenPid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 September 2024. 

Berdasarkan hasil penyidikan dan putusan Terpidana Raja Thamsir Rachman (Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008) dan Terpidana Surya Darmadi, telah diperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan Tersangka PT Asset Pasific atas dugaan tindak pidana pencucian uang.

Selain Tersangka PT Asset Pasific, penyidik juga telah menetapkan Tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap 5 (lima) korporasi yaitu:

PT PALMA SATU.

PT PANCA AGRO LESTARI.

PT SEBERIDA SUBUR.

PT BANYU BENING UTAMA.

PT KENCANA AMAL TANI.

Selanjutnya, penyidik juga telah menetapkan 1 (satu) Tersangka tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Darmex Plantations, dimana 6 (enam) perusahaan tersebut secara melawan hukum telah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengolahan kelapa sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kemudian hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan kepada PT Darmex Plantations (holding perkebunan) yang kemudian dialihkan kepada Terpidana Surya Darmadi dan PT Asset Pasific (holding properti) sebesar Rp450 miliar lalu disita oleh penyidik sebagai hasil kejahatan pencucian uang.

Pasal yang disangkakan kepada Tersangka PT Asset Pasific adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Jurnalis: Bambang MD

Policewatch-Lombok Tengah

 Kolaborasi erat antara TNI-Polri, stakeholder terkait, dan tokoh masyarakat menjadi kunci sukses pengamanan event MotoGP Mandalika 2024.

"Selain TNI-Polri dan instansi terkait, peran serta tokoh masyarakat, pemuda, dan adat juga sangat penting dalam kesuksesan pengamanan MotoGP 2024 di Mandalika," ujar Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK, selaku Pamwil MotoGP, Senin (30/9).

Kerjasama yang solid dan kebersamaan yang ditunjukkan personel pengamanan di lapangan berhasil menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para penonton.

"Semoga suksesnya kolaborasi dalam pengamanan event tahun ini, yang aman dan lancar, dapat berlanjut di event-event tahun berikutnya," harap Kapolres.

Kapolres juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat yang terlibat dalam kesuksesan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024.

"Saya atas nama pribadi dan Polres Lombok Tengah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas suksesnya event kali ini. Ini merupakan salah satu branding Indonesia di mata dunia, kita bisa dan mampu menyelenggarakan dan mengamankan event besar ini," tutup Kapolres.

Ajang balap motor paling bergengsi MotoGP 2024 Series IndonesiaGP diselenggarakan selama tiga hari di Pertamina Mandalika International Circuit, mulai tanggal 27 hingga 29 September 2024.

 Mn

 Policewatch-Lombok Tengah 

Polemik terkait dugaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bunut Baok "makan gaji buta" semakin memanas. Setelah viral di media sosial, warga Desa Bunut Baok melaporkan BPD ke Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. 

 Kekecewaan warga bermula dari diskusi terbuka yang digelar oleh sembilan anggota BPD Desa Bunut Baok pada Minggu malam (21/09/2023) di rumah BPD Dusun Paok Tawah. Diskusi ini bertujuan untuk mengklarifikasi statmen yang beredar di masyarakat mengenai dugaan BPD "makan gaji buta". [1]

Dalam diskusi tersebut, Ketua BPD menyampaikan peran dan fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di desa. Namun, penjelasan tersebut tidak memuaskan warga. Salah satu BPD perwakilan Dusun Begak, yang biasa disapa L Jhon, hanya menanyakan makna "makan gaji buta" yang ditujukan kepada mereka. 

 BPD perwakilan Dusun Grepek "Ramdan" menambahkan bahwa dalam setiap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPEDES), mereka selalu berdiskusi dan mempelajari bersama dengan semua BPD. Ia juga menyatakan senang dengan kritikan yang muncul, karena hal tersebut menandakan kepedulian warga terhadap anggaran desa yang besar. 

Namun, warga, yang diwakili oleh M Nurman, mempertanyakan secara spesifik tugas dan fungsi BPD dalam mengawasi anggaran desa. Ia meminta transparansi terkait pengawasan anggaran tahun 2023, meminta salinan RABEDES, dan menanyakan hasil pengawasan yang dilakukan. 

Ketua BPD menyatakan akan menyampaikan permintaan warga kepada Pemerintah Desa pada hari Rabu. Namun, saat M Nurman mencoba menghubungi Ketua BPD untuk menanyakan salinan RABEDES, ia justru mendapat jawaban bahwa salinan tersebut tidak dapat diberikan.  Ketua BPD beralasan bahwa hanya narasumber yang berwenang untuk mendapatkan salinan RABEDES, dan bukan warga.

Ketidaktransparanan informasi dan sikap Ketua BPD yang terkesan menghindar semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa BPD Desa Bunut Baok memang "makan gaji buta". Warga berharap agar Pemerintah Desa segera memberikan penjelasan dan transparansi terkait penggunaan anggaran desa, serta menindaklanjuti tuntutan warga untuk mendapatkan salinan RABEDES.  

Warga juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran desa. Mereka khawatir jika audit baru dilakukan setelah terjadi keributan.  M Nurman menegaskan bahwa mereka memohon kepada pihak terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan dan audit terhadap penggunaan anggaran desa. 

 Desakan warga ini menunjukkan keprihatinan mereka terhadap dugaan penyelewengan anggaran desa. Mereka berharap agar kasus ini dapat segera terselesaikan dan penggunaan anggaran desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. [1]

Akibat tidak ada respon dan transparansi dari BPD, warga Desa Bunut Baok akhirnya melaporkan BPD ke Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Mereka berharap agar BPD segera bertanggung jawab atas pengawasan anggaran desa. 

Policewatch-Lombok Tengah

 29/09/2024 -  Suasana penuh semangat dan antusias mewarnai Posko Pemenangan H. Achmad Fuaadi dan Legewarman di Bodak, Minggu malam. Ribuan pendukung dari berbagai kecamatan dan desa di Lombok Tengah berkumpul untuk mendengarkan visi dan misi pasangan calon yang digadang-gadang sebagai idola masyarakat. Seruan "Coblos No. 3 Peci Putih!" bergema di seluruh penjuru posko, menunjukkan tekad kuat untuk memenangkan pasangan calon yang mereka yakini.

Dalam dialog interaktif yang hangat, H. Achmad Fuaadi, calon Bupati Lombok Tengah dengan nomor urut 3,  mengungkapkan tekadnya untuk membangun Lombok Tengah yang lebih adil dan makmur. "Saya ingin melihat masyarakat Lombok Tengah hidup lebih sejahtera dan merasakan keadilan yang merata," tegas H. Fuaadi.

"Bukan semata-mata karena jabatan, tetapi karena keinginan untuk melihat masyarakat yang lebih baik," tambah H. Fuaadi.

L. Rahman, selaku tim relawan, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran H. Fuaadi di tengah masyarakat. "Kami percaya bahwa H. Fuaadi adalah pemimpin yang tepat untuk membawa Lombok Tengah menuju masa depan yang lebih cerah," ujarnya.

