Reporter    : Bambang.MD

PALEMBANG  – POLICEWATCH.NEWS -Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel kembali menggagalkan penyelundupan sabu sebanyak 1,2 Kilogram. Modus penyimpanan sabu yang disimpan dibalik dinding kardus ditutupi makanan ringan ini akhirnya terbongkar, saat dibawa Nazarudin, Selasa (6/11).

Penangkapan tersangka berlangsung di parkiran Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, tepatnya saat menyerahkan paketan tersebut kepada M Adi Ariyansah.

7 Nov 2018, 14:00 WIB

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Farman menerangkan, modus pengiriman sabu dari Batam ke Palembang, melalui jalur udara yang dilakukan tersangka Nazarudin terbilang baru. Dengan mengecoh petugas menyimpan sabu dalam dinding kardus tertutup makanan ringan akhirnya terbongkar.

“Barang buktinya ada delapan bungkus sabu. Menurut pengakuan Nazarudin, barang haram ini milik bandar DLH (DPO) warga Johor Baru, Malaysia. Dengan melintasi Batam melalui jalur laut kapal akhirnya masuk ke Palembang. Tersangka Nazarudin sendiri warga Aceh, namun tinggal di Batam. Mereka ini jaringan Internasional, sedangka M Adi Ariansyah kurir pengambil barang, yang nantinya akan diserahkan kepada Liberta Pratama. Kini kita masih kembangkan kasusnya,” ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Farman, saat gelar press release di Mapolda Sumsel.

Ketika diwawancarai tersangka M Adi Ariansyah mengaku sudah lima kali mengantarkan sabu ke tangan orang yang disuruh.

“Tugas saya mengantarkan pesanan yang dituju pak. Nah, kali ini saya disuruh Liberta ambil paketan tersebut dan upah saya Rp 2,5 juta untuk satu kali antar paketan ini,” bebernya.

Sedangkan tersangka Nazarudin, mengaku dirinya membawa paketan ini memang sudah terbentuk rapi dari Hang Nadim Batam.

“Saya bawa dari Batam ke Palembang mendapatkan upah Rp 10 juta, dengan menggunakan pesawat,” tandasnya.

REPORTER    : BAMBANG. MD

TANJUNG ENIM - POLICEWATCH.NEWS - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) kembali menorehkan prestasi. Kali ini, PTBA menerima penghargaan dalam ajang Padmamitra Award 2018 kategori bidang penanggulangan masalah kemiskinan. Penghargaan diterima oleh Senior Manager CSR PTBA, Kanthi Miarso, di Ballroom Swiss-Belhotel Jakarta, Kamis (25/10) malam.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi terhadap pengembangan dan pembinaan yang dilakukan PTBA melalui Sentra Industri Bukit Asam (SIBA) bidang pertanian untuk produk unggulan beras sehat merek Dewa Bukit Asam di Desa Pagar Dewa, Muara Enim.

Desa Pagar Dewa merupakan salah satu desa binaan PTBA, di mana PTBA mendirikan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Pagar Bukit Asam. Di desa ini, perusahaan bersama masyarakat melakukan transformasi pertanian dari sistem pertanian kimia menjadi sistem pertanian organik, sehingga menghasilkan beras sehat. Sistem ini pun bersinergi dengan pemanfaatan energi terbarukan solar cell.

Tak hanya itu, PTBA juga melakukan berbagai kegiatan pengembangan lainnya, meliputi pendampingan, pelatihan, pemberian alat pertanian, pembangunan gudang produksi, dan produksi. Nantinya, beras Dewa Bukit Asam dibeli langsung oleh PTBA untuk program Bukit Asam Peduli dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Padmamitra Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada badan usaha atas kontribusi dalam membantu pemerintah dan masyarakat menangani berbagai permasalahan sosial yang ada di sekitar perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Tak sekadar penghargaan, Padmamitra Award juga bertujuan memotivasi badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI dan Forum CSR Kesejahteraan Nasional, Padmamitra Award diikuti oleh perusahaan negara, swasta, hingga multinasional. Proses seleksi sendiri berlangsung pada Juli-September 2018 lalu. Penilaian meliputi tata kelola program, perencanaan, pelaksaanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Repoter  : Tim POLICEWATCH.NEWS

POLICEWATCH.NEWS - SUMSEL - Pasangan Bupati Terpilih Cik Ujang. SH.dan Haryanto. SE. MM setelah dilakukan sidang paripurna terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Dengan perolehan 42 % suara dari hasil hitungan cepat lembaga survei terpercaya pasangan cahaya unggul dari 3 paslon dalam pemilukada 2018. yang digelar pada 27 juni 2018 secara serentak di Indonesia.

Bupati Terpilih Cik Ujang putera daerah merapi ini rencananya akan dilantik pada tanggal 10 desember 2018 bersama pasangannya wakil bupati Haryanto mantan plt sekda lahat pelantikan ini akan digelar di Palembang dan langsung  dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Persiapan dari Pemkab Lahat untuk pelantikan pasangan  CAHAYA ini mulai dari pakaian kelengkapan  pasangan dengan atribut nya telah siap kata " Subrannudin kepada POLICEWATCH.NEWS. dan Kominfo  telah mempersiapkan semuanya termasuk gladi resik dan penyambutan tamu undangan semua sudah dipersiapkan dengan matang kata mantan kabid pajak ini.

Jadwal pelantikan Bupati Terpilih Cik Ujang dan Haryanto sesuai dengan jadwal padat hari senin tanggal 10 desember 2018.kalau tidak ada perubahan imbuh " Subran

Terpisah Wakil Bupati terpilih Haryanto saat dihubungi POLICEWATCH.NEWS dia menerangkan bahwa pelantikan sesuai dengan jadwal karena pada tanggal 9 desember 2018. Akhir jabatan Bupati Saifudin Aswari Rivai dengan Marwan Mansyur ujau" Haryanto

POLICEWATCH.NEWS juga mendapat kehormatan untuk melakukan peliputan pelantikan bupati terpilih Cik Ujang dan wakil bupati Haryanto di Palembang. Media POLICEWATCH.NEWS akan terus mengawal program yang dijanjikan dalam kampanye paslon nomor 3 " CAHAYA " (CIK UJANG - HARYANTO ) Priode 2018 - 2023 kata " Bambang. MD Kepala perwakilan Sumatera Selatan ini. 

Reporter   : Bambang.MD 

POLICEWATCH.NEWS - PALEMBANG - Tinggal hitungan hari truk angkutan batubara tidak akan lagi melintas di jalan umum mulai dari Lahat - Palembang angkutan Batubara ini sudah banyak memakan korban jiwa belum lagi sepanjang jalan lintas umum sering terjadi kemacetan sehingga jarak tempuh Lahat - Palembang memakan waktu 8 jam. Padahal kalau normal 5 jam bisa ditempuh terang"  Surya  seperti biasanya.

