Dirut PTBA Lepas Pemudik Bareng Bersama BUMN " 2019

Reporter.   : Bambang.MD 

Pelepasan peserta mudik bareng bersama PTBA tbk dan BUMN dihalaman kantor PTBA, kamis (30/5) 

Tanjung Enim, (policewatch.news) Direktur Utama Arviian Arifin melalui Direktur Operasi Dan Produksi, General Manager Suhendi dan Wabup Muara Enim ikut melapas peserta mudik bareng bersama PTBA tbk dan BUMN dihalaman kantor PTBA, kamis (30/5) 

Pelepasan pemudik langsung dilakukan oleh Wakil Bupati Muara Enim, Didampingi Direktur Operasi Dan Produksi Eko Suryo Hadiyanto serta Genaral Manager Suhedi, mudik bareng bersama PTBA tbk dan BUMN sudah berjalan setiap tahun tujuan, Padang, Yogyakarta, Solo dan Bandung dengan Diberangkatkan 9 Bus eksekutif, dengan jumlah 420 penumpang ikut mudik bareng bersama PTBA tbk.

pemudik

Sementara salah satu penumpang bersama Ari (40) tujuan Garut saya sangat senang sekali adanya program mudik bareng bersama PTBA tbk dan kerjasama BUMN, disisi lain kalau beli tiket tujuan Garut bisa mencapai Rp 500 ribu kalau dihitung 5 orang berarti kita harus mengeluarkan kocek Rp 2, 5 juta berarti kita sudah mengirit ongkos Rp 2,5 juta lumayan uang segitu cukup banyak seperti saya sebagai pekerja buruh harian tukasnya

Sementara peserta pemudik diberikan kenyamanan bus eksekutif, Snack, fasilitas WiFi dan makan gratis selama dalam perjalanan kata Kordinator Sigit Wartawan Enim Ekspres tujuan Yogyakarta ikut juga wartawan tvsumsel Bambang.MD tujuan yang sama

Aniaya Wartawan, Oknum PNS Dinas Kesehatan OKU Timur Dilaporkan Kepolisi

Reporter : Andi R

Imam Tasrul jurnalis Sriwijaya TV, dikeroyok dan dianiaya oleh oknum PNS Dinas Kesehatan (Dinkes), saat sedang melaksanakn tugas liputan berita di kantor Dinas Kesehatan OKU Timur, Selasa (28/05/2019).

OKU Timur, (policewatch.news)- Peristiwa naas menimpa seorang rekan wartawan yang bertugas di OKU Timur, Imam Tasrul jurnalis Sriwijaya TV, dikeroyok dan dianiaya oleh oknum PNS Dinas Kesehatan (Dinkes), saat sedang melaksanakn tugas liputan berita di kantor Dinas Kesehatan OKU Timur, Selasa (28/05/2019).

Peristiwa yang menimpa rekan wartawan Imam Tasrul, terjadi setelah keluar ruangan kantor dan tiba-tiba ditunggu di parkiran.

Saksi mata mengungkapkan kronologi awal kejadian, ketika Imam Tasrul dengan Susi hendak berjalan ke salah satu pintu ruangan, tiba-tiba salah seorang staf Dinkes yang duduk di parkiran mengatakan, "galak-galak betanyo dek disini, ado Satpam, kemudian Imam Tasrul menjawab siap kak, "ucapnya.

Lanjutnya, dia menjelaskan maksud tujuannya, lantas mereka naik ke atas. Ketika turun di bawah sempat terjadi adu mulut, dan Imam Tasrul dipukul, karena ingin membela diri, Imam mengelak. Disaat sedang terjadi pergulatan, ada beberapa petugas dinas kesehatan yang sempat melerai kejadian tersebut.

"Ternyata tak hanya sampai di situ, setelah Imam Tasrul berlari ke arah masjid Pemda, ia tetap dikejar oleh tiga orang pegawai Dinkes, di sana Imam Tasrul dipukuli, "pungkas Susi.

Kemudian, Tri Angga, selaku Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) OKU Timur, mengecam insiden penganiayaan ini, dan menurutnya kekerasan intimidasi itu merupakan pelecehan terhadap profesi wartawan.

"Ini sudah pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999, yang menghalang-halangi tugas dan kerja wartawan, kami mengecam keras hal seperti itu, ini sekaligus merupakan ancaman terhadap kebebasan Pers dan kehidupan berdemokrasi, "kata Tri Angga, Selasa (28/05/2019).

Untuk itu, lanjut Tri Angga, mewakili korban dan segenap wartawan menyerukan kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami akan melakukan pengawalan terhadap kasus ini, untuk sekarang kami juga melakukan pendampingan untuk penyembuhan rekan Imam Tasrul, karena ia mengalami trauma dan luka memar di tubuhnya, "jelas Tri Angga.

Lebih lanjut, korban Imam Tasrul tidak terima pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dirinya, dan melaporkan perbuatan oknum PNS Dinkes tersebut ke Polisi, tercatat dengan Nomor TBL-B/67/V/2019 OKUT LP-B/67/V/2019/Sumsel/OKUT, 28 Mei 2019.

Para Pemudik Yang Lewat Tol Capai 48 Persen, Pastikan Saldo Cukup.

Reporter : M.Taufiq.Sapta

Dari kiri : Anggota Komisi B, DPRD Jateng,dr.Messy Widiastuti, Anggota Komisi D DPRD

Jateng, Hadi Susilo dan Anggota Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid, Foto : M. Taufiq.

Semarang ( PoliceWatch.News )- Laporan kinerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi A sampai dengan Komisi E setiap triwulannya yang di hadiri anggota Komisi B, Komisi D dan Komisi E serta awak media massa, di gelar di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah lantai IV ,jalan Menteri Supeno Kota Semarang , Senin,27/ mei / 2019.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, dr.Messy Widiastuti mengatakan, tugas kami memantau kegiatan kegiatan perekonomian dalam rangka mempersiapkan lebaran 2019, kita ketahui bersama setiap anggota dewan yang di tiap komisi DPRD jateng mempunyai tugas controlling sehingga semua program dimana suatu proyek yang di programkan sudah berjalan dengan baik”.ujarnya.

Menurutnya didalam memantau perekonomian khususnya persediaan pangan saat menjelang puasa dan lebaran tahun ini komisi B telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh dinas terkait dengan persiapan lebaran ini untuk mengetahui kegiatan seluruh dinas yang ada di seluruh provinsi di jawa tengah . paparnya.

Messy menamabahkan, disamping itu kami kami juga mengunjungi dibeberapa lokasi seperti pasar untuk memantau harga harga cukupkah persediaan? Banyakkah peminat untuk membeli kebutuhan pokok untuk persiapan lebaran tahun ini,” pungkasnya. saat menyampaikan laporan triwulankomisi B DPRDjateng yang di kemas dala, tagline “ Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Melalui Media Massa “ yang di gelar di Gedungi DPRD Provonsi Jawa Tengah Lantai IV Semarang ,Senin 27/mei 2019.

Sementara itu Anggota Komisi E, Abdul hamid dalam laporannya memaparkan, komisi E banyak mengerjakan kalau di bulan puasa ini persiapan pembayaran THR bagi tenaga kerja buruh pabrik ,BUMN,BUMD maupun yang lainnya,uajarnya.

