POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- Warga Dusun Ketimang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, digegerkan dengan penemuan jasad seorang laki-laki di pinggir sungai, di sampingnya terdapat alat strum ikan, diduga pria paruh baya tersebut tewas terkena alat strum ikan yang dibawanya. sekitar pukul 11.00 WIB, pada hari Kamis (30 November 2023)

Diperkirakan usia orang tersebut 42- 50 tahun, dengan ciri-ciri berbadan agak gemuk, kaos abu-abu, celana pendek biru gelap disampingnya ditemukan peralatan setrum ikan.

"Ketika saya pulang dari sawah saya melihat ada seorang laki-laki terbaring di pinggir sungai, lalu saya hampiri dan ia tidak bergerak sama sekali, kemudian saya memanggil warga dan beberapa warga menyebutkan bahwa pria tersebut sudah meninggal dunia dan kami langsung menghubungi pihak Polsek Rembang,"ujarnya salah warga saat berada di lokasi kejadian.

Sementara itu Kapolsek Rembang AKP Slamet saat dikonfirmasi awak media beliunya membenarkan adanya penemuan mayat seorang laki-laki di pinggir sungai orang  tersebut diketahui sebagai warga Desa Sumberglagah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, atas nama Badrus Sholeh.

"Benar ada mayat yang ditemukan warga di pinggir sungai dan kita sudah sudah mengevakuasi mayat tersebut,"tukasnya. (Dr)

POLICEWATCH.NEWS, MALANG- Maraknya peredaran rokok tanpa disertai pita cukai atau Didiga rokok ilegal di toko-toko perkampungan maupun di pasar rakyat serta di toko online di wilayah Kabupaten Malang, masyarakat menilai dimana peran Dinas Bea cukai Malang  seakan mandul dalam menekan atau memberantas peredaran rokok ilegal.

Hal ini dinilai salah satu praktisi hukum, Heri Siswanto, S.H, M.H yang juga berprofesi sebagai advokat ke awak media, dirinya mengatakan, keseriusan Dinas Bea cukai Kabupaten Malang, patut di pertanyakan  dalam menekan serta memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Malang, ini sangat berpotensi merugikan keuangan Negara dari hasil pita cukai tembakau.

"Kurang seriusnya Dinas Bea cukai Kabupaten Malang, terindikasi karena banyaknya peredaran rokok ilegal yang banyak di jumpai baik di pasar rakyat maupun di toko-toko perkampungan, bukan rahasia lagi siapapun bisa mendapatkan, bahkan para penjual tidak ada rasa takut ataupun cangkung memajang rokok tanpa pita cukai di tokonya,"ungkapnya. Kamis (30/11/2023)

Lebih lanjut ia mengatakan, kenapa saya menilai Dinas Bea cukai kurang serius dalam menekan peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten Malang, ketika beberapa awak media memberikan informasi lewat tulisan lengkap dengan alamat tokonya pihak Dinas Bea cukai kurang merespon atau cenderung saling lemparkan dan ini dibuktikan toko tersebut sampai sekarang masih menjual bebas rokok ilegal tersebut serta telusuri juga distributor serta pabriknya, tidak mungkin toko tersebut tidak ada yang menyuplai atau yang memproduksi.

"Saya menilai Dinas Bea Cukai Kabupaten Malang kurang serius dalam memberantas peredaran rokok ilegal, harapan kami sebagai masyarakat, pihak Dinas Bea cukai bersinergi dengan Satpol PP berani memberantas atau menekan peredaran rokok tanpa cukai, karena ini sangat merugikan pemasukan Negara lewat pita cukai hasil tembakau dan aturanya juga sangat jelas undang-undang cukai No. 39 tahun 2007 perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai pasal 52 pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagai mana yang di maksut dalam pasal 25 ayat 1 yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda sebanyak sepuluh kali nilai cukai yang harus di bayarkan,"tegasnya. 

Diketahui beberapa waktu yang lalu saat di konfirmasi tim awak media, ke No WhatsApp pegawai Dinas Bea Cukai melalui Kakanwil Bea Cukai "Agus" ia mengatakan, terkait pemberitaan koordinasikan dengan bidang humas kami, namum sayang ketika kami konfirmasi ke humas "Fathoni K" serta "Kurnia" bagian penindakan keduannya enggan berkomentar sedikit pun hingga berita ini di tayangkan. (Dr)

Bekasi. Policewatch. News:hari ini buruh bekasi keluar dari pabrik pabrik turun ke jalan tuk perjuangkan kenaikan upah 15% aksi ini terjadi karna buruh marah dah beberapa hari aksi ke bandung namun belum ada tanggapan dari Pj gubernur, 30/11/2023

Kawasan ejip,delta, jati, Jababeka mm2100 sudah mulai penuh dengan ribuan buruh lakukan aksi disetiap kawasan kawasan industri,

 kenaikan upah hanya 81ribu gak adil dan tidak sesuai banget dengan harga harga sembako yang sudah naik duluan, gaji belum naik tapi harga kontrakan dah naik.gimana mau memenuhi buat sehari hari, ucap salah satu buruh yang ikut aksi demo saat ditanya awak media policewatch,

Terlihat dari berbagai aliansi serikat pekerja berkumpul jadi satu, menyatukan masa hingga ribuan. (Amun JG)

JAKARTA – POLICEWATCH.NEWS - PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, berhasil meraih Juara 2 kategori Go Publik Non Keuangan dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2022 yang diselenggarakan pada Senin (27/11/2023).

Kegiatan ARA 2022 bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip corporate governance melalui keterbukaan informasi dan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.

“Kriteria ARA disusun dengan mengakomodasi semua ketentuan/standar dan praktik terbaik di bidang corporate governance dan akuntansi, serta selalu diselaraskan dengan perkembangan yang ada,” kata Ketua Panitia Pengarah ARA 2022, Mardiasmo.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Farida Thamrin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

“Apresiasi ini tentunya menjadi penyemangat bagi kami untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik,” kata Farida.

Melalui ajang ARA 2022, laporan tahunan perusahaan dinilai dan diberi rekomendasi perbaikan. Keterbukaan informasi laporan tahunan harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku, serta disajikan secara relevan dan wajar.

ARA 2022 menggunakan kriteria yang telah sejalan dengan SE OJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, termasuk lampiran SE OJK 16/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Berkelanjutan, yang mengacu pada SE OJK No. 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan mengakomodasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, serta ASEAN CG Scorecard.

Dewan Juri ARA 2022 terdiri dari perwakilan berbagai institusi dan profesi, antara lain Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kegiatan ARA 2022 terselenggara berkat kerjasama 7 instansi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.(BAMBANG/IWO)

Policewatch-Mataram.

Perayaan Nataru 2024 menjadi atensi serius Polri khususnya Polda NTB. Hal itu tercermin dengan digelarnya Diskusi Publik Kesiapan Polri dalam Menyambut Natal dan Tahun Baru di Masa Kampanye Pileg dan Pilpres 2024

Dalam diskusi publik kesiapan menyambut Nataru, Rabu (29/11/2023), yang digelar Divisi Humas Polri itu diikuti seluruh polda dan polres jajaran se-Indonesia secara daring, termasuk Polda NTB bersama stakeholder diantaranya tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), tokoh adat dan pengawas serta penyelenggara pemilu 2024.

Kadiv Humas Polri dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Brigjen Pol. Dr. Ramadhan, S.H., M.I., mengatakan jika kompleksitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam Nataru beririsan dengan situasi pesta demokrasi 2024.

"Dinamika situasi saat ini berkembang sangatlah cepat, situasi kamtibmas mengalami peningkatan secara kuantitas dan kualitas, seiring dengan berlangsungnya perhelatan pesta demokrasi khususnya kampanye pemilu 2023-2024, yang beririsan dengan perayaan natal dan tahun baru," ungkapnya.

Dalam diskusi publik menyambut nataru dan pemilu 2024 itu, menghadirkan empat narasumber diantaranya Karo Binopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H., dosen Magister Ilmu Politik Fisip Unas Dr. M. Alvan Alvian M., M.Si. dengan materi Membangun Kesadaran Kolektif Publik dalam Menyambut Pemilu 2024.

Selain itu, ada juga budayawan kebangsaan dan rohaniawan katolik Romo Antonius Benny Susetyo, serta praktisi komunikasi Dr. Devie Rahmawati, M.Hum. dari Universitas Indonesia dengan moderator 

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Rio Indra Lesmana, S.H., S.I.K., usai mengikuti diskusi publik secara daring di Ruang Presisi mengungkapkan terima kasih, kepada para stakeholder NTB yang hadir dalam mengikuti diskusi publik secara daring.

"Terima kasih kami ucapkan kepada stakeholder yang menyempatkan diri hadir, dalam mengikuti diskusi publik ini. Kami mohon agar hasil diskusi publik hari ini, agar bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga kondusifitas kamtibmas di NTB, tetap terjaga hingga selesainya perhelatan pesta demokrasi 2024 mendatang," ujarnya.

Perwira Menengah (Pamen) Polri kelahiran Sumenep, Madura itu juga menyampaikan pesan netralitas dalam menghadapi pemilu 2024.