Hal ini berlaku tepatnya pada Kamis, 8 November 2018 setelah Gubernur Sumsel terpilih H Herman Deru mencabut izin Pergub No 23 tahun 2012 tentang angkutan batubara di jalan umum.

Sementara Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menyambut baik atas pencabutan izin angkutan batubara tersebut. Bahkan orang nomor satu di lingkungan Polda Sumsel ini mengaku sudah sangat lama menunggu hal itu.

"Saya pribadi merasa sangat senang. Karena memang sudah lama saya menantikan kebijakan itu disahkan. Demi Allah saya sangat setuju jika gubernur punya kebijakan seperti itu," ujar Kapolda kepada sejumlah awak media usai menghadiri peresmian rumah dinas Polri di Polsek Rambang Kapak Tengah (RKT), Selasa (06/11).

Lebih lanjut Zulkarnain menuturkan, ia sangat prihatin dengan banyaknya jalan rusak yang disebabkan oleh angkutan truk batubara. Belum lagi kemacetan dan kecelakaan yang membuat korban jiwa banyak melayang.

"Padahal jalan khusus untuk angkutan tambang sudah ada. Mereka harusnya lewat jalan itu, apalagi keuntungan yang mereka peroleh dari usaha tambang batubara juga banyak. Saya berharap pihak pemilik servo itu jangan juga memonopoli. Jika memang seperti sekalian saja tidak usah diberikan izinnya," bebernya.

Hanya saja, sambung Zulkarnain, sebelum penindakan diterapkan perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu hingga batas waktu yang ditentukan.

"Kita akan siapkan tim untuk lakukan penindakan. Apalagi kita saat ini sedang melakukan operasi zebra untuk menertibkan kendaraan yang melanggar aturan," tegasnya 

Reporter : Jhon Arizon Barus

Policewatch- Labuhan Batu Raya,- Selamat datang para DPRD Labuhan Batu Selatan dalam melaksanakan Reses masa sidang III tahun 2018 itulah slogan yang selalu terlihat dalam setiap DPRD melaksanakan resesnya. Kali ini reses masa sidang III tahun 2018 dilaksanakan diLorong Bangun Jadi, Dusun Kandang motor, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada hari Senin(05/11/2018) jam 15.00 wib dirumah kediaman Bapak H. Syahri, salah satu tokoh Masyarakat yang cukup dikenal diDusun Kandang motor, Kecamatan Torgamba. Reses tersebut dilaksanakan langsung oleh DPRD labusel yang cukup bijak, peduli dan gesit dari fraksi Gerindra yaitu Bapak Syahdian Purba, SH.

Dalam kesempatan reses tersebut Bapak Syahdian Purba, SH mengajak seluruh Masyarakat Labuhan Batu Selatan umumnya, terkhusus untuk Kecamatan Torgamba agar jangan terpancing oleh isu hoax yang marak beredar, apalagi isu isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bapak Syahdian Purba,SH juga menghimbau khususnya kepada Masyarakat Lorong Bangun Jadi, Dusun Kandang Motor, Kecamatan Torgamba agar apa yang menjadi keluhan Masyarakat, tuntutan Masyarakat kepada wakil Rakyatnya diDPRD bisa dijadikan tugas kerja para wakil Rakyat Labusel digedung DPRD. 

Sosok seorang Bapak Syahdian Purba, SH ini memang sangat dikenal dekat oleh Masyarakat Labuhan Batu Selatan, khususnya diKecamatan Torgamba. Karena Bapak Syahdian Purba, SH adalah Dewan yang betul betul sigap,  perduli, dan dikenal ramah kepada kepada semua Masyarakat diLabuhan Batu Selatan.

Bapak Syahdian Purba, SH juga menyampaikan kepada Masyarakat agar buatlah suatu program kerja dari Masyarakat lalu sampaikan kepada Wakil Rakyat agar supaya Dewan DPRD juga bisa mengerjakan apa yang dikehendaki Rakyatnya. Karena tanpa Rakyat, DPRD juga tidak ada apa apanya dan tidak bisa bekerja untuk Rakyat. Dimana Rakyat juga bagian daripada DPRD untuk mewujudkan Masyarakat yang adil dan beradab. Karena peran dari DPRD dalam mewujudkan Masyarakat yang adil dan beradab itu tidaklah mudah tapi justru membutuhkan waktu yang lama dan kerja yang sangat extra. Harapan dari  seorang Bapak Syahdian Purba, SH dengan bersatunya Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan DPRD nya maka Masyarakatnya akan selangkah lebih maju dibanding yang lainnya.

POLICEWATCH.NEWS - MUARAENIM – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Muara Enim Berhasil Amankan 5 Tersangka pengedar sabu-sabu dan Ganja. Di pondok kebun Dusun II Desa Alai Selatan Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Kemarin sekira pukul 19.00 Wib.

Kepala Badan Nakortika Nasional (BNN) Muara Enim AKBP H. Abdul Rahman, ST mengatakan, berdasarkan informasi yang masuk dan hasil kami bekerjasama dengan berkoordinasi BNK Prabumulih karena wilayah kita perbatasan dengan Prabumulih tadi malam berhasil di amankan 5 orang tersangka diantaranya yakni, Johan Alexander Bin Sanadi (21) Warga Desa Alai Selatan Dusun III Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Reno Bin Naini (32) Dusun II Desa Supa Timur Kecamatan Babat Supat Kabupaten Muba, Susandi Bin Samsul Hadi (28) Dusun I Desa Alai Selatan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Sasmita Dewi Binti Jani (29) Warga Dusun IV Desa Alai Selatan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Dan Siska Aulia Binti Iskandar (21) Warga Dusun II Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.

Sebagaimana dari hasil pengembangan yang berhasil kami lakukan dan pemeriksaan di dapatkan barang bukti beberapa balut ganja,sabu sabu,2 senpi rakitan, parang (Pedang) , Alat timbang, Amunisi, Uang Rp.1.000.000, Dan Handpone.

Adapun modus tersangka, dengan membeli ganja kemudian di lakukan paket-paket kecil yang akan di jual kepada masyarakat.

“Barang ini di beli dari Kabupaten Pali daerah Air Itam”, Ujar Kepala BNN Muara Enim Abdul Rahman Saat Jumpa Pers Dikantor BNN Kabupaten Muara Enim, Senin (05/11/2018).

Dikatakan Abdul Rahman, Bahwa Johan Alexander ini bekerja sama dengan DPO inisial DK kemudian Johan Alexander di bantu oleh pacarnya Siska Aulia yang bertugas memotong-motong daun ganja kemudian membantu memaketkan paket-paket kecil dengan harga Rp.10.000 Perpaket, kemudian untuk Sasmita pacarnya DPO inisial DK dibantu oleh saudara Susandi dan Reno.