“ Kami dari komisi E mengikuti aturan yang berlaku ini salah satu fungsi legeslatif mengawasi implementasi dari perda yang di berlakukan oleh eksekutif maupun yang dilakukan oleh swasta yang memang terkait oelh aturan tersebut. Kami juga memantau UMK dan juga persiapan pemberian THR di pabrik pabrik ataupundi badn usaha badan usaha.”tuturnya,

Untuk dunia pendidikan kita memantau UNBK, kita memantau persiapan dan proses UNBK dan juga evaluasi dari UNBK. Secara prinsip UNBK yang dilaksanakan di jawa tengah adalah UNBK tidak menjadi patokan kelulusan sehingga menjadi kompetensi yang umum .

Menurut Abdul Hamid sarana dan prasarana yang dimiliki SMA/SMK dan SLB dibawah kewenangan provinsi jawa tengah relative baik, komputerisasi ,server.servercadangan ,listrik, cadangan listrik. Terkait THR aturannya mengacu pada PP 78,salah satunya pemberian THR satu
kali gaji pokok demikian juga di perusahaan perusahaan di berlakukan secara umum ,gaji pokok
dan atau tambahan seperti parcel, kenang kenangan dan lain sebagainya itu inisiatif masing
masing perusahaan.” Paparnya.

Kami diberi tugas dari dinaskertrans, rata rata mereka membayar kewajiban member THR
minimal satu kali gaji pokok karyawan.”pungkasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama anggota komisi D, Hadi Santoso mengatakan, dalam monitoring pelaksanaan mudik lebaran 2019 , ada 9 juta pemudik ke jawa tengah, masyarakat yang melintas dan masuk di jateng di prediksi dari Kemenhub 48 persen menggunakan tol atas dan bawah, 17 persen menggunakan jalur tengah dan sisanya terdistribusi menggunakan jalur alternative maupun pantai selatan,” paparnya.

“ Tahun 2019 ada pola perubahan mudik di jateng kaitannya dengan pemanfaatan tol

1. Ada kebijakan oneway, 4 jalur , ada kebijakan penggunaan jalut tol saat mudi tota, 4 lajurnya di gunakan ke jateng dari mulai job toldari pintu utara sampai ke pintu barat mulai 30 mei 2019 mulai pukul 00 sapai pukul 23.00 untuk 31 mei 2019 di mulai lagi mulai pukul 0.00 . mulai tanggal 1 dan 2 juni 2019. Prinsipnya oneway ada 4 hari dan akan berhenti di brebes barat. Untuk arus balik akan dilaksanakan tanggal 8 dan 9 juni 2019 arus barat mulai dari brebes barat.

2. Sekitar 48 persen pemudik masuk ke jateng melalui tol maka tolong untuk para pemudik pastikan saldonya cukup, karena didalam tol sedikit sekali gerai gerai yang menyediakan top up sehingga bisa memperkirakan saldo yang digunakan. Kenali rest area di dalam tol.

Untuk brebes barat sampai dengan Surabaya ada 3 rest area selebihnya pendamping, kenali pintu keluar tol karena akan berpebgaruh terhadap kelancaran

3. Penggunaan secara resmi terminal type B ada 24 untuk rest area, untuk itu kami berharap pemudik keluar melalui jalan yang tembus ke kabupaten atau kota. prediksi kami yang masuk ke tegal barat mencapai 38 persen maka memakai jalur oneway.

Sutarno Mantan Kades Krujon, Diduga Gelapkan Dana Bumdes Rp.50 Juta

Reporter :  Andi R

mantan Kepala desa Krujon, Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur Sumsel, diduga selewengkan dana Bumdes tahun 2017 sebesar Rp.50 juta

Krujon Semendawai Suku III OKU Timur, (policewatch.news)- Berdasarkan informasi laporan masyarakat, Sutarno, mantan Kepala desa Krujon, Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur Sumsel, diduga selewengkan dana Bumdes tahun 2017 sebesar Rp.50 juta, yang hingga saat ini menghilang (minggat) tidak jelas keberadaannya, dan masih menjadi keluhan masyarakat dengan menyisakan berbagai permasalahan di desa tersebut, diantaranya sangkutan tunggakan uang pembayaran upah buruh pekerja pengecoran jalan desa, sangkutan uang pembayaran material pasir koral, sangkutan biaya aspal beserta upah pekerja pengaspalan.

Kemudian, awak media mencoba mengkonfirmasi masalah tersebut, Selasa (28/05/2019), di kediaman sang mantan Kades, namun tidak menemukan keberadaan Sutarno eks-Kades di rumahnya, hanya bertemu Taufik dan Novi Sumarni anak dari Sutarno.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Taufik (30), yang sebelumnya sebagai ketua Bumdes menggantikan Subambang (40) dan Novi Sumarni (25) bendahara Bumdes Krujon 2017, terkesan menutup-nutupi saat ditanya perihal uang Bumdes tersebut serta keberadaan Sutarno ayahnya sang mantan Kades.

"Kami tidak tahu keberadaan pak Sutarno, sudah beberapa bulan ini tidak pulang dan tidak ada kabar, perginya sama ibu entah kemana. Mengenai dana Bumdes Rp.50 juta awalnya sudah dibelikan 3 (tiga) ekor sapi untuk dipelihara, dan beberapa bulan kemudian yang kami ketahui sapi tersebut diambil oleh seseorang untuk membayar hutang pak Sutarno, "ujar Taufik dan Novi.

Sementara, menurut keterangan dari Subambang "pada awalnya memang benar ada, pencairan dana Bumdes 2017 Rp.50 juta tersebut, sama pak Sutarno sudah dibelikan 3 (tiga) ekor sapi untuk dipelihara, namun selang beberapa bulan kemudian sapi tersebut sudah tidak ada lagi, entah kemana, "kata Subambang.

Untuk diketahui, Taufik (30) adalah anak menantu Sutarno, Novi Sumarni (25) adalah isteri Taufik, merupakan anak perempuan Sutarno mantan Kades Krujon. Subambang yang pada awalnya sebagai ketua Bumdes, namun di tengah perjalanan oleh Sutarno diganti dengan Taufik sebagai ketua Bumdes, tanpa konfirmasi ataupun musyawarah serta tanpa keterangan yang jelas, hal ini memunculkan dugaan adanya persekongkolan indikasi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

"saya sebagai ketua Bumdes ditunjuk langsung oleh pak Sutarno menggantikan Subambang, "terang Taufik kepada awak media.

Sementara, Kades Krujon Saparman, saat dibincangi awak media membenarkan adanya kejadian tersebut, mengenai dana Bumdes 2017 Rp.50 juta yang diselewengkan oleh Sutarno sang mantan Kades.

"Benar kejadian tersebut, mengenai dugaan penyelewengan dana Bumdes 2017 Rp.50 juta oleh Sutarno dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan, "jelas Saparman.

Menurut hemat kami, apapun itu alasannya Taufik sebagai ketua Bumdes, dan Novi Sumarni sebagai bendahara keluarga mantan Kades Sutarno, harus tetap bertanggungjawab untuk mengganti dan mengembalikan uang Rp.50 juta dana Bumdes tersebut, sebab ikut terlibat indikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dalam penggelapan uang Bumdes tersebut, dan tidak bisa lepas tangan begitu saja, "ungkap salah seorang anggota BPD Krujon.

Kepada Yth. Bupati OKU Timur H.M. Kholid Mawardi, S.Sos, M.Si, Wakil Bupati OKUT Fery Antoni, SE, Kapolres OKU Timur AKBP. Erlin Tangjaya, SH, SIk, Unit Pidkor Polres OKUT, Inspektorat, Kepala Dinas PMD OKUT, H. Rusman, SE, MM, beserta pejabat pemerintah yang berwenang lainnya, melalui media ini kami mewakili aspirasi masyarakat menyampaikan dan melaporkan agar kiranya masalah ini untuk ditindak lanjuti serta diproses hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena dana Bumdes adalah uang bantuan pemerintah (uang negara), uang rakyat, digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi Kades ataupun mantan Kades dan keluarganya.