Sejumlah tokoh pemuda, tokoh agama, dan perwakilan tokoh perempuan juga turut hadir dalam diskusi tersebut. Mereka menyampaikan aspirasi dan harapan mereka untuk Lombok Tengah.

Para pendukung  menunjukkan dukungan penuh kepada H. Achmad Fuaadi dan Legewarman. Mereka yakin bahwa pasangan ini mampu membawa perubahan positif bagi Lombok Tengah.

 H. Achmad Fuaadi dan Legewarman  dianggap sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat dan memiliki visi misi yang jelas. Hal ini yang membedakan mereka dengan calon-calon lainnya.

 "Kami melihat sosok H. Fuaadi dan Legewarman sebagai pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyat," ujar salah seorang pendukung.

  Antusiasme masyarakat Lombok Tengah terhadap H. Achmad Fuaadi dan Legewarman  menunjukkan  kepercayaan mereka terhadap pasangan calon ini.  Mereka berharap agar H. Fuaadi dan Legewarman  dapat mewujudkan mimpi mereka untuk Lombok Tengah yang lebih baik.

 MN

Bangka Belitung policewatch.news,-Personil polres Bangka Barat melaksanakan himbauan dan sosialisasi penertiban pertambangan ilegal yang saat ini berlangsung di perairan tembelok dan Keranggan di kecamatan Muntok Bangka Barat sabtu 28 September 2024 pukul 09.30 di pantai perairan tembelok.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim gabungan satpolairud polres Bangka Barat,Polsek mentok, Koramil mentok,camat mentok dan satpol PP kabupaten Bangka Barat.

Dengan ini Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamrah SIK melalui Kapolsek Mentok Iptu Rusdi menyampaikan bahwa pada hari Sabtu kemarin sudah dilakukan himbauan dan sosialisasi terhadap penambang ilegal di perairan tembelok dan Keranggan.

Himbauan kepada penambangan yang melakukan aktivitas disini masih secara persuasif, mengingat kegiatan penambangan timah di perairan tembelok dan Keranggan belum mempunyai payung hukum.

Kapolsek Mentok Iptu Rusdi meminta kepada masyarakat yang menambang agar dapat meninggalkan lokasi dan menghentikan aktifitas.

Hendi okfriansyah

POLICEWATCH-LAHAT.

 Ribuan Masa Pendukung BZ - WIN Hadiri Kampanye di Desa Tanjung Payang,Kota Lahat, meskipun Diguyur Hujan deras masa Pendukung BZ - WIN hadir baik Emak Emak, Tokoh Masyarakat Mantan Sekda Lahat Nasrun Aswari ikut memberikan dukungan kepada Calon Bupati Lahat Bursah Zarnubi dan Calon Wakil Bupati Widia Ningsih, Nasrun Aswari mantan sekda Lahat saya siap untuk memenangkan BZ dan WIN di Pilkada Lahat Tahun 2024,

Ini Pesan Nasrun Aswari Coblos Nomor 2 kita Menangkan BZ - WIN untuk menuju Perubahan yang lebih baik Menata Kota Membangun Desa,

Sementara itu Calon Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih Dalam kata sambutannya Diumpamakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pasangan calon presiden ini saat itu nomor 2, yang Satu Dewasa dan Gibran Anak Muda kami bersama Bursah Zarnubi Dewasa saya Usia Paling muda calon wakil bupati lahat jadi " pas seperti Prabowo - Gibran makanya saya mewakili anak muda kaum melenial makanya pilih lah " Kami coblos nomor 2 tanggal 27 Nopember 2024 jangan lupa coblos nomor 2 pinta " Widia Ningsih di depan ribuan masa yang hadir sambil meneriakkan siapa kita" Bursah Widia, menang menang menang, coblos nomor 2,

Apabila BZ dan WIN Menang kita adakan acara konser musik tujuh hari seperti Band Alternatif Tip X , Slank, Dewi Persik yang hobi dangdut ujar " Widia menjanjikan kepada masyarakat di acara kampanye dialogis di desa Tanjung Payang Minggu (29/9/2024)

Pantauan wartawan Kampanye BZ dan WIN diguyur hujan deras namun tidak menyurut masyarakat mereka datang berduyun duyun menggunakan baju bergambar BZ WIN nomor 2, tetap pilih nomor 2 kata " Surni salah satu Emak Emak yang berjualan untuk mengais rejeki acara kampanye dialogis BZ WIN, 

Penulis: Bambang MD

policewatch.news, Subang,- Pemerintah pusat menganggarkan program badan usaha milik desa ( bumdes ) melalui dana desa guna terciptanya sistem  usaha kecil menengah  ( ukm ) di desa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di setiap desa . Namun apa yang menjaði harapan pemerintah pusat ini selalu terabaikan dan tidak pernah di jalankan dengam bàik dàn benar.

Salah satu nya desa sukahurip kecamatan cijambe yang tidak jelas dalam pengelolaan anggara bumdes nya kemana larinya anggaràn tersebut , padahal mengacu juknis Budes itu wajib di jalan kan di  setiap desa agar tercipta sistem usaha di setiap desa dengan membentuk kepengurusan  secara transparan dàn berkesinambungan sehingga Bumdes bisa eksis di tengah masarakat desa dengàn penanggung jawab kepala desa dan BPD sebagài lebaga pengawas nya.  

Niat mulia pemerintah pusat untuk mempeecepat pertumbuhan ekonomi di desa terkadang ridak di sudung oleh pemerintah desa seakan mengabaikan nya dàn tidak bertanggung jawab begitu juga pemeritah kecamatan cijambe melalui kasi PMD seharusnya melakukan bintek dan pengawasan secara berkelanjutan agar bumdes bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan tepat sasaran . 

Dari informasi di lapangan Para pedagang dan petani mengaku tidak tau adanya Bumdes di desa sukahuŕip saya ga tau unjarnya .. 

Faktanya memang benar di desa sukahuŕip tidak ada kantor Bumdes dan data pengurus nya siapa ? Salah sàtu aparatur desa pun mengaku tidak tau ada  Bumdes ..mungkin mati suri pa sambil bercanda ....

Sementara itu Kades sukahuŕip  Denny syetiawan saat mau di konfirmasi selalu tidàk ada di kantornya ,, saat di temui di rumah nya pun tidàk pernah nonggol seakan sengaja menghindar ada apa kades sukahuŕip ?? .   

Besarnya anggaran dana Apedes desa sukahurip tidak menjamin kinerja kades lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan nya .  Bahkan mulai terdengar  isu isu miring terkait kinerjanya yang semàkin tidak jelas . *dipo / hnd*

Policewatch-Bekasi

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Padepokan Sliwa Jalan Enam di Kampung Bulak Mangga Sukatani, Kabupaten Bekasi, pada 28 September 2024, berlangsung meriah dan penuh makna. Acara ini dihadiri oleh para guru besar, ulama, kiyai, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai padepokan, perguruan silat, dan organisasi masyarakat (ormas) seperti Jajaka Nusantara.

