POLICEWATCH TV

25.9.18

Sejumlah Nama Pejabat Sumsel Ikut Terseret Dugaan Korupsi Dana Bansos 2013

PALEMBANG  - SUMSEL -POLICEWATCH NEWS - Kasus dugaan korupsi dana hibah bansos tahun 2013. sejarah perjalanan panjang  pihak Kejaksaan Agung baru menetapkan 2 orang tersangka yaitu (IN) mantan kepala Kesbangpol dan ( LT ) mantan Kepala PPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

Padahal ada sejumlah nama pejabat Pemrov Sumsel yang diduga ikut terseret dalam pusarah  korupsi dana bansos hingga beberapa nama pejabat Pemrov Sumsel mendapatkan surat panggilan sebagai saksi atas dugaan korupsi dana bansos yang  mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 21 milyar rupiah.

Perjalanan yang cukup panjang akhirnya Kejagung menetapkan tersangka yaitu IN mantan kepala Kesbangpol dan LT mantan kepala PPKAD Provinsi Sumatera Selatan hingga keduanya sudah menjalani proses hukum.

Adapun nama-nama yang sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sesuai Sprindik Nomor : Print - 45/f.2 /Fd. 1/05/2017.

1. Richad  Cahyadi
2. Drs.Syamsul Bahri. MM.
3. Irene Camalyn Sinaga. MP.Amd
4. Drs. Widodo. Mpd
5  dr Fenty Aprina
6. Drs Apriyadi Msi
7. Dra Anisatul Mardiah .M.ag
8. Robby Kurniawan
9. Yusri Efendi. SH. MM
10. Mukti Sulaiman. M.hum
11. Ir. Eddy  Hermanto
12. Ir. Syamuil Chatib
13. Drs. H. Ahmad Najib
14. Drs. H. Eppy  Mirza
15. Ir. Yohanes Toruan.

Korupsi dana Bansos yang menggurita ini pihak Kejaksaan Agung belum lama ini memanggil saksi mantan gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin namun alasan beliau diterima oleh pihak Kejagung pemanggilan pertama Alex Noerdin ada undangan ke Inggris dan yang kedua kalinya menghadiri pelantikan Pj Gubernur Sumatera Selatan Hadi Prabowo.

Alex Noerdin sudah mangkir dari panggilan yang kedua kalinya seperti dilansir diberbagai media online nasional. Kita tunggu saja kapan pihak kejagung akan melakukan pemanggilan untuk yang ketiga kalinya sebagai saksi korupsi dana bansos tahun 2013

Reporter  : Bambang.MD

24.9.18

Projo Kabupaten Lahat Siap Menangkan Joko - Makruf

LAHAT, - SUMSEL -POLICEWATCH NEWS -
Sekretaris PROJO  Kabupaten Lahat Jefri Barbara. SH didampingi ketua Drs.Husninawi  dan Humas Bambang.MD kepada wartawan bahwa baru saja mengikuti Rakernas Projo se - Indonesia yang langsung dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang dihadiri ribuan relawan dari berbagai Provinsi dan kabupaten ujar " Jefri

Bahwa Tim Relawan Pro Jokowi calon Presiden RI nomor urut 1 yang berpasangan wakil presiden Makruf Amin kata " Jefri saya selaku sekretaris  Projo Kabupaten Lahat dan Ketua Husni kita Siap untuk memenangkan pasangan Jokowi dan Makruf Amin  dalam Pilpres 2019 yang beberapa bulan lagi akan digelar pada april mendatang saat ini kita lagi

Jefri mengaku saya dan ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Lahat menghadiri acara Rakernas  di Jakarta untuk mendukung Joko Widodo calon presiden  presiden untuk yang ke 2 kalinya  yang langsung dibuka oleh presiden Jokowi langsung di hotel Said Jakarta

Untuk Kabupaten Lahat secepatnya  tim pemenangan  " Pro Jokowi " akan melakukan deklarasi untuk memenangkan JM (Jokowi - Makruf )  Calon Presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 1 . kata " Jefri sekretaris  Projo Kabupaten Lahat.

Senada juga dikatakan oleh ketua  Projo HusnNawi  bahwa diyakini Calon Presiden dan wakil presiden JM no 1 akan memimpin lagi untuk kedua kalinya Presiden RI. Karena sudah terbukti khususnya di Sumsel pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Palindra - sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Sumsel. Dulunya sering macet kalau menuju ke Palembang. Sekarang sudah " tidak macet lagi  Belum lagi dalam pemerintahan Jokowi - Yusuf Kalla sudah banyak terbukti daerah Papua jalan tol sudah di bangun. Ujar " Husni

Yang jelas tim pemenagan  Pro Jokowi untuk Kabupaten Lahat dalam waktu dekat setelah rakerda Projo di Palembang. Kami akan melakukan Deklarasi untuk memenangkan JM (Jokowi - Makruf Amin )

Untuk diketahui Kabupaten Lahat dengan jumlah DPT sekitar 297.692. untik jumlah TPS 1315.

Reporter  : Bambang.MD

Projo Kabupaten Lahat Siap  Menangkan Joko - Makruf

LAHAT, - SUMSEL -POLICEWATCH NEWS -
Sekretaris PROJO  Kabupaten Lahat Jefri Barbara. SH didampingi ketua Drs.Husninawi  dan Humas Bambang.MD kepada wartawan bahwa baru saja mengikuti Rakernas Projo se - Indonesia yang langsung dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang dihadiri ribuan relawan dari berbagai Provinsi dan kabupaten ujar " Jefri

Bahwa Tim Relawan Pro Jokowi calon Presiden RI nomor urut 1 yang berpasangan wakil presiden Makruf Amin kata " Jefri saya selaku sekretaris  Projo Kabupaten Lahat dan Ketua Husni kita Siap untuk memenangkan pasangan Jokowi dan Makruf Amin  dalam Pilpres 2019 yang beberapa bulan lagi akan digelar pada april mendatang saat ini kita lagi persiapan untuk deklarasi di Kabupaten Lahat terang " Husni kepada policewatch.news

Husni mengaku saya dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Lahat menghadiri acara Rakernas  di Jakarta untuk mendukung Joko Widodo calon presiden  presiden untuk yang ke 2 kalinya  yang langsung dibuka oleh presiden Jokowi langsung di hotel Said Jakarta

Sembunyikan kutipan teks
Untuk Kabupaten Lahat secepatnya  tim pemenangan  " Pro Jokowi " akan melakukan deklarasi untuk memenangkan JM (Jokowi - Makruf )  Calon Presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 1 . kata " Jefri sekretaris  Projo Kabupaten Lahat.

Senada juga dikatakan oleh ketua  Projo HusnNawi  bahwa diyakini Calon Presiden dan wakil presiden JM no 1 akan memimpin lagi untuk kedua kalinya Presiden RI. Karena sudah terbukti khususnya di Sumsel pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Palindra - sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Sumsel. Dulunya sering macet kalau menuju ke Palembang. Sekarang sudah " tidak macet lagi  Belum lagi dalam pemerintahan Jokowi - Yusuf Kalla sudah banyak terbukti daerah Papua jalan tol sudah di bangun. Ujar " Husni

Yang jelas tim pemenagan  Pro Jokowi untuk Kabupaten Lahat dalam waktu dekat setelah rakerda Projo di Palembang. Kami akan melakukan Deklarasi untuk memenangkan JM (Jokowi - Makruf Amin )