Aksi Demo (GNKR) Kembali Memanas di Medan

Reporter : Ginting

Presidium GNKR Sumut Prabualam Syahputra memimpin aksi demo di depan gedung DPRDSU, Medan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat 24 Mei 2019

Medan (policewatch.news) - Massa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) kembali menggelar aksi demo di Medan, Jumat 24 Mei 2019.

Massa berorasi di depan Gedung DPRD Sumut, sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelumnya aksi bergerak dari Masjid Raya Medan. Begitu tiba di depan gedung dewan, massa sempat kisruh dengan adanya perintah untuk menurunkan spanduk yang dinilai mengandung provokasi.

Presidium GNKR Rabualam Syahputra dipanggil naik ke atas truk untuk menyampaikan orasi. Namun, ia tidak kelihatan.

"Sepertinya abangda Rabualam belum kelihatan ya," ujar orator, Setelah beberapa menit, Rabualam naik ke truk dan mulai berorasi.

"Angkat tangannya semua ke atas, berdiri," teriak koordinator aksi Afrian.

Rabualam dalam orasinya menyerukan pujian kepada TNI, namun tidak memberi salam, kepada polisi. Ia juga menyapa beberapa tokoh yang hadir dalam aksi, seperti, Hj Roni Siregar, Rajali Toaz dan mahasiswa.

"Jika yang memenjarakan adalah kepolisian, mereka punya senjata. Kalau saya mimpin, kita tidak salah, tapi kita dipenjara, siap di belakang saya?" teriaknya.

Rabualam kemudian menyampaikan apa yang disebutnya amanah lima tuntutan rakyat, yang disampaikannya untuk dibaca salah satu mahasiswa.

Sepanjang aksi polisi berjaga di depan gedung dewan. Para pendemo dipagari dengan kawat berduri.

Tim Hukum Prabowo-Sandi akan Bongkar Kecurangan Pemilu di MK

Reporter : MRI

Anggota tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Denny Indrayana di acara diskusi Polemik “MK adalah Koentji”, Jakarta, 25 Mei 2019

Jakarta, (POLICEWATCH.NEWS) - Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan tak akan membongkar bukti-bukti yang dibawa dalam permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Anggota tim hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan bukti-bukti baru akan disampaikan saat persidangan sengketa itu mulai dilakukan.

"Terkait dengan argumentasi, terkait bukti mohon dimaklumi sesuai jadwal sidang 11 Juni, kalau sesuai jadwal juga putusan 28 Juni karena itu kalau terkait dengan substansi, entah itu argumentasi, dalil, buktinya supaya dia tidak jadi bayi yang lahir prematur, tidak sehat ditunggu saja supaya lahir pada waktunya," tutur Denny di Jakarta Pusat, Sabtu (25/5).

Diketahui pada saat pendaftaran permohonan sengketa Jumat (24/5) kemarin, tim hukum Prabowo-Sandi turut membawa 51 bukti. Denny menuturkan bukti-bukti itu nantinya juga akan terus dilengkapi. Mulai dari bukti tertulis, keterangan saksi, hingga keterangan ahli.

"Untuk penguat dalil bahwa kita memperjuangkan pemilu yang jurdil," ujarnya.

Lebih lanjut, Denny menyampaikan bukti yang mereka bawa ke MK bisa dipertanggungjawabkan. Nantinya, lanjut Denny, tinggal majelis hakim saja yang menilai bukti-bukti tersebut.

"Insyaallah bisa dipertanggungjawabkan bagaimana nanti dinilai oleh hakim kami serahkan, nanti dari tim 01 juga pasti punya argumentasi yang kuat," ucap Denny.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mendaftarkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya saja pendaftaran ini tak langsung disampaikan oleh Prabowo-Sandi tetapi hanya diwakilkan tim hukum calon nomor urut 02 itu.

Pihak yang mewakili saat pendaftaran adalah Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Hashim Djojohadikusumo, Andre Rosiade, dan sejumlah tim dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyatakan ada 51 bukti yang dilampirkan dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bukti ini meliputi sejumlah dokumen dan keterangan saksi-saksi.

"Bukti ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan ahli. Baru 51 bukti," ujar Bambang di gedung MK, Jumat (24/5)

Harga Bawang Putih Sempat Melambung Selama Dua Pekan

Reporter : M. Taufiq.Sapta

Dari kiri : Ka Disperindag Jateng, Arief Sambodo, Kepala Ketahanan Pangan Jateng, Agus

Wariyanto, Anggota Komisi B DPRD jateng, Messy Widiastuti, Foto: M. Taufiq.Sapta

Semarang (Police Watch.News)- Ketersediaan pasokan bahan pokok di Jawa Tengah untuk puasa dan lebaran 2019 menurut Kementerian Perdagangan secara umum dinyatakan aman. Pemerintah terus melakukan koordinasi untuk memastikan pasokan harga dan distribusi berjalan lancar. Jikalau kemudian ada fluktuasi harga akibat cuaca dipastikan masih dalam batas kewajaran.

Konsumsi bahan pokok di jawa tengah masing masing kabupaten kota di prediksi baik, begitu juga dengan pasokan dan harganya yang terjangkau, pola distribusi sembako yang komoditas tertentu juga menjadi perhatian instansi terkait.

Mahalnya harga bawang putih yang sempat berlangsung dua pekan terakhir langsung bisa diredam dengan langkah taktis dan operasi pasar. Bawang putih import sempat terkendala dalam proses kedatangannya hingga harga sempat melonjak tinggi dalam beberapa hari sedangkan untuk beras ketersediaan stok di bulog untuk wilayah jawa tengah di nilai aman, mencukupi masyarakat jawa tengah di prediksi mampu membeli sembako dengan harga terjangkau bahkan hingga saat lebaran nanti.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, dr. Messy Widiastuti mengatakan, setelah kami melakukan kunjungan di beberapa pasar kita tahu bahwa pada saat memasuki bulan puasa biasanya harga mulai naik, hal ini umumnya terjadi setiap tahun saat memasuku bulan puasa maupun menjelang lebaran.

Harga bawang putih bukan saja terkendali tidak naik tetapi yang turun seperti harga cabe itu juga harus di manipulasi supaya tidak sendiri turun. Jadi untuk menjaga harga supaya tetap sebagai harga minimal petani, “tuturnya.

Menurutnya ketersediaan bahan pokok sudah tercukupi dengan harga yang terjangkau, pemerintah luar biasa dalam mengendalikan harga sembako di pasar seperti beras, cabe, gula,telur, minyak, bawang putih,”paparnya saat menjadi nara sumber pada Dialog bersama parlemen jawa tengah, dengan tema “ Ketersediaan dan Keterjangkauan Sembako Jelang Ramadhan “ yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM, di Lobby Hotel Gets jalan MT. Haryono no 312 31 Semarang, Kamis 23/ / 2019.