Dalam sambutannya, Ki Maung, selaku guru besar Padepokan Sliwa Jalan Enam, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran para tamu undangan dan menekankan pentingnya memperbaiki pemahaman dan rasa melalui bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tema ini menjadi fokus utama dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini.

Antusiasme masyarakat terlihat dari padatnya pelataran Padepokan Sliwa Jalan Enam yang dipenuhi oleh para pengunjung. Kehadiran Baba HK Damin Sada, Ketua Umum Jajaka Nusantara, semakin menambah semarak acara.

Dalam sambutannya, Baba HK Damin Sada menyampaikan doa agar bangsa dan negara Indonesia semakin maju dan sukses, rakyatnya makmur dan damai. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa.

Selain peringatan Maulid Nabi, acara ini juga diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Hal ini menunjukkan kepedulian Padepokan Sliwa Jalan Enam terhadap masyarakat sekitar.

Peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Padepokan Sliwa Jalan Enam ini menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Islam dan semangat persatuan masih terjaga di tengah masyarakat.

 JG

Policewatch-Mataram

 28 /09/2024.  Solidaritas Merah Putih (Solmet) Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pasangan H. Zulkifliansyah dan Suhaili FT untuk maju dalam Pilgub NTB. Deklarasi ini disampaikan dalam rapat konsolidasi yang dihadiri oleh 18 pengurus inti Solmet NTB di Rumah Lesehan Oma Cobek Gegutu Mataram.

Dukungan Solmet NTB ini bukan hanya pernyataan simbolik, tetapi juga dibarengi dengan komitmen kuat dari seluruh jajaran pengurus dan kader.  Tercatat, Solmet NTB memiliki 650 pengurus dari tingkat DPW hingga tingkat kecamatan di seluruh NTB.

Ketua DPW Solmet NTB, H. Zulkarenaen, menegaskan bahwa dukungan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum DPN Solmet, Pak Silvester Matutina. "Kami solid di belakang Pak Zulkifliansyah dan Pak Suhaili. Kami yakin mereka adalah pemimpin yang tepat untuk membawa NTB ke arah yang lebih baik," tegas H. Zulkarenaen.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas strategi khusus untuk menggalang dukungan di Kabupaten Lombok. H. Fuaadi dan Legewarman ditunjuk sebagai koordinator untuk memimpin upaya ini di tingkat kabupaten. "Kami serahkan sepenuhnya kepada para ketua DPc untuk mengkoordinasikan dukungan di tingkat kabupaten," ujar H. Zulkarenaen.

Rapat konsolidasi ini juga melibatkan pengurus DPD teritorial Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa melalui Zoom. Sekjen DPW Solmet NTB, Karman Yusuf, menyampaikan pesan penting terkait strategi pemenangan. "Kita harus bekerja keras dan cerdas untuk memenangkan Pilgub NTB. Kita harus menjangkau semua lapisan masyarakat dan menyampaikan visi misi Pak Zulkifliansyah dan Pak Suhaili," tegas Karman Yusuf.

Deklarasi dukungan Solmet NTB ini menjadi bukti kesiapan mereka untuk memenangkan Pilgub NTB. Dengan dukungan penuh dari para pengurus dan kader, Solmet NTB optimis pasangan Zulkifliansyah-Suhaili akan meraih kemenangan.

           Jurnalis 

M Nurman MPW 

POLICEWATCH - JAKARTA 

Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI telah melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo pada Kamis 26 September 2024.

Lelang eksekusi barang rampasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 102/Pid.Sus/2023/PT.SBY dalam perkara ”Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Perdagangan” atas nama Terpidana Anang Diantoko.

Adapun objek lelang tersebut yaitu 5 (lima) unit mobil dan 2 (dua) unit motor yang dilelang dalam 1 lot dengan hasil seluruhnya laku terjual sebesar Rp8.448.440.000 (delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dari total nilai limit Rp6.498.800.000 (enam miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan mengalami kenaikan Rp1.949.640.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Usai dilaksanakannya lelang eksekusi barang rampasan ini, diharapkan dapat berdampak pada pulihnya perekonomian negara serta mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jurnalis:  Bambang MD

POLICEWATCH-LAHAT

 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, menunjukkan dukungan mereka terhadap Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dengan menghadiri Konfercab ke-III di Hotel Bukit Serelo, Kabupaten Lahat, Sabtu (28/09/2024). Konfercab ini mengangkat tema "Ansor maju satu barisan menuju masa depan, dengan tetap merawat nilai-nilai Ahlussunnah".

Dalam sambutannya, Bursah Zarnubi menegaskan komitmennya untuk mendukung peran GP Ansor dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pemuda. "Sebagai generasi penerus, ANSOR memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai luhur dan memajukan masyarakat. Kami akan selalu mendukung program-program yang diusung ANSOR demi kemajuan Kabupaten Lahat," tegas Bursah.

Widia Ningsih, dalam kesempatan yang sama, juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan daerah. "Ini adalah momen penting bagi kita untuk bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai peran pemuda dalam pembangunan daerah. Saya berharap organisasi Ansor terus maju dan berkembang, menjadi wadah yang efektif bagi pemuda untuk berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan," ujar Widia.

Ketua GP Ansor Kabupaten Lahat, Ahmad Syahri Kurnianto S.H.I, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang baik dan berpengalaman. "Kebetulan acara ini dihadiri langsung oleh Cabup Bursah Zarnubi. Saya sampaikan ini bukan kampanye, tetapi saya sampaikan bahwasannya Bursah Zarnubi adalah sosok pemimpin yang memiliki segudang pengalaman, serta memiliki jejaring yang luas. Beliau telah membuktikan diri dalam berbagai posisi untuk mensejahterakan masyarakat dan saya yakin Paslon Bursah-Widia cocok untuk memimpin Kabupaten Lahat ke depan," katanya.

Konfercab ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Pj Bupati Lahat yang diwakili Kabag Kesra H. Mulus Akbar, Kapolres Lahat yang diwakili Akp H. Edi S, Ketua PW GP Ansor Sumsel H.Muhamad Erwinsyah S.Pd.i, unsur Forkopimda, seluruh kepala KUA Kabupaten Lahat, seluruh peserta Ansor, dan tamu undangan lainnya.

Jurnalis

Bambang MD

Policewatch-Lombok Tengah

Pernyataan petani di Lombok Tengah menyatakan dukungan penuh kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, H. Fuadi dan Legewarman.  Mereka menaruh harapan besar kepada pasangan ini untuk mengatasi permasalahan yang selama ini mereka hadapi, khususnya terkait kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan kebutuhan lainnya.

"Kami sudah terlalu sering mendengar janji-janji politik yang tidak berpihak kepada kami sebagai petani," ungkap salah seorang petani yang enggan disebutkan namanya. "Kami tidak butuh janji, kami butuh bukti.  Kami berharap Pak Fuadi dan Pak Legewarman dapat mewujudkan janji-janji mereka dan benar-benar membantu kami."