“Kami amankan posisi mereka ini dikandang ayam disana mereka memecah ganja yang besar untuk dijadikan paket-paket kecil untuk diedarkan Sekitar Kabupaten Muara Enim,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, Bahwa untuk Hukuman yang akan kita kenakan Kepada 5 orang tersangka tersebut karena ada paket Sabu-sabu dan Ganja.

“Itu kita terapkan pasal 111 ayat 2, pasal 112 dan 114 dengan Ancaman diatas 1 Tahun Penjara,” jelasnya

Ia menghimbau Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim Hindari Narkoba bikin Prestasi tingkatkan kinerja sehingga Kabupaten Muara Enim kedepan bisa lebih baik dari sekarang.Pungkasnya 

Reporter  Alex Wijaya. 

MPW.Labusel,-Seringnya kejadian pencurian diDesa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan memang amat sangat meresahkan Masyarakat khususnya diDusun Sumber Sari Dua gajahan, Desa Torganda. Rumah salah seorang warga yang bernama Muhammad Taufik (36) pekerjaan sebagai Sekretaris Desa telah dimasuki maling pada hari Sabtu (03/11/2018) sekira jam 04.00 wib pagi hari. Yang beralamatkan diDusun Sumber Sari Dua gajahan, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Adapun barang yang dicuri oleh sang maling tersebut berupa 1 unit sepeda motor merk kawasaki Klx infentaris Desa Torganda dengan nomor polisi BK 2176 LS, 1 unit tv led merk LG, Dan uang tunai yang diambil sebesar Rp.550.000. Diduga pencuri tersebut terlebih dahulu merusak sebagian daun jendela rumah Muhammad Taufik, Saat itu penghuni rumah masih dalam keadaan tertidur nyenyak karena kelelahan dalam beraktifitas disiang harinya. Saat tim Mpw Labuhan Batu Selatan mempertanyakan kejadian pencurian tersebut kepada jajaran kepolisian Mapolsek Torgamba maka hal itu dibenarkan oleh jajaran pihak Mapolsek Torgamba unit Reskrim.

Memang hal pencurian ini tidak hanya sekali ini saja terjadi diDusun Sumber Sari Dua gajahan tetapi sudah berulang kali. Namun belum ada juga program dibuat oleh jajaran Desa maupun jajaran kepolisian agar hal yang serupa ini tidak lagi terjadi khususnya diDusun Sumber Sari Dua gajahan, Desa Torganda tapi juga terhadap Desa Desa lainnya. Contohnya saja program seperti diadakannya patroli malam hari atau adakan Siskamling disetiap Desa dan Dusun. Agar tercipta nya kehidupan yang aman, Nyaman dan damai. Kasus pencurian ini masih sedang dalam penyelidikan pihak jajaran kepolisian Mapolsek Torgamba, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

Reporter : Jhon Arizon Barus

Contohnya saja saat reses masa sidang III tahun 2018 yang beliau adakan dikediaman Bapak Waluyo Raja. Waluyo Raja adalah seorang pengrajin seni ukir dan sekaligus pengrajin limbah tempurung yang bisa dijadikan barang yang mempunyai nilai jual yang cukup lumayan dan bisa dijadikan penghasilan ekonomi dalam rumah tangga. ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh contoh diluar dari Dusun Kandang Motor, Desa Aek Batu. Berkat arahan dan cara yang disampaikan oleh DPRD Labusel yaitu BEBY, SP serta diprakarsai oleh badan lembaga Masyarakat yaitu LSM KCBI labuhan Batu Selatan Waluyo Raja mendapatkan bantuan alat kerja. 

Adapun pengrajin seni ukir dan pengolah limbah tempurung yang ada diKabupaten Labuhan Batu Selatan khususnya Waluyo Raja ini telah mendapatkan bantuan peralatan alat ukir dan mesin lainnya yang untuk diperlukan sebagai alat kerja terutama untuk limbah tempurung. Waluyo Raja mendapatkan alat kerja nya dari Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan sekarang sudah mempunyai penghasilan tetap dan dapat menaikan tarap hidup perekonomian dalam rumah tangga. 

Reses masa sidang III tersebut dimulai dari tanggal 01 - November - 2018 s/d 10 - November - 2018 oleh seluruh DPRD Labuhan Batu Selatan. Semoga hasil reses masa sidang III tahun 2018 tersebut seluruh DPRD Labuhan Batu Selatan bisa membawa Labuhan Batu Selatan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya, Dan dapat membawa Kabupaten Labuhan Batu Selatan selangkah lebih maju dari Kabupaten Kabupaten lainnya yang ada diseluruh Indonesia.

Reporter    : Bambang.MD

POLICEWATCH.NEWS - Palembang - Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan berhsail menangkap Darmizon (50), warga Lingkungan I, RT 5 RW 2, Desa Fajar Jaya Raya 2 ,Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Laju bandar sabu itu dihentikan petugas setelah timah panas bersarang di beberapa bagian tubuhnya. 

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap Darmizon di Jalan Lintas Palembang - Betung, tepatnya di depan SPBU Lubuk Lancang, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, pada Rabu (12/9/2018). Unit III Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba di kawasan tersebut.

Sekitar pukul 14.00 WIB, tersangka melintas di depan SPBU. Anggota polisi yang sudah mengetahui ciri-ciri tersangka kemudian berupaya menghentikan laju kendaraan tersangka. Namun alih-alih menghentikan laju sepeda motor Honda Supra Fit-nya, tersangka malah tancap gas. Sempat terjadi kejar-kejaran antara tersangka dengan polisi. 

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel Kombes Pol Farman mengatakan, tersangka merupakan bandar sabu besar yang telah beraksi sejak beberapa tahun lalu.

"Kami melakukan penyelidikan selama sebulan sehingga bisa meringkus tersangka. Namun tersangka ini pemain lama, target operasi yang terkenal licin, selalu lolos dari incaran petugas," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel Kombes Pol Farman saat konferensi pers di RS Bhayangkara Palembang, Kamis (13/9/2018). 

Tiga tembakan peringatan yang dilontarkan polisi ke udara tidak dihiraukan tersangka. Tersangka pun turun meninggalkan motornya dan berlari ke arah hutan.

Polisi terus melakukan pengejaran dan melepaskan tembakan yang bersarang tepat ke arah bokong bagian kiri. Namun, tersangka masih bisa berlari, sehingga petugas kembali memuntahkan timah panas yang kemudian bersarang di punggung dan tembus ke dada korban, hingga akhirnya terkapar.

Jenazah tersangka pun dievakuasi ke Instalasi Forensik RS Bhayangkara Palembang untuk keperluan visum.