Sementara itu Kepala Ketahanan Pangan Prov Jateng, Agus Wariyanto, menuturkan Jawa Tengah merupakan contributor ketahanan pangan nasional tidak kurang dari 14 persen pasokan pangan dari jawa tengah, komoditas sapi 1,7 juta ekar , komoditas kambing 2 juta ekor pertahun untuk komoditas telur di jawa tengah paling besar ada di Kendal mencapai 20 persen karena merupakan sentra telur, provisi jateg juga menyediakan untuk daerah daerah lain yang belum surplus khususnya kebutuhan pangan sehingga dapat merata pada daerah daerah lain,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama Ka Disperindag Pro Jateng, Arief Sambodo, mengungkapkan, kenapa 2 sapai 3 tahun terakhir ini di jawa tengan keterjangkauan dan ketrsediaan pangan maupun sembako tercukupiini dikarenakan adanya beberapa factor, diantaranya lembaga kita yang punya tim pengendali inflasi daerah. Selama 4 tahun terakhir ini keanggotaan secara struktur di ketuai gubernur, ketua harian Sekda dan SKPD bekerja secara optimal. Ucapnya, Lalu mengenai aturan kebijakan tentang harga , tahun 2018 ada harga acuan misalnya minyak gorang,telur, gula, daging, daging ayam bisa di optimalkan oleh tim dalam pemantauannya dan pengendaliannya, kita sebagai daerah produsen mengenai ketersediaan kita mencukupi terutama produk komoditas yang di produksi di jateng kita tidak perlu import antar daerah contonya: bawang merah, beras . cabe. Berikutnya kita punyatim satgas pangan bisa kita optimalkan untuk menghindari adanya penimbunan, ada spekulan spekulan liar, paparnya.

Menurutnya, selama 3 tahun ini di jateng inflasi selalu dibawah inflasi nasional, kita lihat di tahun 2017 inflasi kita secara rii 3,71 persen lalu di tahun 2018 inflasi turun menjadi 2,82 persen.

Dengan kondisi sekarang ini inflasi bisa dikendalikan. Untuk tahun 2019 ini kami optimis ketersediaan komoditas khususnya di bulan puasa dan lebaran tahun ini saya kirim tim sejak awal maret sampai dengan awal mei dari pantauan 3 bulan terakhir Nampak harga cenderung stabil, kecuali satu bawang putih, “ pungkasnya.

Dirut RSUD Diperiksa Komite Anti Korupsi Minta Penyidik Jangan Tebang Pilih

Reporter.  : Bambang.MD

ilustrasi

LAHAT, (policewatch.news) - Ketua Umum Komite Anti Korupsi Kabupaten Lahat Drs.Rangga Guritno menegaskan kasus yang dilaporkan di Kejari Lahat terkait anggaran di RSUD Lahat yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh oknum Direktur RSUD Dr.LC , dimana dia sudah diperiksa oleh inspektorat dan Kejari Lahat, agar ditangani secara profesional agar diungkap siapa pun pelakunya harus dibongkar tegas" Rangga kepada policewatch.news (23/5)

Kasus dugaan korupsi dari hasil temuan dan analisa yang sudah dilaporkan oleh Komite Anti Korupsi, Rangga selaku pelapor ada indikasi kerugian negara mencapai miliaran rupiah, sehingga negara dirugikan berdasarkan Undang-undang nomor 29 Tahun 1999 Tentang penyelenggara negara KKN, ujar" Aktivis Anti Korupsi ini.

Rangga menambahkan bahwa dr.LC sudah diperiksa oleh Kejari Lahat, berdasarkan laporan dari Komite Anti Korupsi nomor surat : A.1-007/KAK/38/5/2019, Perihal : indikasi penyimpangan dalam realisasi anggaran keuangan sektor penerimaan, umu dan selisih bayar TA. 2018 dan Hutang Modal dan Jasa TA. 2016 / 2018 di RSUD lahat sebesar Rp. 37.306.432.185, - ditujukan kepada Kejari lahat cq. Kasi Intelijen, tgl. 23 Mei 2019, 8ukti awal Surat Laporan dari Kabid Keuangan yang ditujukan kepada Bupati Lahat, tgl 18 Februari 2019, perihal : Laporan Keuangan RSUD Lahat Thn. 2019

Ditegaskan Rangga agar pihak kejari lahat dapat mengusut secara tuntas ada indikasi penyimpangan anggaran keuangan di RSUD lahat TA. 2016 / 2018, apalagi hari kamis tgl. 23 Mei 2019 Direktur RSUD lahat sudah dipanggil menghadap kasi intel kejari lahat ini pesan SMS kepada wartawan policewatch.news.

Berita Sebelumnya 

Oknum Direktur RSUD Diduga Selewengkan Uang Milyaran Masuk Ke Rekening Pribadi

LAHAT, (policewatch.news) - Surat yang ditujukan kepada Bupati Lahat oleh Kabag Keuangan tanggal 18 Februari 2019, menjadi tanda tanya adanya indikasi dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum Direktur RSUD Kabupaten Lahat, sehingga negara dirugikan Milyaran rupiah bahkan oknum Direktur Inisial LL mengancam kepada bawahannya terkaitnya dibongkarnya keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat sehingga ada indikasi perbuatan korporasi korupsi berjamaah Disinyalir dilakukan oleh oknum Direktur RSUD , PPTK, dan informasi Dirut RSUD Kabupaten Lahat Super Body alias kebal hukum dan Kabag Keuangan yang melaporkan ke Bupati Lahat Sempat diancam oleh LL atas laporan keuangan kepada Bupati Lahat.

Dugaan penyelewengan uang negara  yang dilakukan oleh oknum Direktur RSUD Lahat sebagai berikut :

1.SPJ Bangka gelombang pertama peserta 60 orang uang harian untuk peserta Rp143.900.000; (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) hanya diberikan untuk 60 orang Rp 30 juta, Sisa uang Rp113 juta diduga sisa uang SPJ masuk ke kantong Oknum Direktur, PPK dan Bendera.

2. Uang penginapan sebanyak 60 orang sebesar Rp 60.950.000; (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar 3 hari dikali 30 kamar Rp 49.500.000; (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Sisa uang Rp11.450.000;

3.SPJ ke Bangka untuk gelombang kedua dengan jumlah peserta 60 orang uang harian seluruh peserta Rp143.000.000; (seratus empat puluh tiga juta rupiah).namun mereka yang berangkat 60 orang hanya diberi uang harian Rp 500.000; per orang jumlah seluruhnya Rp 30.juta.( tiga puluh juta rupiah) sisanya Rp 110 juta diduga masuk kekantong Oknum Direktur.

Jasa untuk Direktur dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 menurut ketua komite RSUD Lahat dan Ketua Akreditasi Uang jasa 2 ℅ (persen) sebesar Rp 707.051.208. untuk kebutuhan karyawan dan karyawati sebesar Rp 353.525.604. masuk ke rekening oknum Direktur RSUD Lahat Inisial LL.