"Perlu kami sampaikan bahwa dalam pemilu 2024 mendatang, Polri akan tetap menjaga netralitas dan akan profesional dalam menjalankan tugas," tandasnya.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB Suhardi Soud, S.H., M.H., yang turut serta menghadiri diskusi publik di Polda NTB menyampaikan keyakinannya terkait netralitas dan profesionalitas Polri.

"Selaku Ketua KPU NTB, saya percaya dan menyakini terhadap netralitas dan profisionalisme Polri, dalam pelaksanaan pemilu mendatang," ucapnya.

Mn

Policewatch-Sumbawa Besar.

Kepolisian Resor Sumbawa melalui Satresnarkoba kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya.

Dalam pengungkapan tersebut, Seorang Pria berinisial EH (43) warga Muer Kecamatan Plampang di ringkus petugas saat hendak melakukan transaksi sabu.

Kapolres Sumbawa AKBP Heru Muslimin S.I.K, M.I.P, melalui Kasat Narkoba AKP Muh. Fatoni SH., membenarkan penangkapan tersebut, dirinya yang turut serta memimpin aksi penangkapan itu mengungkapkan pihaknya telah berhasil mengamankan pelaku pengedar narkoba beserta barang bukti ratusan gram sabu.

Pelaku berinisial EH diamankan di depan Masjid Jami Nurul Huda Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Rabu (20/11/23) sekitar pukul 11.00 Wita.

"Sebelumnya kami menerima informasi terkait akan adanya transaksi narkotika jenis sabu, kemudian kami menelusuri dan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan berhasil menangkap pelaku " terang Kasat.

Lanjut Kasat, saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan petugas menemukan 2 poket sedang sabu dari dalam kantong celana pelaku, dan 1 poket besar yang disimpan di dalam sebuah bungkus tabung berwarna orange yang di letakkan di dalam mobil.

Totalnya terdapat 3 poket sabu dengan berat Bruto 103,48 Gram dengan rincian yakni 1 poket besar dengan bruto 100,66 gram dan 2 poket sedang dengan bruto 2,82 gram.

Selain itu petugas juga turut mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 buah tabung karet warna orange, 1 buah korek gas, 2 lembar kantong plastik warna hitam, 3 unit hp android, uang tunai sejumlah Rp. 100.000 serta 1 unit mobil honda hrv warna hitam.

Pelaku beserta seluruh barang bukti selanjutnya diamankan ke Mapolres Sumbawa guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. 

Mn

Policewatch-Lombok Tengah.

Satuan Tugas Operasi Mantap Brata (OMB) Rinjani 2023-2024 Polres Lombok Tengah laksanakan pengamanan logistik pemilu tahun 2024 di gudang logistik D pemilu di Jalan Pahlawan Kelurahan Praya, Rabu (29/11).

Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat SIK, melalui Kasi Humas IPTU Hariono menyampaikan bahwa kegiatan pengamanan ini merupakan bagian dari upaya polres lombok tengah untuk menjamin keamanan logistik pemilu Pemilu 2024. 

“Kami juga telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan, juga diperkuat dengan patroli baik pagi, siang dan malam guna memastikan logistik pemilu yang tersimpan di gudang gudang logistik di wilayah kabupaten lombok tengah aman tanpa ada gangguan yang dapat mengganggu jalannya tahapan pemilu 2024 ini,” ucapnya. 

Untuk diketahui, saat ini ribuan bilik suara tersebut sudah disimpan di gudang logistik KPU dan dalam pengamanan ketat oleh aparat kepolisian. Kemudian untuk memudahkan dalam kontrol /pengecekan langsung personel yang melaksanakan tugas dengan menggunakan Aplikasi SOT ( sistem Operasional Terpadu) guna mengetahui situasi dan kondisi terkini. 

“Tahapan Pemilu 2024 pada saat ini telah memasuki masa kampanye mulai dari 28 november 2023 sampai 10 februari 2024 dan polres lombok tengah memastikan untuk penyimpanan logistik pemilu tahun 2024 di wilayah kabupaten lombok tengah tetap aman,”pungkasnya.

Mn

POLICEWATCH-LOMBOK UTARA.

Sempat buron ke luar Daerah, terduga pelaku tindak asusila dan kekerasan terhadap anak dibawah umur ditangkap Sat Reskrim Polres Lombok Utara pada Selasa 28/11/2023.

Korban Sebut saja bunga, 7 tahun alamat Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara sementara terduga pelaku inisial S alias  Cut,  laki laki, 47 tahun alamat Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Kapolres Lombok Utara AKBP Didik  Putra  Kuncoro, S.I.K, M.Si melalui Kasat Reskrim Polres Lombok Utara IPTU Gufron Subeki, SH. Menyampaikan kepada awak media di ruang kerjanya, dan mengatakan bahwa  peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 15 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita di sebuah kebun mangga yang berada di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Rabu 29/11/2023.

Korban dilihat oleh keluarga korban dibawa oleh terduga pelaku ke luar rumah menggunakan sepeda motor Jupiter MX sekitar pukul 18.30 wita, korban kembali diantar oleh terduga pelaku sampai di depan rumah.

Korban kemudian memberitahu Ibunya jika pada saat kencing merasakan sakit pada alat kelaminnya, kemudian ibu korban menanyakan kepada korban sudah kemana bersama terduga pelaku.

Kemudian korban memberitahu ibunya jika terduga pelaku mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban, setelah mendapat cerita tersebut orang tua korban memeriksa kemaluan korban dan terlihat kemerahan.

Orang tua korban kemudian melepas celana dalam korban dan melihat masih ada sisa cairan diduga Sprema terduga pelaku, kemudian orang tua korban melaporkannya ke Polres Lombok Utara.

Menerima laporan tersebut, Tim puma Polres Lombok Utara langsung melakukan serangkaian Penyelidikan  terhadap laporan yang telah di terima , namun terduga pelaku   mengetahui kedatangan Polisi, kemudian  terduga pelaku melarikan diri.

Pada Jumat 17 November 2023 tim mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku melarikan diri ke luar Pulau Lombok, Sat Reskrim Polres Lombok Utara kemudian bekoordinasi dengan Jajaran Jatanras Polda Kaltim dan Polres terdekat (Polres Paser) untuk mengamankan terduga pelaku.

Pada Senin 20 November 2023 tim Resmob Polres Paser melakukan penggerebekan di perkebunan sawit milik keluarga terduga pelaku bekerja namun pelaku mengetahui kedatangan Polisi dan berhasil melarikan diri dan bersembunyi ke Daerah Sekayu Batu Engkau perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Pada Minggu 26 November 2023 Resmob  Polres Grogot dan Polres Pasir melakukan penangkapan di lokasi tersebut dimana pelaku sedang tidur di area sawit milik Perusahan yang rencananya terduga pelaku akan bekerja. Kemudian terduga pelaku berhasil diamankan.

Pada Senin 26 November 2023 Tim Puma Sat Reskrim Polres Lombok Utara langsung berangakat menuju Balikpapan Kalimantan Timur untuk membawa terduga pelaku ke Polres Lombok Utara.

Dari hasil interogasi sementara terhadap terduga pelaku, ia mengakui perbuatannya dan Polisi telah mengamankan Barang Bukti berupa sebuah pakaian Tekstil , sebuah celana dalam warna putih kombinasi Ungu milik korban yang di duga ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut yang terdapat sperma terduga pelaku,  satu Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat dan sebuah KTP.

Mn

Mamuju - POLICEWACHT,'NEWS - Memangkas tindak Kejahatan di wilayah hukum Polresta Mamuju Polda Sulbar dan Polsek jajaran terus melakukan upaya pencegahan dan pengungkapan kasus perjudian.

Personel Polsek Tommo di pimpin langsung Kapolsek Tommo IPDA Kasmuddin menggerebek judi sabung ayam di Dusun Baitang Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, Selasa 28/11/23.

Kapolsek menjelaskan, penggerebekan itu berawal informasi dari masyarakat.

“penggrebekan sabung ayam ini, berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan ulah sekelompok orang yang menjadikan lokasi tersebut sebagai ajang judi sabung ayam,” ucap Kapolsek Tommo.

Namun diduga kedatangan Polisi diketahui oleh para pelaku, sehingga para pelaku kabur melarikan diri dan meninggalkan alat peraga, empat ekor ayam aduan yang masih hidup, satu ekor ayam sudah mati, 16 unit roda dua berbagai jenis dan satu buah helm.

“Seluruh barang bukti yang ditinggal kabur oleh para pelaku berupa alat peraga, ayam aduan, roda dua dan helm  langsung kami amankan ke Polsek,” jelas Kasmuddin.

Dalam kesempatan itu IPDA Kasmuddin menghimbau masyarakat sekitar agar tidak lagi melakukan aksi judi sabung ayam.

“Kami dari pihak Kepolisian menghimbau masyarakat sekitar agar tidak lagi melakukan aksi judi sabung ayam dan tindakan kejahatan lainnya yang bisa merugikan diri maupun orang lain,” tegas Kapolsek Tommo.

Terakhir Kasmuddin mengajak masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif.

“Kami dari Polsek Tommo mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama dengan pihak Kepolisian mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif diwilayah Kecamatan Tommo,” tutup Kasmuddin      ((*ZUL*))

POLICEWATCH-MATARAM.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat meresmikan Posko Gotong Royong Megawati untuk pemenangan Ganjar-Mahfud di Jalan Kamboja, Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Selasa Sore 28 November 2023. 