Menurut Farman, Darmizon merupakan bagian dari jaringan narkoba lintas provinsi. Tersangka mendapatkan sabu dari Aceh. 

Dari tangan tersangka disita barang bukti berupa tiga bungkus besar paket narkoba jenis sabu dengan total berat tiga kilogram berkemasan teh Cina merek Guanyinwang. Serta barang bukti lain berupa satu ponsel, satu tas abu abu, dan sepeda motor Honda Supra Fit.

"Dugaannya akan dipasarkan di Palembang dan sekitarnya. Namun tersangka yang tewas ini lebih sering bertransaksi di daerah Betung. Dari beberapa keterangan dari tersangka pengedar narkoba yang sudah kami tangkap, nama Darmizon ini selalu muncul," pungkasnya.

Reporter : irfan

Policewatch,Surabaya,-Syahrul Anto, penyelam sipil yang membantu Badan Sar Nasional  (Basarnas) mencari pesawat Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, gugur dalam tugas.

Syahrul meninggal dunia pada Jumat (2/11/2018) malam dan kini telah dibawa kembali ke kampung halamannya di Surabaya untuk disemayamkan.

Sosok Syahrul sudah tidak asing, terutama di kalangan sesama penyelam.

Syahrul tergabung dalam komunitas Indonesia Driver Rescue Team  kumpulan para penyelam yang sering membantu pemerintah untuk proses pencarian dan penyelamatan di laut.

Dilansir dari akun Facebook Syahrul Anto, terlihat bahwa misi penyelamatan untuk insiden JT 610 bukan yang pertama.Sebelumnya, Syahrul juga ikut dalam misi pencarian pesawat Air Asia QZ 8501 yang mengalami kecelakaan, Desember 2014 lalu. Bahkan, Syahrul merupakan satu dari sekian penyelam yang pertama kali menemukan badan pesawat dan enam korban di pesawat Air Asia.

Saat itu, penyelam menemukan pesawat Air Asia rute Surabaya-Singapura yang hilang kontak di perairan Laut Jawa.

Ucapan belasungkawa tak henti-hentinya mengalir untuk Syahrul di akun Facebook miliknya.

Salah satunya dari akun atas nama Lyan Kurniawati yang merupakan istri Syahrul.

Allah lebih cinta padamu Sayangku, pahlawanku, imamku... 

Tunggu aku di jannahNya Insya Allah...

Terimakasih sayang, bimbingan dan didikanmu.

Insya Allah kami teruskan dedikasimu dalam kemanusiaan," 

demikian status dari akun Lyan.

Reporter    : Bambang.MD

POLICEWATCH.NEWS -  (Sumsel) – Kasus pelaku penembakan yang dialami oleh korban inisial SA Bin MY (15), saat mengagalkan aksi pencurian motor menjadi atensi polisi. Bahkan Kapolda Sumsel, sudah menurunkan petugas dari Jatanras (Kejahatan Dengan Kekerasan) untuk menangkap pelakunya. Hari ini petugas dari Jatanras bergeser ke OKU dan tempat-tempat yang dicurigai dijadikan tempat persembunyian pelaku, kata Kapolres OKU, AKBP Dra Ni Ketut Widayana Sulandari seusai pemakaman korban, pada Sabtu (13-10-2018).

Dikatakan Kapolres OKU, polisi tidak akan memberi ampun kepada pelaku kejahatan yang sudah sangat keji dan sadis. Kapolres OKU optimis polisi akan segera menangkap pelakunya dan tidak akan memberi ruang gerak kepada pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres OKU. Di kesempatan itu Kapolres OKU juga mengatakan, tim Forensik Polda bersama Kompol dr Mansyuri sudah berhasil melakukan otopsi untuk mengeluarkan proyektil peluru dari kepala korban.

Dibutuhkan waktu empat jam lebih untuk mengeluarkan proyektil peluru dari tubuh korban. Kasus penembakan yang dialami korban SA, saat mengagalkan aksi pencurian motor menjadi atensi polisi. Dikatakan Kapolres OKU, polisi tidak akan memberi ampun kepada pelaku kejahatan yang sudah sangat keji dan sadis.

Kapolres OKU optimis polisi akan segera menangkap pelakunya dan tidak akan memberi ruang gerak kepada pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres OKU.

Di kesempatan itu Kapolres OKU juga mengatakan, tim Forensik Polda bersama Kompol dr Mansyuri sudah berhasil melakukan otopsi untuk mengeluarkan proyektil peluru dari kepala korban. Dibutuhkan waktu empat jam lebih untuk mengeluarkan proyektil peluru dari tubuh korban.

Bartim-Kalteng.Police Watch,-Hampir merata umumnya Kepala Desa diwilayah Pematang Karau Kab Barito Timur Prov Kalimantan Tengah tidak tahu menahu tentang adanya program Dana PUAP bagi warga Gapoktan dimasing masing Desanya.Hal ini terungkap dari pintu masuk dugaan Penyimpangan program Dana PUAP Desa Kube dimana Ketua Gapoktan dan Ketua BPD-nya dijabat satu orang,sehingga tidak mungkin BPD melakukan Pengawasan atas program Dana Simpan Pinjam PUAP yang digelar sejak tahun 2008 lalu ditingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketidak jelasan Management PUAP dihampir setiap Desa menimbulkan pertanyaan,sebab jumlah untuk per Kecamatan lumayan besar Pematang Karau misalnya ada 13 Desa x Rp 100.000.000,- total nilai aset Desa hak warga Desa sekitar Rp 1,3M bukan jumlah kecil.

Untuk Barito Timur ada 10 Kecamatan,anggap tiap Kecamatan Program PUAP tidak jelas besaran Rp 50.000.000,-terkumpul uang Negara yang tidak jelas di Kabupaten Barito Timur saja untuk program Simpan-Pinjam PUAP sekitar Rp 5M lebih,apa ini jumlah kecil ?.

Dokumen MPW tgl 18 Juli 2018 Skj 12.30 Bbwi Gbr Foto Kantor Desa diwilayah Barito Selatan yang juga dipertanyakan Program Simpan Pinjam PUAP-nya yang tidak jelas,Desa ini hampir empat periode mendapatkan Dana Desa(DD&ADD),tetapi Fisik Kantor Desa terlihat tidak layak guna sebagai pusat pelayanan warga Masyarakat Desa.Bila Kantor Desa saja dengan anggaran cukup besar,bagaimana dengan program PUAP Pertanian yang hanya Rp 100.000.000,-/Desa ?,kemungkinan dana tersebut menguap tidak jelas alurnya.

Dokumentasi PW tgl 05 Juli 2018 Skj 11.23 Bbwi lokasi Pabrik Heler Desa Kupang Bersih yang dikelola Gapoktan setempat,saat PW wawancara dengan beberapa warga Desa Kube mereka tidak mengetahui tentang adanya Program Simpan Pinjam dana Pertanian PUAP.