Belum lagi hutang modal dan Jasa tahun 2017/2018 hampir Rp 25.292.501.409 ;

Menurut sumber yang menulis surat kepada Bupati Lahat bahwa direktur Rumah Sakit Umum Daerah jarang ditempat selama jam kerja maupun jam dinas

Sementara Direktur RSUD Kabupaten Lahat Dr. Lela belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan ( bersambung)

Tidak Pasang Papan Proyek, Kontraktor Bangunan Irigasi Tersier Langgar Peraturan Pemerintah

Reporter : Tim

proyek tanpa plang

Krujon OKU Timur, (policewatch.news)- Pembangunan infrastruktur fisik era reformasi dan otonomi daerah saat ini, mensyaratkan semua elemen masyarakat yang ada untuk mengawasi langsung dan mengontrolnya, hal ini dibuat dengan harapan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala bidang sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Proyek pembangunan infrastruktur fisik irigasi tersier sepanjang 800 meter, yang bertempat di desa Krujon Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, merupakan salah satu contoh proyek pembangunan fisik yang dibiayai oleh negara, bersumber dari dana pemerintah melalui Dinas PU Pengairan Irigasi Kabupaten OKU Timur Sumsel. Pelaksana proyek, sebelum dan selama kegiatan pembangunan dilaksanakan wajib harus dipasang papan nama proyek.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, dan hasil investigasi yang dihimpun oleh tim media policewatch.news di lapangan, Kamis (23/05/2015), ditemukan proyek pembangunan irigasi tersier tersebut, tidak memasang papan nama baliho informasi pengumuman proyek, hal ini jelas pemborong pelaksana proyek (kontraktor), melanggar Undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bisa dikategorikan sebagai proyek siluman asal jadi, lantaran peraturan itu merupakan satu bentuk pengawasan langsung masyarakat.

Untuk diketahui, dasar hukum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung (Permen PU 29/2006), Permen PU No.12/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase, Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012, peraturan regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara, wajib untuk memasang papan nama proyek. Papan nama tersebut diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, pemborong atau pelaksana proyek (kontraktor), nilai jumlah dana dan sumber dana, volume, serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

Kemudian, beberapa orang warga yang merupakan buruh tukang pekerja proyek bangunan dan tidak mau menyebut identitasnya, ketika dibincangi awak media, Kamis (23/05/2019), mengatakan bahwa dari awal dia mulai bekerja di bangunan tersebut, memang tidak ada dipasang papan nama proyek oleh pemborong ataupun kontraktornya.

"Benar mas, tidak ada dipasang baliho papan nama proyek irigasi tersier ini, yang saya dengar nama pemborongnya kontraktor pak Supardi dari Bk 9, saya tidak tau persis tempat, serta yang mana orangnya, dan yang sering datang kesini cuma anak buahnya, "kata tukang pekerja bangunan tersebut, kepada wartawan Kamis (23/05/2019).

Melalui media ini, perlu kami sampaikan dan melaporkan Kepada Yth. Bapak Bupati OKU Timur H.M Kholid Mawardi, S.Sos, M.Si, Wabup OKU Timur Fery Antoni, SE, Kepala Dinas PU Pengairan OKU Timur, beserta pejabat pemerintah berwenang lainnya, kami berharap agar proyek bangunan irigasi tersier ini dilakukan pengawasan lebih baik lagi, pengawasan turun langsung ke lapangan, dan kami berharap jangan sampai bangunan tersebut dikerjakan asal-asalan belum seumur jagung sudah rusak terbengkalai, dan untuk pelaksana proyek, kontraktor nakal/pemborong yang nakal, agar kiranya diberikan sanksi dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. (Red)

Sertijab Direktur Hotel Bukit Serelo Dibatalkan Alasan Belum Tahu

Reporter  : Bambang.MD 

 

Hamedi Direktur Hotel Buser Lahat

LAHAT-(policewatch.news)-  Hademi sudah hadir duluan didampingi karyawan hotel Buser sebelum pukul 14.00 wib dia bakal calon Direktur Hotel Bukit Serelo menggantikan Hermaidi, saat hadir Hademi mengenakan pakaian warna merah ati serta memakai dasi untuk siap dilantik oleh Bupati Lahat, atau yang mewakili

Namun persiapan untuk pelaksanaan Sertijab dari Direktur Hotel Bukit Serelo Hermaidi yang akan digantikan oleh Hamedi ditunda dengan alasan belum tahu tvsumsel mencoba mengkonfirmasi bagian ekonomi Yulianto belum bisa dikonfirmasi,

Informasi yang kami dapatkan bahwa Kabag Ekonomi Yulianto penuhi panggilan Kejari Lahat terkait masalah PDAM,

Pantauan wartawan pukul 15:17 wib (22/5) suasana ruangan offroom Pemkab Lahat masih sepi pejabat hanya terlihat ada beberapa orang Hamedi,( Calon Direktur Hotel Bukit Serelo)  Hermaidi, (Direktur) Ali Apandi, Dedi mewakili Kabag Ekonomi dan akhirnya Sertijab ini gagal dilaksanakan sejumlah awak media menunggu tepat pukul 15.17 wib Hermaidi Direktur Bukit Serelo besok Bae acara Sertijab nyo tutupnya

Lima Bulan Terbaring sakit, dijemput Tim Jabar Quick Response

Tim Jabar Quick Response meluncur langsung menjemput seorang warga yang sakit, di Kampung Cikijing RT.08 RW. 03 Desa Pasir Kujang.  22/5/2019

Tasikmalaya, (Policewatch News.id) -. Setelah mendapat laporan warga, Ketua tim kab. Tasikmalaya,(Septian Hadinata), dan tim Jabar Quick Response meluncur langsung menjemput seorang warga yang sakit, di Kampung Cikijing RT.08 RW. 03 Desa Pasir Kujang.  22/5/2019

                                  

Yogi Triana (15 th) anak ke tiga dari pasangan Yana/Yeyet, terbaring lemah dengan perut membesar, Saat ke dua tim hampir sampai di tempat tujuan, berpapasan dengan mobil Ambulance  pemebawa Yogi  yg sakit itu. Kemudian tim berbalik arah menyusul di belakang.

Sesampainya di ruang IGD Puskesmas Karangnunggal, Yogi langsung diambil tindakan infus oleh petugas medis. Saat itu pula tim  langsung disambut kepala Puskesmas Rancaya,(Dadan). Dadan pun merujukan kembali ke  Rumah Sakit  Rancamaya Medical Center (RMC) kab. Tasikmalaya.

SALAH SATU KORBAN YANG SAKIT

Dadan, saat dikonfiasi pihak tim Jabar Quick Response, bilau memafarkan riwayat anak yg sakit itu : "Pihak kami telah memeriksa pasien tersebut sebelumnya ketika datang berobat ke puskesmas. Hasil pemeriksaan sementara anak tersebut disinyalir menderita penyakit Tumor Ganas, maka pihak kami merujukan ke Rancamaya Medical Center (RMC) Tasikmalaya untuk diperiksa lebih lanjut".

Hal serupa keterangan dari pihak keluarga bahwa, Yogi positif menderita Tumor Ganas ketika diambil sampel. Dan disarankan untuk di kemo terapi, Hanya Yogi tidak mau, yang akhirnya dibawa kembali ke rumahnya.

Ketika dirujuk kembali ke tasikmalaya, beberapa jam kemudian pihak awak media mendapat kabar bahwa akhirnya  Yogi pun tak tertolong nyawanya.(Yat'S)

Dewangga Lil Hajj Wal Umroh Ajak Anak Yatim Buka Puasa Bersama

Reporter : M. Taufiq.Sapta

Biro Perjalanan Haji dan Umroh , Dewangga Lii Hajj Wal Umroh Ajak rombongan anak yatim

belanja di Transmart sebelum acara buka bersama di Hotel Grasia Semarang, Foto : M. Taufiq

Semarang ( PoliceWatch.News)-Biro Perjalanan Haji dan Umroh,Dewangga Lill Hajj Wal Umroh yang kantornya beralamat di Jalan Setiabudi no 91 Semarang, menyelenggarakana acara buka bersama yang sebelumnya mengajak Anak Yatim berbelanja di Transmart di jalan setiabudi semarang bersama keluarga besar Dewangga travel n tour di hotel Grasia, gajah mungkue Semarang, Sabtu,18/5 /2019.

Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, karena Dewangga telah sukses menjadi penyelenggara ibadah Haji dan Umroh, sehingga di momentum ramadhan ini Dewangga ingin berbagi kebahagiaan.

Sejumlah 10 anak yatim dijemput dan diajak belanja di Transmart kemudian di antar menuju Hotel Grasia untuk berbuka bersama yang juga turut mengundang jamaah Haji Umroh serta seluruh karyawan Dewangga Lill Hajj wal umroh .

Direktur Utama Dewangga yang sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republi Indonesia (AMPHURI) DPD jateng dan DIY, mengatakan,” Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak yatim, kami ingin mereka merasakan kebahagiaan seperti anak anak lain merasakan euphoria belanja menyambut lebaran dan hangatnya berbuka puasa bersama keluarga.” Tuturnya.

Endro berharap mendapat doa dari mereka agar Dewangga bisa melayani lebih banyak umat  muslim untuk beribadah dan menjadi biro umroh dan haji terbaik di Jawa Tengah, “paparnya.

“Kami jelaskan saat ini Dewangga tiadak hanya melayani perjalanan, umroh ,tetapi juga haji dan halalislamic tour. Mengusung tagline “ Mitra Ibadah Keluarga Yang Paling Njawani “ ,

Dewangga memberikan paket khusus untuk keluarga yaitu 4 gratis 1. Menurut Endro, paket ini memang di desain untuk menjawab kebutuhan umroh untuk keluarga, sedangkan njawani tercermin dalam fasilitas dan pelayanan. Dalam fsilitas menu yang disajikan selama di tanah suci menu Indonesia,tuturnya.

Dari sisi pelayanan Dewangga memberikan pelayanan khas jawa yang sopan serta santun
baik dari staf di Indonesia maupun muthowif saat di tanah suci.

Endro kembali menuturkan, bahwa Dewangga memiliki paket tersebut setiapkeberangkatan di musim umroh thun depan, setiap bulan kami sudah menyiapkan sedikitnya tiga grup setiap bulan, selain umroh regular ada juga umroh plus, diantaranya yang paling diminati adalah umroh plus Turki,” tuturnya.

Direktur Utama Dewangga Lil Haj Wal Umroh, Endro Dwi Cahyono. Foto : M.Taufiq.Sapta

Di katakannya, selain perjalanan umroh, saat ini banyak juga umat muslim yang berwisata yang memiliki nilai keislaman sehingga Dewanggamemberikan paket paket Haal Islamic tour, beberapa perjalanan yang di tawarkan di antaranya paket jejak rosul tiga Negara, yaiu Kairo, Jerusalem,Aqso, Petra dan Amman. Ada juga paket Dubai Abu Dabhi, Turki dan Tokyo.

Endro menambahkan, selain paket wisata tersebut Dewangga juga melayani ibadah haji plus dan haji furodah atau haji tanpa antri . haji furodah yaitu haji dengan dengan menggunakan visa undangan dari kerajaan Arab Saudi sehingga tidak perlu menunggu kuota antrian Kementeria Agama, sedangkan haji plus adalah haji dengan kuota dari kementerian agama ,tetapi dengan fasilitas bintang lima dan masa antrian yang lebih pendek”.ungkapnya.

“ kami pada tahun 2018 mendapat amanah untuk bisa menyelenggarakan haji plus, perlu kita ketahui, hanya biro yang memiliki kredibilitas yang baik yang bisa ikut menyelenggarakan haji plus, perusahaan kami Dewangga Lil Hajj Wal Umroh bergerak di bidang jasa biro perjalanan haji plus dan umroh yang sudah mengantongi ijin resmi dari Kemenag No 756 /2016 untuk umroh dan ijin Haji Plus PHU/HK. 3367/III/2018. Terhitung sejak 2013 Dewangga sudah melayani 5500 jamaah dan terus bertambah setiap tahunnya.

Hal ini dikarenakan Dewangga sudah berpengalaman selama 11 tahun sebagai tour travel yang melayani perjalanan instansi pemerintah baik domestik maupun Internasional dengan nama Dewangga Travindo,’ pungkasnya.

Ini Kata Ketua Frabam Pengadaan Pakaian PDH ada indikasi Mark Up Agar Dibongkar Kasus Ini

Reporter.   : Bambang.MD

ilustrasi

LAHAT (policewatch.news) - Pengadaan pakaian di sekretariat Daerah bagian Perlengkapan menjadi sorotan dan patut diduga sudah pernah dilaporkan di Polda Sumsel namun tidak ada tindak lanjut dan salah satu bagian pemeriksa di bagian Perlengkapan Fendra dalam pesan WA kepada policewatch saya sudah dipanggil pihak penyidik Polda Sumsel minta tolong jangan diungkit lagi,

Untuk diketahui bahwa pada tahun 2018 Bagian Perlengkapan  di sekretariat Daerah Pemkab Lahat sudah selesai melakukan pengadaan lelang seragam pegawai seperti PDH khusus PNS. Realisasi anggaran untuk seragam tersebut adalah sebesar Rp 2.747.244.500 ; ( Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Lima Ratus Rupiah)

Proyek seragam Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)  kabupaten Lahat  ini dikerjakan oleh CV. Karya Indah  yang beralamat di JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 440 LANTAI II KEL. TALANG SEMUT KEC. BUKIT KECIL PALEMBANG – Sumatera Selatan.

Sementara pantauan dan Investigasi  FRABAM (fron anak bangsa mengguggat) . pengadaan seragam pegawai ASN Lahat  ada indikasi dugaan Mark”up masalah harga kata" Firdaus kepada policewatch.news.

“disamping itu patut diduga sejak awal proyek ini sudah ada pengkondisian pemenang tender sudah terkondisi    .” Demikian kata Pirdaus , Koordinator FRABAM, mengawali perbincangan dengan awak media Senin (20/05/2019).

Pria yang kesehariannya dipanggil Daus  ini juga mengatakan, selain ditemukan adanya pemborosan anggaran, frabam juga menemukan adanya indikasi potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 814.292.000 dalam pengadaan seragam pakaian dinas harian (PDH) " ungkapnya

Karena menurutnya, berdasarkan hasil survei bahan dasar baju di toko bahan pakaian terdapat  selisihnya luar biasa besar.

Maka bukan hal aneh jika akhirnya untuk permasalahan tersebut frabam meminta kepada aparat hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan  untuk segera membongkar adanya dugaan markup harga penyimpangan lelang seragam pakaian dinas PDH di bagian Perlengkapan sekda Lahat.

Karena seperti ditegaskan oleh Pirdaus , proyek ini berpotensi merugikan keuangaan negara begitu besar lebih dari Rp 800.000.000,-. (delapan Ratus  Juta Rupiah) lebih "  ujarnya

Namun ketika persoalan ini dikonfirmasikan kepada kepala bagian Perlengkapan sekretariat Pemkab Lahat  “Mardinal”  via telepon,  dia menjawab akan koordinasi dengan pimpinan. 

“akan saya koordinasikan dulu dengan pimpinan dulu, tahan dulu berita nya” ungkap Mardinal mengahiri pembicaraan melalui ponselnya

SatresNarkoba Lahat Amankan 2 Kg Ganja Kering Siap Edar

Reporter.  : Bambang.MD

Pres Rilis Polres Lahat

LAHAT(POLICEWATCH.NEWS) - Dibulan suci ramadhan seharusnya diisi dengan kegiatan ibadah tapi tidak seperti halnya yang dilakukan oleh dua pemuda ATO (19) dan FR (22)

Pasalnya sekitar hari selasa dini hari (21/05) jajaran satres narkoba polres Lahat berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah kabupaten Lahat dalam jumlah cukup lumayan besar.