Untuk diketahui

22.9.18

BNNK Muara Enim Tangkap 2 Bandar Sabu


 Reporter  : Bambang.MD 

MUARAENIM - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Muara Enim berhasil mengungkap bandar narkoba
dirumah pelaku narkoba yang terletak di Perumahan BTN Darusalam 6 Blok U-8 Kel. Air Lintang Kota Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan; pada press releasnya, kepada wartawan Jumat (21/09/2018)
Kepala BNNK Muara Enim AKBP. H. Abdul Rahman, ST mengungkapkan penangkapan pelaku narkoba berawal dari laporan masyarakat ada narkoba dengan modus  operandi narkoba dimasukkan kedalam plastik permen “kiss” warna merah.
BNNK Muara Enim bersama anggota seksi berantas telah melakukan tangkap tangan kepada pelaku karna memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ekstasi atas laporan masyarakat dengan modus operandi NKB dimasukkan kedalam plastik permen “kiss” warna merah.
“Rumah pelaku yang terletak di Perumahan BTN Darusalam 6 Blok U-8 Kel. Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Rabu (19/09/2018)
Dari tangkap tangan tersebut telah diamankan dua pelaku yakni Ade meynarni Binti Zulfikar erwin (39th) warga Perumahan BTN Darusalam 6 Blok U-8.Muara Enim. Suhendri Fhyli Bin Buyung tigo (41th) warga Jalan Beringin KelurahanTalang ubi selatan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Kemudian Seksi berantas dan TEAM melakukan pengeledahan dikediaman pelaku dan didapatlah barang bukti berupa  10 ( Sepuluh ) paket kecil diduga Nkt jenis sabu dg Berat bruto lk. 3,01 gram. 4 ( empat ) plastik yang  berisi 4 butiran diduga Nkt jenis pil ekstasi.1 ( satu ) paket kecil Nkt diduga jenis sabu yang di modifikasi kedalam plastik permen kiss warna merah dengan berat bruto lk.0,2 gram,1 ( satu ) paket kecil Nkt diduga jenis sabu yg dimodifikasi kedalam plastik permen kiss warna merah dengan berat bruto lk.0,43 gram. 1 ( satu ) buah paket kecil diduga Nkt jenis sabu dlm plastik klip bening dengan berat bruto lk.0,33 gram.5 ( lima ) unit HP berbagai merk milik kedua tsk.1 ( satu ) buah kawat stainless sebagai modifikasi kompor pembakar ke alat hisap.1 ( satu ) buah botol kaca diduga sbg bong / alat hisap.1 ( satu ) botol minyak angin cap kapak ukuran besar. 2 ( dua ) buah karet dot.,2 ( dua ) buah plastik pipet ukuran besar yg dimodifikasi sbg sekop.1 ( satu ) unit timbangan digital ukuran kecil, 1 ( satu ) unit timbangan digital ukuran besar, 12 ( dua belas ) buah korek api gas.1 ( satu ) topless berikut  permen kiss warna merah diduga akan digunakan sbg modus operandi peredaran NKB oleh pelaku. uang tunai senilai Rp.275.000,- 1 ( satu ) ball plastik klip bening ukuran kecil sejumlah 68 buah.
Selanjutnya pelaku dan barang bukti sudah diamankan dikantor BNNK Muara Enim. Jelas. Abdul Rahman.



Kepala BPN Sintang Larang Kepala Desa Pungut Biaya PTSL Lebih dari Ketentuan



SINTANG,POLICEWATCHNEWS-Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sintang, Junaedi menyampaikan bahwa untuk biaya pembuatan sertifikat tanah saat ini sudah melalui sistem elektronik sehingga pihaknya tidak lagi menerima pembayaran tunai di kantor.
"Jadi masyarakat sekarang bayar langsung ke Kantor Pos atau ke Bank. Kita di sini tidak boleh terima tunai lagi. Sudah sesuai dengan aturan di PNPB. Jadi tinggal kita mengeluarkan kuitansi silakan bayar, dan permohonan masuk," katanya, Jumat (21/9/2018) pagi.

Menurutnya saat ini kesadaran masyarakat membuat sertifikat sangat tinggi.
Namun juga dengan adanya program PTSL, retribusi tanah, dan lainnya, animo warga kemudian beralih kepada program-program tersebut.

Bahkan jika ada masyarakat dari pedesaan yang membuat permohonan pembuatan sertifikat tanah, pihaknya mengarahkan untuk ke Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
"Karena PTSL ini murah dan mereka juga tidak membayar PNPB. Jadi kita sangat melarang para kepala desa memungut di luar yang ditentukan oleh pemerintah," katanya.

Dia menambahkan bahwa saat akan melakukan kegiatan PTSL di daerah, pihaknya juga melakukan penyuluhan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan para perangkat desa.
"Jadi kita ingatkan supaya jangan ada pungutan lebih daripada keputusan tiga menteri itu yang jumlahnya 250.000 ribu. Hanya itu yang harus dibayar oleh masyarakat," jelasnya.
Namun menurutnya yang hebat adalah ada desa yang memungut di bawah jumlah tersebut. Ada yang 200 ribu, bahkan ada yang memungut hanya 150 ribu.

"Malah saya kemarin di Riam Sabun itu, kepala desa cuma mungut 50 ribu. Karena dia berpikir dia hanya menandatangani selembar kertas sebagai alat sah. Sedangkan untuk biaya kegiatan ini katakanlah orang BPN," jelasnya.
"Petugas kita diberikan makan dengan cara patungan. Kemudian diberikan beras, sayur, jadi untuk apa tinggi-tinggi. Kecuali memang desa-desa yang pinggiran, yang berasnya juga beli. Mereka tetap bayar 250 ribu," pungkasnya.(Td)



PENGUMUMAN Caleg DPRD kab Karawang 2019


    KARAWANG,POLICEWATCH,-Di atas pukul 00.00 WIB,media online POLICE WATCH, mendapatkan informasi bahwa KPU Karawang sudah mengumumkan hasil penetapan caleg bernomor surat 330/PL.01.1-PU/3215/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 21 September 2018.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang secara resmi menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2019.  

Setelah melalui berbagai proses mulai dari pendaftaran, pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) hingga tanggapan masyarakat, akhi‎rnya total Calon Legeslatif (Caleg) di Kabupaten Karawang 669 orang. 

Ketua KPU Kabupaten Karawang Risza Affiat mengungkapkan penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karawang 2019 itu berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Karawang Nonor : 101/ HK. 04. 1- Kpt/3215/KPU-Kab /IX/2018  tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang pada Pemilu tahun 2019. 

"Dari hasil keputusan tersebut KPU Karawang telah memutuskan dan menetapkan DCT anggota DPRD Karawang pada Pemilu 2019 sebanyak 669 calon,"katanya 

Sesuai ketentuan perundan-undangan,  Partai Politik peserta Pemilu 2019,  dalam proses seleksi calon telah membuat dan menyampaikan fakta integritas dan pemenuhan persyaratan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam DCT anggota DPRD Karawang dengan uraian pengisian daerah pemilihan.(Parazie)

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Akan DI Panggil Secara Paksa Dalam Kasus Korupsi Dana Bansos 2013



REPORTER : BAMBANG.MD
ILUSTRASI

PALEMBANG - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS -  Jakarta -Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mangkir dari pemanggilan keduanya untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara tindak pidana dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Warih Sadono mengungkapkan alasan Alex Noerdin tidak memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung yaitu karena ada pelantikan Pj Gubernur Sumatera Selatan hari ini kamis (20/9)
Namun, Warih memastikan pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan ulang pekan depan, jika kembali mangkir maka akan dipanggil secara paksa untuk diperiksa di Kejaksaan Agung. “Jadi yang bersangkutan tidak hadir karena ada acara pelantikan Pj Gubernur Sumatera Selatan. Nanti akan dipanggil ulang pekan depan,” tuturnya, Kamis (20/9).

Pemanggilan tim penyidik Kejaksaan Agung kepada Alex Noerdin kali ini adalah panggilan yang kedua. Pada pemanggilan yang pertama pada 13 September 2018, Alex Noerdin tidak hadir atau mangkir dengan alasan tengah dinas di luar negeri.
Seperti diketahui, dalam kasus tersebut Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka yaitu Laonma Tobing, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan Ikhwanuddin, mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan.