Di dampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, Made Slamet dan fungsionaris DPC PDIP setempat, Rachmat mengaku, bahwa posko yang diresmikannya tersebut memiliki sejumlah kenangan dan sejarah tersendiri..

Pasalnya, saat perjuangan partai di tahun 1996 lalu, Posko di Karang Medain ini, adalah posko yang sejak awal dirintis untuk mengantarkan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum PDI. 

"Dan ini, sejak tahun 1996 hingga kini masih berdiri kokoh. Posko inilah yang punya sejarah perjuangan partai dan kini kokoh berdiri untuk pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024," ujar Rachmat dalam sambutannya. 

Menurut Anggota DPR RI dapil NTB-2 (Pulau Lombok) ini, dengan diresmikannya posko Megawati di Karang Medain ini, maka pendirian Posko Gotong Royong Megawati untuk pemenangan Ganjar-Mahfud di semua wilayah NTB dimulai untuk diaktifkan kembali. 

Terlebih, Rachmat menegaskan, posko yang kokoh berdiri akan membangkitkan kembali jiwa dan semangat kader untuk berjuang tidak lain untuk memenangkan target partai yang sudah ditetapkan Ketua Umum, yakni Hattrick Pemilu 2024 dan memenangkan Ganjar-Mahfud satu putaran. 

"Bismillahirrahmanirrahim, dengan berdirinya kembali Posko Megawati di Karang Medain ini, maka semangat bangkit dan menggelorakan kembali api perjuangan Megawati harus digelorakan dari Kota Mataram untuk semua wilayah di NTB," tegas Rachmat. 

Lebih lanjut dikatannya, pembentukan posko-posko tersebut merupakan instruksi langsung dari Ketua Umun DPP PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri. 

Di mana, ungkap Rachmat, setiap personil yang ada di posko mempunyai beberapa tugas utama, yakni mensosialisasikan prestasi pencapaian Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD kepada masyarakat luas, sekaligus mengawal PEMILU secara Jurdil.

"Posko ini menjadi tempat konsolidasi pemenangan Pasangan Capres Pak Ganjar dan Pak Mahfud sekaligus juga untuk pemantau pemilu, apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan KPU dan aturan Bawaslu. Jadi selain mengkonsolidasi juga untuk pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pemilu," jelas Rachmat. 

"Jadikan, posko ini menjadi posko rakyat untuk pemantauan Pemilu Jurdil Tahun 2024. Selanjutnya untuk mengamankan dan memenangkan Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kota Mataram dan Provinsi NTB," sambung dia. 

Rachmat berharap agar posko yang sudah berdiri kokoh itu, harus terus dijadikan alat untuk menguatkan semangat juang pengurus PAC dan Ranting yang menjadi garda terdepan menjaga semua Posko yang ada.  

Termasuk, juga untuk menjadi media untuk menghimpun aduan dan menyerap aspirasi masyarakat sekitar. 

"Jadikan posko ini untuk menghimpun segala aduan masyarakat. Termasuk, mencerahkan masyarakat akan program Capres dan Cawapres Bapak Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang akan membuat Indonesia Unggul kedepannya," ungkap dia.

Dalam kesempatan itu. Kendati hujan lebat mengguyur Kota Mataram, namun animo para kader PDI Perjuangan di Kota Mataram tak luntur. Hal ini ditandai dengan kehadiran puluhan kader PDI Perjuangan setempat. 

Terlebih, hari ini menjadi hari yang membahagiakan untuk Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat yang berulang tahun ke-72 tahun. 

"Alhamdulillah kado dari kader PDIP Kota Mataram menjadi kado terindah untuk kita berjuang memenangkan Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan di Pilpres dan Pileg 2024," tandas Rachmat Hidayat.

Mn

BONE, POLICEWATH.NEWS Sesuai Laporan Insidentil  bahwa pada hari senin Tanggal 13 November 2023 telah terjadi kebakaran rumah di dusun Saotinggi Desa Bulusirua Kecamatan Bontocani Kab Bone korban kebakaran atas nama Ceceng (62) pada hari senin 13 November 2023 jam 15.30 wita, penyebab api dapur, kerugian sekitar Rp, 50.000.000,korban jiwa tidak ada  namun barang tidak ada yang di selamatkan. 

Kepala desa Bulusirua Sanre S. Pd kepada media ini mengatakan  langkah pertama kita tempuh selaku pemerintah setempat bersama warga masyarakat adalah  bersatu memadamkan api dan mendirikan tenda  darurat. 

Setelah itu kita terus berupaya  untuk meringankan beban keluarga korban dengan cara patungan  dengan cara itu Alhamdulillah warga masyarakat Desa Bulusirua  sangat tinggi rasa kepeduliannya akhirnya bisa  berjalan pembangunan rumah sederhana  bagi keluarga korban kebakaran. Saya ucapkan terimakasih banyak atas kepeduliannya dan semoga menjadi nilai ibadah. Terkait untuk bantuan dari baznas Bone kepada Ceceng  informasi terbaru yang saya Terima  insyaallah akan ada. (B/tim)

Palas,policewatch.news,-  Dumas indikasi Dugaan  Ijazah palsu  'UH' Kades Gn. Manaon Sosa Timur saat pencalonan kades terkesan "beku" ditangan Juper, ada apa ?

Berkas yang digunakan 'UH' saat pesta rakyat dalam Pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas pada 9 November 2022 lalu meninggalkan permasalahan yang berujung dikantor Polres Palas melalui Dumas (pengaduan masyarakat).

Dugaan Ijazah Aspal (Asli tapi palsu) yang dipergunakan oleh salah satu kontestan Kepala Desa Gunung manaon bernama UH (Usman Hasibuan) sampai saat ini menjadi Dumas di Polres Palas dan belum menunjukkan perkembangan yang positif  dari Institusi yudikatif kepolisian negara tersebut. 

Hal itu disampaikan Timbul Nasution Kepada kru media, "sebagai salah satu kontestan yang merasa sangat dirugikan dengan permasalahan Dugaan indikasi Ijazah Aspal peserta kontestasi berinisial UH.

ilustrasi

Timbul Nasution menuturkan kepada awak media pada Selasa (28/11) melalui telepon, "Hal keberatan saya, melalui tahapan Pilkades sudah saya sampaikan kepada Panitia penyelenggara sebelum 7 hari penetapan pemenang, saya menyampaikan keberatan atau sanggahan terkait adanya dugaan kecurangan saat pelaksanaan Pilkades, antara lain kepada Panwas pemilihan Kepala Desa Kecamatan, Pemerintahan desa di Kabupaten, kepada Bupati dan Kapolres Padang Lawas sebagai tembusan, tambahnya.

Namun seiring berjalannya waktu, sampai kepada pelantikan Kepala Desa terpilih, terkait sanggahan dan keberatan saya (sengketa Pilkades) yang saya ajukan tidak pernah digubris, dan sepertinya sudah ada indikasi main mata yang istilah awamnya kong kalikong. Hemat saya,  sangat banyak kejanggalan yang terjadi di Ijazah Usman Hasibuan, tegasnya kecewa.

Diantara kejanggalan itu seperti, perbedaan nama di Ijazah paket C Usman Hasibuan dengan KTP, dan Kartu Keluarga(KK) serta tanggal lahir di Ijazah dan KTP serta KK.

Hal  ini sudah saya sampaikan juga kepada salah satu organisasi masyarakat yang ada di Padang Lawas dan alhamdulillah sudah di sampaikan Dumas kepada Kapolres Padang Lawas secara resmi oleh Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan Padang Lawas Mahyudin dan Sekretarisnya Ahmad Gozali Nasution SE.

Saya sudah pernah di introgasi oleh personil pihak Polres Palas. Polisi terkait Bripka Sufrianri Pasaribu pada tanggal 18 November 2023 di ruangan  Lidik Satreskrim, jelasnya.

Timbul juga mengatakan,  bahwa bahwa Kades terpilih saat ini Usman Hasibuan diduga kuat juga tidak pernah tamat sekolah tingkah pertama/sederajat sudah menikah di tahun 1996 dan memiliki 2 orang anak, namun kedua anaknya itu meninggal (dari istri yang pertama) katanya sambil mengakhiri perkataannya.

Ditempat terpisah, Ketua dan Sekretaris Laskar Merah Putih (LMPP) Palas Mahyudin dan AG Nasution membenarkan bahwa mereka telah menyampaikan permasalahan dugaan ijazah palsu tersebut Ke Polres Palas dengan nomot surat 001/LP/Macab Palas/Vlll/2023 pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan perihal Laporan Pengaduan/LP Indikasi Ijazah palsu An.Usman Hasibuan dan sudah lebih tiga bulan tidak ada perkembangan yang signifikan sesuai SOP kepolisian sehingga menimbulkan indikasi berkas tersebut "beku" di tangan Juper.

Untuk itu kita sangat mengharapkan dan meminta serta mensupport Kapolres Padang lawas untuk lebih serius dalam menangani permasalahan yang disampaikan oleh Lembaga, Ormas, atau pun perorangan/pribadi, sehingga tidak menimbulkan preseden buruk terhadap kinerja Polres Padang Lawas dibawah komando Kapolres Palas AKBP Diari Astetika, S.IK, M.Si. (AG/Tim)

Policewatch-Lombok Tengah.