Dalam hasil ungkap kasus tersebut Satres Narkoba Polres Lahat berhasil mengamankan Satu Kilogram Ganja kering siap edar  dari dua pemuda tersangka pengedar paket kecil daun ganja kering di Kota Lahat, tepatnya di Prumnas Blok AA, Kelurahan Bandar Jaya Lahat.

Kapolres Lahat AKBP.Ferry Harahap,SIK,di dampingi Kasat Narkoba,Kasubag Humas Polres Lahat dalam press rilis di hadapan awak media pada hari selasa (21/05) Pukul 14:00 wib menyampaikan,apresiasi kepada masyarakat lahat sekaligus Apresiasi kepada Satuan Narkoba Polres Lahat yang telah bekerja keras dalam pemberantasan peredaran narkoba di Bumi Seganti Setungguan Lahat.

"Tidak sedikit Ganja yang telah berhasil di amankan oleh jajaran satres narkoba Lahat,dimana dengan ganja sebanyak lebih kurang 1 Kg ini bisa merusak lima ratus generasi muda Kabupaten Lahat jika barang ini berhasi mereka edarkan," Terang AKBP.Ferry Harahap.SIK.

" Dan bisa kita bayangkan jika dalam satu kilo ini mereka bagi menjadi paketan kecil kecil,dengan harga satu paket mereka jual 50 rb dan satu paket narkoba di hisap ramai-ramai tentu akan lebib banyak lagi generasi muda Kabupaten Lahat akan rusak.,” ujar Kapolres Lahat sambil memegang  dua paket ganja kering kecil siap edar.

Selain itu juga dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk bisa tetap bekerja sama dalam hal memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

" Atas nama jajaran polres Lahat, Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kami kepada seluruh masyarakat yang telah membantu memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba,"

KANTOR CATATAN SIPIL BERUBAH SEPERTI KANTIN

 

PEDAGANG BEBAS DIKANTOR CATATAN SIPIL

Labuhanbatu Raya.(policewatch.news)- Memang saat sekarang ini sudah sangatlah mudah dalam urusan surat menyurat disetiap birokrasi dinegeri kita ini walau diduga masih ada juga ditemukan para calo calo disetiap instansi. Namun tidaklah sesulit tahun tahun sebelumnya. Tapi apakah mungkin pantas jika seorang pedagang jajanan kue kita dapati didalam birokrasi yang notabene nya kantor catatan sipil? 

 salah seorang pedagang dengan asyiknya berjualan didalam kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Labuhanbatu Selatan tanpa merasa salah atau tidak pantas. Namun saat tim Mpw Labuhanbatu Raya sedang mengurus KTP tiba tiba saat tim masuk ruangan Disdukcapil terlihat pemandangan yang kurang pantas ada didepan mata. Sangatlah tidak pantas jika kantor Disdukcapil dijadikan tempat jualan jajanan kue.Kamis, (16/05/2019) jam 14.08 wib 

Yang sangat mengherankan lagi pedagang tersebut santai tanpa ada beban atau masalah dimana dia sedang berjualan dan banyak mata yang melihatnya. Padahal keamanan disetiap kantor dan setiap harinya ada, namun pedagang terkesan tidak ada yang melarang atau mengusirnya. Ini kantor apa kantin?

Apakah kantor tersebut tidak ada penjagaan? Atau tidak ada yang melarang untuk jualan? Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali dikantor kantor Dinas lainnya dikabupaten Labuhanbatu Selatan. Karena ini pastinya akan mengganggu aktifitas dan juga sangatlah kurang baik dilihat mata jika ada pedagang didalam ruangan perkantoran.(Tim)

Belum Satu Tahun Dipimpin Ahmad Yani - Juarasah Warga Demo Masalah Angkutan Batubara, Minta Di Stop

Reporter.    : Bambang.MD

Warga mendesak Kepada Bupati Muara Enim Angkutan Batubara Milik PT.GPP Di Stop

MUARA ENIM (policewatch.news)Sebelumnya warga unit 6 Trans Desa Muara Harapan Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan terus melakukan penghadangan terhadap mobilisasi angkutan batubara PT Ganendra Pasopati Prawra (GPP) yang menggunakan jalan desa diwilayah Unit 6 Trans Sosial Kecamatan Muara Enim. Warga setempat bersikeras menolak armada angkutan batubara PT GGP melewati jalan desa.

Pada penghadangan tersebut tidak sedikit angkutan batubara yang sudah keluar dari tambang, dipaksa untuk putar balik.

Menindak lanjuti permasalahan tersebut, ratusan warga unit 6 Trans Desa Muara Harapan mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Muara Enim untuk meminta kejelasan mengenai angkutan batubara PT GGP yang masih terus memaksa melintas, Selasa (21/05/2019).

Kedatangan warga Desa Unit 6 Trans Desa Muara Harapan ini diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM, Wakil Bupati H Juarsah SH, Asisten 1 Drs Teguh Jaya MM, Kepala Dinas Perhubungan H Riswandar SH MH beserta dinas yang terkait.

Untuk membicarakan permasalahan tersebut, ada 10 perwakilan warga Desa Unit 6 Desa Muara Harapan diizinkan masuk ke ruang rapat. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM, yang dikuti oleh perwakilan PT GGP, dari Polres Muara Enim dan Dandim 0404 Muara Enim serta instansi yang terkait.

Pada rapat ini Bupati Kabupaten Muara Enim tidak banyak menyampaikan tanggapannya. Namun setelah dia memperhatikan reaksi masyarakat Unit 6 Trans Sosial Desa Muara Harapan. Maka Bupati Kabupaten Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM secara tegas mengatakan agar mobilisasi armada angkutan batubara  PT Ganendra Pasopati Prawara (GPP) dihentikan.

” Jadi kesimpuan pada rapat ini, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim meminta aktivitas armada angkutan batubara PT GGP dihentikan untuk sementara ” Tegas Bupati.

Sementara itu salah seorang perwakilan warga Unit 6 Trans Sosial Desa Muara Harapan yang diberi kesempaan untuk berbicara dirapat tersebut, mereka sangat mengucapkan terima kasih kepada Bupati Muara Enim atas kejelasan tersebut. Karena kata dia payung hukum larangan angkutan batubara menggunakan jalan umum di Sumsel sudah ada. Jadi kata dia tolong ucapan Bupati Muara Enim tersebut ditanggapi oleh PT GGP, Jangan terus menerus ngeyel. Ucapnya.

Lanjutnya, mereka juga meminta kepada aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, serta instansi yang terkait untuk melakukan pelarangan dan menindak tegas armada angkutan batubara PT GGP yang mesih terap melakukan pengangkutan batubara di jalan dimaksud.

” Tolong jangan kami masyarakat yang melakukan pencegatan, kami jangan dibenturkan ” Pungkasnya.

Di Tahun 2018, 6 Persen Anak Di Kota Semarang Belum Mengenyam Pendidikan Dasar

Reporter : M. Taufiq.Sapta

Dari kiri : Pengamat pendidikan, JC Tukiman Taruno Sayoga, Sekretaris Pendidikan Kota

Semarang, Hari Waluyo, WakilKetua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono.Foto: M.Taufiq

Semarang ( Police Watch.News)- Pendidikan dasar adalah hak semua warna Negara Indonesia tak terkecuali abagi anak yang kekurangan ekonomi sekalipun. Hal ini sejalan dengan target Milenium Development Gold ( MDG) untuk menjamin anak dimanapun laki laki maupaun perempuan harus bisa menyelesaikan sekolah dasar, tekad ini juga selaras dengan target program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yakni 6 tahun di SD, anak usian 9 - 12 tahun dan 3 tahun di SLTP untuk anak usian 13 - 15 tahun .