Penetapan tersangka itu setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di antaranya anggota DPRD Provinsi Sumsel. Penyidik menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut.
Semula APBD menetapkan untuk hibah dan bansos Rp1,4 triliun, namun berubah menjadi Rp2,1 triliun. Selain itu, selama perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban terdapat dugaan pemotongan, peruntukan fiktif, dan ketidaksesuaian


Giat Pendakian "Karang Taruna Gempol Sari" di Gunung Papandayan


Reporter : Jamal
Gunung Papandayan garut jawa barat

Tangerang,Policewatch.news,-Kegiatan pendakian karang taruna gempol sari sepatan timur Wisata Alam Gunung Papandayan garut jawa barat 

 Kegiatan pendakian  gunung pepeandayan  yang berlokasi di  Karamat Wangi, Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat,berlangsung pada hari minggu ( 16-09-2018 ) itu di ikuti oleh tim pendakian patu  Tangerang utara dan Anggota  Karang Taruna gempol sari, 

Panitia Penyelenggara sekaligus anggota karang taruna kelurahan.Gempol Sari Sepatan timur  itu di prakarsai oleh bung. Suryono / capit  
karang taruna kelurahan.Gempol Sari Sepatan timur di gunung papandayan

Beliau mengatakan pada awak media police watch  " jadi maksud dan tujuan acara ini adalah agar Generasi Calon - calon pemimpin bangsa ini bisa  langsung berinteraksi dengan alam dan sekaligus sebagai sarana refreshing pemuda dan anggota karang taruna gempol sari.

Salah satu anggota surya wijaya  juga mengatakan " saya sangat senang dapat mengikuti kegiatan ini dan berharap ini dapat menjadi kegiatan rutin Karang Taruna" pungkasnya.


BUPATI LAHAT PAMITAN USAI UPACARA APEL GABUNGAN KEPADA ASN SELAMAT JALAN ASWARI



Reporter  : Bambang.MD

LAHAT -  SUMSEL - POLICEWATCH NEWS -  Bupati Lahat Saifudin Aswari Rifai selaku Inspektur Upacara membacakan teks Pancasila dalam upacara apel gabungan Aparatur Negeri Sipil di halaman Pemkab Lahat (17/9).

Aswari selaku Inspektur Upacara dalam kata sambutannya dihadapan ASN didampingi wakil bupati Marwan Mansyur. Aswari kecewa bahwa kualitas apel hari ini harus diperbaiki lagi dan juga hari ini apel terakhir bagi saya dan tanggal 23 september 2018. saya mengundurkan diri dikarenakan habis masa jabatannya. 

Dan dilanjutkan lagi oleh bapak Marwan memimpin hingga akhir jabatan desember 2018.
Aswari juga menyampaikan bahwa dirinya " pamit dan saya mohon maaf apabila bila ada kesalahan saya dan istri saya. Wari juga mengundang kepada pegawai  pada tanggal 22 september akan diadakan malam pisah sambut yang digelar di pendopoan rumah dinas Bupati Lahat.
Aswari usai memimpin upacara apel gabungan di halaman Pemkab Lahat dirinya mendapat ucapan selamat dari ASN selamat jalan bapak bupati lahat Saifudin Aswari Rifai didampingi Wakil Bupati Marwan Mansyur para pegawai negeri sipil (ASN) memberikan ucapannya yang terakhir bagi Bupati Lahat Saifudin Aswari Rifai mereka berjabat tangan dan poto bersama dengan " SAMA " (Saifudin Aswari Rifai dan Marwan Mansyur ).

Selanjutnya Aswari meninggalkan kota " Seganti Setungguan " untuk kembali ke jakarta menggunakan pesawat pesan kepada wartawan saat berbincang usai memimpin upacara apel gabungan Aparatur Sipil .


18.9.18

Film Perjalanan "Ki Ageng Pandanaran" Sunan Bayat Klaten

Red-Film ini hanya sebuah cerita sejarah yang di kutip dari  berbagai sumber di youtube

DEMO TIDAK ADA IJIN SEMPAT RICUH DENGAN APARAT TERKAIT " INDIKASI PUNGLI DISEKOLAH "

Reporter  : Bambang.MD
Dmo lahat

LAHAT - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS -  Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Lahat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Lahat rabu (18/9)
Puluhan masa Aksi demo yang menggelar dihalaman gedung dprd lahat. Suasana berlangsung sidang paripurna.
Aksi masa terus menaiki tangga dprd mau menerobos kedalam ruang sidang. Namun dihalangi Pol PP dibantu dari Polres Lahat. Sehingga terjadi saling dorong mendorong antara masa dan petugas sempat saling tuding  serta adu mulut hingga intel polres lahat mengamankan beberapa orang untuk diamankan

Kordinator aksi Lidya Cendana terus memberikan aba aba maju selangkah sambil membawa mega phone sambil berorasi " didepan pintu masuk kantor DPRD Lahat  tentang Perbup no 42 tahun 2017 diminta untuk dihapuskan karena merusak citra pendidikan di Kabupaten Lahat adanya dugaan praktik pungli di SD. SMP dilakukan oleh oknum Kepala sekolah, masa segera mendesak agar Perbup no 42 tahun 2017 dihapuskan.

Demopun terus berlanjut masa masih menunggu para petinggi dan anggota dprd masih sidang paripurna. Setelah beberapa jam usai sidang paripurna masa mengejar Wabup Lahat turun dari tangga hingga dilakukan pengawalan dari pol pp dibantu dari Polres Lahat.

Marwan menerima masa dari Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Lahat akhirnya Marwan angkat bicara " Adik saya sudah menerima aspirasi saya selaku eksekutif akan berkoordinasi dengan anggota dprd apa yang dituntut kalian tentang perbup no 42 tahun 2017 agar dihapus yang disampaikan salah satu masa, Marwan akan menyampaikan dulu kepada dprd yang membidangi masalah pendidikan dan kita ikuti aturan hukum kata " Marwan yang jelas nanti apa yang diinginkan kalian akan kita sampaikan kepada DPRD ungkap " Marwan
Masa meminta dukungan tanda tangan untuk menghapus perbup no 42 tahun 2017 untuk di hapus

Ada beberapa tulisan yang di bawa masa seperti "  Saifudin Aswari Dalang Bising Dunia Pendidikan "
Sementara masa menemui ketua DPRD Lahat Samarudin. SH usai rapat salah satu pendemo meminta kepada ketua agar Perbup nomor 42  tahun 2017 dihapus. Een panggilan akrab dia menjelaskan kepada masa kami minta dukungan dari teman teman karena dunia pendidikan sangat penting dan saya siap apa yang dimaksud permintaan adik adik seperti memberatkan biaya pendidikan yang kalian suarakan melalui aksi demo agar Perbup nomor 42 tahun 2017 untuk dihapuskan.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ditemui wartawan rabu (18/9)  dia mengaku tidak ada masalah didampingi Holmin. Kabid Sarana Prasarana dan Kepala Sekolah SMKN 1. Rahman langsung menuju mobil sekitar pukul 14.00 wib.

17.9.18

DPW JPKP Silaturahmi Di Pendopo Ustad H Zaenal Abidin SH


 Reporter : Jamal
silaturahmi JPKP 

Tangerang,Policewatch.news,-Ketua konsulat DPW  Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah Banten ( JPKP )beserta angotanya bersilaturahmi  ke pendopo  ustad H zaenal abidin SH untuk mempererat tali persaudaran dan silaturrahmi pada hari minggu 16/09/2018 di jl. Raya mauk desa jatiwaringin Mauk.

Dalam kesempatan itu tampak dihadiri juga keluarga besar Bpk Zikri fahmi spd, dan ketua konsulat (JPKP) jaringan pendamping kinerja pemerintah Bpk. Muhamad Obo,juga ratusan masyarakat jatiwaringin.

Dalam rangka silaturahmi ini untuk mempererat tali  persaudaran kedua belah pihak  antara keluarga besar pendopo ustad H zaenal abidin SH dan keluarga besar ketua konsulat DPW (JPKP) jaringan pendamping kinerja pemerintah banten bpk. muhamad obo sangatlah bagus demi berlangsungnya keselarasan dalam bermasyarakat dan pendampingan, kinerja pemerintahan Banten khususnya.