Satuan Tugas (Satgas) Operasi Mantap Brata (OMB) Rinjani 2023-2024 Polres Lombok Tengah melaksanakan patroli dialogis sekaligus memberikan sosialisasi Pemilu Damai 2024 kepada Badan Keamanan Desa (BKD) yang ada di Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Selasa, (28/11).

Kegiatan tersebut dipimpin Kasat Binmas AKP Muhdar selaku Kasubsatgas Binmas didampingi Kasatgas Humas IPTU Hariono dan Kapolsek Batukliang IPTU Geger MP Suringgana.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat SIK, melalui Kasi Humas IPTU Hariono mengatakan kegiatan patroli dialogis ini bertujuan untuk mendekatkan polri dengan masyarakat khusus BKD selaku mitra kamtibmas yang akan membantu nanti dalam pengamanan pemilu 2024.

Badan keamanan desa (BKD) merupakan mitra kamtibmas polri ditingkat desa dan bersinergi dengan bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita tahu nantinya saat tahap pemungutan surat suara BKD akan menjadi bagian penting polri karena ikut serta mengamankan logistik pemilu dan kegiatan di tempat pemungutan suara (TPS),” jelas Hariono.

Ia juga menyampaikan pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada para BKD bagaimana langkah - langkah dalam pengamanan sehingga nantinya saat pelaksanaan pengamanan dapat berjalan dengan optimal.

Pihaknya pun menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada di kabupaten lombok tengah untuk sama-sama menjaga dan menciptakan situasi kamtibmas menjelang pemilu 2024. 

“Pesta demokrasi yang berjalan aman dan lancar merupakan cermin moralitas bangsa,” tutup Hariono.

Mn

Policewatch-Mataram.

Event Lombok-Sumbawa Motocross Competition 2023 yang digelar di Sirkuit Tohpati, Cakranegara, Kota Mataram, sejak tanggal 24 hingga 26 November 2023 menjadi ajang uji kemampuan bagi atlet motocross NTB di tingkat nasional. Event yang diikuti 142 pembalap motocross dari beberapa daerah di Indonesia ini menempatkan sejumlah pembalap NTB mampu berbicara di level nasional.

Sekretaris Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi NTB Agus Panca, menyebut, pada event ini mempertandingkan 18 kelas balapan kelas grass track (GT) mulai dari 110-125 cc dan 11 kelas Motocross (MX) 125- 450 cc. Dari 142 pembalap tersebut, ujarnya, sebanyak 73 pembalap profesional yang berasal dari kota-kota besar di Indonesia, seperti  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Pihaknya mengharapkan dari event ini akan lahir pembalap-pembalap nasional, sehingga mampu berbicara di kejuaraan internasional. Bahkan, bisa lolos mengikuti Motocross Grand Prix (MXGP) yang dua serinya digelar di NTB, yakni di Sirkuit Samota, Sumbawa dan Sirkuit Selaparang, Kota Mataram. Sementara 3 pembalap asal NTB akan disiapkan untuk ajang Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 yang digelar di Aceh dan Medan.

Selain di tingkat dewasa, ujarnya, pihaknya juga mempertandingkan balapan untuk kelas anak-anak. Panitia mempertandingkan balapan motocross cilik mulai usia 7 hingga 10 tahun pada kelas 50-65 cc. Semua kelas pertandingan, berakhir pada Minggu sore. Bagi para pemenang akan mendapatkan tropi dan uang pembinaan yang variatif sesuai dengan hasil balapan.

Pantauan pada Minggu, 26 November 2023 di Sirkuit Tohpati, selain digunakan sebagai tempat mengadu kecepatan sesuai dengan kelas yang diikuti, juga dijadikan sebagai lokasi pelepasan bagi para komunitas motor untuk menjelajahi objek wisata yang ada di Pulau Lombok. Setelah itu, mereka kembali ke eks Bandara Selaparang Mataram untuk mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan panitia. Kemudian mereka dihibur dengan konser musik yang menghadirkan musisi nasional Wika Salim sambil menikmati makanan khas NTB di lapak-lapak UMKM yang disediakan.

Berikut ini, daftar juara Motocross Lombok-Sumbawa di Sirkuit Tohpati Mataram. Kelas Trail STD 4t 155cc Pro Open, Juara 1 Kadek Ocha (Bali), Juara 2, Lantian Juan (NTB) dan Juara 3 Ananda Rigi Aditiya (Jatim).  Kelas MX 2 Novice, Juara 1 Ardi Adot (Jabar), Juara 2 Ony Artawan (Bali) dan Juara 3 Regan Mariq (Sulteng).

Di Kelas 65cc Novice, Juara 1 diraih Makram (DKI Jakarta), Juara 2, Bagus Ardika (Bali) dan Juara 3 F. Zaky (Jabar). Kelas MX125cc, Juara 1, Desmont Jhonathan (DKI Jakarta), Juara 2

Egen Xavier (Jabar) dan Juara 3 Koko Indra (Bali).  Kelas MX1 & MX2, Juara 1, I Gusti Ngurah Diva Ismayana (Bali), Juara 2, Nakami (NTB), dan  Juara 3, Lantian Juan (NTB).

Kelas Trail STD 4T 155cc Pemula Open, Juara 1, Pasya (NTB), Juara 2, Anis Tanjaya (NTB) dan Juara 3, Ebher (NTB). Kelas 85cc, Juara 1, M Raditya (Jatim), Juara 2, Al Jalaluddin Rumi (Yogyakarta) dan Juara 3, Ablo (Bali).

Kelas Minimoto 9-12, Juara 1, Elvin JD (Bali), Juara 2, Linda AKMS (Bali) dan Juara 3, Genta (NTB). Kelas FFA 2T/4T 250cc Pro, Juara 1, Lantian Juan (NTB), Juara 2, Ananda RG (NTB) dan Juara 3, Ony Artawan (Bali). Kelas Minimoto Under 8, Juara 1, I Putu Deyan Bagastian (Bali), Juara 2, Lalu Imam Buchori (NTB) dan Juara 3 M. Rajasya Ataya (NTB)

Kelas 65cc, Juara 1 diraih Gian M. Gibran (NTB), Juara 2, Fadilah Nafarah (Jatim), Juara 3, Adin Pastrana (Bali). Kelas 55cc, Juara 1, I Gede Kailash Arya Kastara (Bali), Juara 2, Zafran Alfariza Hidayat (Jabar), Juara 3, M. Felix Manorzi (NTB).

Kelas Sport and Trail Trabas, Juara 1, Tomy Firmansyah (NTB), Juara 2, Wahyu Tengok (NTB) dan Juara 3,Wahyu Pratama (NTB). Kelas Bebek MDF 4T 130cc Lokal NTB, Juara 1, Saviola, Juara 2, Ebher dan Juara 3, Ramdian Gian.

Kelas Bebek Standar Pemula, Juara 1, Ony Artawan (Bali), Juara 2, Ebher (NTB) dan Juara 3, Anis Tanjaya (NTB). Kelas Bebek MDF 4T 130cc Pro, Juara 1, Lantian Juan (NTB), Juara 2 Ardi Ardot (Jabar) dan Juara 3, Ony Artawan (Bali). Kelas Trail STD 4T 155ccc Pro Lokal NTB, Juara 1, Pasya, Juara 2, Saviola dan Juara 3, Riyan Martin.

Mn

Policewatch-Mataram.

Surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Mataram, Senin (27/11/2023) pukul 00.30 Wita (dinihari), tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Mataram dengan pengawalan ketat Satuan Tugas (Satgas) Operasi Mantap Brata Rinjani 2023.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Rio Indra Lesmana, S.H., S.I.K. mengungkapkan, pengamanan dan pengawalan surat suara Pemilu 2024 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dapil 1 Kota Mataram, dilakukan mulai hari Ahad (26/11/2023) pukul 23.30 WITA.

"Kapal Munic III dari Pelabuhan Padang Bay, Bali bersandar di Pelabuhan Lembar, membawa beban berharga berupa surat suara untuk DPRD Kota Mataram dan DPRD Provinsi NTB Dapil I, Kota Mataram. Pengawalan ketat dilakukan oleh Subsatgas Kamtibcarlantas Ditlantas dan Subsatgas Aksi Khusus Satgas Tindak yang dipimpin langsung oleh Kompol syaeful Bahri ," ujarnya.

Disebutkan, detil jumlah surat suara untuk DPRD Kota Mataram yang tiba di Kantor KPU Kota Mataram yakni dapil 1 sejumlah 58.938 lembar dalam 118 box dan 2 box PSU, dapil 2 sejumlah 43.360 lembar dakam 85 Box dan 2 box PSU, dapil 3 sejumlah 66.573 lembar dalam 132 box dan 2 Box PSU serta dapil 4 sebanyak 54.697 lembar dalam 108 box dan 2 box PSU.

Selanjutnya, surat suara untuk dapil 5 sebanyak 52.484 lembar dalam 103 box dan 2 box PSU, dapil 6 sebanyak 51.407 lembar dalam 101 box dan 2 box PSU

"Sedangkan surat suara untuk DPRD Provinsi NTB Dapil I-Kota Mataram, sebanyak 323.459 lembar dikemas rapat dalam 645 box dan 2 box PSU," sebutnya.