Dukungan para petani ini didasari pengalaman mereka dengan Fuadi dan Legewarman yang sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil mereka.  "Sebelum mereka menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati, mereka sudah pernah menjadi wakil kami," ujar seorang petani lainnya. "Alhamdulillah, apa yang dijanjikan dulu terbukti.  Kami yakin mereka akan tetap memperjuangkan kepentingan kami."

Para petani berharap masyarakat Lombok Tengah dapat memilih pemimpin yang amanah dan benar-benar peduli terhadap kesejahteraan mereka.  "Jangan mau dikasih janji," tegas seorang petani. "Mari kita pilih nomor 3, H. Fuadi dan Legewarman, yang terbukti peduli dengan nasib petani."

Dukungan para petani ini semakin menguatkan posisi Fuadi-Legewarman dalam Pilkada Lombok Tengah.  Mereka diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi sektor pertanian di Lombok Tengah dan meningkatkan kesejahteraan para petani.

 Mn

 Policewatch-Nusa Tenggara Barat

Polda NTB mengerahkan pasukan Brimob untuk mengamankan tujuh bukit di sekitar Sirkuit Mandalika guna memastikan keamanan dan kenyamanan para penonton dan pembalap selama gelaran MotoGP 2024 yang berlangsung pada 27-29 September 

Demi menjaga keamanan dan kenyamanan selama event internasional ini, Polda NTB telah menerjunkan pasukan Brimob di tujuh bukit yang mengelilingi Sirkuit Mandalika.  Tujuh bukit tersebut adalah Bukit Seger, Bukit Rangkap, Bukit Makam, Bukit Petiwung, Bukit Bantar, Bukit Jokowi, dan Bukit 360.  Setiap bukit dijaga oleh belasan hingga puluhan personel Brimob yang bersiaga penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. 

Selain pengamanan di darat, Polda NTB juga telah membentuk Tim Antidrone untuk menangkal potensi gangguan dari drone ilegal yang mungkin muncul selama balapan.  Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan udara dan mencegah gangguan terhadap  jalannya balapan

Sebagai bagian dari pengamanan yang lebih luas, sebanyak 41 pos pengamanan telah didirikan di kawasan sekitar Sirkuit Mandalika.  Pos tersebut dibagi ke dalam tiga zona: 15 pos di Zona Timur, 14 pos di Zona Tengah, dan 12 pos di Zona Barat.  Pengecekan rutin dilakukan oleh Perwira Pengendali untuk memastikan semua pos pengamanan berjalan lancar dan siaga 24 jam. 

Sebanyak 2.738 personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga keamanan sepanjang rangkaian MotoGP Mandalika 2024.  Langkah-langkah pengamanan yang komprehensif ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat dalam event internasional ini.  

MotoGP Mandalika 2024 diharapkan tidak hanya menjadi ajang balapan kelas dunia, tetapi juga menjadi momentum promosi wisata Mandalika di mata dunia.  Dengan terselenggaranya balapan secara aman dan lancar, Mandalika diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan internasional dan meningkatkan perekonomian daerah.

 Mn

POLICEWATCH-Lahat

 27/09/2024.Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lahat berkomitmen untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Untuk mencapai tujuan ini, Dinsos Lahat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Lahat dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat (27/09/2024).

Koordinasi ini dilakukan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai berbasis data P3KE tahun anggaran 2024.  Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lahat, Sukma Frando, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Firmansyah, S.H., dan Tim JPN, mendampingi Dinsos Lahat dalam konsultasi tersebut.

"Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa penyaluran bansos sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tepat sasaran," ujar Sukma Frando. "Kami juga ingin mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara."

Dinsos Lahat berharap dengan melibatkan JPN dan BPKP dalam proses penyaluran bansos, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan, sehingga bantuan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

 Bambang MD

Policewatch-Kota Bima

27/09/2024 - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Satuan Tugas (Satgas) Preventif Operasi Mantap Praja Rinjani 2024 di Kota Bima terus meningkatkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar patroli dan sosialisasi "cooling system" untuk menciptakan suasana yang kondusif.

Pada Jumat malam (26/09/2024), personel Satgas Preventif berpatroli di berbagai titik strategis di Kota Bima, menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat, dan mengajak mereka untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

"Kami menghimbau masyarakat untuk menolak segala bentuk berita hoaks dan ujaran kebencian yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang dapat memecah belah persatuan bangsa," ujar salah satu personel Satgas Preventif saat memberikan sosialisasi kepada warga.

Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata, S.I.K., S.H., melalui P.s Kasubseksi Pidm Sie Humas Aipda Nasrun, menjelaskan bahwa patroli ini bertujuan untuk memastikan kehadiran aparat di lapangan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan menjelang Pilkada.

"Menjelang Pilkada 2024, kita harus bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif. Hindari terpengaruh berita-berita hoaks dan provokasi yang bisa memicu konflik di tengah masyarakat," tegas Aipda Nasrun.

Kegiatan patroli dan sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi Polri untuk menciptakan suasana yang aman dan damai menjelang Pilkada 2024, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat serta pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kamtibmas serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu persatuan dan kerukunan selama berlangsungnya proses demokrasi.

 Mn

27/09/2024 – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) telah menerapkan operasi pengamanan yang komprehensif, "Mandalika Gatari 2024," untuk hari pertama gelaran MotoGP Mandalika. Fokus utama adalah menjaga kelancaran akses penonton menuju sirkuit, dengan pos-pos pengamanan yang ditempatkan secara strategis di seluruh area.

Salah satu pos pengamanan yang paling penting terletak di Bundaran Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, jalur utama dari bandara menuju Sirkuit Mandalika. Di sini, petugas dengan sigap mengarahkan penonton sesuai jenis tiket dan stiker kendaraan yang mereka miliki.

AKP Gusriyadi, Kepala Pos Pengamanan Bundaran Bizam, menjelaskan prosesnya: "Penonton dengan tiket Gate 1 dan Gate 2 diarahkan melalui jalur Bypass Bizam, sedangkan yang menuju Gate 3 diarahkan melalui jalur Sengkol, karena Gate 3 berada di sisi barat sirkuit."

Warga lokal Mandalika yang tidak menonton balapan tetapi membutuhkan akses ke area sekitar juga diprioritaskan, asalkan mereka dapat menunjukkan kartu identitas mereka.

"Kami memprioritaskan akses bagi warga Mandalika yang menunjukkan kartu identitas mereka, tetapi tanpa tiket atau stiker kendaraan, kami tidak dapat memberikan akses sesuai instruksi dari Komandan Operasi," tambah AKP Gusriyadi.

Ia juga menegaskan bahwa pos-pos pengamanan hanya bertugas untuk memverifikasi tiket dan stiker, bukan untuk penukaran atau pembelian tiket. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tertib dan memprioritaskan keselamatan selama perjalanan menuju sirkuit.

"Kami berharap penonton dan masyarakat akan menjaga ketertiban lalu lintas dan menghindari kecepatan tinggi, karena keselamatan adalah yang utama," ujarnya.