16.9.18

Deklarasi Damai, Pemilu 2019 Kab Tangerang

deklarasi Damai



Kabupaten Tangerang,Policewatch,- Peserta deklarasi dari berbagai elemn deklarasikan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif 2019 aman dan damai. Deklarasi dilakukan di Talaga Bestari Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Minggu, (16/9/18)
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tangerang Adang Akbarudin mengatakan, deklarasi merupakan wujud kepedulian dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tangerang, agar suasana Pilpres dan Pileg yang akan digelar pda tabun 2019 berjalan dengan aman, lancar kondusif. Acara menjadi penting, karena masyarakat saat ini mudah terhasut atau terprovokasi.

” Kami menolak segala bentuk isu sara dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemiku Legislatif 2019. Terlebih yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa” terang Abex, sapaan Adang Akbarudin.

Agar masyarakat terhindar dari berita hoax sambung Abex, perlu adanya persatuan dan kesatuan diantara segenap bangsa. Sehingga maystarakat bisa memahami dan menghindari pahama intoleran, karena paham Intolear akan membawa kepada paham radikalisme.

” Kami siap Bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI untuk menciptakan suasana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2019 yang kondusif, aman dan damai ” tandasnya.
Kapolresta Tangerang Kombes H.Sabilul Alif, S.H.,S.IK.,M.Si menyambut baik acara yang digelar elemen masyarakat dan pemuda di Kabupaten Tangerang. Menurutnya kegiatan hal yang positif, untuk menjaga stabilitas keamanan jelang pilpres dan pileg tahun 2019. Ia berharap keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketentraman wilayahnya.

” Acara ini merupakan bukti bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang sudah dewasa dan cerdas. Karena menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama” terang Sabilul.
Tampak hadir berbagai perwakilan ormas, elemen, pemerintahan, hingga penyelenggara dan pengawas Pemilu di Kabupaten Tangerang. (Ali).

15.9.18

30 SAKSI SIAP BONGKAR KASUS JUAL BELI LAHAN DIDUGA FIKTIF DI AREA IUP PT. BUMI GEMA GEMPITA


LAHAT - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS -  Bergulirnya kasus lahan 500 ha di IUP PT. Bumi Gema Gempita di Desa Muaralawai. Kecamatan Merapi Timur. Kabupaten Lahat sejumlah saksi yang mendapat tekanan oleh mantan Camat Merapi Timur  inisial AH.DN dan mantan Kades Muaralawai inisial SP mereka siap memberikan keterangannya kepada penegak hukum Polda Sumsel.
Hal ini diungkapkan oleh Rawi warga Desa Muaralawai mantan Lurah Lebuay Bandung ditemui dirumah nya minggu (19/8)
Bahwa saya ada pernyataan dari 30 saksi warga yang siap membongkar kasus yang saat ini ditangani Direskrimum Polda Sumsel. Saya sudah diperiksa sebagai saksi untuk saksi sdr. Arifudin yang melaporkan Widarto Chairman Sungai Budi Grup beralamat di Lampung ke Bareskrim Mabes Polri ujar " Rawi
Masih kata " Rawimantan Lurah Lebuay Bandung. Kecamatan Merapi Timur. dia mengaku saya hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polda Sumsel terkait laporan sdr. Arifudin ke Mabes Polri melaporkan Widarto Chairman Sungai Budi Grup beralamat di Lampung.
Rawi menjelaskan bahwa Arifudin tidak pernah melakukan menggelapkan surat tanah.apa yang dikatakan oleh Amir Karsono .
Itu tidak benar karena yang selama ini arifudin dituding oleh Widarto
Sehingga Arifudin ditangkap dan dipenjarakan semua it tidak benar ucap " Rawi
Dibeberkan lagi saya ada bukti bahwa ada surat pernyataan diatas meterai bahwa ada 30 orang yang disuruh menandatangani dan diancam dan ditakut takuti apabila tidak membubuhkan tanda tangan kamu masuk penjara diceritakan Rawi. Oknum tersebut inisial SP mantan kades. AH mantan Camat dan DN mantan Camat Merapi Timur.
Menurut pengakuan Rawi belum lama ini dia memenuhi panggilan ke Polda Sumsel bersama Saipul untuk dipanggil sebagai saksi sdr. Arifudin saya selaku saksi Arifudin ikut melaporkan Widarto Chairman Sungai Budi Grup di Kabareskrim Mabes Polri.
Chairman Sungai Budi Grup Widarto saat dihubungi wartawan melalui ponselnya nomor hp nya 0811164XXX sekitar pukul 12 : 54 wib nada tersambung diangkat " dari mana. Dijawab " dari lahat saya wartawan mau minta 5 menit pak Widarto namun sempat terputus hubungan via ponsel Widarto dengan wartawan policewatch.news.
Dicoba lagi dihubungi ke nomor hp Widarto pukul 12 : 56 wib nada sambung masuk namun tidak diangkat hingga berita ini diturunkan belum memberikan hak jawab kepada policewatch.news terkait laporan sdr. Arifudin ke Bareskrim Mabes Polri tanda bukti
lapor  : STTL / 442/ IV /2018/BARESKRIM. akan bersambung
Reporter  : Bambang.MD

CUITAN ARIFUDIN DI AKUN FB MILIKNYA IUP BGG SURAT MENYURAT TANAH DIDUGA " FIKTIF "

cuitan afifudin di fb


LAHAT - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS -  Arifudin Warga Muaraenim dirinya kecewa melalui akun facebooknya mencurahkan unek - unek Kekesalan kepada PT. Bumi Gema Gempita pemilik Ijin Usaha Pertambangan Keputusan Bupati Lahat nomor : 503/194 / KEPERTAMBEN / 2010 ditandatangani oleh Bupati Lahat Saifudin Aswari Rifai. SE.

Dalam cuitan Arifudin di akun facebook nya " Ijin Usaha Pertambangan produksi batubara PT. BGG yang ditandatangani oleh Saifudin Aswari Rifai. Produksi batubara menggunakan surat surat tanah fiktif dari tahun 2010 sampai sekarang ini "

Seperti juga dia menuliskan diakun facebook pada tanggal 31 mei 2018 pukul 07.44 " ini bukti bukti surat tanah palsu yang dilakukan oleh tim legal oleh PT. Bumi Gema Gempita a/n Budi Sukoco  berkolaborasi dengan Kades Muaralawai a/n Sopian dan Camat Merapi Timur tahun 2014 "
Sebelumnya Arifudin Warga Muaraenim inimelaporkan ke Mabes Polri terkait dia dilaporkan ke Polda Sumsel sehingga Arifudin ditetapkan tersangka oleh penyidik dan dalam persidangan Arifudin  divonis penjara oleh Pengadilan  Negeri.

Kini Arifudin akan memulihkan nama baiknya bahwa dia tidak bersalah dan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri yang dilaporkan bos PT. Bumi Gema Gempita pemilik Ijin Usaha Pertambangan batubara sdr Widarto Chairman Sungai Budi Grup beralamat di Lampung. (Bambang)

Pembangunan RPS , SMK Perjuangan Bangsa Ligung,Kurang Transparan pada Publik


SMK perjuangan bangsa ligung

Majalengka,Policewatch.news,-Di tahun 2018  SMK perjuangan bangsa ligung   kecamatan ligung kabupaten majalengka  jawa barat , mendapatkan bantuan bangunan ruang praktek siswa RPS  namun sayangnya terkesan tertutup untuk insan pers ,  tidak transparan padahal UU KIP no 14 tahun 2014 mengamanat kan keterbukaan informasi publik , contoh kongkrit terlihat jelas ,  tidak  memasangnya papan proyek di lokasi pembangunan diduga kuat penggunaan anggran pembangunan di selewngkan  , bahkan menurut informasi , ysng di dapat awak media MPW  pencairan anggran bangunan RPS komite sekolah tidak mengetahuinya , ada apa.   ??