Dijelaskan, setibanya di Kantor KPU Kota Mataram, selanjutnya disimpan di sebuah gudang disaksikan pihak KPU Mataram, Bawaslu Kota Mataram dan perwakilan KPU Republik Indonesia.

Kombes Pol. Rio mengatakan, sesuai laporan satgas pengawalan di sepanjang perjalanan suasana tetap aman dan terkendali. 

"Keberhasilan pengawalan ini menjadi cermin komitmen dan profesionalisme aparat keamanan, dalam menjaga integritas demokrasi. Masyarakat dapat yakin bahwa suara mereka akan terhitung dengan adil. Ayo, kita sambut Pemilu 2024 dengan semangat yang sama," tutupnya.

Mn

POLICEWATCH-LOMBOK UTARA.

Setelah memberikan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati milik PDI Perjuangan, melanjutkan pengabdian memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Kapal dengan nomor lambung IMO 9986738 GT 262 No. 2939/GGe itu melempar jangkar di Dermaga Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, dan memulai pemberian layanan kesehatan gratis kepada masyarakat semenjak 25 November 2023. Kemarin, Ahad (26/11), Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat memantau secara langsung layanan kesehatan cuma-cuma RS Apung Laksamana Malahayati kepada warga Gumi Tioq Tataq Tunaq tersebut.

"Melalui rumah sakit terapung ini, kami tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan dan kemitraan dengan komunitas masyarakat kami di wilayah pesisir,” ucap politisi senior NTB tersebut.

Rachmat menegaskan, kesehatan adalah hak asasi manusia, dan PDI Perjuangan berkomitmen untuk memastikan bahwa hak kesehatan tersebut dapat diakses oleh semua kalangan tanpa memandang lokasi geografis.

”Layanan rumah sakit terapung ini adalah bentuk inovasi kesehatan yang membawa pelayanan medis berkualitas tepat ke tepi laut. PDI Perjuangan ingin memastikan bahwa setiap warga di daerah pesisir memiliki akses terhadap perawatan kesehatan yang layak," tandas Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Lombok ini.

Saat ini, PDIP menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia yang mengoperasikan RS Apung dan memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat, yang kian menegaskan keberpihakan partai yang dipimpin Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri ini kepada masyarakat kecil atau acap disebut wong cilik.

Pantauan awak media, terlihat antusiasme tinggi masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk mengakses pemeriksaan kesehatan di RS Apung Laksamana Malahayati. Semenjak pagi, mereka sudah berbondong-bondong mendatangi Pelabuhan Bangsal. Di bibir dermaga, PDI Perjuangan telah menyediakan tenda dengan kursi-kursi sebagai tempat warga duduk sembari menunggu antrean.

Satu per satu warga yang telah mendaftar dipanggil dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Dimulai dengan pemeriksaan tensi dan tekanan darah, lalu mereka diminta menjelaskan keluhan kesehatan yang mereka alami. Warga juga menjalani pemeriksaan sampel daerah untuk mengetahui kadar gula daerah, terutama untuk mereka yang menderita penyakit diabetes melitus, atau mereka yang memerlukan pemeriksaan kadar kolesterol atau kondisi asam urat.

Setelah itu, warga yang datang kemudian menjalani pemeriksaan intensif oleh dokter untuk memastikan diagnosa yang tepat terhadap penyakit yang mereka derita dan mendapatkan dosis obat yang akurat. Setelah menerima obat warga tersebut dapat kembali ke rumah mereka masing-masing.

Hingga menjelang sore, jumlah warga yang datang kian membeludak. Hal ini dimaklumi, sebab, rupanya banyak di antara warga yang memilih bekerja terlebih dahulu di pagi hari hingga siang, sebelum mereka datang berobat ke RS Apung Laksamana Malahayati. Selain masyarakat pesisir, banyak di antara mereka yang tinggal di daerah-daerah yang berada di kawasan pengunungan di kabupaten paling muda di NTB tersebut, juga datang untuk mendapat akses layanan kesehatan cuma-cuma ini.

I Komang Sudarma Miasa misalnya. Lelaki 52 tahun tersebut tinggal di Desa Selelos, Kecamatan Gangga. Dia rela menempuh jarak puluhan kilometer untuk sampai di Pelabuhan Bangsal, demi bisa mendapat layanan kesehatan gratis dari PDI Perjuangan tersebut. Komang Sudarma mengeluhkan kondisinya yang belakangan sebentar-sebentar harus ke kamar mandi untuk berkemih. Kondisi tersebut kian sering kalau malam hari, sehingga kadang menganggu tidur.

”Saya khawatir ada apa-apa dengan ginjal saya,” kata lelaki yang bekerja sebagai petani dan pekebun tersebut.

Selama ini, Komang Sudarma rutin memeriksakan kesehatan di Puskesmas Pembantu yang ada di desanya. Sementara untuk layanan kesehatan yang lebih komplet, dirinya harus ke kota kecamatan yang jaraknya 17 kilometer dari tempat tinggalnya.

”Saya biasanya memeriksakan gula darah tiap dua minggu sekali di Pustu. Sekali periksa bayar Rp 25 ribu untuk gula darahnya saja. Belum yang lain seperti obat,” ungkapnya.

Saat di RS Apung Laksamana Malahayati, Komang Sudarma menjalani pengecekan kondisi ginjal dan gula darah. Dia sangat bersyukur, kondisinya dinyatakan normal oleh dokter yang memeriksa.

Lalu Akmaludin, warga lainnya, datang dengan tongkat di kedua ketiaknya. Kaki kiri lelaki umur 48 tahun tersebut rupanya dalam kondisi bengkak, sehingga membuatnya tidak bisa berjalan normal. Di bagian bawah kaki, terdapat luka yang tidak kunjung sembuh, meski sudah mengonsumsi berbagai obat. Akmaludin didiagnosa menderita gejala diabetes melitus. Sebuah penyakit yang ditandai dengan kadar gula tinggi dalam darah. Akmaluddin pun mendapat pemeriksaan intensif, termasuk kondisi luka di kaki kirinya. Dokter kemudian memberikan berbagai macam obat untuk memastikan kondisi Akmaluddin bisa menjadi lebih baik.

”Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk layanan kesehatan gratis ini. Ini membawa harapan dan kesehatan pada hidup warga yang tidak mampu seperti kami ini,” kata Akmaludin.

Warga Pemenang ini pun berharap, kebaikan yang dilakukan PDI Perjuangan melalui layanan kesehatan gratis RS Apung Laksamana Malahayati ini, dapat terus meluas hingga menjangkau seluruh masarakat

Ditemui di lokasi pelayanan kesehatan, Kepala Tim Medis RS Apung Laksamana Malahayati PDIP dr. Januar Siahaan menjelaskan, pihaknya membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat Lombok Utara yang ingin datang berobat.

”Kami akan menerima dengan tangan terbuka. Kami siap melayani seluruh saudara-saudara kami di Kabupaten Lombok Utara. Kami hadir di sini, demi akses kesehatan kepada mereka sepenuhnya,” kata dokter yang sudah enam bulan berkeliling Indonesia untuk melayani pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat ini.

Dia menegaskan, tim medis RS Apung Laksamana Malahayati, mampu memberikan pemeriksaan kesehatan kepada 1.000 warga dalam sehari. Sementara ketersediaan obat di RS Apung tersebut, mencukupi untuk pelayanan kepada setidaknya 15.000 warga.

Semenjak diresmikan pada 10 Juni 2023 lalu oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, hingga saat ini, kata Januar Siahaan, kapal RS Apung PDI Perjuangan ini telah menjangkau 11 destinasi mulai dari daerah-daerah di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, hingga kini di Pulau Lombok.

Mendapati antusiasme masyarakat yang sangat tinggi, Januar mengemukakan, hal tersebut telah memberi suntikan semangat luar biasa bagi mereka awak kapal RS Apung. Umumnya, kata dia, warga yang datang mengeluhkan berbagai penyakit. Pada anak-anak misalnya, dikeluhkan penyakit batuk, pilek, mual, muntah, dan diare. Sementara orang dewasa, ada yang mengeluhkan beberapa bagian tubuh yang acap kali keram, asam urat, pusing, penyakit gula atau diabetes melitus, hingga kadar gula darah.

Dalam kesempatan tersebut, Januar juga menyebutkan, tidak ada di antara warga yang datang mengeluhkan hal-hal yang non medis atau kondisi yang diakibatkan hal-hal yang terkait supranatural. Misalnya kesurupan, atau kondisi-kondisi supranatural semisal tetiba ada paku di dalam tubuh, atau ada sesuatu yang tidak lazim di dalam mulut dan sebagainya. Namun, begitu, bukan berarti, jika ada keluhan-keluhan seperti itu, mereka akan menolak warga yang datang.

”Kami juga sudah siapkan langkah antisipasi manakala ada hal-hal yang seperti itu dikeluhkan warga,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Raden Nuna Abriadi mengungkapkan, RS Apung Laksamana Malahayati milik PDI Perjuangan ini dijadwalkan berada di Pelabuhan Bangsal hingga 28 November 2023. Selanjutnya, RS Apung ini akan bergerak ke Pelabuhan Carik, masih di Lombok Utara. Namun begitu, karena pada saat tersebut bertepatan dengan dimulainya jadwal kampanye Pilpres dan Pileg, rencana sandar di Pelabuhan Carik, masih memerlukan pengurusan dokumen.