Dengan penempatan pos-pos pengamanan yang strategis dan penerapan jalur yang terarah, Polda NTB berkomitmen untuk memastikan pengalaman yang lancar dan aman bagi semua selama gelaran MotoGP Mandalika 2024.

 Mn

Policewatch-Lombok Tengah - 

Ormas Garda Lombok, organisasi masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan nilai-nilai keagamaan, resmi diluncurkan pada Kamis malam, 26 September 2024. Peresmian yang berlangsung di markas besar Garda Lombok di Desa Barabali, Jalan Praya Mantang, ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri.

Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala KUA Batukliang, Camat Batukliang beserta staf, dan seluruh anggota Garda Lombok.

Bupati Pathul Bahri dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran ormas dalam membangun kemaslahatan umat. Beliau berharap Garda Lombok dapat menjadi wadah positif untuk memajukan masyarakat Lombok Tengah, khususnya dalam bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan.

"Kami yakin Garda Lombok dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Lombok Tengah yang lebih maju dan sejahtera," ujar Bupati Pathul Bahri.

Ketua Umum Garda Lombok, Erwin SH, dalam kesempatan tersebut menyampaikan visi dan misi organisasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Erwin menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk mencapai tujuan organisasi.

"Garda Lombok berkomitmen untuk menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan. Kami ingin menjadi organisasi yang dapat diandalkan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Lombok Tengah," tegas Erwin.

Sekjen Garda Lombok, Ahmad Subandi Idris, menambahkan bahwa organisasi ini telah membentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai wilayah di Lombok Tengah. "Sampai saat ini, jumlah anggota kami sudah cukup signifikan dan terus bertambah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan visi dan misi kami," ungkap Subandi. 

Peresmian markas Garda Lombok ini menjadi tonggak sejarah baru bagi organisasi ini. Dengan diluncurkannya markas, Garda Lombok siap menjalankan program-programnya untuk memajukan masyarakat Lombok Tengah dan mewujudkan visi dan misinya.

Mn

POLICEWATCH-PALEMBANG

 Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan kembali 1 (Satu) Orang Tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan,

pada Satuan kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan R.I. TA. 2016 s/d 2020,

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-05 / L.6 /Fd.1 /01/2024 tanggal 23 Januari 2024, Jo. Nomor : PRINT-05.A/L.6/Fd.1/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024, Jo. Nomor : PRINT-05.B/L.6/Fd.1/09/2024 tanggal 06 September 2024.

Tim Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pada hari ini kamis 26 September 2024 pihak penyidik kembali menetapkan 1 Orang sebagai Tersangka yaitu BHW selaku Direktur Utama PT. Perentjana Djaja ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-20/L.6.5/Fd.1/09/2024 tanggal 26 September 2024

Bahwa sebelumnya tersangka telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam Dugaan Perkara dimaksud, sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka dan untuk tersangka selanjutnya dilakukan tindakan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Klas I Palembang dari tanggal 26 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024

Adapun Perbuatan tersangka melanggar Kesatu Primer :Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, atau Kedua Pasal 13 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara para Saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 34 (Tiga puluh empat) orang. 

Modus Operandi  Tersangka BHW selaku Direktur Utama PT. Perentjana Djaja yaitu sebagai Pelaksana Kegiatan yaitu Konsultan Perencana, dalam pelaksanaan kegiatannya ditemukan adanya beberapa kegiatan yang di mark - up kan dan sebagian fiktif

Tersangka BHW juga mengalirkan dana kepada ketiga tersangka yang ditetapkan pada rilis sebelumnya yang diduga aliran dana tersebut berasal dari kegiatan yang dimarkup tersebut.

Jurnalis: Bambang MD

 Policewatch-Lombok Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Puaddi, S.E. dan Legewarman, S.I.P., Nomor Urut 3"resmi mendeklarasikan tim kampanye mereka pada hari Senin, 25 September 2024 di Praya. Deklarasi ini menandai dimulainya perjuangan pasangan nomor urut 3 untuk meraih simpati masyarakat Lombok Tengah dalam Pilkada 2024.

Dalam visi dan misinya, pasangan "H. Puaddi - Legewarman" berkomitmen untuk membangun Lombok Tengah yang religius, unggul, berdaya saing, dan sejahtera. Mereka menjabarkan visi ini dalam lima poin utama:

1. Lombok Tengah Religius: Mewujudkan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual.

2. Lombok Tengah Unggul: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Lombok Tengah melalui transformasi yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan karakter, guna mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045.

3. Lombok Tengah Berdaya Saing: Mendorong transformasi ekonomi yang menciptakan peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja, pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan, sosial budaya yang inklusif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Lombok Tengah Sejahtera: Menanggulangi kemiskinan, memastikan ketersediaan pangan, memenuhi hak dasar masyarakat, dan mewujudkan kesetaraan keadilan dalam pengembangan diri.

5. Lombok Tengah Ngabdi: Memberikan layanan kepedulian yang mudah, cepat, dan tanpa birokrasi yang rumit untuk menjaring aspirasi masyarakat Lombok Tengah.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pasangan H. Puaddi - Legewarman telah merumuskan program-program unggulan, antara lain:

1. Pendidikan: Memberikan 1000 beasiswa pendidikan bagi putra-putri Lombok Tengah untuk Santri, Hafizh Qur'an, ASN, Nakes, Guru Honorer, P3K, Karang Taruna, atlet, penyandang disabilitas, dan anak kurang mampu berprestasi.

2. SDM dan Tata Kelola Pemerintahan: Memberikan tambahan insentif/TPP bagi ASN, Guru, Nakes, Kader Posyandu, petugas kebersihan, guru ngaji, pekasih, marbot masjid/tempat ibadah lainnya, aparat desa (staf Desa/Kelurahan, BKD, BKK), dan Kaling, Ketua RT, dan Kadus.

3. Ekonomi: Membina 60.000 UMKM dan memberikan modal bagi 10.000 pelaku UMKM unggul.

4. Pertanian: Memberikan tambahan subsidi pupuk bagi petani.

5. Sosbud: Meningkatkan pelestarian budaya lokal melalui kegiatan pertunjukan seni budaya di setiap desa atau kecamatan, serta lomba budaya di setiap desa.

6. Tata Kelola Pemerintahan: Mengadaan mobil operasional 1 unit per desa dan memberikan sepeda motor untuk operasional BKD, BKK, dan Ketua RT.

7. Infrastruktur: Mengadaan sumur bor untuk mengatasi kekeringan di desa dan membangun infrastruktur yang mantab dan berkualitas untuk mendukung semua sektor.

8. Lingkungan: Mewujudkan Lombok Tengah Bebas Sampah.

Tim kampanye pasangan H. Puaddi - Legewarman dibentuk dengan komposisi yang lengkap, terdiri dari tim tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan, serta petugas penghubung. Tim ini siap bekerja keras untuk memenangkan hati masyarakat Lombok Tengah dan mewujudkan visi dan misi pasangan H. Puaddi - Legewarman.