Saaat awak media police watch menemui bagian sarpras JAJA  dengan maksud mengkonfirmasikan hal tersebut mengatakan tidak mengetahui anggran teresbut " saya tidak tau ,berapa anggran nya dan sumber anggran darimana saya hanya sapras , untuk lebih jelas nya silahkan tanya kepala sekolah langsung "ujar jaja kepada awak media police watch di ruang kantin sekolah  jumat (07/09/2018 ).

di tempat terpisah Asep kepala sekolah SMK perjuangan ligung di temui di rumah nya  jumat ( 07/09/2018 ) ,  saat di komfirmasikan  hal  tersebut menerangkan " saya sendiri baru menjadi kepala sekolah mulai per agustus , pengajuan bangunan tersebut masih pengajuan kepala sekolah yang dulu , jadi saya tidak tau sumber anggran nya dari mana akan tetapi untuk  jumlah anggran sebesar RP 193 ,000,000 ( seratus sembilan puluh tiga juta rupiah ) pencairan nya dua  tahap  diantaranya  tahap pertama  70% dan tahap kedua  30% , itu juga kalaw kekurangan anggran nanti di ambil dari uang orang tua siswa melalui komite " ,terangnya 

Masih dikatakan ASEP  untuk komite sekolah memang sudah habis masa jabatan ,  tapi Memang SK nya belum  ada  jadi bukan tidak di libatkan " memang saya akui ada mis komunikasi dengan komite jadi bukan berarti tidak  di libatkan sekarang lagi di komunikasikan saya sendiri waktu menjabat pertama jadi kepala sekolah anggran dana bantuan oprasional sekolah (BOS ) bendahara tidak megang anggran , nol rupiah , saya j dari tahun 2017 -  2018  agak  mis komunikasi  dengan ketua yayasan sekarang,  ketua yayasan yang baru . dan saya juga tidak serta merta menginginkan jadi kepala sekolah , mendingan jadi guru biasa ,  saya sendiri  jadu kepala sekolah bukan kemauan saya sendiri  "pungkas nya  ( aboen )


DAPA SATRIA MANDALA , "SISWA SD NEGERI 1 LIGUNG LOR "RAIH JUARA 2 TAEKWONDO TINGKAT PROVINSI


Reporter  : Aboen
juara ke dua , dari cabang olahraga  TAEKWONDO  di tingkat provinsi
Majalengka,Policewatch.news,-Prestasi membanggakan kembali di raih oleh siswa SD Negeri 1 ligung lor kecamatan ligung kabupaten majalengka jawa barat . di harumkan oleh dapa satria mandala siswa kelas empat yang berhasil meraih juara ke dua , dari cabang olahraga  TAEKWONDO  di tingkat provinsi yang di adakan di bandung beberapa waktu lalu . 

Oding samsudin S.P.d  Kepala sekolah sd negeri 1 ligung lor   melalui guru , saat di temui di ruangan kantor nya mengatakan " meraih prestasi bukanlah yang mudah jika bimbingan para orang guru kurang full.  Kepada para siswa  yang disiplin " ungkap edi maryanto S.pd kepada awak media police watch .

Masih dikatakanya  " keberhasilan yang di raih oleh dapa satria mandala merupakan suatu kebanggaan bagi sekolah dan para guru di sdn 1 ligung lor , karena sudah mengharumkan nama sekolah dan nama kabupaten majalengka di tingkat provinsi ," katanya

Hal senada dikatakan yayat hidayat s.pd yang juga guru , bukan sajah juara tae kwondo ada juga siswi yaitu aliyah  siswi kelas enam  yang meraih juara pertama ,  PMBK  tingkat kecamatan siswa berpestasi
" saya sangat  bersyukur atas prestasi yang di raih siswa dan  siswi sekaligus menjadi motivasi tersendiri untuk meningkatkan prestasi siswa kedepan nya " ujar nya

yayat menbahkan , pencapaian tetsebut salah satu nya berkat dukungan kepala sekolah sdn 1 ligung lor oding samsudin s.pd
menurut yayat untuk lolos pada tingkat provinsi tidaklah mudah dan bukan persoalan instan ,
"dalam meraih  prestasi ini tentunya melalui proses dan bimbingan serta petunjuk dari semua pihak baik dari guru ,orang tua siswa dan msyarakat harapan nya kedepanya siswa sdn 1 ligung lor supaya lebih berprestasi " 

PT. BUKIT ASAM REHABILITASI DAS 453 HA.MULAK ULU LAHAT 100 HA


Reporter  :Bambang.MD
Direktur Operasi dan Produksi PTBA Suryo Eko Hadianto

PALEMBANG -Policewatch.news,- PT Bukit Asam (PTBA) Tbk sebagai perusahaan tambang batu bara diwilayah Sumatera Selatan (Sumsel) telah melaksanakan komitmennya merehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah ini. Sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PTBA telah merehabilitasi DAS tahap I (satu)

Dalam siaran pers yang dikirimkan kepada wartawan policewatch.news menyebutkan, PT Bukit Asam telah berhasil merehabilitasi DAS tahap I seluas 453 hektare untuk di Sumatera Selatan.
Laporan dan ekspose kesejumlah media keberhasilan penanaman rehabilitasi DAS telah diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Direktur Operasi dan Produksi PTBA Suryo Eko Hadianto telah menyerahkan laporan penyelesaian pekerjaan penanaman rehabilitasi DAS tahap I kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian LHK Ida Bagus Putera Parthama,” kata Sekretaris Perusahaan Suherman, Selasa (4/9).

Menurut Direktur Operasi dan Produksi PTBA Suryo Eko Hadianto PTBA telah berhasil merehabilitasi DAS tahap I seluas 453 hektare. DAS yang telah selesai direhabilitasi tersebut mencakup hutan lindung Bukit Jambul Gunung Patah Desa Pengentaan, Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat seluas 100 hektare.

Sisanya di Bukit Jambul Asahan Desa Kota Padang dan Desa Gunung Agung, Semende Darat Tengah (SDT) Kabupaten Muara Enim seluas 260 hektare, serta fasilitas umum seluas 93 hektare.
“Berdasarkan berita acara hasil penilaian keberhasilan penanaman oleh tim terpadu yang ditunjuk Kementerian LHK pada 9 Agustus 2018, penanaman rehabilitasi DAS PTBA tahap I seluas 453 hektare dinyatakan berhasil dengan standar keberhasilan mengacu pada P.87/2016 dengan minimal 700 batang pohon/ha pada hutan lindung dan 400 batang/ha pada fasilitas umum,” kata Suryo.

PTBA Tbk melakukan rehabilitasi DAS sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.63/Menhut-II/2011. Pemegang IPPKH untuk penggunaan komersial dan ekonomi dikenakan ketentuan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dengan rasio 1:1, ditambah dengan luas rencana areal terganggu dalam kategori L3.

Menurut Suherman, dengan diserahkannya penyelesaian pekerjaan penanaman rehabilitasi DAS tahap I dari PTBA ke Dirjen PDASHL menjadikan PTBA sebagai perusahaan pertama di Sumatera Selatan yang telah menyerahkan penyelesaian rehabilitasi DAS.