”Ada regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah di masa kampanye. Ini yang sedang kami koordinasikan dengan seluruh pihak terkait saat ini,” kata politisi kawakan asal Lombok Utara yang sedang menjabat sebagai Anggota DPRD NTB ini.

Raden Nuna mengatakan, sekiranya perizinan pelayanan kesehatan RS Apung Laksamana Malahayati belum mendapat approval di Pelabuhan Carik, maka pelayanan kesehatan masih akan tetap berlanjut di Pelabuhan Bangsal, sebelum kemudian RS Apung ini bertolak menuju Labuhan Lombok untuk memulai memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi masyarakat Gumi Patuh Karya mulai Jumat, 1 Desember 2023.

”Kami sepenuhnya siap mematuhi seluruh aturan yang terkait dengan regulasi selama masa kampanye. Rumah Sakit Apung ini adalah simbol kesetaraan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan. PDI Perjuangan ingin membuktikan bahwa setiap individu, bahkan yang tinggal di daerah paling terpencil sekalipun, pantas mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan memadai," tandas Raden Nuna.

Mn

Policewatch-Bima Kota.

Dalam rangka mendukung kampanye keselamatan berlalu lintas dan menegakkan disiplin hukum, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Bima Kota gencar melaksanakan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong. Giat ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Begitu Kabar di sampaikan Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi, S.I.K. melalui Kasat Lantas IPTU Novit Haru Prasetyo, S.Tr.K, S.I.K, menyampaikan bahwa penertiban ini akan berlangsung setiap malam mulai pukul 20.00 hingga 21.30 Wita.

Kegiatan penertiban difokuskan di sejumlah titik strategis, terutama di sekitar pusat keramaian seperti Jalan Soekarno Hatta dan beberapa jalan utama di Kota Bima. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Dalam operasi ini, Sat Lantas berhasil mengamankan 4 unit motor yang menggunakan knalpot brong. Kendaraan yang diamankan selanjutnya dibawa ke Markas Komando (Mako) Polres Bima Kota. Para pemilik kendaraan diberikan teguran dan diminta untuk mengganti knalpot brong dengan knalpot standar atau bawaan pabrik.

Kasat Lantas IPTU Novit Haru Prasetyo juga mengimbau kepada seluruh pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas guna menciptakan keamanan dan ketertiban bersama di jalan raya. Sat Lantas akan terus melakukan kegiatan penertiban serupa sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Mn

Policewatch-Sumbawa Besar.

Seorang pria yang diduga mengalami gangguan kejiwaan diamankan Unit Patroli Samapta Polres Sumbawa karena membuat onar dengan membawa sajam di jalan, Senin (27/11/23) pagi.

Kasat Samapta Polres Sumbawa IPTU Tahir Lantu saat dikonfirmasi mengatakan berawal saat pihaknya menerima informasi adanya seorang pria yang mengamuk di Jalan Cendrawasih tepatnya di depan Pasar Brangbiji Sumbawa.

"Jadi ada pria di duga ODGJ mengamuk sambil membawa sajam, warga disekitar lokasi resah dan ketakutan bahkan diketahui sempat ada kendaraan yang dirusak oleh pria tersebut" ucap Kasat.

Proses diamankannya pria serta sebilah senjata tajam ini, sempat menjadi perhatian warga yang kebetulan melintas di lokasi.

Lanjutnya, Setelah melaksanakan pengejaran dan negosiasi secara humanis, akhirnya pria tersebut mau melepaskan sajam yang dibawanya dan berhasil diamankan oleh petugas.

"Pria tersebut kemudian kami amankan beserta barang bukti sajam yang dibawanya, berdasarkan informasi masyarakat setempat diketahui pria tersebut mengalami gangguan jiwa" Ucap Kasat. 

Mn

POLICEWATCH-LOMBOK TIMUR.

Front Nelayan Masyarakat Pesisir Lombok Timur menyatakan dukungan dan kesiapannya memenangkan Ganjar Mahfud MD dalam gelaran Pilpres , 14 Februari 2023 mendatang. 

Dihadapan Ketua DPD PDIP NTB , Rachmat Hidayat , Ketua DPC PDIP Lombok Timur , Ahmad Sukro serta Wakil Ketua II DPC PDIP Lotim , Ahmad Amrullah , Koordinator Front Nelayan Masyarakat Pesisir Lombok Timur , Hari Sabtu 25 November 2023 di pantai Tanjung Luar membacakan pernyataan sikap perihal kesiapan Kelompok Front Nelayan menggalang dukungan diseluruh pesisir Lombok. 

"Kami , Front Nelayan Masyarakat Pesisir Lombok Timur siap mendukung dan memenangkan Ganjar Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres yang di usung PDIP beserta partai koalisi pengusung lain seperti PPP , Perindo dan Hanura , " Kata Koordinator Front Nelayan, Haji Zainul Abdi . 

Selanjutnya Haji Zainul Abdi mengatakan,  setelah deklarasi ini pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dan Silaturahmi dengan berbagai organisasi nelayan maupun masyarakat pesisir untuk menyatukan persepsi dan barusan terkait dukungan pemenangan Ganjar Mahfud MD. 

"Secepatnya kami akan datangi dan silaturahmi dng organisasi nelayan di pesisir lombok ," imbuh Haji Zainul Abdi. 

Rachmat Hidayat mengucapkan salut dan terima kasih atas deklarasi Dukungan Ganjar Mahfud MD dari Front Nelayan Masyarakat Pesisir Lombok Timur.

"Menangkan Ganjar Mahfud MD diseluruh masyarakat pesisir Lombok dan Sumbawa. Agar kehidupan Kaum Nelayan di NTB dibawah Kepemimpinan Ganjar Mahfud MD makin Sejahtera dan Bahagia," ujar Rachmat penuh semangat yang didampingi Ahmad Sukro, Ahmad Amrullah dan Hakam Ali 

Sebelum acara deklarasi tersebut ,  ratusan anggota front nelayan masyarakat pesisir lombok timur mengajak pawai dan berjalan kaki bersama Ketua DPD PDIP NTB , Rachmat Hidayat, Ahmad Sukro dan Ahmad Amrullah di sepanjang jalan raya Tanjung luar sekitar 500 Meter lebih menuju Pantai Tanjung Luar. 

Tampak juga bendera PDIP bertebaran dan berkibar dikanan jalan disepanjang Jalan Raya Tanjung Luar maupun Jalan menuju Pantai. 

Kemudian sesampai dipantai Tanjung Luar , Rombongan Rachmat Hidayat disambut massa perempuan kaum nelayan tanjung luar yang nampak mengelu-elukan rombongan PDIP NTB yang sebelumnya sudah melakukan bakti sosial santunan untuk Anak Yatim Piatu di Kantor Desa Tanjung Luar. 

Dalam dialog interaktif di pantai Tanjung Luar Rachmat Hidayat dan Rombongan menerima janji dan tekad dari masyarakat nelayan tanjung luar , selain memenang Ganjar Mahfud MD , juga akan memilih dan mencoblos Paket dukungan untuk Pileg yakni , DPR RI akan mencoblos H. Rachmat Hidayat. Untuk DPRD Propinsi NTB akan memenangkan Ahmad Sukro serta untuk DPRD Lombok Timur dapil II akan memilih dan mencoblos Ahmad Amrullah. 

"Kami, masyarakat tanjung luar siap mengawal dan memenangkan tiga paket calon legislatif dari PDIP NTB agar desa Tanjung Luar kelak ada yang memperhatikan dengan adanya wakil rakyat pilihan kita semua," kata seorang nelayan tanjung luar. 

Sementara itu seorang janda nelayan Tanjung Luar , Nur berharap kelak jika terpilih jadi wakil rakyat agar tidak melupakan kaum Janda dan Perempuan miskin di Tanjung Luar agar bisa berdaya.

"Sebagai Janda yang di pesisir  , saya ingin mendapat bantuan modal demi mencari sesuap nasi demi menyambung hidup," imbuhnya. 

Terpisah seorang warga Tanjung Luar , Abdul Basit mengatakan sebenarnya warga Tanjung luar sudah bosan dengan janji -janji caleg. Tapi dirinya menjadi optimis manakala ada Caleg dari PDIP dapil II yakni Ahmad Amrullah yang juga merupakan keluarga besar masyarakat Tanjung Luar . 

"Saya yakin dan optimis jika beliau beliau terpilih nanti , masyarakat Tanjung Luar tidak akan dilupakan," ujar Abdul Basit. 

Menanggapi harapan dari warga dan nelayan Tanjung Luar tersebut , Rachmat Hidayat berjanji jika dua caleg PDIP ini terpilih ( Ahmad Sukro dan Ahmad Amrullah ) kemudian tidak menepati janjinya dengan masyarakat Tanjung Luar dan abai dengan segala problem sosial kemasyarakat di Tanjung Luar. 

"Jika mereka lalai dan abai dengan masyarakat tanjung luar , Saya akan pecat semuanya untuk menjadi pelajaran bagi semuanya. Jadi wakil rakyat tidak boleh ingkar dengan konstituennya ," tandas Rachmat disambut tepuk tangan meriah hadirin. 