Demikian hasil Usaha Pabrik Penggilingan Padi-pun tidak diketahui warga Desa.”Namanya Usaha kelompok wajib ada keterbukaan Informasi,apa lagi itu adalah uang Negara bukan uang perorangan atau uang milik Ketua Gapoktan”,ujar Pk Kn Pejabat Rt 02

Sebagian warga dan pejabat Desapun berharap uang PUAP diantaranya dapat dikembalikan kepada Aset Desa yang merupakan hak warga Desa untuk bergantian memanfaatkan Simpan Pinjam kelompok Tani.Lalu bagaimana tanggung jawab dinas Pertanian sehubungan dengan program PUAP ini ?,atau pejabat terkait ditingkat Muspika yang selama ini mungkin tahu atau tidak tahu adanya program PUAP.Kalau kondisinya diselimuti rikuh pakewuh,setidaknya ada upaya Instansi terkait secara Administrasi mengembalikan program tersebut sebagaimana aslinya,apa akan membiarkan program ini sama dengan program Bansos lainya mati suri dan tidak jelas akhirnya padahal itu uang hasil pinjam dari Negeri luar,mau kapan kita akan jujur dan amanah sementara maut menunggu*****(24/10/18.TS,SH)

Reporter :TS,SH

Bartim-Kalteng.Police Watch,-Saat ditemui Awak Media PW Pk(Fhm),pengawas internal PT Pratama pelaksana proyek Jalan Desa Tuyau Ketab dengan pagu anggaran APBD Bartim sekitar 6M lebih mengakui beberapa hal yang ditanyakan PW kepadanya.Diantaranya Spanduk Informasi Publik belum mencantumkan nama Pelaksana lengkap dengan alamat Kantornya,pagu anggaran DAK berbaur dengan APBD tanpa penjelasan dana penyertaan DAK yang 10% dari APBD,kemudian tidak juga mencantumkan waktu pemeliharaan jalan sekitar 6 bln kedepan terhitung bulan Desember 2018 akhir,hal hal yang dianggap sepele oleh publik bahkan tidak difahami publik dikritisi aktifis Lsm Anti Korupsi Lp3K-RI DPD Kalimantan Tengah Latif Komarudin sebagai pintu masuk dugaan penyimpangan Administrasi yang berakhir dengan potensi TPK Bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang kini sedang disoroti KPK mengingat sebagai penyumbang terbesar dalam TPK yang ditangani oleh KPK sendiri.

Dokumentasi MPW Tanggal 28 Juli 2018 Skj 10.45 Bbwi lokasi Sipang 3 Tuyau lokasi Jln Tuyau Ketab yang tahun ini mendapatkan kuncuran Dana APBD Barito Timur untuk peningkatan Jalan Desa cukup besar 6M lebih dan dilaksanakan oleh PT Prima yang data alamat Kantor Pusatnya tidak jelas,dimana ?,dan pajak proyek dibayarkan dikantor pajak mana,sebab pusat domisili PT Prima bukan di Kalimantan Tengah tetapi di Kalimantan Selatan.Teguran dari Dinas Perpajakan Kab Muara Teweh kepada Pemerintah Daerah wilayah Kantor Pajak Muara Teweh memberikan indikasi bahwa para pelaksana proyek yang berdomisili di luar Provinsi pembayaran pajaknya dipertanyakan mengingat pajak dari PBJP cukup besar jumlahnya dan sangat berpengaruh terhadap PAD Pemda masing masing.

Gbr Jln Tuyau Desa Ketab sebagianya dari Desa Kupang Bersih sampai Dengan Desa Tuyau tinggal merehab bagian bagiaan yang rusak,sebagaimana tampak dalam Gbr kondisi jalan Tuyau Ketab dibagian awal Desa Tuyau masih tampak baik,Layak dipergunakan oleh umum,dengan demikian rehabnyapun bukan merupakan rehab besar tetepi sekitar rehab sedang dan kecil.Menurut Latif Komarudin kepada PW bahwa ketidak jelasan jangka waktu jaminan pemeliharaan jalan berpotensi merugikan Negara tatkala Oknum pelaksana tidak melakukan pencairan dana pemeliharaan tidak sebagaimana prosedur bakunya.

Seperti dugaan pemeliharaan Jalan dan jembatan dari Kalahien sampai dengan Ampah anggaran tahun 2017 lalu sempat dilaporkan ke KPK dan Kejaksaan Agung oleh Tim gabungan LSM-Media Barito Selatan dengan pagu anggaran sekitar 27 M lebih,sayangnya kasusnya tidak jelas menguap kemana ?.Mekanisme sederhananya mudah ditebak Oknum pelaksana mencairkan dana jaminan pemeliharaan jalan tidak sesuai prosedur misalnya lebih awal dari waktu yang sebenarnya.Sehingga ketika jalan yang berhasil dibangun dan diselesaikan ada kerusakan dan dalam waktu pemeliharaan pelaksana sudah mengudara entah kemana,hal ini yang sering terjadi dilapangan bahkan areal tersebut tertumpuk(overlape)dengan proyek baru hingga dana jaminan pemeliharaan hangus tanpa diproses hukum,benar juga kan ?

Reporter : Team MPW Kalteng

Bartim-Kalteng.Police Watch News ,-Barito Timur Kalimantan Tengah kondisi SDA-nya diduga terancam Operasi Tambang Lipat atau Tambang Korador,jenis operasi tambang ini kucing kucingan dengan Aparat Penegak Hukum khususnya POLRI.

Hal itu terjadi mengingat Tambang Lipat Operasi tanpa izin dari pihak manapun,dan atau Operasi dengan menumpang perizinan PT Badan Usaha Tambang yang resmi,umumnya dengan menjual produk Tambang lipat kepada Badan Usaha Tambang legal,jika hal ini terbukti maka Badan Usaha Tambang legalpun dapat bermasalah lantaran membeli produk Tambang Batubara dari produk yang illegal,sebagaimana Juklap Illegal Mining yang dibuat Bareskrim Mabes Polri tentang ciri ciri dan atau jenis Tambang yang dikategorikan Illegal.

Informasi yang didapat Police Watch beberapa waktu lalu Tambang Lipat di Barito Timur sempat disisir Aparat Penegak Hukum,sehingga para pelaku Tambang Lipat menghentikan kegiatanya,masalahnya apakah berhentinya mereka aktifis Tambang lipat itu untuk selamanya atau untuk melengkapi perizinan yang diperlukan ataukah hanya sementara menghindar dari Penegakan Hukum Bidang Pertambangan ?,itu menjadi hak jawab para aktifis Penambang Lipat yang selama ini main kucing kucingan dengan APH setempat dan Bareskrim Polri yang menjadi ujung Tombak penegakan hukum di wilaya NKRI.