Sebelumnya, pada 2013 PTBA telah merehabilitasi 3.660 hektare DAS. Luas kawasan yang direhabilitasi tersebut pada bagian dari hulu Sungai Musi yang terbagi dalam tiga  kabupaten, yakni 2.770 hektar di Kabupaten Muara Enim, 590 hektar di Kabupaten Lahat, dan  300 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin. " Tutupnya


HERMAN DERU DAN MAWARDI YAHYA DILANTIK PADA 27 SEPTEMBER 2018 OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO



Reporter : Bambang
Gubernur dan wakil gubernur terpilih

PALEMBANG - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS - Gubernur dan wakil gubernur terpilih Herman Deru - Mawardi Yahya dipastikan akan dilantik pada tanggal 27 september 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara
Pelantikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam pleno penetapan pasangan Herman Deru dan Mawardi Yahya setelah Sidang perkara gugatan perdata di Mahkamah Konsitusi kamis (09/8) tidak diterima
Sebelumnya menjalani proses yang cukup panjang, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2018-2023, Dodi Reza- Giri Ramanda,
Sementara Ketua Tim Pemenangan Kance HD-MY Kabupaten Lahat 
Dadang Apriandi didampingi humas Bambang.MD ditemui wartawan policewatch.news belum lama ini saya sudah mendapatkan kabar bahwa Gubernur terpilih Herman Deru dan Mawardi Yahya akan dilantik pada tanggal 27 september 2018 dia menuturkan kepada wartawan dan saya juga mendapatkan telpon dari pak Gubernur untuk menghadiri pelantikan HD-MY di Jakarta pada tanggal 27 september 2018 akan dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo kata " Dadang ketua TIM PEMENANGAN KABUPATEN LAHAT  KANCE HD- MY.
Masih Imbuh " Dadang bahwa Gubernur Herman Deru dalam kampanyenya di Kabupaten Lahat dia akan memenuhi janjinya kepada masyarakat didaerah Trans Desa Ulak Mas Kecamatan Kota Lahat akan menggelar pertunjukan wayang kulit semalam suntuk sesuai permintaan warga setempat ujar " Dadang Caleg dari Partai Hanura Dapil Kota Lahat.
Tim Pemenangan HD-MY 
Kabupaten Lahat  mengucapkan " SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR HERMAN DERU DAN MAWARDI YAHYA PRIODE 2018 - 2023 OLEH PRESIDEN JOKOWIDODO "
Ketua    : Dadang Apriandi SH.
Humas  : Bambang.MD

WARGA RUMAH KHUSUS NELAYAN NIPAH PANJANG KELUHKAN AIR BERSIH DAN LISTRIK.


Reporter : Syamsuri
Perumahan khusus Nelayan di kecamatan nipah panjang kabupaten Tanjung Jabung Timur

Jambi,-policewatch.news,-Warga penghuni rumah khusus Nelayan di kecamatan nipah panjang kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan warga relokasi dari nelayan sekitar yang berangsur angsur sudah mulai menghuni RUMNEL yang berjumlah 50 unit rumah tersebut di mulai semenjak 2 hari setelah hari raya idul adha 1439 Hijriyah 2018 kemaren.

  Saat warga RUMNEL tersebut ditemui oleh awak media ini warga menyampaikan dengan mengeluhkan fasilitas air bersih serta listrik yang belum bisa dinikmati sampai berita ini di turunkan , sementara  untuk memenuhi kebutuhan air warga penghuni rumah nelayan tersebut terpaksa harus mengambil dari parit atau sungai yang ada di sekitar pemungkiman yang kondisi airnya masih kotor, padahal diketahui air adalah sebagai kebutuhan dasar " ujar warga  

  Saat ditanya kenapa tidak menggunakan fasilitas saluran air yang sudah disediakan di perumahan itu menurut warga semua itu terkendala karna aliran listrik yang belum tersambungkan sehingga saat malam mereka harus menggunakan lilin atau lampu minyak untuk penerangan.-

13.9.18

Ratusan Pemandu Karaoke Di Demak Lakukan Orasi

Massa Aksi Damai Tuntut Penolakan Perda Karaoke Di Depan Pendopo Kabupaten Demak

Reporter : NARDI
Ratusan PK(Pemandu Karaoke) Lakukan Orasi

Demak, Policewatch.news- Beberapa minggu yang lalu peraturan daerah terkait karoke di wilayah kabupaten demak telah disyahkan oleh wakil rakyat yang duduk di DPRD Kab. Demak bersama Bupati Demak. Tentu saja di syahkannya perda tersebut disambut dengan bangga oleh masyarakat kota demak khususnya yang menjunjung tinggi nilai Demak Kota Wali.
Namun sebagian para pekerja hiburan malam yang merasa ladang mata pencahariannya di hancurkan merasa perlu menolak adanya peraturan daerah tersebut, sehingga mereka menggelar Aksi Damai Komunitas Karaoke Demak pada Rabu (12/09/18) pukul 10.00 wib di pendopo Kab.Demak.
Selaku Korlap atau koordinator aksi adalah Sdr.Muklis selaku owner dari Dewa Musik yang diikuti oleh lk.150 orang pemandu karaoke serta para operator karaoke se-kab.demak.
Dimulai dengan massa yang bersama sama setelah sebelumnya berkumpul di alun alun demak melakukan jalan kaki ke pendopo kab.demak kemudian Massa aksi menggelar orasi yang dilakukan oleh sdr.muklis selaku korlap.
Setelah kurang lebih 15 menit melakukan orasi Perwakilan Massa aksi kemudian diterima oleh perwakilan kab.demak antara lain Asisten 2 Kab.Demak Bpk windu, Kabagops Res Demak Kompol Ahmadi, Sag, MH, Satpol pp bpk lilik, Dinas pariwisata Ardito wibowo, serta Kasubag hukum bpk afif.
Kapolres Demak Akbp Maesa Soegriwo, SIK melalui Kapolsek Demak Kota Iptu Sugeng Riyadi Bps, SH yang juga turut menjalankan pengamanan aksi menyampaikan "bahwa hasil dari koordinasi antara lain Aspirasi dari massa akan disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini bupati demak yang pada saat ini masih ada kegiatan lainnya".
Beliau juga menambahkan "untuk sementara perda terkait karoke tersebut masih menunggu nomor register dari provinsi, jadi untuk sementara belum bisa di berlakukan perda tersebut sehingga prosesnya masih beberapa waktu lagi".
Massa aksi dami membubarkan diri pada pukul 11.30 wib, secara keseluruhan aksi berjalan dengan lancar aman dan kondusif. Polres demak turut mengamankan jalannya aksi guna antisipasi kerawanan. 

11.9.18

Pemerhati THM, S.Tete Marthadilaga: Bila Terbukti Edarkan Narkoba, Tutup Diskotik Lounge Crown

Jakarta,Policewatch, - Pemerhati Tempat Hiburan Malam (THM), S. Tete Marthadilaga, mengingatkan agar  Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak gegabah mengambil keputusan sanksi terhadap tempat hiburan yang melakukan pelanggaran.  Seperti halnya adanya pengunjung yang tewas diduga over dosis (OD) di Lounge Diskotik Crown Tamansari Jakarta Barat, senin (10/09/2018) pagi.

Seperti diketahui, Salesman Perusahaan Swasta, ditemukan tewas diduga over dosis minuman keras. Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Diskotek Lounge Crown, Tamansari, Jakarta Barat, Senin (10/09/2018) sekitar pukul 05.00 WIB pagi.

Menurut Mas Tete, sapaannya, jangan sampai terulang kasus yang menimpa diskotik Excotic. Biarkan penyiduk kepolisian bekerja secara profesional dan jangan  ada intervensi dari institusi lain hanya karena ada kepentingan. Namun begitu aparat yang melakukan penyidikan juga harus diawasi untuk mencegah kongkalikong antara pengusaha hiburan dengan penyidik.

“Jenazah harus diotopsi dan  harus ada saksi baik teman korban maupun karyawan Crown dimintai keterangan,” tandas Mas Tete.

Selain itu, lanjut Mas Tete, over dosisnya salahguna narkoba jenis apa. Apakah sabu ataukah ekstasy alias inex. Namun OD di Lounge Crown dikatakan OD karena minum Long Island. Ini yang perlu dicermati. Bisa saja hal ini terjadi, seperti halnya orang tewas minum oplosan.

Untuk operasional diskotik, sudah beberapa bulan ini Diskotik Crown tutup. Dan hanya Diskotik Lounge Crown yang masih buka, termasuk tempat hiburan karaoke.

Terkait kasus dugaan OD di Lounge Crown, Gubernur Anies harus menunjukkan tajinya untuk menutup, setelah mencabut surat izin usaha pariwisata Diskotik Lounge Crown. Hal ini dilakukan apabila tempat hiburan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran peredaran narkoba.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan telah ditemukan mayat yang terindentifikasi berinitial IJS, di Lounge Diskotik Crown, pada Sabtu (09/09/2018), sekitar pulul 05.00 WIB.