Deklarasi tim kampanye ini disambut antusias oleh para pendukung pasangan H. Puaddi - Legewarman. Mereka yakin bahwa pasangan ini mampu membawa perubahan positif bagi Lombok Tengah. "Kami percaya bahwa pasangan "H. Puaddi - Legewarman" adalah pemimpin yang tepat untuk membawa Lombok Tengah menuju masa depan yang lebih baik," ujar salah satu pendukung.

Dengan semangat optimis dan tekad yang kuat, pasangan "H. Puaddi - Legewarman" siap berjuang untuk meraih kemenangan dalam Pilkada 2024 dan mewujudkan Lombok Tengah yang religius, unggul, berdaya saing, dan sejahtera.

Pewarta

"M Nurman MPW"

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT

 Hari ini Perwakilan Paslon Nomor 2 (BZ -  WIN) diwakilkan Ketua Panglima Pemenangan Sudarman dan Paslon Nomor 03 (Berlian) diwakilkan Sekretaris Partai Demokrat Ganda, Taruna, dihadiri juga dari Partai Pendukung masing masing Paslon, Ketua Pemenangan (Berlian) Rusdi Hartono Somad, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Parisman, hadir juga Sekretaris Ahmad Syahri,SHI, Perwakilan dari Perindo Baktiyansyah. acara konferensi Pers digelar di Resto  Azuma kamis (26/9/2024)

Ketua Partai Demokrat Fitrizal Homizi melalui juru bicara Sekretaris Partai Demokrat Ganda Taruna mengatakan kepada awak media dalam keterangan pers, pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU Lahat disinyalir tidak Netral selaku lembaga penyelenggara negara pemilihan kepala daerah sehingga hari ini kami menggelar konferensi Pers dari paslon 03 dan 02  dari hasil Rakor Tanggal 24 September 2024 di KPU kedua Perwakilan Paslon 02 dan 03 tidak menerima hasil rakor yang diselenggarakan oleh KPU Lahat,

Sementara itu Perwakilan dari Paslon nomor 3 Rusdi Hartono Somad selaku kuasa hukum ia mengungkapkan pihaknya ada melaporkan ini ke DKPP, adanya indikasi kecurangan dan ketidak netralitas KPU Lahat, selaku penyelenggara sehingga ini akan menjadi preseden buruk pesta demokrasi di Kabupaten Lahat, 

Terpisah Panglima Pemenangan BZ - WIN Sudarman dalam keterangan pers kami tidak menerima keputusan KPU diduga memihak salah satu Paslon, makanya kami sudah berkoordinasi dengan perwakilan Paslon nomor 3 akan melakukan upaya hukum melaporkan penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat ke DKPP (DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU) REPUBLIK INDONESIA, tegas " Sudarman 

Diduga ada indikasi keberpihakan ke salah satu Paslon sehingga ini akan menimbulkan kegaduhan, dalam pesta demokrasi di Kabupaten Lahat,

Keinginan masyarakat agar pesta demokrasi di Kabupaten Lahat" Damai, Aman dan Kondusif, jangan sampai menimbulkan kerusuhan dan harapan kami meminta Aparat kepolisian tetap memberikan rasa aman gelaran pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali untuk mencari pemimpin yang benar benar pilihan rakyat, ungkap Sudarman.

Dan kami sudah rapat kordinasi dengan perwakilan paslon nomor 3 akan menggelar aksi demo di depan KPU dengan ribuan masa pungkas " Sudar 

Jurnalis: Bambang MD

Policewatch-Lombok Tengah

 Kepolisian Resor Lombok Tengah melaksanakan pengamanan dan pengawalan kedatangan sejumah pembalap dan crew MotoGP yang tiba di bandara Bizam yang akan mengikuti ajang balapan MotoGP 2024 Series Mandalika. 

“ Ada 6 pembalap yang tiba di bandara diantaranya Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Digi, Luca Marini, Alex Rins dan Raul Fernades, masing -masing para pembalap didampingi crew dan official, ujar Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat SIK, melalui Kasubsektor Bizam IPDA M. Fajri, SH, Rabu (26/9).

Fajri mengatakan para pembalap, crew dan official tiba di bandara kemarin sekitar pukul 14.30 Wita menggunakan garuda Indonesia dan super jet air dan kami melakukan pengamanan dan pengawalan mulai dari pintu masuk kedatangan bandara hingga menuju kendaraan yang sudah disiapkan panitia. 

“Pengawalan kita lakukan untuk memastikan para pembalap aman selama perjalanan mulai dari pintu masuk kedatangan bandara hingga menuju kendaraan yang sudah disiapkan panitia MotoGP Mandalika 2024, ”Jelas Pajri. 

Selain itu, kata Fajri aparat kepolisian juga melaksanakan pengawalan jalur kepada para pembalap, crew dan official mulai dari bandara hingga menuju hotel tempat mereka menginap. 

“Alhamdulillah kegiatan pengamanan dan pengawalan para pembalap MotoGP berjalan aman dan lancar, ini berkat kerja sama semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan perhelatan MotoGP Mandalika 2024 yang aman, sukses dan lancar, ” tutup Pajri

Mn

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT 

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Lahat, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat membacakan tuntutan terhadap terdakwa AY yang melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam sidang tersebut, Penuntut Umum menuntut terdakwa AY terbukti melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap Anak Korban ME dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

Bahwa Kejaksaan Negeri Lahat terus berkomitmen untuk menuntut tinggi para pelaku predator anak, yang mana anak seharusnya mendapatkan perlindungan karena merupakan generasi penerus bangsa.(Press Release)

jurnalis Bambang MD

Policewatch-Lombok Tengah 

Polemik terkait dugaan BPD Desa Bunut Baok "makan gaji buta" semakin memanas. Setelah viral di media sosial, sembilan BPD Desa Bunut Baok akhirnya menggelar diskusi terbuka dengan salah satu warga Desa Bunut baok pada Minggu malam (21/09/2023) di rumah BPD Dusun Paok Tawah. Diskusi yang dimulai setelah salat Isya' ini bertujuan untuk mengklarifikasi statmen yang beredar di masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Ketua BPD menyampaikan peran dan fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di desa. Namun, penjelasan tersebut tidak memuaskan warga. Salah satu BPD perwakilan Dusun Begak, yang biasa disapa L Jhon, hanya menanyakan makna "makan gaji buta" yang ditujukan kepada mereka.

BPD perwakilan Dusun Grepek "Ramdan" menambahkan bahwa dalam setiap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPEDES), mereka selalu berdiskusi dan mempelajari bersama dengan semua BPD kami Solid.katanya.

 Ia juga menyatakan senang dengan kritikan yang muncul, karena hal tersebut menandakan kepedulian warga terhadap anggaran desa yang besar.

M Nurman, salah satu warga Desa Bunut Baok, mempertanyakan secara spesifik tugas dan fungsi BPD dalam mengawasi anggaran desa. "Sesuai aturan, peran dan fungsi BPD sudah jelas. Apa saja yang diawasi dan apa jenisnya? Karena selama ini kami tidak tahu sebagai masyarakat," ujar M Nurman.