Terakhir sambutan Masyarakat desa Tanjung Luar tampak luar biasa , mereka bersuka cita menyambut kehadiran Ketua DPD PDIP NTB , Rachmat Hidayat yang berpawai dan berjalan kaki bersama Massa Front Nelayan Masyarakat Pesisir Lombok Timur yang mengenakan kaos Warna Merah dan Putih. Sepanjang jalan mereka meneriakkan slogan slogan yang  membangkitkan semangat. "Hidup PDIP , Ganjar Menang"  , dan aneka yel yel lainnya..

Mn

POLICEWATCH-LOMBOK TENGAH

Dalam menjalin sinergitas tiga pilar, Polres Lombok Tengah bersama Kodim/ 1620 dan Satpol-PP Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (25/11).

Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat SIK, melalui Kabag Ops AKP Hery Indrayanto SH menjelaskan bahwa kegiatan patroli KRYD bersama tiga pilar ini bertujuan untuk menciptakan cooling system di wilayah kabupaten lombok tengah menjelang pemilu 2024. 

Selain itu kegiatan patroli KRYD ini untuk mencegah dan meminimalisir segala bentuk tindak pidana atau kriminalitas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di kabupaten lombok tengah. “Mulai dari curas, curat, curanmor, miras, narkoba dan balap liar,” jelas Hery. 

Ia menjelaskan untuk sasaran kegiatan patroli KRYD malam ini kegiatan yang melibatkan aktivitas/mobilitas masyarakat banyak pada malam hari.

 “car free night malam ini dalam rangka hari guru, pusat perbelanjaan seperti komplek pertokoan di praya, pusat hiburan dan pariwisata di wilayah selatan mengingat banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung dan menginap di kawasan kuta mandalika tentunya membutuhkan kehadiran aparat keamanan dilokasi tersebut,” terang Hery. 

Hery menambahkan untuk kegiatan rute patroli, mulai dari sekitaran kota praya kemudian arah selatan melewati bandara bizam, melalui jalur bypass mandalika untuk menuju kearah strong poin patroli yaitu kawasan kek mandalika yang merupakan obyek vital nasional. 

Hery menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di kabupaten lombok tengah untuk ikut berperan serta sama-sama menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan di kabupaten lombok tengah apalagi menjelang pemilu 2024.

Mn

Policewatch-Sumbawa Barat.

Warga Kelurahan menala digegerkan oleh penemuan mayat yang diduga korban bunuh diri dengan cara gantung diri di perkarangan rumahnya dengan mengggunakan tali tambang,di lingkungan Menala Baru Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat,pada minggu (26/11/23).

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap S.IK melalui Kasi Humas IPDA Eddy Soebandi S.Sos mengatakan, korban yang diduga gantung diri bernama F F, laki-laki,usia 75 tahun. Ia diketahui sebagai Marbot Masjid Anharul Jannah Menala.

Menurut saksi S 52 tahun, berawal dirinya memasuki halaman rumah Korban untuk mengambil kunci masjid dan kemudian saksi melihat korban dalam keadaan tergantung  dipohon mangga diperkarangan depan rumah, dengan menggunakan tali tambang warna biru dengan panjang 8 meter, melihat kejadian tersebut saksi langsung meminta pertolongan ke SHN, laki-laki 30 tahun dan langsung melaporkan ke RT setempat.

Sekitar pukul 04.40 wita Bhabinkamtibmas Kelurahan menala bersama anggota polsek Taliwang mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung melakukan olah TKP serta melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas Taliwang dan Unit identifikasi Polres Sumbawa Barat. 

" Dari hasil olah TKP korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan cara tergantung, leher terikat dengan menggunakan tali tambang warna biru dengan panjang 8 meter yang terikat di pohon mangga ketinggian 4 meter dan di samping jenazah terdapat kursi plastik warna merah dengan jarak sekitar 30 cm dengan jenazah," jelasnya.

Berdasarkan keterangan keluarga korban diceritakan Kasi Humas, bahwa korban setiap hari melakukan aktifitas sebagai marbot msjid dan keluar rumah sekitar pukul 04.20 wita dan diperoleh info bahwa sudah 3 hari ini korban mengalami sakit demam tinggi. ( motif bunuh diri masih dalam lidik). 

" Dari kejadian tersebut, barang bukti berupa tali tambang warna biru panjang 8 meter, 1 buah kursi plastik warna merah, 1 pasang sandal jepit warna putih biru,diamankan oleh petugas kepolisian dan melakukan investasi yaitu mengambil sidik jari dan identitas korban, Melakukan Instrogasi terhadap para saksi, penyelidikan  penyebab bunuh diri dan memasang police line disekitaran TKP." terangnya 

Selanjutnya, atas kejadian tersebut pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan Autopsi terhadap korban dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah sehingga dibuatkan surat pernyataan penolakan Autopsi yang ditanda tangani oleh keluarga Korban. Meski demikian penyebab kematian masih dalam penyelidikan.

Mn

POLICEWATCH-MATARAM.

Event Lombok-Sumbawa Motocross sejak tanggal 24-26 November di Sirkuit Tohpati, Kota Mataram, NTB berlangsung sukses terselenggara.

Event juga dimeriahkan konser artis papan atas nasional dan lokal NTB. Artis papan atas Indonesia yang menghibur masyarakat NTB, khususnya peserta Lombok Sumbawa Motocross adalah The Rain, Isyana Sarasvati, Pamungkas, Jamrud dan Wika Salim.

Dari seluruh rangkaian acara, terutama pada malam puncak penutupan dan hiburan rakyat, Sabtu malam 25 November 2023, di eks bandara Selaparang Mataram, mampu menggeliatkan perekonomian daerah di sektor pariwisata dan UMKM.

"Multiplier effect dari event Lombok Sumbawa Motocross ini sangat luar biasa. Hiburan rakyat Sabtu malam yang dimeriahkan artis papan atas kami perkirakan bisa memutar uang hingga milyaran rupiah di sektor UMKM," kata Bahrul Ulum, selaku Show Director Penyelenggaran Event.

Diketahui pada malam hiburan, Sabtu malam, artis-artis nasional dan lokal secara bergiliran memberikan hiburan bagi masyarakat di eks Bandara Selaparang. Artis-artis yang tampil ini merupakan permintaan dari para kroser dan juga trabaser. 

Seluruh konser yang digelar di eks Bandara Selaparang ini gratis. Artinya, siapapun yang ingin datang menonton dipersilakan masuk, asalkan penonton ini  tidak membawa makanan dari luar. 

Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan 200 pelaku UMKM yang menjual berbagai jenis makanan dan bisa dibeli oleh penonton atau para pembalap dan pecinta otomotif.

Bahrul Ulum memperkirakan masyarakat yang hadir dan menyaksikan malam hiburan dan konser bisa mencapai 45 ribu hingga 50 ribu orang.

"Jika asumsinya tiap orang membelanjakan Rp50 ribu saja, maka sudah bisa terbayangkan bagaimana dampaknya untuk sektor UMKM ini, baik kuliner maupun jajanan rakyat," katanya.

Diakuinya,  Lombok Sumbawa Motocross Competition ini berdampak besar bagi pariwisata NTB. 

"NTB sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) ditetapkan sebagai Provinsi Sport Tourism di Indonesia patut bersyukur diberikan anggaran oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar event berskala nasional ini," ujarnya.

Mn

Bangka Belitung Police Watch News Belinyu,- Warga bersama masyarakat dan Nelayan Mengkubung, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu melakukan aksi demo turun ke laut untuk menghentikan aktifitas penambangan ilegal yang beroperasi di perairan batu hitam Mengkubung, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Sabtu (25/11/2023).

Didalam aksinya warga, masyarakat dan Nelayan supaya dapat menghentikan aktifitas penambangan ilegal di wilayah tangkap nelayan yang berada di Teluk Kelabat Dalam tersebut.Warga dan masyarakat terlihat hanya didampingi personil dari Satpolair Polres Bangka saja sebanyak 3 orang.

Dalam aksi tersebut, masyarakat dan nelayan sempat bersitegang dan adu mulut dengan panitia pengurus tambang ilegal, hampir saja terjadi bentrok sesama warga dan suasana pun semakin tidak kondusif.

"Tadi sempat ribut di lapangan dengan panitia pengurus tambang ilegal itu, kita minta stop dulu aktifitas penambangan, untuk hasilnya belum ada," Jelas salah satu warga.

Namun, ia menambahkan, setelah tidak lama warga kembali pulang, para penambang tetap membandel dan menjalankan lagi mesin ponton tambang ilegal mereka dan bekerja hingga malam hari.

"Setelah kita semua pulang, tak lama mereka kembali bekerja bahkan sampai malam hari," Tambahnya lagi.

Selanjutnya diharapkan agar Aparat Penegak Hukum benar-benar dapat serius menindak lanjuti permasalahan ini, juga kepada pihak Pemerintah Daerah tidak lepas tangan dan berdiam diri terhadap permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan nelayan ini. [Tim].

Policewatch-Lombok Tengah.

Polsek Jajaran Polres Lombok Tengah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan sosialisasi pendidikan kepada 10 basis pemilih secara serentak di Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu, 25 Nopember 2024. 

Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat,SIK melalui Kasi Humas Iptu Hariono mengatakan bahwa kegiatan Sosialisasi Pendidikan Kepada 10 basis Pemilih dengan tema “Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024” yang dilaksanakan di Aula kantor Camat se - Kabupaten Lombok Tengah. 

Turut hadir juga dalam kegiatan sosialisasi pendidikan kepada 10 basis pemilih dalam pemilu tahun 2024 Para Camat, Kapolsek, Danramil , perwakilan KPU Kab. Loteng, Perwakilan Bawaslu Kab. Loteng, Ketua dan anggota PPK , PPS dan Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat . 

Ia menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa dalam kegiatan Pemilu tahun 2024 harus berlangsung LUBER (langsung umum bebas dan rahasia) tanpa adanya intervensi dan tekanan dari pihak manapun. 

Untuk diketahui bahwa pelaksanaan kampanye yang akan mulai dari tanggal 28 Nopember 2024 mari kita bersama sama menjaga pesta demokrasi, tidak boleh menyebarkan isu sara, berita Hoax atau berita yang tidak benar karena dapat merugikan dan meresahkan masyarakat, dan apabila terdapat pelanggaran dalam pemilu agar dilaporkan kepada Bawaslu Kecamatan maupun Kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang undang Pemilu tahun 2024.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemilu tahun 2024 merupakan ajang pesta Demokrasi yang kita junjung tinggi kita jaga kamtibmas yang kondusif sehingga pelaksanaan Pemilu tahun 2024 nanti berjalan aman tertib dan damai sesuai dengan harapan kita bersama. 

Untuk diketahui bersama bahwa TNI - POLRI dalam hal ini bersikap netral tidak memihak salah satu peserta Pemilu, dan dilarang menjadi penyelenggara pemilu, juru kampanye, tim sukses, berfoto dengan dengan caleg , pengurus parpol  yang disertai dengan menunjuk simbol jari. 

“ TNI - POLRI akan terus mengawal dengan ketat dan selalu menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dapat berjalan aman tertib dan damai ini juga perlunya adanya pertisipasi dan kerjasama dengan seluruh masyarakat bahwa keamanan ini adalah milik kita bersama mari kita pelihara dan kita jaga bersama sama guna mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif pada saat pemilu sampai dengan pelantikan ,” tutup Kasihumas

Mn

Kabupaten bekasi.Policewatch.News: panitia anniversary urc cikarang kabupaten bekasi mempersiapkan acara dengan sangat antusias, ekowisata Bambu kuning kampung pasir konci poncol RT 05/02 desa pasir sari kecamatan cikarang selatan kabupaten bekasi,26/11/2023

Anniversary unit reaksi cepat cikarang yang ke 1 dihadiri oleh perwakilan wadah/komunitas sejabodetabek bahkan ada yang dari luar daerah, bali, surabaya, brebes, cirebon, dihadiri juga oleh para pejabat,

Persiapan acara anniversary unit reaksi cepat ini juga adakan giat santunan yatim piatu dan giat sosial lainnya,giat kerjasama juga bersama karang taruna desa pasir sari.ekowisata Bambu kuning sangat strategis dan mudah dijangkau darimana saja. 

Amun JG

SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - Mantan Gubernur Sumsel Herman mangkir dari panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan selaku saksi dalam kasus 

Seperti dikutip dari RMOL Sumsel

Giri menyebut ada dugaan abuse of power dari pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas dalam kasus ini.

Belum lagi pertanggungjawaban kepada rakyat Sumsel dan Babel yang menitipkan dana mereka pada bank yang memiliki motto 'mitra anda membangun daerah ini.

Sehingga menurutnya, pengusutan kasus ini secara tuntas dan tidak pandang bulu akan meluruskan permasalahan dan polemik yang muncul.

Bergulirnya kasus ini juga mendapat sorotan dari pengamat hukum Sumsel Sri Sulastri. Menurut dia, telah terjadi perubahan dari hal yang sudah disepakati sehingga memberi dampak yang luas serta menyeret banyak pihak.

"Namanya RUPS Luar Biasa itu kan dihadiri oleh pemegang saham, ketika sepakat semua dan sudah diputuskan dalam rapat tersebut harusnya dipatuhi," ujarnya.

Sengaja atau tidak, hal inilah yang menurut Sri sedang dibuktikan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Untuk itu dirinya mendorong pihak Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus ini.

"Untuk mengetahui dimana unsur pidananya, Bareskrim Polri harus mengusut semua pihak yang terkait dalam dugaan kasus ini. Termasuk para pemegang saham dan pihak yang terlibat dalam RUPS Luar Biasa tersebut," ungkapnya.

Di tempat terpisah, apresiasi disampaikan oleh Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumsel, Feri Kurniawan yang juga ikut menyoroti kasus ini.

Menurut Feri, Polri saat ini sedang berupaya maksimal untuk mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat. Terlebih dalam kasus-kasus korupsi di tingkat pusat maupun daerah.

"Setelah menetapkan ketua KPK sebagai tersangka gratifikasi, upaya Mabes Polri di daerah kita (Sumsel) ini patut diapresiasi. Kami dukung penuh penyidikan terhadap manipulasi RUPS Bank Sumsel (babel) ini," jelasnya.

Feri didampingi koordinator K-MAKI Sumsel Boni Belitong mengatakan, dengan banyaknya pihak terkait yang dipanggil, kasus ini semakin menjadi terang. Sehingga memudahkan penyidik untuk segera menuntaskan kasus ini.

Sementara soal pemanggilan dan pemeriksaan mantan gubernur Herman Deru, yang dijadwalkan ulang oleh Bareskrim merupakan hal yang wajar.

"Bisa jadi benar, karena sedang banyak kegiatan. Tapi bisa pula, mungkin karena tidak lagi berada dalam sistem (pemerintahan), jadi mencari informasi dulu untuk menyiapkan jawaban atas pertanyaan (penyidik) nanti, atau untuk membela diri, kita tidak tahu," selorohnya.

Namun menurut Feri, mereka yang sudah dan akan dipanggil dalam proses penyidikan kasus ini, punya tanggung jawab besar bagi kemajuan Sumsel ke depan.

"Kalau semua yang berkepentingan dan terkait sudah diperiksa dalam proses penyidikan, tentu tersangkanya sudah di depan mata. Mari kita dukung demi kemajuan Sumsel ke depan," tandasnya.

Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.

Ada adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi.

Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin ting gi jabatannya, makin besar kewenangannya.

Tindakan hukum terhadap orang-orang tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak wajar. Kondisi demikian merupakan sebuah kesesatan publik yang dapat merugikan organisasi secara menyeluruh. Dalam keadaan di mana masyarakat lemah karena miskin, buta hukum, buta administrasi, korupsi berjalan seperti angin lewat.

Pemerintah pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan negara yang baik.Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah manakala terdapat sebuah sinergi antara swasta, rakyat dan pemerintah sebagai fasilitator, yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis.

Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan alat dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Alat pemerintahan tersebut adalah aparatur pemerintah yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.

Pembentukan disiplin, etika dan moral ditingkat pejabat pengambil keputusan, sangat diperlukan untuk menangkal kebijakan yang diambil penuh dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan/kelompok. Kalau itu yang terjadi, tanpa disadari bahwa itu merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan, yang disebut abuse of power. Perwujudan tindakan  penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Adakalanya tindakan  penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindak pidana.

Persolan korupsi yang terjadi dari penyalahgunaan jabatan, terkait dengan kompleksitas masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial. Masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Dengan demikian, kasus tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang jabatan bersifat multidimensi dan kompleks. Sekalipun tindak pidana korupsi bersifat multidimensi dan kompleks, akan tetapi ada satu hal yang merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dalam birokrasi, yaitu kesempatan dan jabatan  atau kekuasaan. Seseorang akan cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, apabila mempunyai kesempatan.

Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan ini merupakan sebagai salah satu unsur penting dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur penting yang dimaksudkan adalah “penyalahgunaan wewenang, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara”. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan khususnya dalam pengelolaan dan peruntukkan keuangan negara oleh aparatur negara, sesungguhnya itu merupakan tindak pidana korupsi oleh karena sifatnya merugikan perekonomian negara dan keuangan negara.

Artinya bahwa sekalipun itu dipandang hanya sebagai kebijakan publik yang sifatnya administratif, akan tetapi apabila sudah berakibat pada merugikan perekonomian negara dan keuangan negara, maka sesusngguhnya itu adalah merupakan tindak pidana.

Mencermati apa yang dikemukakan di atas, maka penyalahgunaan kewenangan dalam kekuasaan atau jabatan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dimaksudkan karena perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang tercela, oleh karena orang cenderung melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan.

Akan tetapi malahan sebaliknya, yaitu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan perundang-undangan mengatur tentang bagaimana perbuatan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan itu harus bersifat merugikan keuangan negara, maka tindakan ini rentan dan seringkali ditemui di kalangan aparatur negara atau pegawai negeri sipil.

Mengingat peranan dan kedudukan pegawai negeri adalah aparatur negara yang juga memegang kekuasaan, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri pegawai negeri terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukan, kewenangan atau kekuasaannya."

(Red)