Dokumentasi MPW tgl 21 Oktober 2018 lalu Skj 12.35 Bbwi lokasi Km 270 Pinangcoel Ds Rodok Kec Dsn Tengah Ampah,diduga tidak melengkapi perizinan sebagaimana ketentuan yang berlaku dibidang pertambangan.Izin Amdal untuk Stock File standard Tambang,Izin Limbah B3,dan perizinan lainya dipertanyakan kepada Intansi terkait oleh MPW melalui Surat Konfirmasi,hingga berita ini dinaikan satupun Konfirmasi tidak memberikan Jawaban,indikator tidak baiknya KIP dan Pelayanan Publik di Kabupaten ini.

Data yang disampaikan kepada PW berasal dari penambang itu sendiri.dampak konflik para penambang lipat akhirnya salah satu pihak yang merasa dirugikan menyampaikan data Tambang Lipat ke awak media PW dengan permintaan agar dinaikan berita di Police Watch dan Media cetak lainya.

Dengan demikian tipis kemungkinan data yang disampaikan adalah Hoax,terlebih PW sendiri telah mencek dan melakukan investigasi dan hasilnya cocok dengan laporan (Ks dan Mk)yang menjadi korban perkelahian masal antara kelompok A dan kelompok B,dengan Big Bos masing masing.

Stock File Km 270 Pinangcoel berdasarkan data lapangan sumber Batubaranya dari Areal Sumber Garunggung dalam wilayah Kec yang sama,yakni Kec Dusun Tengah Ampah Barito Timur Kalimantan Tengah,demikian diungkapkan (Ks dan Mk),kepada awak media PW Kalteng.

Data tersebut tentunya harus dilidik oleh pihak terkait,baik aspek Administrasi Pertambangan-Delik Pertambangan,agar penyelesaianya bisa menyeluruh dan sampai keakarnya,bila Tambang di Bartim ingin resmi dan berkelanjutan,bukan begitu ?.(03/11/18.Tim SK).

Reporter : Nardi - Nyaman

Policewatch.news,Grobogan,- Ormas Lindu Aji DPC –Grobogan yang di pimpin oleh bang Teguh bersama +- 60 anggotanya beserta dengan Ormas Lainnya seperti Banser juga aparat kepolisian dan TNI ,ikut andil dalam pengamanan  acara deklarasi Kebangsaan yang di selenggarakan di alun-alun Purwodadi Selasa malam (30/10/2018).

Tampak hadir juga pimpinan Media Policewatch.news Bpk M Rodhi  irfanto dan juga ketua Gepenta Jawa Tengah Gus Zaenal/Hartoyo di tengah-tengah acara tersebut.

Bang Teguh mengatakan kepada wartawan policewatch.news bahwa kami dari Elemen Ormas Lindu Aji DPC Grobogan terpanggil untuk ikut serta dalam pengamanan acara Deklarasi kebangsaan ini adalah wujud dari rasa tanggung jawab kami sebagai putra daerah untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dan demi terciptanya kondusifitas dan keamanan di wilayah kami dalam acara deklarasi ini berlangsung dengan baik sukses dan tidak  ada gangguan dari  pihak2 yang tak bertanggung jawab karena Purwodadi adalah wilayah yang aman dan damai paparnya'

Sementara itu Habib Luthfiy bin Yahya yang telah memimpin acara deklarasi kebangsaan tersebut Kepada ribuan jamaah, Habib Luthfi mengajak ikrar untuk selalu bangga terhadap bangsa dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Apakah kalian sanggup menjaga NKRI?,”tanya habib Luthfi yang dijawab jamaah secara serentak dengan kesanggupan.

Habib Luthfi menegaskan dalam urusan kebangsaan sangat dibutuhkan sebuah janji  yang bisa menjadi fondasi (benteng) yang kuat akan kecintaan kepada NKRI. Habib juga menegaskan setiap individu warga harus memiliki rasa fanatik terhadap tanah air Indonesia.

“Kefanatikan seorang komponen bangsa untuk menunjukkan kekuatan bangsa. Tanpa fanatik repot,”tandasnya.

Dalam acara bertajuk Deklarasi Kebangsaan warga Grobogan itu, hadir sejumlah ulama, kiyai dan pejabat . Diantaranya, Ketua PCNU Grobogan, Pimpinan Ahbabul Mustofa Kabupaten, Bupati, Kapolres,Dandim, Kepala Kemenag dan Ketua MUI Grobogan.

Berikut bunyi ikrar yang dipimpin Habib Luthfi dan diikuti ribuan jamaah termasuk tokoh ulama dan pejabat yang hadir.

Bismillahirrahmanirrahim

Asyhadu an-laa ilaaha illallaah , Wa asyhadu anna Muhammadan Rasuulullaah

Radhina billahi Rabba, wabil islami diina, wabi sayyidina muhammadin nabiya wa rasula

Ya Allah aku bersyukur, dilahirkan di negeri indonesia tercinta.

Aku bangga, kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

Kami bangga menjadi anak Indonesia.

Kami bangga mempunyai tanah air Indonesia.

Dan aku berjanji , Ya Allah aku berjanji. Aku, kami siap menjaga NKRI

Acarapun berlangsung dengan tertib aman dan kondusif hingga acara selesai dan para jemaahpun meninggalkan alun alun dan untuk kembali ke rumah masing-masing

Reporter  : Bambang. MD

POLICEWATCH.NEWS , (Muaraenim)  -  Permasalahan angkutan batubara menggunakan jalan umum di provinsi Sumatera Selatan seakan terus menjadi momok warga di Provinsi Sumatera Selatan, dan hal ini seakan belum memiliki solusi dari Pemerintah bahkan menolakan warga setempat terhadap angkutan batubara yang melintas didesanya bisa sangat be resiko.

Contohnya penolakan warga didesa Desa Muara harapan, Desa Harapan Jaya, Desa Saka Jaya dan sekitarnya dalam Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim terhadap angkutan batubara yang melintas didesanya masih terus berpolimik, Warga yang menghambat lewatnya angkutan batubara melintas bisa berurusan dengan hukum dengan alasan sudah ada dispensasi dari Pemerintah yang mengizinkan angkutan batubara tersebut melintas.

Olehnya, agar tidak menimbulkan gejolak yang terus berkepanjangan, melalui Camat Muara Enim Drs.H.Asarli Manudin Msi mempasilitasi diadakan Edukasi Hukum Oleh Polres Muara Enim yang dihadiri oleh Kabag Ops Polres Muara Enim, Kadin Dishub Muara Enim, Kadin PUPR Muara Enim, Kasat Lantas Polres Muara Enim, Kasat Intel Polres Muara Enim, Kasat Sabhara Polres Muara Enim, Kasat Bimas Muara Enim, Kades Desa Muara harapan, Kades Desa Harapan Jaya, Kades Desa Saka Jaya, BPD, Kadus,Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda, Babinsa dan Bhabinkatibmas, dikantor Camat Muara Enim, dimulai pukul 14.00 WIB Kamis (01/11/2018).