Ia juga meminta transparansi terkait pengawasan anggaran tahun 2023. "Kalo memang betul kami minta anggaran 2023 hasil pengawasan yang mana saja diawasi. Minta salinan RABEDES-nya, tunjukkan," tegas M Nurman.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua BPD menyatakan akan menyampaikan permintaan warga kepada Pemerintah Desa pada hari Rabu. Namun, saat M Nurman mencoba menghubungi Ketua BPD untuk menanyakan salinan RABEDES, ia justru mendapat jawaban bahwa salinan tersebut tidak dapat diberikan.

"Harus narasumber yang ke kantor desa. Artinya, kalau sudah Ketua BPD yang ada kewenangannya, apa lagi kami. Saya bingung, masak seorang Ketua BPD tidak ada salinannya? Ya wajarlah kami duga ada persekongkolan. Pertanyaan kami sudah jelas," ungkap M Nurman dengan nada kecewa.

Ketidaktransparanan informasi dan sikap Ketua BPD yang terkesan menghindar semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa BPD Desa Bunut Baok memang "makan gaji buta". Warga berharap agar Pemerintah Desa segera memberikan penjelasan dan transparansi terkait penggunaan anggaran desa, serta menindaklanjuti tuntutan warga untuk mendapatkan salinan RABEDES.

Warga juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran desa. "Jangan sampai setelah ribut baru dilakukan audit. Kami mohon kepada pihak terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan dan audit terhadap penggunaan anggaran desa," tegas M Nurman.

Desakan warga ini menunjukkan keprihatinan mereka terhadap dugaan penyelewengan anggaran desa. Mereka berharap agar kasus ini dapat segera terselesaikan dan penggunaan anggaran desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Mn

POLICEWATCH-JAKARTA 

LSM KPK Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Rabu (25/9/2024). Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel pada 28 Agustus 2024.

Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja Kejati Sumsel dalam menangani kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Andalas Bara Sejahtera (ABS).

“Kasus ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 555 Miliar. Sayangnya Kejati Sumsel hanya fokus pada dugaan kelalaian pengawasan dan terkesan tidak berani menyentuh aktor intelektualnya,” kata Dodo.

Dalam aksi tersebut, Dodo juga membawa dua salinan Surat Keputusan (SK) Nomor: 503/214/KEP/PERTAMBEN/2010 terkait IUP Operasi Produksi PT. Andalas Bara Sejahtera. Ia menegaskan, kedua SK tersebut memiliki nomor yang sama tetapi memiliki lampiran titik koordinat yang berbeda.

“Kami meminta Jaksa Agung segera mengambil alih kasus ini dan menangkap aktor intelektual yang menjadi biang keroknya. Dari SK ini sudah jelas, ada upaya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh mantan Bupati Lahat,” tegas Dodo.

Ditempat yang sama, D. Erwin Susanto dalam orasinya menyampaikan kritik terkait penetapan LD dan SA sebagai tersangka.

“Kami menduga LD dan SA hanya dijadikan kambing hitam. Seharusnya SZ alias Leong yang saat itu menjabat sebagai Kasi Pengawasan Teknis dan K3L di Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat yang lebih pantas dijadikan tersangka,” kata Erwin.

Erwin juga menunjukkan salinan SK jabatan LD yang menunjukkan bahwa pada saat terjadi pergeseran titik koordinat IUP, yang menjadi Kasi Pengawasan Teknis dan K3L adalah SZ.

“Kami menduga Kejati Sumsel diintervensi oleh pihak tertentu. Kami mendesak Jamwas untuk mengawasi kinerja Kejati Sumsel secara intensif,” imbuhnya.

Selain itu, LSM KPK Nusantara juga melaporkan dugaan korupsi Perjalanan Dinas DPRD Tahun Anggaran 2020 dan dugaan korupsi di Perusahaan Umum Daerah Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat.

Saat unjuk rasa, massa memblokir semua pintu masuk dan menggembok pagar Kejagung RI. Tak hanya itu, mereka juga membakar ban di depan pintu masuk utama.

Aksi unjuk rasa sempat memanas ketika petugas keamanan memadamkan ban bekas yang dibakar massa di depan pintu masuk utama Kejagung. Massa sempat merespons dengan menaiki dan menggoyang pagar Kejagung.

Situasi akhirnya dapat dikendalikan dan gembok pagar dibuka pendemo setelah Kasubid Hubungan Antar Lembaga Non-Pemerintah pada Puspenkum, Lukman Harun Biya, S.H., M.H., mengajak perwakilan pendemo masuk ke dalam gedung Kejaksaan Agung untuk melakukan audiensi.

Dalam audiensi yang berlangsung hampir 1 jam tersebut, LSM KPK Nusantara membeberkan kronologi dan bukti yang mendukung adanya dugaan keterlibatan aktor intelektual.

“Kami akan menindaklanjuti laporan ini, dan akan menginformasikan perkembangan hasilnya paling lambat Selasa depan,” ungkap Lukman.

Unjuk rasa ini menjadi simbol perlawanan terhadap lambannya penegakan hukum di Sumatera Selatan, khususnya terkait dugaan korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar Rupiah. 

Jurnalis: Bambang MD

Policewatch-Batukliang

  Menindaklanjuti instruksi Jaksa Agung untuk menjaga desa-desa di seluruh Indonesia, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah gencar melakukan sosialisasi Rumah Restorative Justice.  Sosialisasi yang digelar di Desa Lendang Tampel, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah pada 25 September 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah tindak pidana di desa, khususnya yang melibatkan perangkat desa.

Acara yang dihadiri sekitar 70 orang dari berbagai unsur, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan,  diawali dengan sambutan dari Nanda (Intel Kejaksaan) yang menyampaikan pesan Jaksa Agung. "Jaksa Agung memerintahkan kepada seluruh Kejaksaan di Indonesia untuk menjaga desa, termasuk di Lombok Tengah, agar tidak terjadi lagi tindak pidana yang tidak diinginkan. Seringkali perangkat desa dilaporkan dan dipidana, maka sosialisasi ini menjadi bentuk pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi," tegas Nanda.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Sekdis DPMD) Tahsin Badri dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi perangkat desa. "Dengan pemahaman hukum yang baik, diharapkan semua pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, terhindar dari kesalahan, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas," ujar Tahsin Badri.

Sosialisasi Rumah Restorative Justice sendiri bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, mekanisme, dan manfaatnya bagi masyarakat Desa Lendang Tampel. Peserta sosialisasi mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana penyelesaian konflik melalui pendekatan restoratif, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa.