Menurut Argo penyebab pasti korban meninggal dunia masih dalam penyelidikan Polsek Tamansari, Jakarta Barat. Namun dugaan sementara korban tewas akibat over dosis (OD).

Argo menjelaskan, kejadian ini dilaporkan ke Siaga Ops Polda Metro Jaya Jam : 17.24 Wib. No. Laporan Polisi : 25/Lapga/Ix/2018/Sektro Tamansari. Tempat Kejadian Perkara di  Lounge Diskotik Crown.

Saksi yang sudah diminta keterangannya dilokasi kejadian, jelas Argo adalah Rujanto – yang menjelaskan bahwa korban sebelumnya meminum Long Island. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba saja korban mengalami  Kejang-Kejang. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Husada untuk mendapatkan pertolongan.

Namun sayangnya terlambat. Sebelum diambil tindakan korban sudah tewas. Dokter menyatakan korban meninggal dunia dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Selanjutnya korban dikirim ke RSCM untuk dimintakan visum. Kasusnya sendiri ditangani Polsek Tamansari.

OD Long Island

Dalam kesempatan lain, Kanit Reskrim Polsek Metro Taman Sari AKP Rango Siregar menyampaikan, jika kasus pengunjung diskotek tewas itu berawal dari laporan Rumah Sakit Husada, Jakarta Pusat.

“Ya kita dapat laporannya dari RS Husada,” ujar Rango saat dikonfirmasi, Senin (10/09/2018).

Dari penyelidikan sementara, kata Rango, IJ yang bekerja sebagai sales perusahaan swasta itu datang ke Lounge Crown bersama tiga rekannya. Kemudian, lanjut Rango mereka memesan minuman keras jenis Long Island di diskotek tersebut. Meski demikian, Rango mengaku belum bisa memastikan penyebab kematian pasti IJ.

“Iya (minum-minum di diskotek), tapi ini masih penyelidikan kita ya. Kita masih belum bisa memberikan keterangan resmi,” kata dia.

Alasan polisi belum bisa memberikan kesimpulan atas tewasnya IJ karena masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. “Karena hasil visum juga belum didapat. Apa penyebab kematiannya,” ujarnya.

Pasca ditemukan tewas, jasad IJ langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Polisi pun telah memeriksa sejumlah pegawai Lounge Crowm guna menindaklanjuti kasus tewasnya pria tersebut. “Sudah kami periksa, security dengan waiters ya,” ujarnya.(irfan)

10.9.18

GUNAWAN "ANGGUN DAN MENAWAN " KUWU DESA LIGUNG KIDUL

GUNAWAN kuwu desa ligung kidul kecamatan ligung kabupaten majalengka
Majalengka MPW ,-membangun sebuah desa menuju yang lebih baik , di butuhkan sosok pemimpin yang memiliki visi dan misi pro rakyat ,hal ini pun yang di lakukan oleh GUNAWAN 63 sosok yang anggun dan menawan kuwu desa ligung kidul kecamatan ligung kabupaten majalengka provinsi jawa barat .

Menurutnya membangun sebuah desa di butuhkan kebersamaan dan rasa memiliki  mengutamakan kepentingan masyarakat nenuju masyarakat  yang gemah ripah lohjinawi ,toto tentrem,  kerta raharja .
"saya selalu menyampaikan kepada seluruh perangkat desa untuk mengutamakan kepentingan masyarakat , melayani masyarakat. Dengan adanya niat untuk membangun  yang dilandasi pengabdian dan keikhlasan tentunya semua tujuan akan tercapai dengan satu catatan kita harus menjalin rasa kebersamaan dan saling rasa memilik " ungkap gunawan saat di wawan cara bersama wartwan  MPW di ruangan kerjanya . rabu ( 05/09/2018 ) .

sebagai  salah satu contoh  yang telah di buktikan dengan wujud nyata adalah pelaksanan pembangunan baik dari anggran dana desa dari APBN  pusat  dan  bantuan provinsi jawa barat , pada tahun 2018 desa ligung kidul merealisasikan dana  desa di tahap ke 2 , di enam lokasi diantaranya yakni , 1. anggran Rp 42.670.000 rabat beton di blok jumat   ke 2 . drainase di blok loji  anggran Rp 80.730.028 ,  ke 3.  jalan telpored di blok leuwimukti anggran Rp .39.860.000.  ke 4 .jalan telpored di blok loji  anggran Rp. 58.370.000.  Ke 5. Rehab poskesdes ,anggran Rp.9.736.600 ke 6. Penerangan lingkungan Rp. 15.000.000 , dan dari bantuan provinsi jawa barat sebesar Rp.100.000.000 , pembangunan MCK.    sebagai kepala desa ligung kidul dirinya telah menggunakan anggran ini sebaik baiknya sesuai aturan dan sesuai kebutuhan masyrakat .
"dari mulai dana desa mulai tahap ke satu sampai sekarang turun tahap ke dua pelaksaanan pembangunan sangat  mengutamakan  keterbukaan publik dalam hal penerimaan dan penggunaan agar semua yang di lakukan oleh kita  tidak dinilai negatip , saya selaku kepala desa perangkat desa dan tim pelaksana kerja ( TPK ) telah mengerjakan sesuai juknis dan RAB  dan sesuai aspirasi masyarakat , alhamdulilah masyrakat telah banyak merasakan manfaat dan perubahan baik dari segi infrastruktur maupun hal lainya " tutur nya  

gunawan menambahkan sangat berterimakasih kepada msyarakat  yang telah mendukung pembangunan,  harapan nya semoga untuk kedepan nya kebutuhan masyrakat yang belum terealiaasi bisa terselesaikan " kepada pemerintah pusat saya berharap kedepan nya dana desa  dan banvrop bisa lebih di tambahkan lagi anggran nya siapapun presiden nya dana desa bisa terus berlanjut untuk mewujudkan desa yang mandiri "pungkas nya ( aboen / zaenal )

NCW AKSI DEMO DI KEJAGUNG " PECAT KAJATI SUMSEL "

NCW Demo ke Kejagung 

JAKARTA - POLICEWATCH NEWS - Nasional Coruptions Watch (NCW ) hari ini (5/9/2018) menggelar aksi demo di KejagungRI aksi demo ini tergabung bersama NCW Pusat. Sumatera Selatan dan Kabupaten Lahat. Dimana kata" Dodo kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat menggunakan sumber dana APBD Tahun 2014. Senilai Rp 5,6 milyar rupiah yang sudah dilaporkan NCW kepada pihak Kejati Sumsel jalan ditempat alias " mandul " Kami meminta agar pihak Kajugung untuk " dipecat Kajati Sumsel " dalam tulisan spanduk yang dibawa oleh pendemo melakukan aksi unjuk rasa Gedung Bundar Kejagung RI. (5/9/2018) dijalan Trunojoyo - Jakarta Selatan

" aksi demo ini meminta kepada KAJAGUNG RI agar mencopot Kajati Sumsel  dinilai lamban mengusut kasus korupsi yang ada dikabupaten lahat " DUGAAN KORUPSI DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAHAT SUMBER DANA APBD 2014 SENILAI 5.6 MILYAR dikatakan Dodo Arman Ketua Nasional Coruptions Watch Kabupaten Lahat
Aksi demo ini terdiri dari gabungan  bersama dari NCW Provinsi Sumatera Selatan , NCW Kabupaten Lahat dan dibantu oleh NCW Pusat.
Dalam aksi demo di Kejagung ini  untuk menindaklanjuti laporan di Kejati Sumsel bahwa kinerja Kajati Sumsel jalan ditempat dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi di sekretariat drpd lahat 5.6 milyar yang sudah saya laporkan ujar " Dodo  bahkan pihak Kejati meminta untuk dibikin laporan yang terbaru. yang diminta oleh pihak penyidik dari Kejati Sumsel sudah 2 tahun lebih . Jadi diminta laporan yang baru apa yang diminta pihak jaksa dan sudah dilengkapi apa yang diminta  oleh jaksa hingga hari ini belum ada kejelasan dari pihak jaksa Oktaf kata " Dodo