Namun dari pertemuan tersebut hingga pukul 16.20 WIB, antara warga 3 desa dengan pihak Pemerintah belum ditemukan titik temu ataupun kata kesepakatan antara warga dengan pihak pemerintah mengenai diizinkannya angkutan batubara melintas dijalan desa.

Warga tetap menolak angkutan batubara menggunakan jalan umum didesanya.

Hal ini disampaikan Tokoh warga setempat Tigor Tamba ketika diwawancarai portal ini sesuai pertemuan.

Dituturkan Tigor kalau warga tetap menolak angkutan batubara melintas menggunakan jalan umum didesa. Ada 3 poin kata Tigor keberatan warga terhadap dampak yang bakal ditimbulkan karena angkutan batubara ini, yaitu akan terjadi kerusakan infrastruktur jalan aspal, mengancam keselamatan warga dan polusi udara. Jelas Tigor.

” Kehendak masyarakat tidak diperbolehkan lewat, namun sepertinya ada rencana dari atas, bukan Polres, ini Polda, brimob akan diturunkan ” UngkapTigor.

” Warga sudah menolak, tapi mereka tetap memaksa,” Ucap Tigor.

Di sampaikan tigor kalau mereka meminta waktu 3 hari kemudian akan evaluasi lagi ” Tukasnya.

Lanjut Tigor lagi, sepertinya pihak perusahaan besok pagi, Jum’at (02/10/2018) akan tetap melaksanakan kegiatan holing angkutan batu bara,sedangkan warga 3 desa tetap akan melakukan penolakan angkutan batu bara yang akan melintas.

Disampaikannya bahwa pihaknya sudah menyampaikan aspirasi masyarakat untuk menolak, namun mereka tetap sesuai rencana dasarnya dari surat dispensasi Bupati itu, padahal didalam.surat dispensasi itu ada poin kalau ada gejolak agar dievaluasi lagi.

Padahal sesuai dengan hasil pertemuan antara Ketua DPRD Muara Enim dengan Bupati Muara Enim yang lalu, hasilnya kalau hal ini akan dievaluasi secara konfrehensif termasuk masalah surat dispensasi tersebut agar dicabut, namun nyatanya mereka tetap memaksa mau lewat.

” Kita sudah sampaikan agar surat dispensasi Bupati tersebut dicancel dulu, karena prosesnya sedang jalan, apalagi infonya tanggal 8 Nopember ini ada kebijakan Gubernur baru kalau angkutan batubara tidak boleh melewati jalan umum, Kita sedang proses kalau dispensasi bupati tersebut dicabut, tapi mereka tetap memaksa besok, nah dak tahu lagi kita ”  Cetusnya

” Selama ini masyarakat menghadang melarang melintas, masalah besok kalau angkutan batubara tetap melintas, itu tergantung masyarakat, terserah masyarakat ‘ Tutup Tigor.

SEKJEND MPR RI MELARANG PENGGUNAAN GEDUNG MPR RI UNTUK DISKUSI MELAWAN KORUPSI

Reporter : Zuraid

POLICEWATCH.NEWS,Bekasi,-Buntut dari tidak diijinkannya penggunaan Ruang GBHN gedung MPR RI untuk kegiatan Diskusi Penegakkan Hukum Atas Dugaan Korupsi Pejabat-Pejabat Tinggi Negara Senin, 29 Oktober 2018 mendapat kritik keras dari Budayawan Betawi Babeh Ridwan Saidi.

Kegiatan Diskusi yang dikoordinir oleh DR. Marwan Batubara (IRESS) tersebut sebelumnya sudah mendapatkan ijin penggunaan Ruang GBHN Nusantara V Gedung DPR-MPR RI. Kami sudah mendapatkan restu dari Ketua MPR RI, kata Marwan Batubara kepada petugas yang jaga. Namun sampai jadual waktu yang tertera di Undangan dan Peserta Diskusi sudah hampir 100% hadir ruang GBHN Nusantara V MPR RI belum bisa dibuka.

Terlihat ditengah kerumunan undangan yang hadir telah ada beberapa Nara Sumber Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI), DR. Muhammad Amin Rais (Mantan Ketua MPR RI, DR. Ferry Julianto (Ketua GERINDRA), DR. Ahmad Yani (Presidium KAKI), mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto Soemantri, DR. Chair Ramadhan (HRS Center), Ahmad Nur Hidayat (Alumni Universitas Indonesia), Haris Rusli Moti (Alumnis Petisi 28), Slamet Maarif (Persaudaraan 212), Babeh Ridwan Saidi, dan Moderator Chusnul Mariyah, Ph.d serta beberapa tokoh lembaga sosial masyarakat dan ratusan Masyarakat yang mendapat informasi adanya diskusi publik tersebut.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tanggapanya hanya mengatakan secara singkat “Memang Yang Terjadi Di Gedung Rakyat ini Pengelola Sangat Takut Kepada Eksekutif”

Kegiatan Diskusi Penegakkan Hukum Atas Dugaan Korupsi Pejabat Tinggi Negarapun akhirnya digelar di luar Ruang Nusantara VI MPR RI. Mohon maaf atas ketidak nyamanan ini,lebih jauh Marwan Batu Bara menjelaskan, mendadak hari ini kami dinformasikan oleh Pengelola Gedung Nusantara V Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia, bahwa Ruang Nusantara V mau dipakai untuk Rapat dan kita tetap melaksanakan kegiatan Diskusi ini di sini depan Ruang GBHN Nusantara V dengan beralaskan ubin, kata DR. Marwan Batubara dalam sambutan Pembukaan Diskusi.

Sesi pertama Diskusi oleh Babeh RIDWAN SAIDI (Budayawan Betawi) yang menjadi salah satu nara sumber selain panjang lebar menyampaikan kritik atas Kebijakan Pemerintah yang hanya mementingkan pencitraan, seperti pembesan Jembatan Tol Suramadu dengan membandingkan kebijakan era Presiden Soekarno yang membebaskan Jembatan Suangai Musi tetapi Bung Karno tidak membanggakan dirinya, Saham Freeport yang menurut Ridwan Saidi tidak masuk akal sampai bisa dapar 50% atau lebih yang ternyata memang bohong.