Penduduk dengan tingkat pendidikan yang memadai diharapkan mampu mendukung dengan ekonomi sosial yang cepat. Program pendidikan 9 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membekali anak didik dengan ketrampilan dan pengetahuan dasar guna mealanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga sebagai bekal menjalani, kehidupan dalam masyarakat untuk membuat pilihan pilihan dan memanfaatkan produk produkberteknologi tinggi untuk menjadikan interaksi dan kompetisi antar warga masyarakat, kelompok dan antar bangsa .namun tujuan MDG bukan sekedar semua anak bisa sekolah tetapi memberikan mereka pendidikan dasar yang utuh, kenyataannya banyak anak tidak bisa sekolah, lancar di sekolah atau tidak naik sekolah atau bahkan terpaksa berhenti sekolah.

Problema ini harus menjadi perhatian serius pemangku kebijakan di bidang pendidikan agar anak anak di Indonesia khususnya di kota semarang mampu mengenyam pendidikan dasar secara utuh berkemampuan dan berdaya saing yang tinggi dalam menghadapi tantangan zaman.

Wakil ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, mengatakan pendidikan dasar sangat penting sebagai langkah awal menuju ke jenjang berikutnya. Untuk masyarakat kota semarang khususnya, pemerintah sudah memberikan anggaran. Di tahun 2017 untuk pendidikan dasar, anak yang tidak bisa bersekolah di pendidikan dasar ini sekitar 19 persen ini berdasarkan data BPS artinya mereka mungkin hanya tamatan SD , SMP tidak lulus atau tidak sekolah sama sekali.

Kami berharapdi tahun 2019 ini tidak sebesar itu. Tahun 2018 dah turun menjadi 6
persen, “Ucapnya.

Kami berharap pula pendidikan minimal sampai dengan lanjutan atas atau setingkat SMA/SMK . misalkan masyarakat semarang yang pendidikannya hanya sampai SMA memiliki daya saing untuk bisa bekerja atau mendapatkan pendidikan lebih tinggi lagi pungkasnya ,hal ini diungkapkan saat menjadi nara sumber Dialog bersama Parlemen Kota Semarang, dengan tema ‘ Pendidikan Dasar Untuk Semua” yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di ruang Petra Hotel Noormans Jalan Teuku Umar no 27 Jatingaleh, Seamarang , Senin, 20/ 5 /2019.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan kota Semarang, Hari Waluyo mengatakan, di kota semarang, pemerintah melalui Wali kota Hendrar Prihadi,SE.MM mencanangkan jangan sampai ada anak usia sekolah di kota semarang tidak sekolah. Dilihat dari sisi data rata rata lama sekolah 10,5 tahun terdiri SD tahun, SMP 3 tahun di tambahkan pendidikan menengah atas 3 tahun.

Hari menambahkan untu warga kota semarang, pak waki menyediakan sekolah gratis mulai dari tingkat SD.SMP khususnya pada sekolah negeri, berikutnya juga menyediakan bea siswa bagi siswa miskin baik negeri ataupun swasta.warga miskin masuk BDT ( Basic Data Terpadu ) dijamin mendapatkan bea siswa bahkan gratis. Ungkapnya.

“ Siswa miskin saja dapat bea siswa, apalagi siswa miskin berprestasi bahkan sampai sekolah menengah ,ranahnya dikmen juga diberi bahlkan juga yang sudah kuliah asal miskin di beri bea siswa,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama ,Pengamat Pendidikan, JC. Tukiman Taruno Prayoga yang lebih akrab dengan panggilan Taruno, mengungkapkan ,Milenium Development Gold (MDG) berakhir tahun 2015, karena waktu itu munculnyantahun 2000, selama 15 tahun capaiannya dinamakan MDG. Tetapi setelah memasuki tahun 201 seterusnya berkembang menjadi Systemable Development Gold (SDG) artinya segala yang kita rancang untuk memasuki abad millennium itu harus terus berlanjut. Maka dari tahun 2016 sampai pada 30 tahun kedepan di kembangkan Systemable Development Gold ( SDG), malah capainannya itu harus di perluas lagi termasuk di pendidikan yang disebut Education Fould Out (EFO) diperluas indicator indikatornya capaiannya.”ungkapnya.

Menurut Taruno, pendidikan harus dilaksanakan secara berkelanjutan , apa artinya kalau pendidikan tidak bisa berlanjut untuk keberlangsungan bangsa atau dunia inilah kandungan yang akan di sampaikan oleh SDG , Terkait problem di kota semarang ada 2 hal yang pertama tentang ATS ( Anak Tidak Sekolah ) yang kedua Kebijakan.”tuturnya.

“ Pada saat saya masih berkecimpung di Unicef dan Unesco kita adakan penelitian di 3 akabupaten seperti Brebes,Klaten dan Pemalang kita bandingkan ternyata jumlah anak yang tidak sekolah masih sangat tinggi. Anak tidak sekolah sebenarnya usianya sudah sekolah tetapi tidak sekolah bahkan mencapa angka 20 persen rata rata, akan tetapi kalau di tahun 2019 menjadi persen tentu harus di apresiasi. “ucapnya.

ATS sumbernya ada 2 yaitu bagaimana sekolah itu sendiri dan bagaimana rumah tangga masyarakat itu sendiri rumusannya adalah membahagiakan ,menyenangkan bagi semua pihak.

Kalau sekolah tidak membahagiakan jangan harap anak senang disekolah, kalau rumah tanggamasyarakat tidak membahagiakan anak, jangan harap anak betah di dalam rumah tangga
masyarakat itu ,” pungkasnya.

General Manager PTBA Hadiri HUT Kabupaten Lahat Ke 150 Tahun Perayaan Ke XXI

Reporter.    : Bambang.MD

General Manager PTBA Suhedi didampingi Humas Manager Efensi Bersama Gubernur Sumsel Herman Deru

LAHAT, (policewatch.news) Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Lahat Ke 150 Tahun Perayaan Ke XXI dihadiri oleh Gubernur Sumsel H.Herman Deru Turut Hadir juga Kapolda Sumsel Irjen Pol.Zulkarnain Adinegara,

HUT Kabupaten Lahat ini juga turut dihadiri oleh Dirut PTBA yang diwakilkan oleh General Manager PTBA Suhedi didampingi Humas Manager Efensi, kehadiran mereka atas undangan Bupati Lahat Cik Ujang sebagai tamu undangan sebagai kemitraan dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Lahat melalui program CSR.

Usai mengikuti kegiatan sidang Paripurna Perayaan HUT Kabupaten Lahat Ke 150 Perayaan XXI, General Manager PTBA Suhedi didampingi Humas Manager Efensi sempat Poto bersama dengan Gubernur Sumsel Herman Deru usai acara sidang Paripurna Perayaan HUT Lahat, Senin (20/5)

Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPR RI Wahyu Sanjaya Dari Partai Demokrat.Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Bupati PALI Heri Amalindo, Bupati Empat Lawang Yoncik Muhammad di dampingi Wabup Yulius Maulana, Wakil Walikota Palembang, Bupati Kepahyang, Walikota Pagaralam, mantan Bupati Lahat Solihin Daud.serta tamu undangan lainnya