Aksi demo mengerahkan puluhan masa NCW  "  MEMINTAK KAJUGUNG RI SEGERA MEMECAT KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL " karena banyak laporan masyarakat kasus - Kasus korupsi yang tidak jelas kelanjutan hukum nya seperti contohnya " kasus korupsi di sekretariat DPRD Lahat yang merugikan negara 5,6 milyar ujar " Aktivis Anti korupsi Indonesia Bersih Dodo Arman
Kordinator aksi Ketua NCW Kota Palembang RUBEN AL KHATIRI (KORAK) didampingi Ketua NCW Kabupaten Lahat DODO ARMAN  (Korlap) dalam orasinya dia mengatakan bahwa Kinerja kejati sumsel patut di Pertanyakan hingga kini laporan NCW Lahat belum ada kejelasan "  teriaknya
Sebelumnya sejumlah media online di regional.nasional. maupun media elektronik pernah memberitakan aksi demo di Kejati Sumsel yaitu tentang dugaan korupsi 5,6 milyar di sekretariat drpd lahat APBD Tahun 2014. "NCW mendesak kepada pihak Kejati Sumsel untuk dapat mengusut tuntas dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat pada APBD Tahun 2014 senilai Rp 5,6 milyar rupiah yang diduga fiktif. Di mana dalam pencairannya melalui Bank Sumsel Babel Lahat," ujar Ketua NCW Lahat, Dodo Arman, kepada wartawan,
"Kasus ini menurut Dodo sudah ditangani pihak Kejati Sumsel dan beberapa saksi sudah diperiksa yaitu (RS) Bendahara dan (SP) selaku Sekretariat Dewan DPRD Lahat. Namun, sepertinya kasus ini jalan di tempat, belum ada satu pun dijadikan tersangka. Padahal sudah beberapa kali di demo dan dilaporkan ke Kejati," terangnya.

Dijelaskan lebih jauh, dugaan korupsi dana anggaran di Sekwan DPRD Lahat tahun 2014 senilai Rp 5,6 milyar dalam pencairannya pada waktu itu sudah tutup buku per tanggal 25 Desember. Adapun bukti pencarian uang Negara yang diduga dikorupsi berjamaah sebagai berikut :
1) 17/12/14 000763487/.........2000 224159737 Rp1.200.000.000;
2) 29/11/14 000763490/.........2000 225567791 Rp1.850.000.000;
3) 30/12/14 000749121/........2000 22567791 Rp1.350.000.000;

National Corruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat sebelumnya pernah melakukan aksi demo di Kejati Sumsel. Apabila tidak ada tindak lanjut, NCW akan melakukan aksi demo di Kejagung RI.
Ruben Al Khatiri selaku Ketua NCW Kota Palembang dalam orasinya
"Kepada Pak Prasetyo agar kiranya dapat mendengar aspirasi rakyat " Tegakan Supermasi Hukum jangan pandang bulu " Hidup Rakyat "

Masih ujar Ruben usai aksi demo di temui sejumlah wartawan rabu (5/9) dia menegaskan secepatnya pihak Kejagung untuk mengungkap dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat yang sudah ditangani pihak Kejati Sumsel namun belum ada kejelasan kata " aktivis anti korupsi Sumsel yang selalu menyuarakan " LAWAN KORUPSI "
Perwakilan NCW diterima  Gunawan Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI. dan pihak  NCW diminta melengkapi berkas tambahan yang di minta Kejagung dalam menyerahkan berkas laporan dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat.
Aksi demo di Kejagung RI mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya
Reporter  :Bambang.MD

Pemkab Sintang Siapkan Tiga Lokasi Fasilitas PKR

Gubernur dan wakil Gubernur  Kalimantan Barat Sutarmidji dan Ria Norsan 


SINTANG,POLICEWATCHNEWS,- Dilantiknya Gubernur dan wakil Gubernur  Kalimantan Barat Sutarmidji dan Ria Norsan membuat angin segar pemekaran Kalimantan Barat kembali berhembus.

Pemekaran Kalimantan Barat wilayah timur Kalbar bernama provinsi Kapuas Raya (PKR)  memang menjadi janji saat kampanye pasangan Sutarmidji -Ria Norsan ini.
Pemerintah Kabupaten Sintang sendiri diminta untuk menyiapkan fasilitas berupa tanah dan gedung untuk persiapan provinsi baru di timur kalbar.

Bupati Sintang Jarot Winarno telah memiliki beberapa lokasi alternative untuk fasilitas pendukung provinsi baru di wilayah timur Kalbar.
"Sebagai calon ibu kota provinsi, Sintang akan menyiapkan kompleks gedung serba guna, tanah tiga hektare di Sungai Ukoi, Jerora dan Desa Paloh Benua sebagai pilihan alternatif untuk pusat pemerintahan Provinsi Kapuas Raya. Semua alternatif tersebut statusnya sudah clear and clean,” Kata Jarot, Jumat (07/09/2018
Menurut Jarot, PKR menjadi dambaan masyarakat di lima kabupaten di pedalaman Kalbar. Karena itulah, Sintang saat ini sudah mempersiapkan diri. Saat ini pun sudah ada lahan dan gedung yang nantinya dapat digunakan sebagai pusat pemerintahan provinsi.

Sementara itu Mantan Bupati Sintang Milton Crosby, mendukung penuh pembentukan DOB PKR. Menurutnya, persiapan provinsi baru tersebut sudah dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Sintang periode 2005-2015.

Terbentuknya PKR, kata Milton hanya tinggal menunggu kemauan politik dari Pemprov Kalbar.
Dalam Amanat Presiden Kelompok 65 dan 22 tentang Prioritas DOB, ada empat daerah yang akan dimekarkan di Kalbar. Keempatnya yaitu Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Sekayam, Kabupaten  Benua Lanjak, dan Kabupaten Tayan.

"PKR Harusnya sudah diwujudkan karena sudah dikeluarkan Amanat Presiden pada 2013, namun terhambat oleh hal teknis dari provinsi,” Tandasnya. (Ted)

4.9.18

TEDDY JUNIASTANTO MANTAN KABID PENGAIRAN LAHAT DI VONIS 4.5 TAHUN KORUPSI LAPTER PINDAH TUGAS KE REJANG LEBONG

Reporter  : Bambang.MD
ilustrasi

LAHAT - SUMSEL - POLICEWATCH NEWS -  Kasus Korupsi pembangunan proyek  Lapangan Terbang Atung Bungsu di Pagaralam hingga menyeret Bos PT. Bania Rahmat Utama H.Teguh. dan PPK Teddy Juniastanto mantan PNS Kabig Pengairan di PU Bina Marga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat melalui Widi Widyatmo. SIP. Msi ditemui policewatch.news selasa (4/9) hari saya mau mengikuti sidang paripurna di DPRD Lahat. dan Sekretaris mengajak menemui Wiwin salah satu staffnya dan ditemui diruang kerja untuk dimintai mengenai apakah sdr. Teddy Juniastanto mantan Kabid Pengairan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Pengairan Kabupaten Lahat. Menurutnya dia sudah pindah ke Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sesuai : a.n Teddy Juniastanto. ST.MM. Nomor : 824.3/ 859/ BKPSDM /2017 .tertanggal 02 oktober 2017 terang salah satu pegawai di BKPSDM Kabupaten Lahat.
Kasus korupsi lapter Atung Bungsu 

Juga menyeret Bos PT. Bania Rahmat Utama H.Teguh. menjadi buronan selama 5  tahun sejak tahun  2013. Dia mangkir tidak pernah hadir atas pemanggilan pihak penyidik Polda Sumsel sehingga pada tanggal 27 Agustus 2018 akhir  Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu dari Ditreskrimsus Polda Sumsel menangkap Teguh setelah pulang menunaikan ibadah haji dari Mekkah saat turun dari pesawat di Bandara Internasional SMB II Palembang.