Menirukan Pidato Bungkarno “Saudara-Saudaraku Kita Tidak Perlu Tembaga Karena Kita Sudah Punya Banyak Dandang”. Lebih jauh Ridwan Saidi menjelaskan bahwa era Pemerintahan Presdien SOEHARTO mau meningkatkan dari 9% ke 9,5% saja sangat sulit bahkan era Presiden Gusdurpun pernah minta 3% tidak lama Gusdur pun jatuh.

Korupsi itu yang perlu kita soroti saat ini adalah yang pertama Reklamasi Pulau di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan kedua Kasus Korupsi MEIKARTA karena kedua kasus ini telah mengendalikan Negara bahkan sampai ada Pejabat Gubernurpun dilarang berbicara tentang Meikarta, kita tidak usah bahas yang nyolong lampu petromak istilah Babeh Ridwan Saidih atas kasus-kasus tangkap tangan KPK akhir-akhir ini sangat ramai diberitakan media televisi dan media cetak.

Kekecewaan atas tidak diijinkannya penggunaan Ruang GBHN Gedung Nusantara V Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan penuh semangat beliau menyampaikan “Kita hari ini sudah dipersekusi oleh Sekjend MPR RI, Besok seluruh media akan memuat Sekjend MPR RI melarang diskusi melawan korupsi, kita tidak ikhlas, kita tidak ridho, mari galang kekuatan kita revolusi ubin lawan Korupsi” tutup Ridwan Saidi.

Reporter  : Bambang.MD

 

Kepala BNNK  AKBP Abdurahman didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Muaraenim Ir. H. Ramlan

MUARAENIM - SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - Badan Nasional Narkotika Kabupaten Muaraenim melakukan tes urine dipimpin langsung oleh Kepala BNNK AKBP Abdurahman , rabu (31/10) bertempat di aula ruang BAPPEDA Kabupaten Lahat.

Hal ini dikatakan oleh Kepala BNNK  AKBP Abdurahman didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Muaraenim Ir. H. Ramlan diruangnya bahwa menurut Abdurahman untuk pertama kali BNNK diminta oleh Kepala Bappeda Muaraenim untuk melakukan tes urine kepada sejumlah ASN dan Tenaga Kerja Sukarela, mereka seluruh pegawai Bappeda diambil tes urine untuk dilakukan apakah ada yang menggunakan Narkoba oleh sejumlah ASN dan TKS dijajaran Pemkab Muaraenim khususnya di pegawai Bappeda yang diminta oleh Kepala Bappeda terang " Kepala BNNK AKBP Abdurahman kepada POLICEWATCH.NEWS

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Muaraenim Ramlan mengaku jumlah pegawainya ada 56 termasuk TKS ikut dilakukan tes urine oleh pihak BNN agar mereka harus bebas dari penyalahgunaan Narkoba seluruh pegawai tidak boleh satupun yang menggunakan barang haram tersebut yaitu narkoba ujar " Ramlan.

Pantauan POLICEWATCH.NEWS nampak pegawai Bappeda ini dipanggil oleh petugas BNNK untuk dilakukan tes urine seluruh pegawai dan tenaga suka rela. dan mereka dilakukan tes urine ini bahwa Pemkab Muaraenim " Bebas Dari Narkoba " seluruh ASN dan salah satu TKS mengaku dengan program dari BNNK dilakukan tes urine tidak kecuali untuk seluruh ASN di Pemkab Muaraenim agar dilakukan tes urine siapa pun orang nya .

Penasihat Gerakan Peduli Anti Narkoba. Tawuran Dan Anarkis Bambang.MD memberikan apresiasi kepada BNNK Kabupaten Muaraenim dengan dilakukan tes urine seluruh pegawai negeri sipil kedepannya Indonesia yang sudah dikatakan " Darurat Narkoba" yang mengancam kehancuran masa depan generasi muda sudah yang mati gara gara NARKOBA. diminta agar BNNK Kabupaten Muaraenim terus perang melawan narkoba dan untuk dilakukan penyuluhan disekolah maupun di instansi terkait seperti  BUMN. Bahkan perusahaan tambang yang ada dimuaraenim tidak luput karyawan mereka dilakukan tes urine agar Indonesia bebas dari NARKOBA "
ungkapnya.

Reporter  : Bambang.MD

PALEMBANG - SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - Gubernur Sumsel H Herman Deru berjanji bahwa pada awal November 2018 ini tidak ada lagi angkutan batubara yang melintas di jalan umum. Semua angkutan batubara akan dialihkan ke jalan alternatif. Hal ini disampaikan Herman Deru saat kunjungan kerja ke OKU Timur bersama Menhub Ir.Budi Karya Sumad Sabtu (27/10/2018).

“Angkutan batubara yang selama ini dikeluhkan masyarakat sudah harus dialihkan ke jalan alternatif dan tidak boleh lagi melalui jalan umum,” terang Herman Deru kepada awak media

Masih ujar Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan mantan Bupati Bupati OKU TImur 2 periode ini, bahwa masyarakat jangan ragu lagi, karena masalah angkutan batubara ini merupakan janji gubernur kepada rakyatnya.

"Janji gubernur kepada masyarakat sehingga harus ditepati, awal bulan depan (November) sudah harus lewat jalur alternatif," ungkapnya.

Namun Deru mengatakan, tentunya sebagai pimpinan dirinya mengharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan kebijakan maupun program yang sudah direncanakan itu.

Herman Deru juga menambahkan, dengan dipindahkannya angkutan batubara ke jalur alternatif diharapkan ini akan berdampak positif pada kondisi arus lalu lintas di daerah ini mulai dari Kabupaten Lahat menuju Ke Palembang.

Angkutan batubara yang membuat kemacetan disepanjang jalan mulai dari Merapi menuju Palembang , ribuan angkutan batubara dengan melebihi tonase hingga 12 ton sehingga mengalami patah as karena beban terlalu berat pemandangan ini setiap hari bisa ditemui dijalan lintas tengah sumatera. Kata " Surya warga Muaraenim.

Dengan dialihkan ke jalan alternatif  angkutan batubara , yang dijanjikan oleh bapak gubernur Herman Deru masyarakat khususnya pengguna jalan akan nyaman tidak ada lagi kemacetan mulai dari Muaraenim sampai ke Palembang terang " Surya

Senada juga dikatakan oleh Denali jangan yang dihentikan angkutan batubara menuju ke Palembang. Tetapi angkutan batubara jenis tronton agar di stop,  karena melintas juga dijalan umum seperti mobil truk tronton yang ngepok dari PT.MAS. PT.BAU. PT.BME menuju stockpile Rapen harus lewat jalan alternatif jadi adil.

Kami masyarakat Merapi agar Gubernur Sumatera Selatan untuk mendengar aspirasi kami agar angkutan tronton sudah mencapai ratusan agar dihentikan jangan melintas dijalan umum sesuai janji politik pak Herman Deru saat mencalonkan diri sebagai gubernur Sumsel pada kampanye politiknya.