Muhamad Hasbi QH, salah satu perangkat desa Lendang Tampel, menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya sosialisasi ini. "Kami merasa sangat terbantu dengan adanya sosialisasi ini. Penjelasan yang diberikan sangat mudah dipahami, sehingga kami dapat memahami dengan baik tentang Rumah Restorative Justice dan bagaimana kami dapat berperan aktif dalam proses penyelesaian konflik di desa," ungkap Muhamad Hasbi QH.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Lendang Tampel dan mendorong terwujudnya lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran hukum dan mendorong terciptanya penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

Pewarta 

M Hasbi QH

POLICEWATCH.NEWS - PALEMBANG 

Tinggi Sumatera Selatan telah menemukan bukti keterlibatan tersangka R dalam perkara dugaan korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi informasi lokal desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019-2023.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, mengatakan kepada wartawan konferensi Pers saat ini penyidik tengah menelusuri sebuah rumah berlantai tiga yang beralamat di perumahan Serasan Damai, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin milik tersangka R, yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurut Vanny, penyidik segera memanggil istri tersangka R sebagai saksi untuk dimintai keterangan atas informasi terkait rumah yang baru selesai di renovasi pada tahun 2023 itu.

Penyidik, tambah Vanny, telah memperoleh bukti dugaan keterlibatan tersangka R menerima aliran dana dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp 7 miliar 

"Indikasinya tengah ditelusuri oleh Penyidik, apakah dana tersebut hanya dinikmati tersangka atau ada masuk ke orang lain," kata Vanny.

Jurnalis: Bambang MD 

POLICEWATCH.NEWS - JAKARTA 

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 3 (tiga) orang saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat,

Rabu (25/9/2024) dalam keterangan tertulis kepada wartawan adapun 

RAH selaku Direktur Utama PT Bakri Metal Industries.

SDT selaku Tenaga Teknik PT Aria Jasa Reksatama periode 2017 s.d. 2020.

UH selaku Direktur Utama PT Tensindo.

Adapun ketiga orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat atas nama Tersangka DP.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

jurnalis : Bambang MD

Policewatch-Lombok Tengah

LEGEWARMAN SIP, calon wakil bupati dengan nomor urut 3, menunjukkan komitmennya untuk dekat dengan masyarakat dengan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Dusun Embun, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, pada tanggal 24 September 2024. Acara yang penuh khidmat ini menjadi bukti nyata LEGEWARMAN SIP dalam membangun silaturahmi dan menebarkan nilai-nilai luhur Islam di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, LEGEWARMAN SIP menyampaikan pesan penting tentang pentingnya meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan toleransi sangat penting untuk membangun masyarakat yang damai dan sejahtera.

"Sebagai calon pemimpin, saya berkomitmen untuk selalu dekat dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka," ujar LEGEWARMAN SIP. "Melalui acara seperti ini, saya berharap dapat mendekatkan diri dengan masyarakat dan menebarkan nilai-nilai positif yang dapat bermanfaat bagi kita semua."

Hadirnya LEGEWARMAN SIP di acara Maulid Nabi ini disambut antusias oleh warga Dusun Embun. Mereka merasa terharu dan termotivasi dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh calon wakil bupati tersebut.

"Kami sangat senang LEGEWARMAN SIP mau hadir di acara kami," ungkap salah seorang warga. "Kami berharap beliau dapat menjadi pemimpin yang amanah dan peduli terhadap rakyat."

Kehadiran LEGEWARMAN SIP di acara Maulid Nabi ini diharapkan dapat semakin memperkuat citranya sebagai calon pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memiliki komitmen untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

 Mn

Policewatch-Lombok Tengah

 Suasana di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam) Lombok Tengah dipenuhi dengan semangat dan antusiasme pagi ini, Rabu (25/9). Kedatangan logistik MotoGP 2024 Series Mandalika tahap IV menandai semakin dekatnya perhelatan akbar balap motor dunia di Sirkuit Mandalika.

Sebuah pesawat cargo Qatar Airways type B773F mendarat di Bizam sekitar pukul 06.05 Wita, membawa 222 pieces logistik yang diangkut dari Doha menuju Lombok dengan rute Doh-Lop-Hkg. Kasubsektor Bizam IPDA M. Fajri, SH, mewakili Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat SIK, menjelaskan proses unloading (bongkar muat) berlangsung lancar dan logistik segera diangkut menuju Sirkuit Mandalika menggunakan empat mobil trailer.

"Logistik ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan event MotoGP 2024 yang akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika mulai tanggal 27 s/d 29 September 2024," ujar Fajri. "Kami berharap situasi keamanan dan kelancaran seperti ini dapat terus terjaga hingga pergelaran MotoGP berlangsung."

Kehadiran logistik ini menandakan kesiapan Lombok Tengah dalam menyambut para pembalap dan penggemar MotoGP dari seluruh dunia. Sirkuit Mandalika yang telah dipersiapkan dengan matang siap bergemuruh dengan suara mesin balap dan sorak sorai penonton.

Semoga perhelatan MotoGP 2024 di Lombok Tengah dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta memberikan dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian daerah.

Mn

Policewatch-Lombok Tengah.

, 25 /09/ 2024 -  Seorang nasabah FIF, Lukman, warga Dusun Bangsal Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, melaporkan dugaan penipuan dan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh oknum debt collector PT Sinar Mentari. Kejadian ini terjadi pada Selasa sore, 24 September 2024, di sebuah kost di kawasan Matataman.

Lukman menceritakan kronologi kejadian yang membuat dirinya geram.  Motor Beat hitam dengan nopol DR 4207 UL miliknya, yang biasa dipakai anaknya kuliah,  diparkir di kost tempat putranya tinggal.  Saat itu, anaknya sedang kuliah di kampus dan tidak menggunakan motor tersebut.

Namun, tanpa sepengetahuan Lukman, oknum debt collector datang ke kost dan mengelabui teman kost putranya, Muh Ikti Barul Kholis. Oknum tersebut beralasan ingin menitipkan surat peringatan dan meminta Barul Kholis untuk menyerahkan motor dengan alasan agar pemilik kendaraan tidak perlu pulang dari kampus.

Barul Kholis,  yang percaya dengan alasan tersebut,  menyerahkan motor kepada oknum debt collector.  Namun,  saat sampai di kantor PT Sinar Mentari,  motor tersebut ditahan dan Barul Kholis dipaksa menandatangani surat penyerahan secara sukarela.

"Saat itu,  Barul Kholis sempat menelepon saya,  namun oknum debt collector itu tidak mau bicara," ujar Lukman dengan nada kesal.

Lukman yang merasa terkejut dan geram dengan kejadian ini mempertanyakan cara kerja oknum debt collector tersebut yang tidak sesuai prosedur. "Saya bukan mempersoalkan macet kredit,  tapi cara mereka yang tidak sesuai prosedur," tegasnya.

Lukman menegaskan bahwa dirinya akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. "Kejadian ini akan kami laporkan agar oknum debt collector tidak semena-mena," tegasnya.

Penting untuk ditekankan bahwa kejadian ini merupakan tindakan oknum dan tidak mencerminkan seluruh debt collector . Sebagian besar debt collector bekerja sesuai SOP dan taat aturan.

Pihak PT Sinar Mentari belum memberikan tanggapan resmi terkait kejadian ini.

Awak Media policewatch NTB,akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru .

" MN "